Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Makassar   Click to listen highlighted text! Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Makassar Powered By GSpeech
Logo Pengadilan Negeri Makassar
idarzh-CNnlentlfrkadeeliwhihuisgaitjakonoptruesthtrvi
shade

Kriteria 7 : Performance Result

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 7) : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 28) : Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK

3. Top Manajemen (Checklist Nomor 30) : Pelaporan E-LHKASN Implementasi RINGKAS 5R

4. Top Manajemen (Checklist Nomor 37) : Implementasi RINGKAS 5R

5. Top Manajemen (Checklist Nomor 38) : Implementasi RAPI 5R

6. Top Manajemen (Checklist Nomor 39) : Implementasi RESIK 5R

7. Top Manajemen (Checklist Nomor 40) : Implementasi RAWAT 5R

8. Top Manajemen (Checklist Nomor 41) : Implementasi RAJIN 5R

9. Top Manajemen (Checklist Nomor 47) :

      Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi diwilayah hukumnya kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

10. Top Manajemen (Checklist Nomor 62) :  Tindak lanjut hasil temuan eksternal dan internal

11. Panmud Hukum (Checklist Nomor 79) : Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017

12. Panmud Hukum (Checklist Nomor 80) : Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi PERMENPAN No. 14 Tahun 2017

13. Panmud Hukum (Checklist Nomor 86) :Implementasi RINGKAS 5R

14. Panmud Hukum (Checklist Nomor 87) : Implementasi RAPI 5R

15. Panmud Hukum (Checklist Nomor 88) : Implementasi RESIK 5R

16. Panmud Hukum (Checklist Nomor 89) : Implementasi RAWAT 5R

17. Panmud Hukum (Checklist Nomor 90) : Implementasi RAJIN 5R

18. Panmud Perdata (Checklist Nomor 112) : Implementasi RINGKAS 5R

19. Panmud Perdata (Checklist Nomor 113) : Implementasi RAPI 5R

20. Panmud Perdata (Checklist Nomor 114) : Implementasi RESIK 5R

21. Panmud Perdata (Checklist Nomor 115) : Implementasi RAWAT 5R

22. Panmud Perdata (Checklist Nomor 116) : Implementasi RAJIN 5R

23. Panmud Pidana (Checklist Nomor 137) : Implementasi RINGKAS 5R

24. Panmud Pidana (Checklist Nomor 138) : Implementasi RAPI 5R

25. Panmud Pidana (Checklist Nomor 139) : Implementasi RESIK 5R

26. Panmud Pidana (Checklist Nomor 140) : Implementasi RAWAT 5R

27. Panmud Pidana (Checklist Nomor 141) : Implementasi RAJIN 5R

28. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 147) : Implementasi RINGKAS 5R

29. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 148) : Implementasi RAPI 5R

30. Panmud Pidana (Checklist Nomor 149) : Implementasi RESIK 5R

31. Panmud Pidana (Checklist Nomor 150) : Implementasi RAWAT 5R

32. Panmud Pidana (Checklist Nomor 151) : Implementasi RAJIN 5R

33. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 171) : Implementasi RINGKAS 5R

34. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 172) : Implementasi RAPI 5R

35. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 173) : Implementasi RESIK 5R

36. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 174) : Implementasi RAWAT 5R

37. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 175) : Implementasi RAJIN 5R

38. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 214) : Implementasi RINGKAS 5R

39. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 215) : Implementasi RAPI 5R

40. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 216) : Implementasi RESIK 5R

41. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 217) : Implementasi RAWAT 5R

42. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 218) : Implementasi RAJIN 5R

43. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 227) : Implementasi RINGKAS 5R

44. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 228) : Implementasi RAPI 5R

45. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 229) : Implementasi RESIK 5R

46. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 230) : Implementasi RAWAT 5R

47. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 231) : Implementasi RAJIN 5R

48. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 16) : Implementasi RINGKAS 5R

49. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 17) : Implementasi RAPI 5R

50. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 18) : Implementasi RESIK 5R

51. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 19) : Implementasi RAWAT 5R

52. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 20) : Implementasi RAJIN 5R

Kriteria 6 : Document System

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 70) : Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 71) : Kelengkapan Document pada Document Control

