Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Read More
Read More
Read More
Read More
e-Court Mahkamah Agung RI - Pengadilan Negeri Makassar

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

Login Register Pengguna Terdaftar Syarat dan Ketentuan

Read More
Read More
Read More
===============KOMITMEN BERSAMA ===============

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS,

SELURUH HAKIM DAN SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN
MELAKSANAKAN PELAYANAN BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM –
INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;
CERMAT;
SANTUN DAN RAMAH;
TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-LARUT;
PROFESIONAL;
TIDAK MEMPERSULIT;
PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;
MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS INSTITUSI PENYELENGGARA;
TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS PELAYANAN PUBLIK;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;
TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU KEWENANGAN YANG DIMILIKI;
SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN
TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

________________________________________________

Read More
===============PENGUMUMAN ===============
BERSAMA INI KAMI SAMPAIKAN PERNGUMUMAN SEBAGAI BERIKUT:
KAMI SANGAT MENGHARAPKAN DUKUNGAN DARI MASYARAKAT UNTUK TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR YANG AGUNG, BERINTEGRITAS, WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.

________________________________________________

TTD KETUA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Read More
Read More
Situs Pengadilan Negeri Makassar sudah memiliki fitur aksesibilitas sesuai dengan WCAG 2.0 seperti pengatur ukuran font, kontras warna, serta konversi teks ke suara untuk membantu para pencari keadilan khusus difabel dalam mengambil informasi di situs Pengadilan. Fitur jalan pintas navigasi keyboard juga sudah ditanamkan di dalam situs ini.
Read More
Read More
KEBIJAKAN MUTU PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS I A KHUSUS ADALAH SATUAN KERJA MAHKAMAH AGUNG PADA PERADILAN TINGKAT PERTAMA, YANG MENYELENGGARAKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, DENGAN KEBIJAKAN MUTU SEBAGAI BERIKUT :

1. MEMBERIKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS BAGI PENCARI KEADILAN DAN MASYARAKAT DENGAN TULUS IKHLAS

2.MEMBERIKAN KEPUASAN BAGI MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

3. MELAKUKAN PENINGKATAN PELAYANAN DENGAN TEPAT WAKTU

4. MEMENUHI PERSYARATAN DAN PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

5. MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARAT PENGADILAN

6. MENYEDIAKAN SARANA DAN PRASARANA YANG NYAMAN DAN MEMUDAHKAN MASYARAKAT PENCARI KEADILAN

7. MEMAHAMI PERMASALAHAN PENCARI KEADILAN DAN MEMBERIKAN SOLUSI SECARA TEPAT

8. MELAKUKAN EVALUASI SECARA BERKALA DAN BERKESINAMBUNGAN TERHADAP SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PELAKSANAANNYA

Read More
Read More
Read More

› ‹

Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya

Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan menurut PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016 tanggal 26 Juli 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Selengkapnya

Informasi

Tilang

Sesuai dengan Perma 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, maka dengan ini kami lampirkan data pelanggar tilang Kota Makassar beserta jumlah denda yang harus dibayar.

Selengkapnya