Hadirkan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ditjen Badilum Susun Rencana Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan di tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan kegiatan Penyusunan RKA-KL Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum DIPA 03 di lingkungan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 15-17 Juli 2024, dengan menghadirkan para Sekretaris serta para operator pengelolaan anggaran dari 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, menyatakan harapannya agar dengan adanya kegiatan, penyusunan dan pengelolaan anggaran di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di bawahnya dapat berjalan lebih baik dan efektif. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H.,M.Hum, sebagai tuan rumah berbagi pengalamannya tentang pentingnya peran sekretaris pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, terutama dalam tersedianya kebutuhan anggaran kegiatan pengadilan. Kegiatan ini juga dihadiri secara online oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, H. Sahwan, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M. H.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang anggarannya dibahas dalam kegiatan ini termasuk program pos bantuan hukum (posbakum), sidang di luar gedung pengadilan, dan penanganan perkara tanpa biaya (prodeo). Para sekretaris pengadilan tinggi yang hadir antusias mengikuti acara dan berdiskusi tentang masalah di satuan kerjanya. Misalnya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Hasanuddin, S.H., menceritakan kendala penanganan perkara di daerah kepulauan dan susah diakses.

Selepas pembukaankegiatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkesempatan berbincang dengan para sekretaris pengadilan tinggi, untuk lebih dekat lagi mengetahui keadaan penanganan anggaran di daerah.