3. Panmud Hukum (Checklist Nomor 82) : Pencatatan surat masuk/keluar

4. Panmud Hukum (Checklist Nomor 83) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

5. Panmud Hukum (Checklist Nomor 92) : Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)

6. Panmud Hukum (Checklist Nomor 93) : Prosedur peminjaman arsip

7. Panmud Perdata (Checklist Nomor 97) : Pencatatan surat masuk/keluar

8. Panmud Perdata (Checklist Nomor 98) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

9. Panmud Perdata (Checklist Nomor 101) :

    Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

10. Panmud Perdata (Checklist Nomor 102) :

      Penomoran perkara dan templete putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

11. Panmud Pidana (Checklist Nomor 122) : Pencatatan surat masuk/keluar

12. Panmud Pidana (Checklist Nomor 123) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

13. Panmud Pidana (Checklist Nomor 126) :

      Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

14. Panmud Pidana (Checklist Nomor 127) : Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

15. Panmud Pidana (Checklist Nomor 136) :

      Pemberkesan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai denga SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

16. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 146) : Kesesuaian dokumen-dokumen perkara dengan Template di SIPP

17. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Checklist Nomor 152) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

18. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Checklist Nomor 160) : Arsip kepegawaian

19. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Checklist Nomor 163) : Pencatatan surat masuk/keluar

20. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Checklist Nomor 167) :

      Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014

21. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana (Checklist Nomor 168) :

      Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat

22. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 176) :

       Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan

23. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 179) : SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)

24. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 181) : Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN

25. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 184) : Pengelolaan Kendaraan Dinas

26. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 185) : Pengelolaan Rumah Dinas

27. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 186) : SK Pemegang Rumah Dinas, Kendaraan Dinas dan Perangkat IT

28. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 187) : Labelisasi barang milik negara

29. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 188) : Daftar barang ruangan

30. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 206) :

      Buku-buku keuangan
      1. Buku kas umum (dilengkapi dengan LPJ/akhir bulan)
      2. Buku bank
      3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang persediaan, SPM dan penyetoran pajak PPH Pasal 21, 22 dan 23)

31. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 207) :

      SK manajemen pengelolaan keuangan :
      1. SK KPA
      2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
      3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara pemegang uang muka
      4. Bendahara penerima,
      5. SK Pembantu Pengelola Keuangan

32. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 208) : Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan

33. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 219) : Pengelolaan surat masuk/keluar di pengadilan

34. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 220) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

35. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 1) : Pencatatan surat masuk/keluar

36. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 2) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

37. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 5) :

      Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai denga SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

38. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 6) : Penomoran perkara dan templete putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

39. Panmud Niaga (Checklist Nomor 2) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

40. Panmud Niaga (Checklist Nomor 5) :

      Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

41. Panmud PHI (Checklist Nomor 2) : Adanya uraian Tugas masing-masing unit

     

Kriteria 3 : Customer Focus

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 23) :

    Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 36) :

    Penerapan Budaya Kerja
    a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan ketepatan penangan perkara)
    b. Kedisiplinan
    c. Kerjasama
    d. 5R dan 3S
    e. Peraturan-peraturan baru di lingkungan Mahkamah Agung
    f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja

3. Top Manajemen (Checklist Nomor 45) :

    Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana

4. Top Manajemen (Checklist Nomor 46) :

    Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

5. Top Manajemen (Checklist Nomor 58) :

    Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

6. Top Manajemen (Checklist Nomor 59) :

    Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. , 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 TATA RUANG DAN PETUGAS PTSP

7. Top Manajemen (Checklist Nomor 60) :

    Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No. 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 , 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

8. Top Manajemen (Checklist Nomor 61) :

    Pelaksanaan Survei pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No 1586/DJU/SK/PS01/9/2015, No. 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 SURVEY-SURVEY

9. Top Manajemen (Checklist Nomor 66) :Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI

10. Hakim (Checklist Nomor 76) :

      Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding

11. Hakim (Checklist Nomor 77) :

      Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan

12. Hakim (Checklist Nomor 78) : Court Calender

13. Panitera Muda Hukum (Checklist Nomor 95) : Posbakum

14. Jurusita / Jurusita Pengganti (Checklist Nomor 117) : Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)

15. Jurusita / Jurusita Pengganti (Checklist Nomor 118) : Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)

16. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 144) : Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung

17. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 145) : Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP

18. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 182) : Penginputan Aset Tetap

19. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 183) : Penatausahaan Barang Persediaan

20. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 189) : Layout jalur keluar masuk kendaraan

21. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 190) : Pengaturan lahan parkir

22. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 191) : Jalur evakuasi dan titik kumpul

23. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 193) : Jalan masuk gedung pengadilan (terkait dengan sterilisasi)

24. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 194) : Fasilitas untuk penyandang difabel

25. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 195) :

      Tersedia informasi tentang :
      1. Visi dan Misi,
      2. Papan daftar nama hakim,
      3. Papan daftar nama mediator,
      4. Alur perkara,
      5. Alur pengajuan dan penanganan layanan bantuan hukum,
      6. Gugatan sederhana,
      7. Informasi panjar biaya perkara,

26. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 196) : Sarana alat pemadam api ringan (APAR)

27. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 197) : Kebersihan lingkungan pengadilan

28. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 198) : Petugas keamanan

29. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 201) :

      Sarana pendukung :
      1. Ruang Posbakum,
      2. Ruang jaksa,
      3. Ruang penasihat hukum,
      4. Ruang Laktasi,
      5. Ruang tunggu pengunjung,
      6. Ruang kesehatan,
      7. Perpustakaan

30. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 203) :

      Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)

31. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 204) :

      Perjalanan Dinas

32. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 226) :

      Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)

33. Panitera Muda Tipikor (Checklist Nomor 14) :

      Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

34. Panitera Muda Tipikor (Checklist Nomor 15) :

      Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)

35. Panitera Muda Niaga (Checklist Nomor 12) :

     Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

36. Panitera Muda Niaga (Checklist Nomor 13) :

      Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)

37. Panitera Muda PHI (Checklist Nomor 12) :

      Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

38. Panitera Muda PHI (Checklist Nomor 13) :

      Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 5 : Process Management

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 2) :

    Pedoman Kerja / Manual Mutu:
    a. Visi dan Misi
    b. Budaya Kerja
    c. Motto Pengadilan
    d. Profil Pengadilan
    e. Struktur Penjamin Mutu
    f. Komitmen Bersama
    g. Rincian Tugas Struktur PMPN

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 17) : AREA 1 ZI Manajemen Perubahan

3. Top Manajemen (Checklist Nomor 18) : AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana

4. Top Manajemen (Checklist Nomor 19) : AREA 3 ZI Penataan SDM

5. Top Manajemen (Checklist Nomor 20) : AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas

6. Top Manajemen (Checklist Nomor 21) : AREA 5 Penguatan Pengawasan

7. Top Manajemen (Checklist Nomor 22) : AREA 6 Penguatan Kualitas Pelayanan

8. Top Manajemen (Checklist Nomor 31) : Pelaksanaan Rapat Monev Satker

9. Top Manajemen (Checklist Nomor 32) : Pelaksanaan Rapat Monev Berjenjang Pada Kepaniteraan

10. Top Manajemen (Checklist Nomor 44) :

       Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang  Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju

11. Top Manajemen (Checklist Nomor 49) : Sekretaris menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA )

12. Top Manajemen (Checklist Nomor 50) : Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan

13. Top Manajemen (Checklist Nomor 51) : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)

14. Top Manajemen (Checklist Nomor 52) : Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan

15. Top Manajemen (Checklist Nomor 53) :

      Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang(KPKNL)

16. Top Manajemen (Checklist Nomor 57) : Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan

17. Top Manajemen (Checklist Nomor 67) : Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

18. Top Manajemen (Checklist Nomor 68) : Tata tertib persidangan

19. Top Manajemen (Checklist Nomor 72) : Proses Assesmen internal

20. Hakim (Checklist Nomor 75) : Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara

21. Panmud Hukum (Checklist Nomor 81) : Hakim Pengawas bidang Hukum

22. Panmud Hukum (Checklist Nomor 84) : Implementasi SOP

23. Panmud Hukum (Checklist Nomor 85) : Pengisian SIPP

24. Panmud Perdata (Checklist Nomor 96) : Hakim Pengawas bidang Perdata

25. Panmud Perdata (Checklist Nomor 99) : Implementasi SOP

26. Panmud Perdata (Checklist Nomor 100) : Pengisian SIPP

27. Panmud Perdata (Checklist Nomor 103) :

      Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

28. Panmud Perdata (Checklist Nomor 104) : KOMDANAS Biaya Perkara

29. Panmud Perdata (Checklist Nomor 105) : Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

30. Panmud Perdata (Checklist Nomor 106) : Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK

31. Panmud Perdata (Checklist Nomor 107) : Kelengkapan Berkas Banding

32. Panmud Perdata (Checklist Nomor 108) : Kelengkapan Berkas Kasasi

33. Panmud Perdata (Checklist Nomor 109) : Kelengkapan Berkas PK

34. Panmud Perdata (Checklist Nomor 110) : Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

35. Panmud Perdata (Checklist Nomor 111) :

      Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)

