Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Standard Pelayanan Publik

Jam Kerja

 

JAM PELAYANAN PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) , SELAMA KONDISI PENANGANAN PENCEGAHAN PANDEMI COVID-19

JAM PELAYANAN : 08:30 S.D. 14:00 WITA

JAM ISTIRAHAT : 12.00 S.D 01.00

 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008, jam kerja yang berlaku pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah:

Jam Kerja:

    • Hari Senin s.d. Kamis: pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA
    • Hari Jumat: pukul 08.00 s.d. 17.00 WITA

Jam Istirahat:

    • Hari Senin s.d. Kamis: pukul 12.00 s.d. 13.00 WITA
    • Hari Jumat: pukul 11.30 s.d. 13.00 WITA.

 

 

Tata Tertib di Pengadilan

Tata Tertib di Lingkungan Pengadilan

  • Berpakaian sopan
  • Duduk dengan sopan pada kursi tunggu yang telah disediakan
  • Dilarang membuat kegaduhan yang dapat terdengar di dalam ruang sidang hingga mengganggu jalannya persidangan
  • Membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan
  • Dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu dan atau merusak fungsi dari sarana serta prasarana yang ada di lingkungan kantor pengadilan
  • Dilarang berjualan di dalam gedung kantor pengadilan
  • Dilarang menempelkan spanduk, brosur,pengumuman, dan sejenisnya pada lingkungan kantor pengadilan tanpa izin dari Ketua Pengadilan
  • Melapor terlebih dahulu kepada petugas piket jika ingin menemui aparat pengadilan

Tata Tertib Menghadiri Persidangan di Ruang Sidang

  • Berpakaian sopan
  • Menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan dan mematuhi setiap perintah Hakim Ketua Majelis
  • Mengatur perangkat komunikasi pada modus diam (silent mode) atau menonaktifkannya sebelum memasuki ruang sidang
  • Dilarang makan, minum, dan merokok di dalam ruang sidang
  • Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak maupun alat atau benda lain yang dapat membahayakan keamanan kecuali atas ijin dan perintah dari pihak yang berwenang
  • Duduk dengan sopan pada kursi pengunjung sidang yang telah disediakan
  • Dilarang membuat kegaduhan dan bertingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan
  • Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut hadir di persidangan
  • Kepada awak media yang akan mengambil rekaman suara, gambar, maupun video di dalam ruang sidang, diharapkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua Majelis.
  • Siapa pun yang menghina dan atau mengganggu ketertiban persidangan dan telah ditegur serta diberi peringatan oleh Hakim Ketua Majelis tetapi masih melakukannya, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Jika tindakan dan perbuatan yang bersangkutan tersebut mengandung unsur tindak pidana, yang bersangkutan dapat dituntut secara pidana.

Subkategori

Informasi Perkara
Informasi Tilang

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS

PASAL 10
1. Pelanggar membayar denda secara tunai atau elektronik ke rekening Kejaksaan.
2. Pelanggar mengambil barang bukti kepada Jaksa selaku eksekutor di kantor Kejaksaan dengan menunjukkan bukti pembayaran denda.

Kantor Kejaksanaan Negeri Makassar beralamat di Jl. Amanagappa No.15, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90112.

KANTOR SEMENTARA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR
JL. LETJEN HERTASNING NO.8 (eX Kantor Disnas Pendidikan Kota Makassar)

kantorsementarakejarimks1

Data Diumumkan Tiap Hari Jum'at Jam 08:00 WITA sesuai tanggal sidang di Bukti Tilang Saudara.

Untuk Mengetahui Jumlah denda Tilang Melalui SMS dengan mengetik dan kirim ke :  0811 - 4460 - 7777
TILANG#no_surat_tilang     Contoh: TILANG#E7871856

Pengumuman Daftar Pelanggar yang telah dilimpahkan oleh Kepoilisian DAN telah di putus jumlah denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar Lalu lintas dapat di lihat atau di unduh link dibawah ini (gunakan pdf reader untuk membuka dokumen serta gunakan fasilitas pencarian untuk mendapatkan jmlah denda anda):
Transparansi Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Ralisasi Anggaran (LRA) Pengadilan Negeri Makassar

RKA KL

Rencana Kerja Anggaran Pengadilan Negeri Makassar

Laporan Barang Milik Negara

Laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Makassar

Laporan Operasional

Laporan Operasional Pengadilan Negeri Makassar

Layanan Bantuan Hukum
DAFTAR LEMBAGA/ORGANISASI BANTUAN HUKUM YANG LULUS VERIFIKASI DAN AKREDITASI SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Adalah Daftar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E - Court Pengadilan Negeri Makassar

e-Court Mahkamah Agung RI - Pengadilan Negeri Makassar

e-Filing | e-Payment | e-Summons

Ecourt

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

  •  e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
  •  e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
  •  e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)