36. Jurusita/Jurusita Pengganti (Checklist Nomor 119) : Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan

37. Jurusita/Jurusita Pengganti (Checklist Nomor 120) : Penginputan Proses Delegasi pada SIPP

38. Panmud Pidana (Checklist Nomor 121) : Hakim Pengawas bidang Pidana

39. Panmud Pidana (Checklist Nomor 125) : Pengisian SIPP

40. Panmud Pidana (Checklist Nomor 128) :

      Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

41. Panmud Pidana (Checklist Nomor 129) : Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara

42. Panmud Pidana (Checklist Nomor 130) : Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK

43. Panmud Pidana (Checklist Nomor 131) : Kelengkapan Berkas Banding

44. Panmud Pidana (Checklist Nomor 132) : Kelengkapan Berkas Kasasi

45. Panmud Pidana (Checklist Nomor 133) : Kelengkapan Berkas PK

46. Panmud Pidana (Checklist Nomor 134) : Proses Penundaan Sidang oleh PP melalui SIPP paling lambat 1 X 24 jam

47. Panmud Pidana (Checklist Nomor 135) :

      Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung

48. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 142) : Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani

49. Panitera Pengganti (Checklist Nomor 143) :

      PP Wajib mengisi penundaan sidang pada SIPP (paling lambat 1 X 24 Jam), dan melaporkan penundaan sidangnya ke panmud perdata atau pidana

50. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 153) : Implementasi SOP

51. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 178) : Implementasi SOP

52. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 198) : Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas perlengkapan persidangan dll)

53. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 199) : CCTV

54. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 202) : Kontrak kantin (PNBP Kantin)

55. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 205) : Implementasi aplikasi SMART

56. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 209) : Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03

57. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 210) : Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)

58. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 211) : Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan

59. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 212) : Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan

60. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 213) :

      Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)

61. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 221) : Implementasi SOP

62. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 223) : Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan

63. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 224) :

      Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03 (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.

64. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 225) : Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019

65. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 3) : Implementasi SOP

66. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 4) : Pengisian SIPP

67. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 7) :

      Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

68. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 8) : Hakim Pengawas bidang Tipikor

69. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 9) : Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara

70. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 10) : Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK

71. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 11) : Kelengkapan Berkas Banding

72. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 12) : Kelengkapan Berkas Kasasi

73. Panmud Tipikor (Checklist Nomor 13) : Kelengkapan Berkas PK

74. Panmud Niaga (Checklist Nomor 1) : Pencatatan surat masuk/keluar

75. Panmud Niaga (Checklist Nomor 3) : Implementasi SOP

76. Panmud Niaga (Checklist Nomor 4) : Pengisian SIPP

77. Panmud Niaga (Checklist Nomor 6) :

      Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Niaga kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT)

78. Panmud Niaga (Checklist Nomor 7) : Hakim Pengawas bidang Niaga

79. Panmud Niaga (Checklist Nomor 8) : Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara

80. Panmud Niaga (Checklist Nomor 9) : Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK

81. Panmud Niaga (Checklist Nomor 10) : Kelengkapan Berkas Kasasi

82. Panmud Niaga (Checklist Nomor 11) : Kelengkapan Berkas PK

83. Panmud PHI (Checklist Nomor 1) : Pencatatan surat masuk/keluar

84. Panmud PHI (Checklist Nomor 3) : Implementasi SOP

85. Panmud PHI (Checklist Nomor 4) : Pengisian SIPP

86. Panmud PHI (Checklist Nomor 6) :

      Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Niaga kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT)

87. Panmud PHI (Checklist Nomor 7) : Hakim Pengawas bidang Niaga

88. Panmud PHI (Checklist Nomor 8) : Checklist kelengkapan dokumen/berkas perkara

89. Panmud PHI (Checklist Nomor 9) : Penggunaan sistem barcode pada direktori putusan untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK

90. Panmud PHI (Checklist Nomor 10) : Kelengkapan Berkas Kasasi

91. Panmud PHI (Checklist Nomor 11) : Kelengkapan Berkas PK

Kriteria 2 : Strategic Planning

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 4) : Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 5) : Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

3. Top Manajemen (Checklist Nomor 6) : Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

4. Top Manajemen (Checklist Nomor 27) : Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)

5. Top Manajemen (Checklist Nomor 42) : Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012

6. Top Manajemen (Checklist Nomor 63) : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Lingkungan Pengendalian)

7. Top Manajemen (Checklist Nomor 64) : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Resiko)

8. Top Manajemen (Checklist Nomor 65) : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)

9. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana : (Checklist Nomor 157) : Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan

10. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana : (Checklist Nomor 158) : Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi

11. Tata Usaha dan Keuangan (Checklist Nomor 192) : Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait

12. Perencanaan, TI dan Pelaporan (Checklist Nomor 222) : Penyusunan RKAK/L

 

 

 

 

Kriteria 4 : Resources Management

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 48) : Bimbingan Teknis untuk tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 55) : Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK)

3. Top Manajemen (Checklist Nomor 56) : Penilaian Prestasi Kerja PNS

4. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 154) : Tertib Pegawai

5. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 155) :

    Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)

6. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 156) :

    Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)

7. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 159) : Analisa pengembangan kompetensi

8. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 162) : RKP, RKGB dan usul pensiun

9. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 164) : Pemberian sanksi dan penghargaan

10. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 165) : Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja

11. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 166) : Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)

12. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 169) : Pengelolaan tenaga honorer

13. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Checklist Nomor 170) : Pengisian Laporan Lembar Kerja (LLK)

 

 

 

  

 

 

Kriteria 1 : Leadership

 

1. Top Manajemen (Checklist Nomor 1) : Struktur TIM PMPN dan TUSI

2. Top Manajemen (Checklist Nomor 3) :

    Dokumen SAKIP
    a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    b. Rencana Strategis (RENSTRA)
    c. Recana Kinerja Tahunan (RKT)
    d. RENJA - RKAK/L
    e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
    f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :Target X 100%)

    Laporan Tahunan PN yang bersangkutan

3. Top Manajemen (Checklist Nomor 8) : Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP

4. Top Manajemen (Checklist Nomor 9) :

     Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya

5.  Top Manajemen (Checklist Nomor 10) :

     Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

6. Top Manajemen (Checklist Nomor 11) :

     Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (WhistleBlowing System) Di Makhamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya.

7. Top Manajemen (Checklist Nomor 12): Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik

8. Top Manajemen (Checklist Nomor 13): WKPN sebagai Koordinator Pengawasan

9. Top Manajemen (Checklist Nomor 14): Pembentukan Tim ZI

10. Top Manajemen (Checklist Nomor 15): Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

11. Top Manajemen (Checklist Nomor 16): Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas

12. Top Manajemen (Checklis Nomor 24): Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)

13. Top Manajemen (Checklist Nomor 25): Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas

14. Top Manajemen (Checklist Nomor 29): Pelaporan E-LHKPN

15. Top Manajemen (Checklist Nomor 34): Monitoring Administrasi Biaya Perkara

16. Top Manajemen (Checklist Nomor 35): Pelaksanaan pelaporan-pelaporan PN kepada Badilum

17. Top Manajemen (Checklist Nomor 43): Penetapan Majelis Hakim dan PP

18. Top Manajemen (Checklist Nomor 69): Quality Management Representative (QMR)

19. Hakim (Checklist Nomor 73): Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara

20. Hakim (Checklist Nomor 74): Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang

21. Panmud Hukum (Checklist Nomor 94): Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum

22. Panmud Niaga (Checklist Nomor 14): Implementasi RINGKAS 5R

23. Panmud Niaga (Checklist Nomor 15): Implementasi RAPI 5R

24. Panmud Niaga (Checklist Nomor 16): Implementasi RESIK 5R

25. Panmud Niaga (Checklist Nomor 17): Implementasi RAWAT 5R

26. Panmud Niaga (Checklist Nomor 18): Implementasi RAJIN 5R

27. Panmud PHI (Checklist Nomor 15) : Implementasi RINGKAS 5R

28. Panmud PHI (Checklist Nomor 16) : Implementasi RAPI 5R

29. Panmud PHI (Checklist Nomor 17): Implementasi RESIK 5R

30. Panmud PHI (Checklist Nomor 18): Implementasi RAWAT 5R

31. Panmud PHI (Checklist Nomor 19): Implementasi RAJIN 5R

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech