Mataram-Humas: Mahkamah Agung kembalimenyelenggarakan kegiatan pembinaan teknis danadministrasi Yudisial secara Hybrid dan luring bagi para Ketua/Kepala, Wakil Ketua/Kepala, Hakim, Panitera danSekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertamaempat lingkungan peradilan, pada hari Jumat, 19 Juli2024, bertempat diballroom Hotel Prime Park Mataram.

Berikut ini poin-poin penting materi pembinaan yang disampaikan para pejabat Eselon I Mahkamah Agung.

Arahan tentang pentingnya kontrol kualitas dalampemberkasan kasasi/PK secara elektronik ini disampaikanoleh Panitera MA, Heru Pramono. Amanat ini ditegaskankarena terhitung sejak akta kasasi/PK yang diajukantanggal 1 Mei 2024, bundel A dan Bundel B berkaskasasi/PK harus dikirim secara elektronik.

“Kami meminta agar pengadilan pengaju benar-benarmemperhatikan aspek quality control ini. Saat ini masihbanyak permohonan kasasi/PK yang dokumenelektroniknya tidak lengkap, sehingga belum dapatdiregister”, ungkap Panitera MA.

Selain itu, Heru Pramono juga memberi gambaran umumimplementasi kebijakan Kasasi/PK secara elektronik, yang hingga saat ini perkara kasasi/PK yang diajukan secaraelektronik telah mencapai 2.644 perkara.

“Jumlah permohonan Kasasi/PK secara elektronik periodeMei-Juni telah mencapai 2.644 perkara dari 344 pengadilan pengaju”, lanjut Heru Pramono.

Selanjutnya, Sekretaris MA, Sugiyanto, dalampenyampaian materinya menekankan perlunya evaluasidemi mewujudkan pemerintahan yang baik. Evaluasi iniperlu dilakukan, mengingat indeks reformasi birokrasi MA di tahun 2023 mengalami penurunan.

“Nilai indeks Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung tahun2023 adalah 70,18. Nilai tersebut mengalami penurunandari tahun 2022. Oleh karena itu kita perlu melakukanevaluasi sehingga di tahun 2025 diharapkan telahterwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasipemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi.”,ungkap Sekretaris MA.

Selain itu, Sekretaris MA juga mengungkapkan bahwa di tahun 2024 ini, terdapat 259 unit kerja dicalonkan untukmendapat evaluasi menuju WBK secara mandiri oleh TPI Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, ia meminta agar pengadilan-pengadilan yang diusulkan untukmempersiapkan diri.

“Di tahun ini, ada 259 unit kerja dicalonkan untukmendapat evaluasi menuju WBK secara mandiri oleh TPI Mahkamah Agung. Saya minta kepada seluruh unit kerjayang akan dievaluasi untuk dapat mempersiapkan diri danterus meningkatkan integritas dan kinerjanya agar mendapatkan nilai yang maksimal”, tegas Sekretaris MA.

selanjutnya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Miyanto, menyampaikan tiga kebijakan strategispada Ditjen Badilum. Kebijakan tersebut meliputiadministrasi perkara, manajemen perkara, danmanajemen tenaga teknis.

“Kami telah merencanakan tiga kebijakan strategis. Pertama administrasi perkara, ini meliputi percepatanpenyelesaian perkara dan percepatan pelaksanaaneksekusi. Kedua, manajemen perkara, meliputi monitoring dan evaluasi. Ketiga, manajemen tenaga teknis, meliputipenguatan kapasitas dan integritas tenaga teknis, penerapan sistem merit dalam promosi dan mutasi, talent pool calon pimpinan pengadilan, pengelolaan anggaran, dan monitoring BMN”, jelas Dirjen Badilum.

Sementara itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan AgamaMuchlis, menghimbau agar seluruh pengadilan agama senantiasa mengoptimalkan implementasi e-court. Menurutnya, dengan optimalisasi e-court, kualitas layananpengadilan akan dapat ditingkatkan.

“Saya menghimbau agar seluruh pengadilan agama untukterus berikhtiar dalam mengoptimalkan implementasi e-court. Sistem elektronik ini dapat membantu pengadilandalam meningkatkan kualitas layanan serta membantuuntuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, danbiaya ringan“, ungkap Dirjen Badilag.

Masih ditempat yang sama Direktur Jenderal BadanPeradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Yuwono AgungNugroho, menyampaikan Beberapa hal yang perluditingkatkan dan dioptimalkan oleh satuan kerja di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usahanegara antara lain adalah Pembangunan ZI menujupredikat WBK/WBBM, Pembangunan SMAP (SistemManajemen Anti Penyuapan), Monitoring dan evaluasimanajemen administrasi dan pelayanan, PembinaanPimpinanmemberi arahan mengenai hal-hal yang harusdiimplementasikan oleh seluruh pengadilan militer danTUN. Pada Tahun 2024, Ada 20 Satker yang diusulkanWBK ke kemenpan RB.

Bambang Hery Mulyono, selaku kepala Badan StrajakDiklat Kumdil, menyampaikan program  fungsi BSDK danProgram Kerja BSDK.

program-program kerja yang dilaksanakan oleh BSDK, antara lain yaitu: Pelatihan Teknis peradilan, pelatihanmanajemen dan kepemimpinan, dan berbagai program Kerjasama seperti :

- pelatihan teknis yudisial Tindak Pidana Terorisme(Office of Overseas Prosecutorial Development/OPDAT), 

- Pelatihan Terpadu SPPA (Kejaksaan RI), 

- Annual Meeting and Regional Workshop on Strengthening Capacity of Judiciaries on Consumer Protection in ASEAN (International Development Law Organization/IDLO), 

- Lokakarya Regional Perlindungan Konsumen danRapat Tahunan (Working Group Judicial Education and Training – Council of ASEAN Chief Justices), 

- Kegiatan Hukum Arbitrase Internasional (Council of ASEAN Chief Justices/CACJ & GIZ), Advance Courses of The Hague Academi of International; Law in The Philiphines (Council of ASEAN Chief Justices/CACJ)

- Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum dalamPenanganan Perkara Tindak Pidana di BidangPerpajakan (Dirjen Pajak)

- Pelatihan Terpadu SPPA (Kementerian Hukum danHAM)

- Temu Wicara tentang kebank sentralan (Bank Indonesia)

Terakhir, Sekretaris MA sekaligus menjabat PLT KepalaBadan Pengawasan, Sugiyanto, menyampaikan dalammateri pembinaannya agar lebih berhati hati dalammengelola gratifikasi. Menurutnya, Ada beberapaketentuan dalam pelaporan gratifikasi seperti : Gratifikasi dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebutditerima, Selain penerimaan gratifikasi, penolakangratifikasi juga wajib dilaporkan, Tujuan pelaporanpenolakan gratifikasi untuk memutus keterkaitan antarapegawai negeri/penyelenggara negara dengan pihakpemberi gratifikasi serta memperlihatkan itikad baik daripegawai negeri/penyelenggara negara dalam halterdapat dugaan suap.(IP/Humas)

Jakarta-Humas : Senin 22 Juli 2024. Berdasarkan Pengumuman Nomor : 23/SEK/PENG.KP1.1.5/VII/2024. Tertanggal 22 Juli 2024. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 15/SEK/PENG.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 29 April 2024 dan Nomor 18/SEK/PENG.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 Tentang Perintah Melaksanakan Tugas Bagi CPNS dan CPNS Pengganti di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Mataram-Humas: Di sela-sela kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Barat, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menyempatkan diri mengunjungi langsung beberapa pengadilan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat (20/07). Pada kesempatan itu, seluruh jajaran pimpinan Mahkamah Agung dan para pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung turut serta dalam kunjungan kerja tersebut. 

Pengadilan yang dikunjungi oleh orang nomor satu di Mahkamah Agung ini meliputi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nusa Tenggara Barat, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Agama Praya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Selama kunjungan tersebut, Ketua Mahkamah Agung tidak hanya memeriksa langsung sarana dan prasarana di tiap-tiap pengadilan dan memastikan semua sarana dan prasarana tersebut berfungsi dengan baik dalam memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Kesempatan itu digunakan pula olehnya untuk bercengkerama dengan warga peradilan yang dikunjunginya. 

Para pimpinan pengadilan, hakim, dan warga peradilan merasa sangat senang dan bangga bisa bertemu langsung dengan pimpinan Mahkamah Agung.

“Kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Kami merasa lebih diperhatikan dan termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar salah satu pegawai pengadilan dengan wajah penuh kegembiraan.

Kunjungan kerja Ketua Mahkamah Agung ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan kualitas pelayanan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat. (azh/IP/PN/RS/photo:Yrz)

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan rencana Peresmian Gedung Kantor Pengadilan pada Empat Lingkungan Peradilan oleh Y.M. Ketua Mahkamah Agung, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisir Satuan Kerja dalam wilayahnya yang telah menyelesaikan Pembangunan Gedung yang belum diresmikan penggunaannya, untuk kemudian diajukan peresmiannya.
2. Surat usulan peresmian Gedung disampaikan oleh Pengadilan Tingkat Banding melalui email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan melampirkan data dukung berupa

• Realisasi biaya Pembangunan Gedung tersebut sampai dengan selesai;
• Foto kondisi bangunan gedung kantor yang akan diresmikan.
• Data Gedung Kantor Pengadilan yang siap diresmikan diterima paling lambat hari Jum’at Tanggal 19 Juli 2024

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2865/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 perihal Petunjuk Teknis tentangPengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di LingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2026danberdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor574/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024 perihal Tim Penyusun Usulan Rencana KebutuhanBarangMilik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnyaTahun Anggaran 2026, maka akan dilakukan Konsolidasi Tingkat BandinguntukPengusulan RKBMN Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2026 melalui Aplikasi e-SadewaIsi 

untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Kepala Biro Perlengkapan

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan Republik IndonesiaNomorS-70/KN/KN.2/2024 tanggal 5 Juli 2024 Hal Jadwal Penyampaian RencanaKebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2026, maka diperlukanpendampingan pengusulan RKBMN TA 2026 melalui Aplikasi e-Sadewa

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt Kepala Biro Perlengkapan 

Isi dalam bahasa Indonesia

Jakarta – Humas : Penyerahan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) yang merupakan program unggulan Dharmayukti Karini Mahkamah Agung berlangusng pada Rabu, 17 Juli 2024 di lantai 2 tower gedung Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. saat mengahadiri acara tersebut dalam sambutannya menyampaikan, Program Bantuan Dana Beasiswa (BDBS) ini, merupakan tradisi baik, yang rutin yang dilaksanakan oleh organisasi Dharmayukti Karini. Tradisi menunjukkan bahwa organisasi wanita peradilan, tidak hanya berperan dalam menunjang kinerja anggota atau suami, baik dalam mejaga integritas maupun dalam melaksanakan tugas-tugas yudisial, akan tetapi Dharmmayukti karini juga ambil bagian dalam peran-peran sosial dalam rangka membantu antar sesama.

Lebih lanjut Pelindung Dharmayukti Karini Mahkamah Agung ini mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena tahun ini Dharmayukti berhasil mengumpulkan total dana beasiswa sebesar Rp. 371.950.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp. 314.450.000,00 (tiga ratus empat belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Dan hari ini, dana tersebut akan dibagikan kepada anak-anak kita sebanyak  617 siswa, yang mana angka ini juga naik dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 571 siswa.

Ketua MA menghaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada segenap jajaran pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, atas inisiatif dan terselenggaranya kegiatan yang mulia ini, serta kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya program ini.

Sementara itu Ketua Umum Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Hj. Budi Utami Syarifuddin menyampaikan kegiatan BDBS tahun ini mengusung tema "Dengan Program Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) Dharmayukti Karini Mendukung Putra Putri Warga Peradilan Meraih Sukses". Tema ini menggambarkan tujuan mulia kita bersama untuk memastikan bahwa setiap putra putri warga peradilan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas demi meraih cita-citanya.

Dirinya berharap pemberian bantuan ini dapat meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan bagi putra putrinya. Bantuan bea siswa ini tidak hanya berupa dukungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk motivasi kepada putra putri kita agar lebih giat lagi belajar untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya.

Atas nama pimpinan Dharmayukti Karini, Budi Utami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pemberian dana bea siswa ini.  “Semoga niat yang ikhlas dalam hati sanubari kita untuk berbagi kepada sesama, dapat membukakan pintu rejeki yang seluas-luasnya dan tentunya menjadi amal pahala yang terus mengalir kepada kita semua. Aamiin yaa robbal alamin.., ucapnya.

Hadir pada acara tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta Pengurus Pusat Dharmayukti Karini Mahkamah Agung. (enk/PN/photo:alf,adr,sno).

Pangkalan Bun - Humas: Komisi III DPR-RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah  dalam rangka Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Rapat kerja Komisi III DPR-RI dengan tiga Peradilan sewilayah Kalimantan Tengah, dan Kementerian Hukum dan Ham berlangsung pada Senin, 15 Juli 2024 di Ballroom Batuah Hotel Mercure Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah yang dipimpin Ketua Tim Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M dan sembilan  anggota. 

Kunker Komisi III ini meminta penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi  Agama, dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan Realisasi Anggaran semester 1 tahun 2024, program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Peradilan serta pengawasan tentang data perkara yang menonjol di Lingkungan Peradilan Kalimantan Tengah terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi, meminta data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi serta penjelasan terkait program peningkatan integritas dan kapasitas di wilayah Peradilan.

Tiga Peradilan sewilayah Kalimantan Tengah yang mengikuti Rapat tersebut yakni, Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, masing-masing beserta jajarannya.

Menjawab pertanyaan Komisi III DPR-RI Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Sujatmiko, S.H., M.H dalam paparannya menyampaikan program prioritas Pengadilan Tinggi Palangka Raya di tahun 2023-2024 adalah; terwujudnya proses Pengadilan yang pasti, meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara dan peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu.

Dalam wilayah Kalimantan Tengah terdapat empat Pengadilan Negeri yang belum memiliki rumah dinas yaitul; Pengadilan Negeri Tamiang Layang, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dan Pengadilan Negeri Pulang Piau. Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah Pengadilan Negeri yang baru selesai di bangun dan telah digunakan.

Lebih lanjut Sujatmiko menyampaikan kendala dalam pelaksanaan eksekusi adalah; Kurangnya keseriusan eksekusi oleh pemohon eksekusi, biaya yang kurang dari pemohon eksekusi, serta objek eksekusi tidak berada dalam satu tempat, dll.

Adapun upaya program peningkatan integritas oleh Pengadilan Tinggi dengan melakukan pembinaan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan kepada operator Pengadilan, pembinaan mental dan spiritual melalui kegiatan keagamaan, perolehan predikat WBK pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Drs. H. Tarsi, S.H., M.H menyampaikan di Pengadilan Tinggi Agama sewilayah Kalimantan Tengah terdapat 13 Pengadilan Agama, delapan diantaranya tidak memiliki rumah dinas.

Dirinya mengatakan kondisi SDM di PTA Palangka Raya terdapat enam Pengadilan Agama yang hanya memiliki tiga orang hakim, dan terdapat lima Pengadilan yang memiliki hakim empat orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, total aparatur sewilayah PTA Kalimantan Tengah hanya 55 orang.

Lebih lanjut dikatakan peningkatan integritas telah melaksanakan pembinaan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi sebulan Sekali dan sewaktu-waktu Pengadilan Tinggi Agama melakukan sidak ke daerah-daerah.

Ketua PTA Palangka Raya berharap kepada Komisi III agar mendorong Pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui pembangunan rumah dinas.

Ditempat yang sama Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Muhammad Ilham, S.H., M.H juga menyampaikan jenis penanganan perkara tertinggi yaitu Kepala Desa (Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa). Tidak ada Perkara yang menonjol/menarik perhatian masyarakat. Dari tahun 2023 sampai sekarang tidak ada kendala terhadap pelaksanaan eksekusi Perkara. Ilham mengatakan  peningkatan integritas dan kapasitas yang dilakukan yaitu mengikuti Bimbingan Teknis serta Pengawasan.

Terkait paparan yang telah disampaikan tiga Peradilan, Komisi III DPR-RI Dr. Hinca IP Panjaitan XII, M.H., ACCS menyampaikan agar kedepannya Mahkamah Agung membuka komunikasi dengan Legislatif, Yudikatif harus menjadi Instrumen Negara yang mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kedepannya perlu dibentuk badan khusus untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di Peradilan, ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Komisi III DPR-RI Dr. Benny Kabur Harman, S.H bahwa hakim harus menjadi hakim yang independen dan tidak boleh tunduk pada penguasa sehingga diharapkan putusan Pengadilan harus mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Benny berharap kedepannya kompetensi hakim harus ditingkatkan. Dan terkait eksekusi dirinya mengatakan Pengadilan harus mampu mencarikan solusi atas hambatan - hambatan yang ada.

Acara yang dilaksanakan secara daring ini, diikuti warga Peradilan sewilayah Kalimantan Tengah dan diakhiri dengan pertukaran plakat serta foto bersama warga Peradilan dengan Komisi III DPR-RI. (enk/ims/pn).

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2023 disampaikan oleh Kepala Auditorat Keuangan Negara III. A BPK RI, Hanif Mohamad  Taufik S.E., Ak., M.Si, CFE,CA, CSFA, kepada Sekretaris Mahkamah Agung,  Sugiyanto, S H., M.H. dalam sebuah acara yang digelar di kantor Mahkamah Agung, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Sugiyanto menyampaikan rasa terima kasih dan harapannya agar hasil ini menjadi penyemangat bagi seluruh insan peradilan di Indonesia untuk terus bekerja keras demi kebaikan bangsa dan negara. 

"Hasil ini merupakan bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras kita semua. Semoga dapat menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan integritas," ujar Sugiyanto.

Acara penyerahan LHP ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Tim Pemeriksa BPK RI, Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan sejumlah pejabat lainnya.

Capaian opini WTP ini diharapkan dapat mendorong Mahkamah Agung untuk terus menjaga standar tertinggi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Dengan hasil ini, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, serta terus berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Indonesia. (azh/RS/RR/photo:Adr)

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XI Tahun 2024 pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2024, berikut adalah para peserta yang dinyatakan "Lulus" Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024.
 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemillhan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-11567.A/Dt.9.1/ME.01.01/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 Hal Verifikasi Laporan Triwulan II TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 171/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 1 Juli 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, bahwa sampai dengan batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 07 Juli 2024 dan masih terdapat 161 (seratus enam puluh satu) satuan kerja yang belum menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024.

Daftar satuan kerja dan informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas : Kamis 04 Juli 2024. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur  Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor  17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian  Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor  15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan  Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini  Sekretaris Mahkamah Agung mengundang Pegawai  Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana terlampir.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Makassar-Humas: Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap mitra kerjanya, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Ir. H. Adies Kadir, M.Hum, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Pengadilan Tinggi (PT) Makassar pada Kamis, 4 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut, ia didampingi oleh dua anggota Komisi III Dr. Supriansa, S.H., M.H. dan Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.

Kunjungan Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan rombongan diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. Pada kunjungan tersebut para Anggota Komisi III berkesempatan mengunjungi beberapa ruangan di kantor Pengadilan Tinggi Makassar serta rumah dinas untuk para Hakim Tinggi.

Dalam kunjungan kerja ini, Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menyampaikan beragam hambatan yang dihadapi aparatur peradilan di PT Makassar, salah satunya yaitu terkait kurangnya rumah dinas bagi para hakim. Ia menjelaskan bahwa saat ini, terdapat 45 hakim tinggi yang bertugas di PT Makassar, namun hanya tersedia 6 rumah dinas untuk mereka.

"Dengan adanya kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan Komisi III dapat mengakomodir kebutuhan rumah dinas di PT Makassar," ujar Dr. H. Zainuddin.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat membawa solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh para hakim tinggi di PT Makassar, khususnya terkait fasilitas tempat tinggal yang memadai. (Humas)

Jakarta – Humas : Dalam rangka pelaksanaan Turnamen Tenis Perorangan Piala Ketua Mahkamah Agung RI Ke-IV dan Kongres PTWP Ke-XIX Tahun 2024 di Yogyakarta, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Jakarta-Humas, Selasa 02 Juli 2024. Berdasarkan hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan Hasil Baperjakat untuk masing-masing jabatan.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung mengambil sumpah jabatan dan melantik enam orang Ketua Pengadilan Tinggi pada Selasa, 2 Juli 2024 di ruang Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 146/KMA/SK.KP4.1.3/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Promosi dan Mutasi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum.

Berikut adalah enam orang yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah Agung:

1. Dr. Moh. Eka Kartika E.M., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
2. Nugroho Setiadji, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang
3. Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Fredrik Willem Saija, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
5. Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
6. H. Ade komarudin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Padang.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, mereka bersumpah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Mereka juga berjanji akan taat pada peraturan Perundang-undangan serta berbakti pada nusa dan bangsa.

Hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkmah Agung bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon satu dan dua pada Mahkamah Agung. Acara ini disaksikan pula oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming pada kanal youtube Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Ia berharap jabatan baru ini dapat membawa keberkahan, manfaat dan kemajuan, baik kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia.

Ia berpesan agar para hakim yang baru dilantik tersebut menjadi sosok-sosok pemimpin yang sejati dan proaktif, sosok yang mampu memberikan kontribusi positif bagi lembaga yang dimpimpinnya, serta sosok yang mampu mengajak timnya untuk menjadi lebih baik.

Baginya, pimpinan yang baik bukanlah yang tidak pernah berbuat kesalahan, namun orang yang mau belajar dari kesalahan serta mau memperbaiki kesalahan.

Ia menambahkan bahwa bagi seorang pimpinan pengadilan tingkat banding, koordinasi, pengawasan dan pembinaan secara rutin dan berkala merupakan hal yang penting, agar setiap permasalahan dapat diselesaikan bersama dan agar dapat dicegah seminimal mungkin.

“Betapa banyak kesalahan di masa depan bisa dihindari, apabila kita bersedia belajar dari kesalahan di masa lalu. Dan betapa banyak kemudahan yang akan kita rasakan, jika setiap problem telah dirumuskan solusinya secara bersama-sama,” kata Ketua Mahkamah Agung.

Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan secara khusus kepada istri dari para pejabat yang baru saja di lantik, bahwa selain memperhatikan dan merawat seluruh anggota keluarga, mereka diminta agar dapat berperan aktif di Dharmayukti Karini, serta mendukung dan memotivasi suami untuk terus mengabdi dan menjaga integritas. Ketua Mahkamah Agung yakin, dukungan dan motivasi keluarga besar akan selalu menjadi penyemangat bagi seseorang dalam meniti jalan pengabdian

Pada kesempatan yang sama, terselenggara pula upacara serah terima jabatan dari pejabat yang lama ke pejabat yang baru. (azh/RS/photo:Alf, Sno, Adr)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-60/KN/KN.2/2024 tanggal 21 Juni 2024 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Sehubungan terlaksananya pelaksanaan anggaran TA 2024 dan telah diselesaikannya Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-KL TA 2025 pada Program Dukungan Manajemen dan Pelayanan Hukum pada Empat Lingkungan Peradilan Dibawahnya, maka dengan ini Biro Perencanaan dan Organisasi bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam rapat yang akan dilaksanakan pada hari Jum’at, 28 Juni 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Bogor - Humas : Delegasi Federal Court Of Australia (FCA), Federal Circuit & Family Court Of Australia (FCFCoA) melakukan kunjungan ke kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung di Mega Mendung Bogor pada Rabu, 26 Juni 2024.

Pada kunjungan tersebut, Delegasi Australia berkesempatan memberikan ceramah umum kepada peserta Calon Hakim Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).

Untuk sesi ceramah umum kali ini diikuti peserta sebanyak 462 orang, dengan klasifikasi gender, laki-laki sebanyak 279 orang dan perempuan sebanyak 183 orang calon hakim.

Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bambang Hery Mulyono S.H., M.H, mengharapkan para peserta dapat menyerap hal-hal yang baik, mengambil best pratice, dari materi yang disampaikan oleh dua (2) Narasumber Delegasi Australia ini, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan untuk kedepannya.

Adapun Ceramah Umum ini disampaikan oleh Berna Collier selaku Justice of the Federal Court of Australia, dengan topik "Tantangan Yang Muncul Bagi Hakim Yang Mengadili Kasus Komersial, Dan William Alstergren selaku Chief Justice of the Federal Circuit and Family Court of Australia dengan topik "Meninjau Bukti Kekerasan Keluarga Dalam Kasus Hukum Keluarga. Dengan di pandu oleh Moderator, Syamsul Maarif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung RI.

PENANAMAN POHON

Usai penyampaian ceramah umum, para Delegasi Australia,  berkesempatan melakukan Penanaman pohon, yang berlangsung di kampus Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung di Mega Mendung Bogor, di Taman Hatta Ali.

Penanaman Pohon oleh Berna Collier dan William Alstergren ini, di dampingi Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Soeharto, S.H., M.Hum.

Pada acara ini, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan sudah banyak Chief Justice dari berbagai negara yang menanam pohon di taman ini. Oleh karena itu Prof Syarifuddin berpesan kepada Kepala Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung untuk selalu merawat dan menjaga pohon-pohon yang sudah di tanam. Sehingga suatu saat jika para Delegaai Australia ini kembali ke Badan Diklat, bisa melihat pohon ini tumbuh besar dan berbuah manis.

Sementara itu Berna Collier menyampaikan, dirinya sangat terkesan dengan keramahtamahan Mahkamah Agung RI, dan berharap ini menjadi simbol hubungan yang semakin kuat, dan nantinya ketika Mahkamah Agung RI berkunjung ke Australia, kami berharap bisa menjadi tuan rumah yang sama ramah tamahnya seperti saat ini kami di sambut.

Hal senada juga disampaikan William Alstergren. Dirinya sangat bangga, dengan penanaman pohon ini sebagai simbol atas hubungan kerjasama dan pertemanan  yang kuat.

Adapun pohon yang di tanam yakni; pohon Namnam (Cynometra cauliflora) adalah Perdu atau pohon kecil, tinggi antara 3-15 m. Batang berbonggol-bonggol, dengan kulit batang yang halus berbintil, kecoklatan atau abu-abu. Dan pohon Mamey Sapote (Pouteria Sapota). Mamey sapote adalah tanaman asli tropis dari Meksiko dan Amerika Tengah. Itu juga ditemukan di Puerto Rico, Kuba, Republik Dominika, Amerika Selatan, dan Florida Selatan, AS. Pohon mamey sapote merupakan pohon tinggi dengan daun besar menyebar dan bunga kecil berwarna putih. Agar dapat berbuah, pohon mamey sapote harus sudah dewasa, yaitu setelah berumur 3 tahun sejak dicangkok. Setelah pohonnya dewasa, mereka menghasilkan 150 hingga 250 buah per tahun dan beratnya berkisar antara 1-5 pon, tergantung pada kultivarnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, Kedutaan Australia untuk Indonesia, Australia-Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2),  serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:sno,alf).)

Bandung-Humas: Melanjutkan rangkaian kegiatan, Delegasi Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCoA) melakukan kunjungan resmi ke Pengadilan Negeri Bandung (27/06). Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 20 tahun Penandatangan Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dua Pengadilan di Australia tersebut. 

Hadir pada kunjungan ini Acting Chief Justice Berna Collier, Justice Stephen Burley, Justice Rober Bromwich, CEO Sia Lagos, Hakim Agung Indonesia Syamsul Maarif, Hakim Agung Indonesia Lucas Prakoso, serta beberapa delegasi Australia. Mereka disambut hangat oleh Wakil Ketua Pengadilan  Tinggi (PT) Bandung Dr. Dyah Sulastri Dewi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jon Sarman Saragih, beserta jajaran hakim dan pejabat pengadilan lainnya.

Delegasi dari Australia tersebut berkesempatan berkeliling ke beberapa ruangan di PN Bandung, termasuk Ruang Mediasi Online, Ruang Sidang Ramah Anak, Museum Mini, dan ruang layanan pengadilan. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang diterapkan oleh PN Bandung dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akses terhadap keadilan.

Pada kesempatan tersebut, Justice Berna Collier menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam mengimplementasikan teknologi dan inovasi dalam proses peradilan. "Kami merasa sangat bangga dan terhormat bisa berkunjung ke sini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Bandung Jon Saragih, menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan peradilan. "Kunjungan ini memberikan kami wawasan berharga yang dapat kami aplikasikan dalam upaya terus memperbaiki sistem peradilan di Indonesia," katanya.

Selain berkeliling, para delegasi juga terlibat dalam diskusi mendalam tentang "Mediasi Dalam Penyelesaian Komersial". Diskusi ini menghadirkan narasumber Hakim Agung Indonesia Syamsul Maarif, dan CEO Sio Lagos. Kegiatan diskusi dimoderatori oleh Hakim Agung Indonesia Lucas Prakoso. 

Dalam diskusi tersebut, Syamsul Maarif menyampaikan berbagai mediasi komersial yang telah diterapkan di Indonesia. Sementara itu, Sio Lagos berbagi pengalaman dan perspektif dari sudut pandang internasional, memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan peluang dalam mediasi komersial di Australia dan negara lainnya.

Penutup kunjungan ditandai dengan penyerahan cendera mata antara kedua pengadilan sebagai simbol persahabatan serta berphoto bersama.
 

Diharapkan kunjungan ini tidak hanya mempererat hubungan bilateral antara pengadilan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan sistem peradilan di kedua negara.

Dalam kesempatan yang sama, Delegasi Australia dan seluruh rombongan berkunjung ke Pengadilan Tinggi Bandung. Di sana mereka berinteraksi langsung dengan aparatur peradilan PT Bandung dan berphoto bersama.(azh/RS/photo:Yrz)

Jakarta-Humas: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan pembahasanan Perlindungan  Perempuan dan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kamis, 27 Juni 2024 di Commad Centre Ditjen Badilum, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jakarta. Pembahasan tersebut dilakukan bersama delegasi Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) Hakim Liz Boyle dan delegasi  Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (AIPJ2) Ms. Leisha Lister dan Ms. Cate Summer. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 20 tahun Penandatangan Nota Kesepahaman Kerja sama Yudisial antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan dua Pengadilan di Australia.

Kegiatan yang  dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. ini, dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Drs. H. Muchlis, S.H., M.H., para pejabat Eselon II Ditjen Badilum, serta para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring.

Dalam kesempatan tersebut, Ditjen Badilum menampilkan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) yang digunakan untuk memantau penanganan perkara perceraian dan perlindungan anak dan perempuan serta korban kekerasan. Presentasi tentang aplikasi tersebut disampikan oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Dokumentasi Budi Setioko, S.H., M.H. dan Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Candra, S.H.

Menangapi hal tersebut Delegasi FCFCOA dan AIPJ2 mengapresiasi penggunaan teknologi informasi itu. Aplikasi tersebut dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas pengadilan dalam melindungi perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta membantu pengambilan kebijakan oleh Mahkamah Agung RI.

Selain membahas perlindungan Perempuan dan korban kekerasan dalam rumah tangga, kegiatan ini juga membahas penanganan perkara perceraian, dispensasi nikah oleh pengadilan, dan pelaksanaan putusan peradilan.

Pada akhir kegiatan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto memberikan cendera mata sebagai bentuk apresiasi atas kerja sama yang selama ini terjalin antara Ditjen Badilum dan FCFCOA. (azh/RS/humas Badilum/photo:Sno, Adr)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) pada Selasa, 25 Juni 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Penandatanganan yang berlangsung pada hari ini menandai peringatan 20 tahun kerja sama antar ketiga Lembaga tersebut.

Sebagai informasi, kerja sama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan FCA dan FCFCOA pertama kali ditandatangani pada tahun 2004 lalu.

Penandatanganan Nota Kesepahaman kali ini dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua FCA, Hon. Chief Justice Debra Mortimer, dan Ketua FCFCOA, Hon. Chief Justice William Alstergren. Namun dalam momen penandatanganan ini, Chief Justice Debra Mortimer berhalangan hadir dan menandatangani naskah Nota Kesepahaman lebih dulu dan kehadirannya digantikan oleh Hon. Justice Berna Collier.

Kemitraan antara ketiga lembaga ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan. Area kerja sama meliputi penguatan prosedur untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, kemudahan berusaha, manajemen perkara, keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan penerapan teknologi informasi dalam proses bisnis pengadilan.

Kerja sama Mahkamah Agung dengan FCA akan difokuskan untuk mendukung beberapa agenda strategis yaitu pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, mendukung peningkatan daya saing nasional melalui dukungan terhadap pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045, Rencana Indonesia untuk melakukan aksesi terhadap OECD, dan agenda prioritas untuk meningkatkan peringkat pada survei B-Ready (Business Ready) indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia.

Untuk mencapai target-target yang ditetapkan tersebut, kerja sama Mahkamah Agung dan FCA akan meliputi pertukaran dan dialog untuk meningkatkan konsistensi peradilan dan mengidentifikasi pembaruan legislasi yang diperlukan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi pada area seperti Kekayaan Intelektual, Kepailitan dan Insolvensi, Penyelesaian Sengketa Komersial Lintas Batas, Penyelesaian Sengketa Komersial melalui Penerapan Mediasi dalam Peradilan dan Mediasi Eksternal, Hukum Persaingan Usaha, Sengketa Perubahan Iklim, Peningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan peradilan, Transparansi Putusan Pengadilan, Kecerdasan Artifisial, Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dan Peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen perkara oleh Pengadilan.

Sementara itu, kerja sama Mahkamah Agung RI dengan FCFCOA, akan  difokuskan pada peningkatan akses keadilan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti kesetaraan gender (SDG 5), berkurangnya kesenjangan (SDG 10), dan akses terhadap keadilan (SDG 16).

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya, menekankan manfaat besar yang telah diperoleh dari kerja sama yudisial selama 20 tahun.

Manfaat tersebut, menurutnya tidak hanya dirasakan oleh aparatur peradilan, tetapi juga masyarakat kedua negara. Kerja sama dengan FCFCOA telah membantu dalam pembaruan pelaksanaan sidang keliling, pelayanan terpadu satu pintu, layanan bantuan hukum, dan penanganan perkara prodeo. Selama sepuluh tahun terakhir, sekitar 500 ribu warga Indonesia telah menikmati layanan peradilan keliling dan pelayanan terpadu satu pintu, serta 2 juta pencari keadilan telah mengakses layanan pos bantuan hukum.

Penandatanganan ini menunjukkan komitmen kuat dari ketiga pengadilan untuk terus melanjutkan dialog dan kerja sama demi meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat kedua negara.

Acara penandatangan ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, pejabat Eselon 1 dan 2, serta para hakim dari kedua negara yang mengikuti secara daring. (azh/RS/photo: Alf, Adr, Sno)

Jakarta-Humas: Dalam rangkaian agenda Peringatan 20 tahun Penandatanganan Nota Kesepahaman kerja sama Yudisial Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit & Family Court of Australia (FCFCoA) yang dilaksanakan pada tanggal 22-26 Juni 2024, diadakan pula audiensi Federal Court of Australia (FCA) dengan IKAHI dan BPHPI yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan webinar oleh MA dan FCFCoA pada 24 Juni 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama antar ketiga lembaga tersebut.

Kegiatan Audiensi tentang kepemimpinan dan pemberdayaan Hakim perempuan dalam implementasi Kerjasama MA dengan FCA tahun 2024” dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum., Ketua IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. perwakilan dari FCA Berna Collier (Acting Chief Justice) dan Ms. Sia Lagos (CEO of Justice FCA), Ketua Umum BPHPI Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Sekretaris Umum BPHPI Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., Mr. Craig Ewers (Team Leader Australia Indonesia Partnership for Justice/ AIPJ 2), dan undangan lainnya.

Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua MA RI Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum. Ia membahas kerja sama antara BPHPI dengan FCA untuk meningkatkan pemberdayaan hakim perempuan di lingkungan peradilan.

Ketua IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa kehadiran BPHPI dapat memberikan masukan yang sangat berharga demi peningkatan kepemimpinan atau peran hakim perempuan di peradilan.

Pada kesempatan yang sama, Berna Collier mengemukaan berdasarkan pengalamannya saat ini sebagai hakim Perempuan pada Federal Court. Ia  menyatakan bahwa sangat penting adanya wadah bagi hakim Perempuan untuk membahas terkait isu-isu yang dialami oleh hakim Perempuan, sehingga sangat senang mengetahui telah ada BPHPI di Indonesia.

Senada dengan Berna Collier, Ms. Sia Lagos CEO dari FCA menyatakan perlunya program mentoring untuk mensuport hakim-hakim baru khususnya hakim Perempuan.

Selanjutnya, Dr. Nani Indrawati selaku Ketua Umum BPHPI mengawali pernyataannya dengan menyampaikan mengenai sejarah terbentuknya  BPHPI yang diawali dengan keikutsertaan hakim Perempuan pada International Association of Woman Judges (AIWJ) di Marrakesh Marocco tanggal 11 s/d 15 Mei 2023 sampai dideklarasikannya pada Januari 2024, sehingga mendapatkan banyak praktik-praktik yang baik yang telah diterapkan dari berbagai negara yang telah memiliki organisasi hakim Perempuan. Khususnya mengenai program mentoring yang telah diterapkan pada FCA.

Selain itu, Dr. Nani Indrawati juga menekankan pentingnya judicial well-being dan mengusulkan untuk menghadirkan Psikolog Klinis di kota-kota besar, menciptakan lingkungan kerja yang aman untuk semua peradilan tidak hanya hakim perempuan saja agar tidak ada diskirminasi antar suku, jenis kelamin, dan tidak adanya pelecehan seksual dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban.

Sebagai buah pemikiran dari hasil audiensi tersebut adalah diharapkan peningkatan kepemimpinan dan peran hakim perempuan pada peradilan tidak hanya sebatas mengenai kuota akan tetapi menjadikan kepemimpinan hakim Perempuan yang berkualitas.

Setelah penandatangan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Federal Court of Australia (FCA) dan Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA)  kegiatan dilanjutkan webinar yang diselenggarakan MA dengan FCFCoA dengan tema “Kebijakan kelembagaan untuk Penguatan Kepemimpinan Hakim Perempuan” yang diselenggarakan secara daring sehingga dapat diikuti oleh seluruh hakim Perempuan di Indonesia melalui media online.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. hadir untuk membuka webinar yang dalam sambutannya menyampaikan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman maka banyak hal positif yang diperoleh salah satunya adalah dapat diselenggarakan  kegiatan webinar yang diharapkan menjadi ajang pertukaran pengetahuan antara Mahkamah Agung dan FCFCoA mengenai tantangan dan peluang penyusunan kebijakan kelembagaan yang memperkuat akses dan kesempatan bagi hakim Perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi hakim Perempuan secara menyeluruh.

Pernyataan tersebut didukung oleh William Alstergren Chief Justice FCFCoA yang menyatakan pentingnya kehadiran perwakilan Perempuan di lembaga peradilan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, lebih lanjut ia mengungkapkan “di dalam sistem peradilan itu sendiri, untuk alasan yang sama, penting untuk adanya perempuan dalam kepemimpinan sistem peradilan. Jika peran pimpinan lembaga peradilan adalah untuk menentukan arah pengadilan, dan bertanggung jawab atas pengelolaan urusan administratif pengadilan secara efektif, pengambilan keputusan penting hanya dapat ditingkatkan dengan memastikan adanya keragaman pandangan, gagasan dan pengalaman dimasukkan ke dalam kepemimpinan. Hal ini juga akan membantu menciptakan pengadilan yang memberikan keadilan yang lebih mudah diakses oleh lebih banyak anggota masyarakat.”

Selanjutnya Dr. Nani Indrawati Hakim Agung Perempuan yang juga selaku Ketua BPHPI sebagai nara sumber dalam webinar memberikan presentasi mengenai perkembangan baseline data terpilah gender mengenai hakim Perempuan di Indonesia, sejarah berdirinya BPHPI dan struktur kepengurusan BPHPI serta program kerja BPHPI termasuk juga program mentoring.

Kemudian sebagai nara sumber dari FCFCoA adalah Judge Liz Boyle yang memaparkan tentang representasi hakim Perempuan serta proses promosi dan pengangkatan hakim di Australia yang menitik beratkan pada pentingnya mentoring bagi Perempuan di peradilan dengan mengemukakan model-model program mentoring berdasarkan tipe mentor sebagai motivator, sponsor, ahli atau jangkar agar proses mentoring menjadi efektif. National Judicial College of Australia (NJCA) memiliki kerangka mentoring peradilan yang difokuskan pada 12 bulan pertama sejak hakim baru diangkat. Selain itu juga ada Panduan untuk mengembangkan program mentoring dari Uni Eropa & Dewan Eropa.

Setelah masing-masing nara sumber memaparkan materinya, kemudian ditanggapi oleh masing-masing Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama dan Dirjen Badan peradilan Militer dan TUN, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan MA RI selanjutnya ada sesi interaktif dengan para hakim Perempuan se-Indonesia yang mengikuti webinar secara online.

Pada akhir webinar sebagai closing remarks Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H.menyampaikan bahwa kedepan akan ada tindak lanjut program dan kebijakan untuk dilaksanakan Mahkamah Agung dalam rangka penguatan kepemimpinan hakim Perempuan. (azh/RS/Eva)

Jakarta-Humas: Berikut terlampir Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 701/SEK/SK.TI1.1.2/VI/2024 tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator dan Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan persiapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026, masih banyak tercatat kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan jabatan yang tidak sesuai dengan PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 640/SEK/SK.PL1.2.2/VIII/2023 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya serta kendaraan bermotor roda empat dalam kondisi rusak berat belum melakukan proses penghapusan (daftar terlampir).

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 161/SEK/PL1.2/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Hal Alih Fungsi atas Kendaraan Dinas Jabatan berupa Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tindaklanjut Kendaraan Dinas dalam Kondisi Rusak Berat dalam rangka Persiapan RKBMN Tahun Anggaran2026, maka diperlukan pendampingan penertiban atas pencatatan kendaraan dinas jabatan berupa kendaraan bermotor roda dua dan tindak lanjut kendaraan dinas dalam kondisi rusak berat. Oleh karena itu, kepada Pengadilan yang nama-namanya tercantum pada lampiran undangan dapat hadir dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari/tanggal: Selasa, 25 Juni 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Dalam rangka persiapan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara(RKBMN) Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026, maka akan dilakukan pendampingan dalam mengajukan RKBMN melalui aplikasi e-sadewa serta tata cara pendaftaran user pada aplikasi SIMAN v2 yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal : Rabu, 26 Juni 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:162/SEK/PL1.2/VI/2024 tentang Verifikasi Data Indikatif Persertipikatan Tanah TA 2025 di Lingkungan Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepada Yth. Pimpinan Satuan Kerja ( Daftar terlampir).

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : 

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. hari ini (24/06) melepas Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Hakim Agung Is Sudaryono, S.H., M.H., dalam sebuah acara pelepasan yang berlangsung di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Acara dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung. Acara pelepasan ini juga diikuti oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui daring.

Dalam sambutannya, Prof. Syarifuddin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh kedua tokoh ini selama bertugas di Mahkamah Agung.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, Prof. Takdir Rahmadi dan Is Sudaryono telah memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi pengembangan hukum dan keadilan di Indonesia. Baginya, pengabdian dan integritas mereka menjadi teladan bagi seluruh insan peradilan.

Prof. Takdir Rahmadi dikenal atas peran pentingnya dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan peradilan, sementara Is Sudaryono diakui atas kiprahnya dalam berbagai putusan penting yang memberikan arah baru bagi penegakan hukum di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung memberikan ucapan selamat dan apresiasi atas dedikasi kedua Hakim Agung tersebut. Sebagai tanda penghargaan, keduanya menerima plakat kenang-kenangan dari Mahkamah Agung.

“Selamat memasuki masa purnabakti, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta, semoga selalu dalam keadaan sehat,” ujar Ketua Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Takdir Rahmadi dan Dr. Is Sudaryono menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah mereka terima selama menjabat. Keduanya berharap agar Mahkamah Agung terus maju dan menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Acara pelepasan ini diakhiri dengan foto bersama dan ramah tamah. (azh/RS).

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H menerima kunjungan kehormatan dari delegasi Federal Court of Australia (FCA) yang dipimpin oleh Justice Berna Collier sebagai kepala delegasi, didampingi oleh Justice Stephen Burley, Justice Robert Bromwich dan Principal Registrar Sia Lagos.

Kunjungan ini merupakan bagian awal dari rangkaian kunjungan kerja delegasi FCA selama 5 hari di Indonesia dalam rangka penanda tanganan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI-Federal Court Australia dan Family Court Federal Circuit Of Australia yang akan dilakukan pada 25 Juni 2024.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini spesial, karena bertepatan dengan tahun ke 20 sejak Nota Kesepahaman ini ditanda tangani pertama kali oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. Bagir Manan SH., MCL dan Justice Michael Black pada tahun 2004. 

Selama kunjungan kerja di Jakarta delegasi FCA akan berpartisipasi dalam acara Seminar Internasional 20 Tahun UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU yang akan diadakan di PN Jakarta Pusat, mengadakan dialog dengan Organisasi Hakim Perempuan Indonesia, memberikan kuliah pada Calon Hakim di Pusdiklat Ciawi, serta mengunjungi Pengadilan Negeri Bandung untuk membicarakan mediasi, serta berpartisipasi dalam Seminar Hukum Perlindungan Konsumen di Universitas Padjadjaran.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung serta Sekretaris Mahkamah Agung. (Humas)

Newcastle 21 Juni 2024, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M Syarifuddin, SH., MH pada 21 Juni 2024 pagi waktu setempat atas undangan Chief Justice William Alstergren memberikan pidato kehormatan di depan Forum Annual Judicial Plenary for judges of the Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA) yang diselenggarakan di Newcastle, Sydney. Acara Rapat Pleno Yudisial ini dihadiri oleh seluruh Hakim FCFCOA yang berjumlah sekitar 120 orang dan merupakan satu-satunya kesempatan dimana seluruh hakim FCFCOA berkumpul di satu tempat untuk keperluan pertemuan yudisial dan Pendidikan.

Kegiatan ini merupakan salah satu agenda dalam rangka rangkaian kunjungan kerja delegasi Mahkamah Agung RI untuk memperingati ulang tahun Tahun Kerjasama Yudisial antara Mahkamah Agung RI-Federal Court of Australia dan Federal Circuit and Family Court of Austalia yang pada tahun ini memasuki tahun ke 20 sejak penandatanganan pertama kali dilakukan pada 18 Maret 2004 di Sydney. Selain memberikan pidato kehormatan, maka dalam kesempatan kunjungan kerja yang berlangsung antara 19-23 Juni 2024 ini delegasi MARI juga berkesempatan melakukan Courtesy Call dengan Chief Justice of Australia Stephen Gageler dan Chief Justice William Alstergren dalam rangka penguatan Kerjasama yudisial antara MARI dan FCFCOA dan menghadiri Gala Dinner Annual Judicial Plenary Meeting.

Selain itu delegasi MARI juga berkesempatan untuk melakukan rapat kerja dengan Federal Court of Australia di Sydney untuk membicarakan perkembangan Kerjasama yudisial dan penyiapan agenda penandatangan Kerjasama yudisial antara MARI-FCA-FCFCOA yang akan dilaksanakan pada 25 Juni 2024 di Jakarta.

Dalam kesempatan ini YM Ketua MARI didampingi oleh YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial Bapak Prof. Dr Sunarto, SH., MH., YM Ketua Kamar Militer Bapak Burhan Dahlan,SH., MH YM YM Hakim Agung Syamsul Maarif, SH., LLM., PhD, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto, SH., MH, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Muchlis , Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Yuwono Agung Nugroho, dan Aria Suyudi, Staf Khusus Ketua MA. Selain itu hadir pula Ketua Kamar Pengawasan YM Dwiarso Budi Sanitiarto, SH., MH dan Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan Pelatihan MARI, Bambang Hery Mulyono, SH., MH yang juga ikut serta pada sebagian agenda rombongan.

Pentingnya Kerjasama Yudisial

YM Ketua MARI dalam pidatonya mengajukan pertanyaan penting terkait kerjasama yudisial bilateral, yaitu kenapa peradilan kedua negara mesti bekerjasama dan kenapa kerjasama terus berjalan meskipun sudah lewat 20 tahun sejak pertama kali ditanda tangani? bukankah peradilan adalah urusan domestik yang didominasi kepentingan internal?

YM Ketua MARI dalam pembahasannya menjelaskan, bahwa pengadilan dimanapun memiliki kesamaan kepentingan, yang menjadi tulang punggu kerjasama ini, yaitu memiliki kebutuhan untuk mencari cara untuk memberikan akses terhadap keadilan bagi pencari keadilan.

Dialog Delegasi MARI dengan para hakim FCFCOA

Menyitir pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dalam Laporan “Our Common Agenda” 2021 YM Ketua MA menekankan, bahwa akses terhadap keadilan terutama bagi kelompok rentan, telah diakui secara global sebagai nilai fundamental yang mendasari demokrasi berkualitas, supremasi hukum, pertumbuhan inklusif, dan kesetaraan. Namun masih banyak tertinggal, agenda Sustainable Development Goal 16.3 menargetkan untuk mempromosikan rule of law dan memberikan akses terhadap keadilan bagi semua pada 2030, faktanya, tidak kurang 1.5 milyar orang di seluruh dunia masih belum memperoleh layanan terhadap kebutuhan administrasi, perdata dan pidana mereka. Menurutnya, akses terhadap keadilan adalah issue yang relatif relevan, yang merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua negara, dan merupakan bahasa universal yang dapat menjadi penyambung dalam rangka dialog lintas negara untuk mengambil manfaat dari apa yang terjadi di negara lainnya.

Lebih jauh, YM Ketua MARI memberikan apresiasi tinggi bagi FCFCOA yang telah terlibat banyak dalam berbagai dialog untuk Meningkatkan Peran Pengadilan dalam Menjamin Akses terhadap keadilan-khususnya bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Selama ini dialog dengan FCFCOA sangat penting dalam upaya MARI untuk meningkatkan akses terhadap keadilan melalui pengembangan dan optimalisasi data/informasi pengadilan serta publikasi produk-produk pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan, baik di tingkat pengadilan, maupun di tingkat perencanaan nasional.

Beberapa inisiatif penting yang memperoleh manfaat melalui dialog dengan FCFCOA antara lain dalam upaya Mahkamah Agung memberikan akses bagi masyarakat yang terhambat karena jarak. Mahkamah Agung dalam melayani masyarakat yang belum memiliki identitas hukum seperti akte kelahiran dan akta perkawinan berinisiatif untuk menjangkau masyarakat terpencil melalui proses pelayanan terpadu dan sidang keliling guna menjangkau masyarakat yang kesulitan dalam mengakses layanan pengadilan karena jarak. Selama sepuluh tahun terakhir sudah lebih dari setengah juta orang memperoleh layanan ini.

Selain itu pendekatan yang kurang lebih sama juga dilakukan ketika Mahkamah Agung berinisiatif untuk megeradikasi hambatan akses terhadap keadilan yang disebabkan oleh hambatan biaya dan pengetahuan. Melalui upaya sistematis perencanaan dan pelaksanaan program untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik terkait melalui pemberian bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara, Sudah tercatat tidak kurang 200,000 orang menerima pembebasan biaya perkara dan hampir 2 juta orang memanfaatkan jasa Posbakum dalam mengakses layanan hukum dalam sepuluh tahun terakhir.

YM Ketua MARI kemudian berterima kasih kepada CJ Alstergren, dan mengatakan bahwa undangan ini adalah salah satu bentuk kehormatan dan kepercayaan luar biasa dari FCFCOA,  tidak hanya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun juga kepada peradilan Indonesia pada umumnya.

Selain YM Ketua MARI, hadir juga pembicara kehormatan lain, yaitu Chief Justice of Australia Stephen Gageler, yang membicarakan beberapa topik seperti Climate Change dan Digital Transformation. Dalam pidatonya CJ Gageler menyatakan bahwa dewasa ini tren Litigasi Perubahan Iklim makin berkembang di mana-mana, bahkan Australia adalah negara dengan litigasi perubahan iklim tertinggi per kapita. Lalu dalam pidatonya soal Digital Transformation, CJ Gageler mengangkat kehadiran Kecerdasan Buatan sebagai kesempatan, sekaligus tantangan bagi profesi hakim,dimana ke depannya bisa jadi hakim akan kehilangan kemampuan untuk membuat pertimbangan hukum dan akan tergantung kepada Generative AI.

Kunjungan Kerja ke Federal Court of Australia

Selain itu delegasi juga berkesempatan untuk melakukan kunjungan kerja ke Federal Court of Australi (FCA), dimana delegasi diterima oleh Acting Chief Justice Berna Collier, Justice Brigitte Markovic , Justice Robert Bromwich, Justice Stephen Burley , Justice John Halley, Senior National Judicial Registrar Paul Farrell. Rapat kerja tersebut membicarakan perkembangan kerjasama Yudisial antara kedua Pengadilan dan rencana kunjungan kerja dan penandatanganan Nota Kesepahaman yang rencananya akan dilakukan 25 Juni 2024 di Jakarta.

Adapun dari Mahkamah Agung RI hadir delegasi yang dipimpin oleh YM Syamsul Maarif, SH., LLM., PhD, Kepala BSDK MARI Bambang Hery Mulyono, SH. MH, dan Dr. Aria Suyudi, SH., LLM.. Selain itu hadir juga delegasi BSDK MARI yang terdiri dari YM Dwiarso Budi Santiarto SH., MH , YM Dr Agus Subroto SH MH, YM Johanes Priyana SH MH , Ni Wayan Wirawati, Ni Kadek Susiantiani, Harika Nova Yeri, Rosana (koordinator) dan Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko. (AS)

Padang-Humas: Sebanyak kurang lebih empat ratus mahasiswa ilmu hukum kota Padang mengikuti acara Mahkamah Agung (MA) Goes to Campus pada Jum’at pagi, 21 Juni 2024 di aula Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Ratusan mahasiswa tersebut berasal dari enam universitas, yaitu Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Universitas Bung Hatta, Universitas Taman Siswa, dan Universitas Ekasakti.

MA Goes to Campus kali ini mengambil tema Profesi Hakim di kalangan Gen Z. Kegiatan ini merupakan media yang digunakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung untuk memperkenalkan Mahkamah Agung, tugas fungsinya, serta profesi hakim yang bisa digeluti oleh para mahasiswa jurusan hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menarik minat para mahasiswa Generasi Z untuk menjadi hakim dan aparatur peradilan lainnya. Pengetahuan mengenai hal tersebut disampaikan oleh para narasumber andal yaitu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. Sobandi, S.H., M.H., Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Riki Perdana R. Waruwu, S.H., M.H dan Lucia Ridayanti, S.H., M.H.

Dalam sambutan pembukaan, Sobandi menyampaikan tahun ini merupakan tahun keempat Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung menyelenggarakan acara MA Goes to Campus. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada agent of change untuk mengelaborasi, bertanya, ataupun berdiskusi dengan para ahli terkait tugas dan fungsi peradilan di Indonesia serta seluk beluk menjadi hakim atau pengadil di Indonesia

“Pada setiap penyelenggaraannya, alhamdulillah, kegiatan ini mendapatkan antusias yang cukup besar dari para mahasiswa. Kami berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para peserta,” kata Sobandi.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Ferdi, S.H., M.H dalam pidatonya menyatakan bahwa ia merasa sangat bangga kampusnya terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaran MA Goes to Campus. Baginya, kegiatan ini bisa menjadi sumber inspirasi mahasiswanya dan mahasiswa fakultas hukum Padang lainnya dalam berkarir di bidang hukum ke depannya.

“Biasanya Campus goes to MA, tapi kali ini MA goes to Campus. Ini  merupakan kesempatan baik yang sangat langka, semoga para mahasiswa yang hadir saat ini bisa mendapatkan insight dan terinspirasi untuk menjadi aparatur peradilan,” ucap Ferdi.

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri pula oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Padang Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D.,  Dekan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S AG.,  S.H.,M.Ag., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.,  Dekan Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa H. Mardius, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Dr. Fitriati. S.H., M.H., PLH Ketua Pengadilan Tinggi Padang Inrawaldi, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Dra. HJ. Rosliani, S.H., M.H., Ketua Pengadilan  Tata Usaha Negara Padang Yarwan, S.H., M.H., Kepala Pengadilan Militer Padang Letkol CHK Abdul Halim, S.H., M.H., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL, serta para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama di wilayah Sumatera Barat.

TIGA PESAN KUNCI KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS MA UNTUK MAHASISWA HUKUM PADANG

Kepala Biro Hukum dan Humas dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga yang memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Pelayanan tersebut hampir di semua lini kini sudah berubah dari manual ke digital. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang cepat, akuntabel, dan berbiaya ringan.

“Mahkamah Agung selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi demi bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia,” kata Sobandi.

Menjawab tantangan artificial intelligent (ai), ia menyampaikan bahwa Mahkamah Agung salah satunya menciptakan Smart Majelis, aplikasi robotika berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk memilih majelis hakim secara otomatis, dengan menggunakan berbagai faktor antara lain pengalaman, kompetensi dan beban kerja hakim, mempertimbangkan jenis perkara yang akan diadili agar para hakim yang dipilih memiliki keahlian yang sesuai dengan perkara yang ditangani.

Untuk itu, ia menyampaikan tiga pesan kunci kepada Generasi Z yang ingin bergabung ke Mahkamah Agung.

Pertama, kuasai teknologi informasi. Menurut Sobandi, kini hampir semua pelayanan di Mahkamah Agung menggunakan TI, jika tidak bisa menguasai ilmu tersebut maka akan tergilas oleh yang lain.

“Mumpung anak-anakku sekalian masih dalam masa belajar, gunakan waktu luang yang ada dengan banyak mencari tahu dan berlatih IT,” ujarnya.

Kedua, kuasai bahasa, minimal Bahasa Inggris. Karena dengan Bahasa banyak sekali kesempatan yang bisa diraih, misalnya kesempatan untuk belajar ke luar negeri, mengikuti kursus pendek di luar negeri, yang kebanyakan itu gratis. Maka, gunakan waktu sekarang ini untuk belajar bahasa dengan baik.

Yang ketiga, dan ini yang terpenting menurutnya, yaitu tingkatkan dan jaga terus akhlak atau integritas. Karena, ilmu apapun yang dikuasai, setinggi apapun pendidikan atau jabatan yang diraih, tanpa integritas semua itu nihil, tanpa makna.

Pada kegiatan ini, para mahasiswa yang hadir dengan menggunakan jas almamaternya masing-masing tersebut berlomba-lomba memberikan pertanyaan dan pernyataan kepada para narasumber. Ruang aula menjadi sangat hidup dengan interaksi yang sangat aktif dari para mahasiswa fakultas hukum Padang. (azh/RS/Photo:Yrz)

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengganti Mahkamah Agung sebagaimana daftar nama terlampir, ditetapkan melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024 dan wajib melapor kepada pimpinan satuan kerja mulai tanggal 1 s.d. 12 Juli 2024.
2. Pada saat melapor CPNS Pengganti Mahkamah Agung membawa:

• daftar nama dan penempatan (daftar nama terlampir);
• kartu ujian peserta CASN; dan
• asli KTP atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL)

3. Pada bulan pertama melaksanakan tugas sebagai CPNS Pengganti Mahkamah Agung wajib berpakaian:
a. Pria : kemeja putih dan celana bahan kain warna hitam.
b. Wanita : kemeja putih, rok/celana bahan kain warna hitam dan bagi yang berjilbab
menggunakan jilbab warna hitam

4. Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung dapat diunduh pada Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung.

5. CPNS Pengganti Mahkamah Agung yang melaksanakan tugas pada tanggal 1 Juli 2024,
hak keuangan dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung merayakan Iduladha 1445 dengan melaksanakan  kurban 20 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, aparatur peradilan serta bank mitra.   

Daging kurban tersebut kemudian diberikan kepada pegawai Mahkamah Agung golongan I, II, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Yayasan Yatim Piatu , Security, Ofice Boy dan dhuafa sekitar kantor Mahkamah Agung.

Proses pemotongan dilakukan di Rumah Potong Hewan Perumda Dharma Jaya, Jalan Raya Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, pada hari Selasa 18 Juni 2024.

Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H dalam sambutannya ketika menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada Rumah Potong Hewan, mengatakan bahwa Nabi Ibrahim AS bersedia mengorbankan anak kandungnya yang bernama Ismail sebagai kepatuhan terhadap pemilik alam semesta yaitu Allah SWT.

Hari Raya Idul Adha 1445 H ini, menurut Sugiyanto mengajarkan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, melalui pelaksanaan salat dan kurban.

Turut hadir dalam acara penyerahan terebut, pejabat eselon III dan IV di lingkungan Mahkamah Agung dan undangan lainnya. (Humas)

Jakarta-Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) pada Kamis, 13 Juni 2024 di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Dr.Adies Kadir SH.,MH dan Dr.Habiburakhman.,SH.,MH serta anggota Komisi III lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung memaparkan pembahasan pagu indikatif rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-K/L), penjelasan hasil pemeriksaaan BPK tahun 2022 dan penjelasam kebutuhan anggaran Pengadilan hasil kunjungan kerja reses.

Selain Sekretaris Mahkamah Agung, Rapat Dengar Pendapat ini juga diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Turut hadir mendampingi Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro hukum dan Humas. Dan Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan. (Humas)

Bogor-Humas: Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama antara kedua lembaga yudisial, Delegasi Mahkamah Agung China mengunjungi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jumat, 15 Juni 2024. Kunjungan ini merupakan agenda lanjutan setelah sehari sebelumnya, rombongan delegasi bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran pimpinan di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Kedatangan delegasi Mahkamah Agung China disambut langsung oleh Kepala BSDK Bambang H. Mulyono. Selain berkeliling, kegiatan juga diisi dengan acara penanaman pohon duku di halaman BSDK Mahkamah Agung RI. Penanaman pohon ini melambangkan semangat kerja sama dan persahabatan yang berkelanjutan antara kedua negara. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata Mahakamh Agung I Gusti Agung Sumanatha, para pejabat Eselon 2 BSDK, para delegasi Mahkamah Agung China, dan lainnya.

Setelah penanaman pohon, delegasi dari China memberikan seminar umum yang membahas topik "Intellectual Property Rights in China". Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di China, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya. 

Usai seminar, rombongan delegasi melanjutkan kunjungan mereka ke Pengadilan Negeri Bogor. Di sana, mereka disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan melakukan diskusi mengenai sistem peradilan dan praktik pengadilan di kedua negara. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar pandangan dan memperkuat kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan.

Kunjungan delegasi Mahkamah Agung China ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan baik antara Mahkamah Agung Indonesia dan  Mahkamah Agung China, serta meningkatkan kolaborasi dalam berbagai aspek hukum dan peradilan di masa depan. (azh/RS/photo:Yrz)

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan adanya kebutuhan pengisian dokumen kebijakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan ini disampaikan beberapa dokumen yang diinput dalam website JDIH satuan kerja

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan adanya kebutuhan pengisian dokumen kebijakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dengan ini disampaikan beberapa dokumen yang diinput dalam website JDIH satuan kerja

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menerima kunjungan Delegasi Mahkamah Agung China yang diketuai oleh Hakim Agung Mahkamah Agung China H.E. Mr LIU Guixiang, Ketua Pengadilan Tinggi Tianjin Ms. LI Jing, Ketua Pengadilan Tinggi Henan Mr. HU Daocai, Wakil Direktur Departemen Pelaksanaan Umum Mahkamah Agung China Mr. MAO Lihua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Hunan Mr GUO Zhenghuai, Pejabat Departemen Kerja Sama Internasional Mahkamah Agung China Ms. ZHAO Qian,  pada Kamis, 13 Juni 2024 di gedung Mahkamah Agung lantai 13.

Kunjungan yang merupakan kunjungan balasan ini berlangsung  dengan suasana penuh keakraban. Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak, baik Mahkamah Agung Indonesia maupun  Mahkamah Agung China saling  bertukar informasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan juga mengenai hukum yang berkembang saat ini di kedua negara.

Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung, para delegasi Mahkamah Agung China melakukan kunjungan ke museum Mahkamah Agung dan ruang Kusumah Atdmadja lantai 14.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Mahkamah Agung Indonesia didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung. (Humas)

Jakarta – Humas :  Dengan ini diberitahukan bahwa ujian Proffile Assessment dan Wawancara Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXI Tahun 2024 akar diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. Check in: Minggu, tanggal 7 Juli 2024 pukul 14.00 WIB. Pelaksanaan seleksi bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Mega Mendung, Kab. Bogor Jawa Barat Telp (0251) 8249520.

Untuk lebih jelas silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Berkenaan adanya kenaikan jenjang bagi Pejabat Fungsional yang berada di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2024, dengan ini Unit Penilaian Kompetensi (Assesment Center) Mahkamah Agung akan melaksanakan Asesmen Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI akan melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi bagi 50 (lima puluh) Pejabat Fungsional (daftar nama pejabat fungsional terlampir);
2. Penilaian Kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 28 Juni 2024 yang akan dilakukan secara daring (online) pada Satuan Kerja masing-masing;
3. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, dimohon agar pimpinan satuan kerja menugaskan tim yang akan menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan;
4. Peserta dan tim dari satuan kerja, mohon untuk mengisi formulir dengan tautan pada https://bit.ly/FormDataPesertaJF;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Satria Henarta Putra, S.T. (081213518238).

Informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) 

Surabaya – Humas : Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Transformasi Digital Penanganan Perkara di Mahkamah Agung”, berlangsung secara hybrid pada Rabu, 12 Juni 2024 di Hotel Santika, Gubeng Surabaya.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ini dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan transformasi digital layanan penanganan perkara..

Forum Tematik Bakohumas dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, S. Sos., M.Si. selaku Ketua Umum Bakohumas.

Dalam sambutannya Usman menyampaikan, Mahkamah Agung sebagai epicentrum of justice, senantiasa telah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pemanfaatan teknologi informasi. 

Lebih lanjut mantan wartawan ini mengatakan, Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan agar semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pengadilan, diantaranya peradilan elektronik (e-court) dan e-Berpadu. Melalui dua aplikasi ini masyarakat semakin dimudahkan mengakses keadilan kapan saja, di mana saja, dan berbiaya terjangkau.

Dirinya menambahkan, sebagai wujud nyata kita sebagai anggota Bakohumas, setelah mengikuti forum ini, Saya menghimbau kepada peserta sekalian untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi yang dipaparkan oleh para narasumber dan konten yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada pemangku kepentingan, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing kementerian/Lembaga.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H, dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dengan berbagai informasi terkait kebijakan Mahkamah Agung khususnya mengenai Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Kegiatan ini dikuti kurang lebih 100 peserta, yang berasal dari Humas berbagai Kementrian/Lembaga seluruh Indonesia, di antaranya yaitu Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kepolisian RI, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerain Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, TVRI, BP Batam, BNPT, BPKP, PT. Sucofindo, BKKBN, Setjen DPN Korpri, Dinas Kominfo Jawa Tengah, Dinas Kominfo Surabaya, BNPP, Bapennas, empat (4) Peradilan Tingkat Banding se-wilayah Jawa Timur dan lain-lain.

Hadir sebagai narasumber, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. dengan moderator, Fungsional Penerjemah Muda Mahkamah Agung, Nur Azizah, S.S.

Acara ini dihadiri Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah SE, MM, para Kepala Biro Humas Kementerian/Lembaga serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:yrz, alf).

Jakarta-Humas: Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Peserta yang dinyatakan “Lulus Seleksi Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Tahap XXI Tahun 2024.  Nama-nama yang dinyatakan lulus sebanyak 156 orang.  
 

Informasi selengkapanya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Surabaya-Humas: Universitas Airlangga (Unair) Surabaya kembali menganugerahkan gelar Guru Besar Honoris Causa. Kali ini anugerah tersebut diberikan kepada Dr. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Pengukuhan tersebut berlangsung di Aula Garuda Mukti, Kampus C Universitas Airlangga, Surabaya, pada Senin pagi, 10 Juni 2024.

Acara pengukuhan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari dunia hukum dan akademisi. Di antaranya yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Airlangga, para Guru Besar Universitas Airlangga, dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak. menyatakan bahwa Sunarto telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti dalam pengembangan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Baginya, dedikasi dan integritas Sunarto dalam menjalankan tugas-tugas yudisial merupakan teladan bagi semua.

“Pemberian gelar ini adalah bentuk penghargaan tertinggi dari Universitas Airlangga atas dedikasi beliau," ujar Prof. Nasih.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi dan kebanggaan terhadap rekannya tersebut.  Menurutnya, Sunarto adalah sosok yang tidak hanya cerdas dan kompeten, namun juga memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan keadilan. Ia mengatakan gelar Guru Besar Honoris Causa yang diberikan kepadanya sangatlah layak, mengingat kontribusinya yang luar biasa dalam dunia hukum di Indonesia.

“Gelar ini bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Pak Narto dan keluarga, namun juga menjadi kebanggaan bagi Mahkamah Agung dan dunia peradilan di seluruh Indonesia,” kata Prof. Syarifuddin.

TEGAKNYA KEADILAN MENJADI PUNCAK KEMAJUAN SEBUAH NEGARA

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Sunarto menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Makna Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Universitas Airlangga dan semua pihak yang memberikan kepercayaan dan kehormatan kepadanya jabatan mulia sebagai Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Hukum.

"Saya menyambut amanah yang diberikan kepada saya sebagai Guru Besar Kehormatan di bidang ilmu hukum dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih seraya berdoa kepada Allah Swt untuk diberikan kekuatan menunaikan tanggung jawab dengan penuh integritas kepada civita akademika, bangsa dan negara," ujarnya.

Menurut Sunarto, hakim haruslah menjadi penuntun, peneliti, dan filsuf. Semua itu untuk memastikan bahwa putusan yang diberikan hakim bukanlah sekedar hasil interpretasi formil hukum, tetapi juga mencerminkan esensi keadilan yang sejati. Untuk itu, ia meminta para hakim untuk membuka pandangan yang komprehensif terhadap makna hukum dan keadilan.

Ia juga mengatakan bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang statis. Keadilan membutuhkan keterlibatan aktif hakim untuk menggali setiap sudut pandang, menyatukan berbagai perspektif, dan akhirnya menarik dirinya ke dalam hati nuraninya yang paling dalam. Putusan yang dihasilkan bukanlah sekedar produk akal yang rasional, tetapi juga cerminan dari perasaan yang terdalam.

Dengan tegaknya keadilan, menurut Sunarto, sebuah negara akan mencapai puncak kemajuan. Kepuasan masyarakat akan sistem peradilan yang adil dan transparan akan menjadi fondasi kuat bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Hal ini bisa terwujud jika hakim-hakimnya bukan hanya menjadi mesin yang memproses hukum, namun harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap detak jiwanya.

MEMILIH MENJADI HAKIM KARENA HATI NURANI

Sunarto merupakan pria asli Sumenep yang lahir pada 11 April 1959. Ia yang memilih menjadi hakim karena hati nuraninya, mengawali karirnya sebagai pengadil sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada 1985. Lalu tugas hakimnya dimulai di Pengadilan Negeri Merauke pada 1987 sebagai hakim Tingkat pertama. Masih sebagai Hakim Tingkat Pertama, dari Merauke Sunarto berpindah tugas ke Blora lalu ke Pasuruan.

Karena kecakapan dan integritasnya, pada awal 2003 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan lalu di akhir 2003 ia dipercaya menjadi Ketua Pengadila Negeri Trenggalek.

Karirnya semakin menanjak, pada 2005 ia bertugas menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Setelah itu beberapa jabatan penting yang pernah diembannya yaitu Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Wilayah Kalimantan-Sulawesi), Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI (Wilayah Jawa-Bali).

Mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung tersebut dilantik menjadi Hakim Agung pada 22 Juli 2015, kemudian dilantik sebagai Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung pada 29 Maret 2017. Lalu pada tanggal 23 Mei 2018 menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial menggantikan H. Suwardi, S.H., M.H. yang memasuki masa purnabakti. Kemudian pada 3 April 2023 ia mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Gelar akademik sarjana Hukum diperoleh Sunarto dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 1984. Gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2000, dan gelar Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Lalu di Universitas Airlangga pula, Sunarto mendapatkan gelar Guru Besar Kehormatan Bidang Ilmu Hukum. (azh/RS/photo:Adr, Alf, Sno, Bly, & Yrz)

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil seleksi Calon Hakim Tinggi Pengawas yang telah dilaksanakan, dengan ini diumumkan nama-nama perserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Calon Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya, berikut surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, pada Jum’at pagi 7 Mei 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan  Sekretariat Mahkamah Agung. 

Sebelum dilantik menjadi Sekretaris, Sugiyanto merupakan Kepala Badan Pengawasan sejak 18 Mei 2022 dan pada saat yang bersamaan ia juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung sejak 12 Juni 2023.

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Sugiyanto atas pelantikan sebagai Sekretaris. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Alumnus Universitas Diponegoro tersebut atas dedikasinya yang tulus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung dengan baik dan penuh dedikasi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hingga dilantik hari ini sebagai Sekretaris Mahkamah Agung definitif.

Syarifuddin berharap jabatan baru ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi Sugiyanto, keluarga, dan terutama bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia.

Bagi Syarifuddin, terpilihnya Sugiyanto sebagai Sekretaris Mahkamah Agung selain telah melewati segala proses dan pertimbangan yang matang, juga menunjukkan bahwa Sugiyanto merupakan sosok yang kompeten, serta kapasitas keilmuan dan integritasnya teruji. Syarifuddin yakin Sugiyanto juga telah ditempa beragam pengalaman, mulai dari memimpin peradilan tingkat pertama, hingga dipercaya menjadi top leader di Badan Pengawasan.

“Kiprah, pengalaman serta rekam jejak Sugiyanto selama ini, menjadi modal yang sangat berharga baginya dalam mengemban tugas mulia ini,” kata Syarifuddin.

Sebagai informasi, Sekretaris di Mahkamah Agung memiliki peran sentral, karena ia merupakan koordinator terhadap pelaksanaan tugas unit oganisasi di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Ia juga merupakan perumus dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis maupun administrasi peradilan. Selain itu, Sekretaris juga menjadi pembina dan pelaksana pengawasan, penelitian, diklat dan lain sebagainya.

“Singkatnya, seorang Sekretaris Mahkamah Agung berperan sentral, dalam mewujudkan kemajuan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di Indonesia,” ujar Syarifuddin.

Syarifudiin mengingatkan bahwa jabatan adalah jembatan pengabdian, bukti bakti pada negeri. Menyandang suatu jabatan menurutnya, bukan sekadar menikmati gelar dan fasilitas, melainkan memahami, bahwa ada tanggung jawab yang harus dijaga sepenuh hati. Diberi kepercayaan untuk memimpin, baik dalam skala kecil maupun besar, menurut Syarifuddin adalah wujud dari harapan banyak orang, yang meyakini kemampuan dan integritas seseorang. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah karpet merah untuk mencapai kepuasan pribadi.

Sebelum dilantik menjadi Sekretaris, berikut adalah beberapa jabatan yang pernah diemban oleh Sugiyanto:

• Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan (08 Januari 2021)
• Hakim Tinggi Badan Pengawasan (21 Juni 2019)
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (05 September 2018)
• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (11 Desember 2017)
• Ketua Pengadilan Negeri Klaten (15 Agustus 2017)
• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado (09 Desember 2016)
• Ketua Pengadilan Negeri Pati (12 Januari 2016)
• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (04 Maret 2015)
• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung (29 Juli 2013)
• Ketua Pengadilan Negeri Demak (06 Juli 2011)
• Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bale Bandung (26 November 2008)
• Ketua Pengadilan Negeri Jantho (2007 s.d. 2008)
• Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho (14 Maret 2005)
• Hakim Pengadilan Negeri So’e (1999-2004)
• Hakim Pengadilan Negeri Waingapu (1996-1999)
• Calon Hakim Pengadilan Negeri Pati (01 Desember 1992)

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung melantik sembilan orang Ketua Pengadilan Tingkat Banding, mereka yaitu:

1. Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
2. Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
3. Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau
4. Drs. H. Damsir, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
5. Dr. Hj. Rokhanah, S.H, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
6. Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
7. Dr. Drs. H. Izzuddin Hm., S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan linggi Agama Baniarmasin
8. Dr. H. Lutfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
9. Dr. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya

Hadir dalam kegiatan ini yaitu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:Alf, Adr, Sno)

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024 Batch 1 Tahap 3 dan Tahap 4, dengan ini kami sampaikan daftar nama peserta yang lulus (daftar terlampir). Bagi peserta yang lulus, sertifikat kelulusan akan langsung di upload ke dalam https://sikep.mahkamahagung.go.id/ pada menu Ujian Dinas Profil Pegawai di masing-masing data peserta yang lulus.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H melantik pejabat Fungsional dan pejabat Pengawas pada Mahkamah Agung, Rabu 5 Juni 2024 bertempat dilantai 2 Tower gedung Mahkamah Agung.

Pelantikan pejabat Fungsional ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama. Dan untuk pejabat Pengawas (pejabat Struktural Eselon IV) dilantik berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Nomor 2589/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024

Nomor 3087/SEK/SK.KP4.1.3/V/2024

Nomor 3107/SEK/SK.KP4.1.3/V/2024

Nomor 3137 sampai dengan 3138/SEK/SK.KP4.1.3/VI/2024

Dalam sambutannya Plt Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan kepada pejabat Fungsional, agar dapat meningkatkan kearsipan Mahkamah Agung dan bekerja dengan keras, menjadi contoh Role Model para arsiparis.

Kepada pejabat Pengawas, Sugiyanto juga mengingatkan bahwa sebagai pejabat Struktural, saudara adalah atasan langsung dari bawahan saudara.

Dalam Perma nomor 8 Tahun 2016 dikatakan, saudara berkewajiban memberikan pembinaan dan mengawasi bawahan dalam melaksanakan tugas kewajiban dengan penuh tanggung jawab, ujarnya.

Kepala Badan Pengawasan ini berharap kepada para pejabat yang dilantik agar memenuhi sumpah yang telah diucapkan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, berintegritas tinggi dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Adapun pejabat yang dilantik yakni;

Pejabat Fungsional, Dr. Rosfiana, S.H., M.H sebagai Arsiparis Ahli Utama pada Mahkamah Agung

Pejabat Pengawas;

1. Indah Pratiwie, S.E., M.M., sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Kepaniteraan Mahkamah Agung

2. Gama Martya Kuswanda, S.H., M.H., sebagai Kepala Sub Bagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

3. Probo Widyaningrum, S.E., M.M., sebagai Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi

4. Arief Harmoko, S.H., sebagai Kepala Sub Bagian Keamanan Lingkungan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

5. Joko Arianto, S.H., sebagai Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi

Hadir pada acara tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, para pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung serta undangan lainnya. (enk/pn/photo:sno,alf).

Pontianak-Humas: ada hikmah di setiap peristiwa. Saat dilantik untuk mengemban amanah jabatan, kita memasuki ruang baru dengan tanggung jawab yang besar. Dilantik dalam sebuah jabatan adalah seperti menyambut fajar yang baru. Itulah momen penting, yang menandai awal perjalanan baru yang memerlukan dedikasi, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik dalam pengabdian. Dan ketika masanya tiba, kita harus melepas jabatan yang kita sandang. Ini adalah siklus alamiah yang harus diterima dengan lapang dada. Melepas jabatan bukanlah tanda akhir dari kontribusi kita, melainkan sebuah transisi menuju fase kehidupan yang baru. Melepas jabatan adalah, seperti matahari yang tenggelam di penghujung hari.

Demikian disampaikan Ketua Mahkmah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H dalam pidato Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Muefri, S.H., M.H. pada hari Senin, 3 Juni 2024, bertempat diaula pendopo kantor Gubenur Pontianak.

Lebih lanjut, prof Syarifuddin mengatakan manusia hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Ada waktunya kita bertemu, ada masanya berpisah, semua itu sudah menjadi kanun ilahiyah yang tak mampu dielakkan. Pun demikian dalam mengemban amanah sebuah jabatan. Ada masanya kita dilantik, dan ada masanya kita akan melepas jabatan yang kita sandang. Semua merupakan siklus alamiah yang berjalan sesuai kodrat yang telah ditentukan Allah SWT.

Menurutnya, 40 tahun lamanya, Bapak Muefri, S.H., M.H. telah mengabdikan diri untuk keadilan di ranah yudikatif. Tentu tidak sedikit ujian,  godaan dan tantangan yang telah beliau alami. Berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta. Belum lagi pergulatan batin dan nurani, yang menguras energi jiwa raga sebagai seorang hakim. Beratnya amanah dan tanggungjawab kerap memforsir waktu dan tenaga, bersidang, mempelajari berkas, menguras fikiran dalam mempertimbangkan baik dan buruk, memikirkan manfaat dan konsekuensi putusannya bagi nasib orang lain. Dalam kesunyiannya, seorang hakim tak jarang seorang harus mengorbankan waktu istirahatnya, tidur larut malam atau terbangun dini hari, untuk menyelesaikan berkas perkara yang sedang ditanganinya.

Diakhir sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyatakan Bapak Muefri, S.H., M.H., sudah tidak akan disibukkan lagi dengan rutinitas memeriksa dan memutus perkara. Kewajiban sebagai hakim telah berakhir, namun perlu diingat, kewajiban kepada kepada keluarga, masyarakat dan negara tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu sebagai anggota korps hakim dan Warga Peradilan, Saya harap agar tetap terjalin komunikasi dan tali silaturahim dengan insan jajaran peradilan dan mahkamah Agung, demikian pula Ibu Yulinar, S.H., juga dapat tetap menjalin komunikasi dan tali silaturahim dengan para Ibu-ibu Dharmayukti Karini.

Acara purnabakti ini, juga dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Pj Gubenur Kalimantan Barat, Forkopimda Kalimantan Barat, para Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Kalimantan Barat, dan Ketua Umum Dharmayukti Karini, serta para undangan lainnya. (Humas)

Jakarta-Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H menjadi Pembina Upacara dalam memperingati hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung pada hari Sabtu, 1 Juni 2024, bertempat di halaman Upacara Mahkamah Agung.

Upacara hari Lahir Pancasila yang dimulai tepat pukul 08.00 wib ini, diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengeningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara diikuti oleh peserta upacara, pembacaan naskah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diakhiri dengan pembacaan doa.

Upacara ini diikuti oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, para Pejabat Fungsional, para pegawai, dan para pengurus Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.(Humas)

Humas-Jakarta: Setelah sukses menyelesaikan Paralegal Academy, ratusan peserta yang merupakan kepala desa atau lurah dari seluruh Indonesia, mengikuti proses penyaringan untuk ditetapkan dalam 10 peserta terbaik. Pengumuman nama-nama peserta terbaik tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Paralegal Justice Award 2024 pada 1 Juni 2024 di Bidakara Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi upaya keras dan dedikasi para kepala desa atau lurah yang membantu masyarakat setempat dalam mendapatkan layanan hukum, perlindungan hak, dan mendukung akses keadilan.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Ketua Jimly School of Law and Government Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, dan beberapa tokoh lainnya, termasuk praktisi hukum, aktivis, dan akademisi, serta tentu saja 300 peserta Paralegal Academy.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial menyatakan bahwa Kepala Desa/Lurah sebagai kepala pemerintahan desa yang berada dalam garda terdepan masyarakat, sejatinya mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis. Di antara tugas mulia Kepala Desa/Lurah selain menyelenggarakan pemerintahaan desa dan pembangunan adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa pemberdayaan Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigator Peacemaker ini, diharapkan semakin mengefektifkan peran juru damai di lingkungan masyarakat, sehingga dapat menyaring permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat agar tidak seluruhnya menjadi perkara yang menumpuk di pengadilan.

Sementara itu, Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa ajang Paralegal Justice Award bukanlah sebuah perlombaan menang atau kalah, namun wadah dalam memotivasi kepala desa dan lurah untuk memberikan pelayanan hukum non-litigasi sebagai implementasi hadirnya negara di tengah masyarakat. Ia menegaskan gelar tersebut dapat dicabut Menteri Hukum dan HAM apabila yang bersangkutan melanggar integritas dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan semakin banyak kepala desa dan lurah yang terinspirasi untuk mengambil peran aktif sebagai paralegal, membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata bagi semua warga negara.

Berikut adalah 10 nama kepala desa atau lurah yang masuk peringkat 10 besar:
1. I Made Ardiana Putra (Desa Karang Asem, Provinsi Bali)
2. Yulian Fathiniah (Kelurahan Cipayung, Provinsi DKI Jakarta)
3. Taufik Hidayat (Desa Suco, Provinsi Jawa Timur)
4. Reza Dipa Pradeka (Kelurahan Prapatan, Provinsi Kalimantan Timur)
5. Dikurnia Putra (Kelurahan Tiban Baru, Provinsi Kepulauan Riau)
6. Suharto (Desa Tegalsari, Provinsi Lampung)
7. Rasdi Sano Mas'ud (Desa Yayasan, Provinsi Maluku Utara)
8. Praiselia Rebecca Dalensang (Kelurahan Wangunrer Timur, Provinsi Sulawesi Utara)
9. Indra Fajar (Kelurahan Bengkel, Provinsi Sulawesi Utara)
10. M. Agus Sahputra (Desa Cipanas, Provinsi Jawa Barat) 

Dari 10 orang tersebut terpilih tiga besar dengan rincian sebagai berikut:
Juara pertama M. Agus Sahputra
Juara kedua Taufik Hidayat
Juara ketiga Praiselia Rebecca Dalensang

Suharto berharap semoga program Paralegal Academy Award ini bisa terus berlanjut untuk bisa menjaring lebih banyak lagi para kepala desa/lurah yang memiliki talenta dan kemampuan menjadi Non-Litigator Peacemaker. Menurutnya, Mahkamah Agung akan selalu mendukung program ini karena sejalan dengan arah reformasi peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu mengurangi arus perkara di Mahkamah Agung. (azh/RS/photo:Sno,Adr,Alf)

Jakarta - Humas :

Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3014/SEK/PW1.1.1/V/2024 tentang Survei Penilaian Integritas 2024

Ditujukan kepada, Yth :

1.Para Sekretaris Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

2.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;

3.Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding

4.Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk menindaklanjuti kegiatan sosialisasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 pada tanggal 25 April 2024 dan surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/2871/LIT.05/01-15/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 perihal Penyampaian Hasil SPI 2023 dan Pelaksanaan SPI 2024, Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

(Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini )

Bandung-Humas: Plt. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung selaku ketua panitia pelaksana Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi XXI, yang dalam hal ini diwakili oleh Hakim Agung kamar Pidana MA Jupryadi, S.H., M.H membuka pelaksanaan seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor XXI, pada Hari Rabu, 30 Mei 2024, bertempat diGedung Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam sambutannya, Jupryadi berharap, Bapak/Ibu para peserta menjadi calon-calon terbaik yang bisa memenuhi kualifikasi untuk mengisi formasi Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan kualitas yang handal dan profesional. Ujian tertulis ini dimaksudkan agar bisa menjaring calon-calon yang berkualitas dan berintegritas, sehingga sportifitas Bapak / Ibu para Peserta dalam mengikuti seleksi ini sangat diperlukan.

Menurutnya, pelaksanaan seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor merupakan amanat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi harus dilakukan oleh Hakim karier dan Hakim Ad Hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Untuk ujian seleksi Calon Hakim Tipikor XXI diikuti sebanyak 328 peserta dari 30 Provinsi diseluruh Indonesia, dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi I (Essay) dan sesi ke II (membuat putusan). Dimana khusus diPengadilan Tinggi Bandung diikuti sebanyak 31 peserta.

Diakhir sambutan, Jupryadi berpesan agar hindarkan hal-hal yang tidak produktif dan apabila ada informasi / janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang berpotensi merugikan Bapak / Ibu di kemudian hari, Saya ingatkan agar diabaikan saja karena seluruh tahapan seleksi dalam rektruitmen ini dilaksanakan secara transparan dan akuntable.

Seleksi ujian Tipikor di Pengadilan Tinggi Bandung juga dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, serta Hakim Tinggi Bandung. (Humas)

Padang – Humas : Kita menyadari untuk mencetak seorang pemimpin yang benar-benar mampuni, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Tidak ada pemimpin yang dilahirkan secara instan, dibutuhkan proses panjang dan berliku hingga kita benar-benar mendapatkan sosok pimpinan yang tepat. Terlebih untuk lembaga peradilan, yang tidak hanya membutuhkan sosok yang sekedar cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh dalam integritas, serta berpengalaman dalam menjalankan roda organisasi peradilan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan acara purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Padang Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., pada hari Jum’at, 31 Mei 2024, bertempat diMercure Hotel Padang.

“meminjam falsafah dari petuah Minang, seorang hakim hendaklah bersikap mawas diri: “tau di rantiang nan ka mancucuak, tau di dahan nan ka maimpok”, artinya ada kesadaran, bahwa segala tindakan dan keputusan ada konsekuensinya, sehingga ia tidak dengan mudah menggadaikan integritas. Inilah fondasi utama, yang akan menjaga seorang hakim tetap berada di jalur yang benar, serta selamat hingga akhir pengabdiannya”, tutur Prof Syarifuddin

Lebih lanjut, Ketua MA mengatakan sebagai putra Minangkabau, Saya percaya bahwa, Bapak Dr. Ridwan Ramli, S.H., M.H., menghayati sepenuhnya petuah dan falsafah adat, yang mengajarkan tentang integritas dan kejujuran dalam bertindak:

Anak ikan dimakan ikan, Gadang di tabek anak tenggiri

Ameh bukan perakpun bukan, budi saketek rang haragoi.

Artinya, bahwa Hakim yang berintegritas, akan sangat memahami bahwa nilai-nilai keadilan dan kebenaran, jauh lebih berharga daripada keuntungan materi yang bersifat sementara. Sikap ini melahirkan hakim yang jujur, tidak main-main dengan hukum, karena ia menyadari, bahwa pada akhirnya, nilai-nilai kejujuran itulah yang paling berharga di atas segalanya.

Diakhir sambutannya, mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung menyatakan momentum purnabakti ini tentunya memiliki arti tersendiri bagi keluarga besar. Jika lebih dari separuh usia kehidupan Beliau selama ini telah didedikasikan untuk kepentingan kedinasan, maka mulai hari ini tiba saatnya bagi keluarga besar menikmati kebersamaan bersama Beliau.

Turut hadir dalam acara purnabakti tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Gubenur Sumatera Barat, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Jajaran Forminda Sumatera Barat, Wakil Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sewilayah Sumatera Barat, dan Ketua Umum Dharmayukti Karini, serta para undangan lainnya. (Humas)

Jakarta-Humas: Untuk menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 dan memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, PLT Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu Juni 2024 di halaman Gedung Mahkamah Agung dengan Pembina Upacara Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H. (Humas)

Jakarta-Humas: Untuk menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 serta memperhatikan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024, dengan PLT Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 adalah “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”;

2. Pengadilan agar turut serta memeriahkan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 melalui berbagai media publikasi cetak, elektronik, dan media sosial dengan menggunakan tema dan logo Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 sebagaimana telah terlampir pada Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2024;

3. Pengadilan menyelenggarakan upacara bendera di kantor masing-masing pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 08.00 waktu setempat.
 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta - Humas: Dalam setiap moment purnabakti, ada pelajaran penting yang patut kita petik dan kita renungkan, yaitu tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk pangkat, kedudukan dan jabatan. Semua pengalaman yang kita lalui didunia Ini, hanyalah bersifat temporer. Kita yang dulu bukan siapa siapa, lalu diamanahi jabatan untuk waktu yang sementara, dan kelak pada akhirnya kita harus siap melepas semuanya kembali, untuk tidak menjadi siapa siapa.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof.. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara purnabakti 3 (Tiga) Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Mereka yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M. H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H secara zoom, pada hari Rabu, 29 Mei 2024, bertempat diruang Kusuma Admaja lantai 14 gedung Mahkamah Agung.

Menurut KMA, pengabdian bapak bertiga adalah perjalanan panjang penuh makna, sekaligus menjadi inspirasi bagi insan peradilan. Perjalanan karir telah mengantarkan bapak bertiga hingga ke tahap paripurna, mencapai puncak jabatan tertinggi seorang hakim di tingkat  judex facti.

Lebih lanjut, prof Syarifuddin mengatakan selama lebih empat dasawarsa, bapak-bapak telah berjuang mempertahankan integritas, membangun reputasi yang tidak tergoyahkan sebagai seorang hakim yang berdedikasi tinggi. Disamping itu, tentu banyak juga kontribusi pemikiran yang telah bapak sumbangkan selama mengabdi di ranah yudikatif, termasuk pergulatan batin dan kemanusiaan ketika memeriksa dan memutus perkara. 

Di  akhir sambutan Ketua MA berpesan agar bapak-bapak tetap menjalin tali silahturahmi dengan segenap insan peradilan dan Mahkamah Agung, karena meski bapak-bapak sudah tidak lagi terikat secara kedinasan, namun kita semua tetaplah suatu keluarga besar, yang memiliki memori kolektif bersama sebagai warga peradilan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Plt Sekretaris Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia secara zoom serta Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung. (Humas)

Padang-Humas: Sebagai bentuk kepedulian dan empati, Mahkamah Agung menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Sumatera Barat pada Kamis 30 Mei 2024. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. kepada Gubernur Sumatera Barat H. Mayeldi Ansharullah, S.P. di Padang Sumatera Barat.

Sebelumnya Mahkamah Agung mengajak insan peradilan di seluruh Indonesia untuk memberikan donasi bagi para korban bencana di Sumatera Barat.  Donasi itu dibuka sejak 17 Mei 2024 dan telah ditutup pada 29 Mei 2024. Selama rentang waktu dua minggu tersebut terkumpul donasi sebanyak Rp446.750.000., dengan rincian sebagai betikut, Mahkamah Agung Peduli sebanyak Rp200.000.000., Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia sebesar Rp100.000.000., Badan Persatuan Hakim Perempuan Indonesia sebanyak Rp46.750.000., dan Pengurus Pusat Dharmayukti Karini sebesar Rp100.000.000.

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jumlah ini mungkin tidak banyak, namun ini merupakan bukti nyata dukungan, bantuan dan empati keluarga besar Mahkamah Agung di seluruh Indonesia kepada korban bencana di Sumatera Barat. Ia berharap semoga donasi yang terkumpul bisa membantu meringankan beban para korban. 

Selain donasi, Ketua Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Batu Sangkar dijadikan sebagai dapur umum untuk menyiapkan makan bagi para korban bencana. 

“Pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang telah menjadikan gedung Pengadilan Negeri sebagai dapur umum. Hal ini pasti sangat bermanfaat.” Kata Syarifuddin. 

Guru Besar Universitas Diponegoro itu juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. yang telah turun langsung membantu dan memberikan donasi kepada para korban bencana tepat sehari setelah bencana itu menimpa Sumatera Barat. 

Pada kesempatan yang sama Gubernur Sumatera Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana. 

Ia menyatakan korban bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Sumatera Barat telah menyebabkan puluhan korban meninggal, ratusan orang terluka, dan fasilitas umum rusak. 

Ia menyatakan rada sedih yang timbul akibat bencana ini terobati dengan banyaknya dukungan dan bantuan yang diberikan pemerintah baik pusat maupun daerah kepada Sumatera Barat.

“Atas nama warga Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada kami. Hanya Tuhan yang bisa membalasnya,” kata Mayeldi.

Mayeldi memohon doa agar para korban segera pulih dan fasilitas yang rusak segera bisa diperbaiki. 

“Kami juga mohon doa agar para korban bencana yang meninggal diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di surga. Semoga juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan,” kata Mayeldi sebelum menutup sambutannya.(azh/RS/photo:Yrz)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Makamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 14/SEK/PENG.KP1.1.6/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan kegiatan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Mahkamah Agung RI tahun 2024 pada Senin, 29 April 2024 di ruang Wiryono, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Sahwan S.H., M.H. dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, serta sebagai dasar acuan bagi Tim Penilai Mandiri dan Tim Penjamin Kualitas dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tahun Anggaran 2024. Hal ini berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Tahap persiapan dalam Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari Pembentukan Tim, Penentuan Objek, dan Penyusunan serta Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Kegiatan ini merupakan rangkaian proses yang diawali dengan pelaksanaan Proses Penilaian Mandiri pada 1 Mei 2024 hingga 14 Mei 2024 mendatang. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan dan finalisasi laporan yang berlangsung pada 17 Mei 2024 hingga 28 Mei 2024, dan ditutup dengan penyampaian laporan hasil penilaian akan dilakukan pada 31 Juli 2024.

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 32 Satuan Kerja yang terdiri dari 7 Unit Eselon I dan 25 Satuan Kerja Sampel pada Lingkungan Mahkamah Agung. Mereka yaitu:

1. Kepaniteraan
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
4. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
5. Badan Urusan Administrasi
6. Badan Pengawasan
7. Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil
8. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
9. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
10. Pengadilan Tinggi Surabaya
11. Pengadilan Tinggi Semarang
12. Pengadilan Tinggi Bandung
13. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
14. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
15. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
16. Pengadilan Tinggi Agama Bandung
17. Pengadilan Militer Utama
18. Pengadilan Negeri Pekanbaru
19. Pengadilan Negeri Bandung
20. Pengadilan Negeri Yogyakarta
21. Pengadilan Negeri Wates
22. Pengadilan Negeri Pontianak
23. Pengadilan Negeri Gorontalo
24. Pengadilan Negeri Ambon
25. Pengadilan Agama Magelang
26. Pengadilan Agama Pekanbaru
27. Pengadilan Agama Batam
28. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
29. Pengadilan Agama Banjarmasin
30. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
31. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
32. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri langsung oleh perwakilan 4 satuan kerja sampel dan 21 satuan kerja sampel SPIP dari seluruh Indonesia secara online.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Didik Purwanto, S.H., M.M. (Humas)

Bandar Lampung-Humas: Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dengan Tiga (3) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Banten pada Senin, 29 April  2024 di Ballroom Novotel Hotel Bandar Lampung.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.Hum didampingi oleh 11 anggota Komisi III DPR antara lain Drs. M. Nurdin, M.M, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si, Supriansa,SH.MH, Hj Siti Nurizka Puteri Jaya,SH.MH, Taufik Basari,SH.Shum,LLM, Ag, MAP, Dr.H. Jazilul Fawaid,SQ.MA, H. Agung Budi Santoso,SH.MM, Dr. Benny Kabur Harman,SH dan Mulfachri Harahap, SH.MH. 

Habiburokhman menyampaikan kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional Komisi III DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, penegakan hukum terhadap semua sektor dan penanganan kasus perkara di wilayah Provinsi Lampung yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat dengan para mitra kerja.

Rapat kerja dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Ibu  Asnahwati,SH.MH beserta jajarannya baik itu dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, maupun Para Ketua Pengadilan  Negeri di Provinsi Lampung, kemudian dihadiri pula Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dr.H. Bambang Supriastoto,SH.MH beserta jajarannya baik itu dari Pengadilan Tinggi Agama  Bandar Lampung, maupun Para Ketua Pengadilan  Agama di Provinsi Lampung serta dihadiri pula Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan,SH.MH. beserta jajarannya

Pada kesempatan ini KPT Tanjung Karang menyampaikan perkara yang menonjol yaitu perkara narkotika dengan jumlah perkara terbanyak di wilayah hukum PT Tanjung Karang dan kendala dalam proses eksekusi seperti ketidaksesuaian objek dengan nilai kewajiban dari Termohon Eksekusi.

Selanjutnya pemaparan dari KPTA Bandar Lampung dalam pemaparan nya menyampaikan perlunya penambahan anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana persidangan

Sedangkan KPTUN Bandar Lampung menyampaikan beberapa inovasi baik yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung seperti e-Court maupun yang aplikasi yang dibuat oleh PTUN bandar Lampung sendiri seperti SIWASKUSIP yang mendukung tranparansi layanan peradilan.

Rapat kerja yang dimulai pukul 12.00 WIB diakhiri pada pukul 14.00 WIB dengan tukar menukar plakat dan foto bersama. (sf/ds/da).

Bandung - Humas: Untuk kedua kalinya pada tahun ini, kita menggelar wisuda purnabakti di kota Bandung, pertama yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. dan yang sekarang KetuaPengadilan Tinggi Bandung yaitu Bapak Dr. H. SyahrialSidik, S.H., M.H. Pelepasan hari ini, menambah daftarpanjang defisit formasi hakim, baik di level pimpinanmaupun non-pimpinan, di mana hakim-hakim kita semakinmenyusut jumlahnya, sementara penambahan SumberDaya Manusia (SDM) berupa hakim baru masih belum dapat dilakukan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung  Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Saat Melepas Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. pada hari Selasa, 28 Mei 2024 di Pengadilan Tinggi Bandung.

Lebih lanjut KMA mengatakan selalu merasakan haru  tiap pkali melepas seorang pimpinan peradilan, yang memasuki usia purnabakti. Sebab, seremoni wisuda yang bersangkutan, akan menjadi penanda berkurangnya squad hakim sebagai inti (core) dari sebuah lembaga Peradilan.

Menurutnya dalam dinamika dunia kerja, momentum purnabakti merupakan hal yang lumrah, sebagai penanda berputarnya roda organisasi. Ada pejabat baru yang dilantik, dan ada yang pula yang dipurnabakti, semua merupakan siklus yang wajar dan alamiah. Jika kita renungkan, sirkulasi karir ini justru mengajarkan kepada kita, bahwa tidak ada yang abadi di atas dunia ini, semua bersifat sementara. Tidak ada jabatan dan kedudukan yang permanen, semua akan berakhir ketika waktunya sudah tiba.

“Bagi seorang hakim, wisuda purnabakti adalah penanda paripurnanya pengabdian sebagai juru adil, setelah berpuluh tahun bergulat dengan nurani dalam memutus dan mengadili perkara. Tugas dan tanggung jawab seorang Hakim memang tidak mudah. Hari-harinya dipenuhi dengan tugas-tugas kemanusiaan, bersidang dan membaca berkas, menguras pikiran dalam mempertimbangkan baik dan buruk, manfaat dan konsekuensi putusannya bagi nasib orang lain”, ujar mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H. yang telah mengalami suka dan duka mengabdi 40 tahun lamanya di lembaga peradilan.

Selain itu, KMA mengucapkan terima kasih kepada IbuGina T.A. Syahrial, selaku istri dari Bapak Dr. H. Syahrial Sidik, S.H., M.H.,yang  setia mendampingi dalam sukaduka, di setiap tempat penugasan, serta atas dedikasi Ibudalam memimpin dan menjalankan organisasi Dharmmayukti Karini. Demikian juga kepada seluruh putraputri dan keluarga besar, yang telah berkorban waktu dan kebersamaan, demi merelakan Bapak mengabdi kepada bangsa dan negara.

Acara di hadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H. dan Wakil KetuaMahkamah Agung RI Bidang Non-Yudisial H. Suharto,S.H., M.Hum, Para Ketua Kamar MahkamahAgung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, dan Wakil Ketua, Para Hakim Tinggi, serta seluruhaparatur  pada Pengadilan Tinggi Bandung, KetuaPengadilan Negeri se-wilayah Provinsi Jawa Barat, sertaKetua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua DharmayuktiKarini Mahkamah Agung beserta Pengurus DharmayuktiKarini Daerah dan Cabang. (Humas)

Bogor - Humas: Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Gelombang III Tahun 2024, resmi di buka oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H pada Senin, 27 Mei 2024 di Auditorium Badan Diklat Megamendung Bogor.

Dalam  sambutannya Prof. Syarifuddin menyampaikan, menjadi hakim adalah panggilan nurani, betul-betul terlahir dari niat yang murni untuk menegakkan keadilan. Oleh sebab itu, karena ini adalah pilihan saudara, konsekuensinya adalah saudara harus menjalani profesi ini dengan sepenuh hati, serius, tidak main-main, apalagi punya niat untuk mengkhianati kepercayaan, yang telah diamanahkan Tuhan kepada saudara.

Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir, Pusdiklat Mahkamah Agung telah mancanangkan slogan "Cadas", dalam setiap pendidikan dan pelatihan, yang berarti: "cerdas berintegritas". Itu artinya, profil hakim yang hendak dibentuk melalui diklat ini, bukan saja sekedar sosok hakim yang cerdas secara intelektual, tapi juga berintegritas secara moral.

Karena itu, selama menempuh diklat nantinya, saudara akan diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan oleh para pengajar, sebagai bekal saudara untuk menjadi seorang hakim yang profesional. Di samping itu, juga akan diberikan pendidikan tentang perilaku, moral, etika, dan kedisiplinan, sebagai amunisi untuk menjadi hakim yang berintegritas, ujar KMA.

Lebih lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro ini mengatakan, di tengah defisit formasi hakim saat ini, kehadiran saudara akan menjadi darah segar yang memperkuat organ peradilan Indonesia. 

Seperti kita ketahui bersama, hingga akhir tahun 2023, hanya tersisa 7370 orang hakim pada tingkat pertama dan tingkat banding untuk seluruh lingkungan peradilan se-Indonesia. 

Angka ini tentunya sangat kurang jika dibanding rasio jumlah Satker pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang berjumlah sebanyak 923 Satker. Bahkan, saat ini terdapat 42 Satker Tingkat Pertama, khususnya di lingkungan peradilan Agama, yang hakimnya hanya terdiri dari 2 orang saja, itu sudah termasuk pimpinan (Ketua atau Wakil Ketua) pada Satker tersebut.

Artinya, hakim yang ada di pengadilan tersebut tidak cukup untuk membentuk satu Majelis, hingga dengan terpaksa semua persidangan dilaksanakan oleh hakim tunggal, ungkap Ketua MA.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Bambang Hery Mulyono S.H., M.H dalam laporannya mengatakan untuk saat ini peserta Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu 3 (tiga) Lingkungan Peradilan yang mengikuti diklat 1 gelombang 3 dengan jumlah 465 orang terdiri dari : Cakim Peradilan Umum sebanyak 279 orang pembelajaran di kelas dibagi menjadi 7 kelas. Cakim Peradilan Agama sebanyak 114 orang dibagi dalam 3 kelas. Dan Cakim Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 72 orang ditempatkan dalam 2 kelas.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Padang ini mengatakan, program ini bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, kemampuan berperilaku, kualitas, serta integritas pribadi secara terintegrasi; yang pada gilirannya diharapkan setelah selesai mengikuti program ini dan pada saatnya nanti dilantik sebagai hakim, mereka telah siap melaksanakan tugasnya sebagai hakim.

Di akhir sambutannya, Ketua berharap dengan selesainya nanti mengikuti diklat ini, segera dapat memperkuat tim peradilan Indonesia, tentunya dengan membawa semangat "cadas", cerdas berintegritas, yang telah di dapatkan di tempat ini.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, dan para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung. (enk/pn/photo:sno, adr).

Jakarta-Humas: Mengulang kesuksesan tahun lalu, tahun ini Mahkamah Agung kembali bersinergi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Paralegal Justice Academy (PJA) 2024 pada 28 Mei sampai 1 Juni 2024 di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh kepala desa atau lurah dari seluruh Indonesia. 

Tahun ini, PJA mengalami peningkatan pendaftar dibandingkan tahun 2023 lalu. Sebagai informasi pada tahun 2023 sebanyak 765 pendaftar, sedangkan pada tahun 2024 ini pendaftar sebanyak 1067. 

1067 Pendaftar merupakan kepala desa yang terdiri atas keterwakilan 34 Provinsi, 609 Kepala Desa, 488 Lurah, dari 240 Kabupaten/Kota, dan 645 Kecamatan yang mengikuti beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu seleksi daerah kabupaten/kota dan tahapan kedua seleksi daerah provinsi. Dari 1067 Pendaftar yang dinyatakan lulus tahapan seleksi daerah baik Tingkat kabupaten/kota dan provinsi adalah sebanyak 793 kepala desa.

Kemudian Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) yang berasal dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan seleksi nasional. Sehingga dari 793 peserta yang dinyatakan lulus seleksi daerah, tersisa 300 peserta yang dinyatakan lulus seleksi nasional. 

300 Peserta tersebut berhak lanjut ke Jakarta sebagai Peserta Paralegal Justice Award 2024. Mereka akan berlomba-lomba menjadi pencipta kedamaian (peace maker) bagi masyarakatnya masing-masing. Karena selama lima hari ke depan 300 kepala desa dan lurah tersebut akan mengikuti pelatihan PJA dan akan ditutup dengan pemilihan Paralegal Justice Award tahun 2024 pada 1  Juni 2024 mendatang. 

300 Peserta yang dinyatakan lulus merupakan keterwakilan dari 33 Provinsi, 178 Kabupaten/Kota, dan 263 Kecamatan, yang terdiri atas 180 Kepala Desa dan 120 Lurah. 

Mahkamah Agung Yakin Kepala Desa Bisa Menjadi Peacemaker

Sebagaimana diketahui bahwa Kepala desa/lurah bukan hanya memiliki kapasitas sebagai pemimpin formal untuk menjalankan urusan-urusan administrasi pemerintahan, namun juga secara informal menjadi tokoh sentral yang dipatuhi oleh warganya. Mereka diharapkan menjadi pengayom yang dapat melindungi berbagai kepentingan desa dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan serta konflik yang terjadi. 

Para kepala desa/lurah dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan desa/kelurahan, memiliki kedudukan dan peran yang sangat sentral dan strategis untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan (peacemaker) serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya, sehingga tercipta suasana yang harmoni, damai dan rukun di kalangan warganya.

Kegiatan pelatihan PJA ini  merupakan perwujudan  nyata pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia. 

Kepala Biro Hukum dan Humas dalam sambutannya yang diwakili oleh Kepala Bagian Perundang-Undangan Irwan Rosadi, S.H., menyatakan bahwa Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa penyelesaian konflik secara kekeluargaan di antara para pihak merupakan opsi penyelesaian yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung untuk mengedepankan asas restorative justice dalam penyelesaian konflik secara kekeluargaan dengan melibatkan semua pihak termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, ataupun pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan keadaan semula.

Melalui PJA ini, Irwan berharap peran serta kepala desa dapat dimaksimalkan sehingga konflik-konflik yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. Widodo Ekacahyana, S.H., M.Hum., Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bogot Widyatmoko, S.E., M.A., Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., M.A., Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Sugito, S.Sos., M.H., dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:Bly)

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024.

Berikut ini diumumkan nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagai 3 (tiga) besar untuk masing-masing jabatan yang disusun berdasarkan alphabet.

1. Kepala Biro Kepegawaian
Bram Fahmi
Irwansyah
Sahlanudin

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara
Ferri Taufik Ferdiansyah
Sodikin
Sutarno

3. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
Jumadi
Prasetya Puji Raharja
Rofian

4. Sekretaris Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus
Musniati
Pujiono
Syahrir

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Belitung-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H membuka kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) mengenai fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pada hari Senin, 20 Mei 2024, bertempat balroom Sheraton Belitung Resort.

Dalam sambutannya Ketua MA mengatakan sinergi antara Mahkamah Agung dan LPS sebagaimana telah terjalin dengan baik selama ini harus terus berjalan agar kita dapat saling bertukar informasi, memperkaya wawasan baik dari perspektif lembaga pinjaman simpanan maupun dari perspektif penanganan perkara dipengadilan, untuk kemudian dapat memecahkan permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Menurutnya harus dipahami bersama, bahwa kegiatan ini tidak bermaksud menggangu independensi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan sektor keuangan, baik perkara perdata, perdata agama maupun perkara Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut Prof Syarifuddin menyatakan tumbuhnya ekonomi tentunya akan berkolerasi linear dengan meningkatnya sengketa hukum. Terhadap hal ini, kita aparatur peradilan perlu mempersiapkan diri dengan baik. Selain pemahaman menyeluruh atas produk hukum yang berlaku, diperlukan juga regulasi penyelesaian sengketa yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner LPS dalam hal ini diwakili Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengutarakan sebagaimana diatur Undang-Undang, LPS memiliki salah satu fungsi dan wewenang untuk melakukan proses penanganan dan penyelesaian bank gagal. Selama kurun waktu 18 tahun ini atau sejak tahun 2005 ketika LPS mulai beroperasi hingga saat ini, berdasarkan data per April 2024, LPS telah melaksanakan fungsinya untuk membayar klaim penjaminan terhadap nasabah-nasabah bank yang dicabut izin usahanya dan melaksanakan proses likuidasi terhadap 132 bank dan telah melakukan penyelamatan terhadap 1 bank umum (bank Century).

Dimana dalam bidang penegakkan hukum, LPS berkomitmen untuk terus melakukan upaya permintaan tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerugian pada bank dan mengakibatkan bank menjadi gagal dan ditutup. Hal ini selain untuk menimbulkan efek jera dan pembelajaran agar pelaku industri keuangan untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang berlaku, juga dimaksudkan sebagai pendukung upaya optimalisasi dan pemulihan biaya penjaminan yang telah dikeluarkan LPS, ujar Ary Zulfikar.

Acara sosialisasi dan FGD yang berlangsung selama 3 hari ini, diikuti oleh Ketua kamar pembinaan MA, ketua kamar perdata MA, hakim agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara sewilayah bangka Belitung, serta para hakim yustisial pada Mahkamah Agung. (Humas)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung menyelenggarakan hari Kebangkitan Nasional, pada hari Senin, 20 Mei 2024, bertempat halaman depan gedung Mahkamah Agung, dengan Pembina Upacara, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Upacara hari Kebangkitan Nasional diawali dengan laporan Pemimpin Upacara, pengibaran bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan seluruh peserta upacara, mengheningkan cipta, lalu pembacaan naskah pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara, pembacaan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta menyanyikan lagu Bagimu Negeri Dan Satu Nusa Satu Bangsa dan diakhiri dengan pembacaan doa.

Hari Kebangkitan Nasional yang ke 116 tahun Ini mengambil tema “Bangkit Untuk Indonesia Emas” dimana mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia untuk bangkit dan maju menuju masa depan yang gemilang.

Upacara Ini diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, Pejabat Eselon I - 4, Pejabat fungsional serta para pegawai dan pengurus pusat Dharmayukti Karini. (Humas)

Jakarta-Humas: Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan, Mahkamah Agung melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melaksanakan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Mahkamah Agung Tahun 2024 pada Senin 20 Mei 2024 di Jakarta.

Kegiatan yang dilaksanakan rutin ini merupakan ejawantah dari Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Kepala  Bagian Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan dan Organisasi Didik Purwanto, S.H., M.M. dalam laporannya menyatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Unit Kerja dan Satuan Kerja Sampel dalam menerapkan SPIP secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tingkat maturitas yang diharapkan sesuai standar yang ditetapkan. 

Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri atas 64 perwakilan dari 32 satuan kerja di seluruh Indonesia, 14 auditor, 2 orang narasumber dan 20 orang panitia.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi badan Urusan Administrasi Sahwan, S.H., M.H. Pada kesempatan tersebut Sahwan menyatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk pertanggungjawaban Lembaga kepada Pemerintah yang telah memberikan amanat kepada Mahkamah Agung dan juga pertanggungjawaban kepada publik terkait apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan Mahkamah Agung.

“Bagaimana kita melaporkan keadaan penggunaan keuangan, mengamankan asset milik pemerintah dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat, dan juga bagaimana kita taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan itu,” jelas Sahwan.

Sahwan mengungkapkan bahwa periode 2022-2023 lalu, Mahkamah Agung mendapatkan penilaian kurang dari 3 oleh BPKP. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa peristiwa menimpa Lembaga Mahkamah Agung. Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki dampak langsung bukan hanya bagi citra lembaga namun juga bagi keberlangsungan pengendalian internal yang telah dibangun bersama. Selain itu, peristiwa tersebut juga berdampak pada aspek penilaian berkaitan dengan Zona Integrtas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya .
 
Terkait hal tersebut, Ia berharap sebagaimana yang diamanatkan pimpinan Mahkamah Agung bahwa penilaian periode 2023 – 2024 bisa mendapatkan hasil yang baik seperti tahun sebelumnya pada periode 2021 – 2022. 

“Mari Bersama-sama bangkit untuk mewujudkan kembali marwah lembaga kita yang betul-betul dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi tauladan. Mari mengawali dari diri kita sendiri dengan benar-benar mencamkan apa yang menjadi amanat pimpinan Mahkamah Agung,” ungkap Sahwan.

Ia menambahkan bahwa pengendalian internal tidak sekedar untuk memenuhi formalitas penilaian, namun juga harus bersumber dari lubuk hati yang paling dalam untuk dapat dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan yang Maha Esa.

Acara pendampingan yang dilakukan oleh Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini akan berlangsung hingga 23 Mei 2024 mendatang. Hadir sebagai narasumber pada kegiatan ini yaitu Auditor Madya Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan Dyah Sulistowati dan Auditor Muda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Fandya R. Hakim. 

Berikut adalah 25 satuan kerja yang menjadi sampling Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Mahkamah Agung
1. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
2. Pengadilan Tinggi Dki Jakarta
3. Pengadilan Tinggi Surabaya
4. Pengadilan Tinggi Semarang
5. Pengadilan Tinggi Bandung
6. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
7. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
8. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
9. Pengadilan Tinggi Agama Bandung
10. Pengadilan Militer Utama
11. Pengadilan Negeri Pekanbaru
12. Pengadilan Negeri Bandung
13. Pengadilan Negeri Yogyakarta
14. Pengadilan Negeri Wates
15. Pengadilan Negeri Pontianak
16. Pengadilan Negeri Gorontalo
17. Pengadilan Negeri Ambon
18. Pengadilan Agama Pekanbaru
19. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
20. Pengadilan Agama Batam
21. Pengadilan Agama Banjarmasin
22. Pengadilan Agama Magelang
23. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
24. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang
25. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Diharapkan satuan kerja lain pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia bisa terinspirasi dari 25 Satuan Kerja yang telah menjadi sampling. (azh/RS/Ddk/photo:Sny)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 Tahun 2024 dan memperhatikan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 1577/M.KOMINFO/HM.04.01/05/2024 hal Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Harkitnas ke-116 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut PLT Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tema peringatan Harkitnas tahun 2024 adalah “Bangkit Untuk Indonesia Emas;

2. Pengadilan menyelenggarakan upacara bendera di kantor masing-masing pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 08.00 waktu setempat atau disesuaikan dengan situasi. 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti arahan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung berkenaan  dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116 Tahun 2024 dan memperhatikan surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 1577/M.KOMINFO/HM.04.01/05/2024 hal Penyampaian Pedoman  Penyelenggaraan Harkitnas ke-116 Tahun 2024, dengan ini PLT Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan bahwa Mahkamah Agung akan menyelenggarakan upacara peringatan Harkitnas ke-116 Senin, 20 Mei 2024 pukul 08.00 WIB di Gedung Mahkamah Agung dengan Pembina Upacara Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Bapak Dr. Sunarto, S.H., M.H.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan musibah banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat pada tanggal 11-12 Mei 2024 di antaranya (Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang

Untuk lebih jelas, berikut surat pengurus pusat ikahi:

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan bencana alam yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat menimbulkan kerusakan dan korban jiwa sehingga perlu adanya empati dan dukungan dari seluruh pihak agar meringankan beban para korban.

Berkaitan dengan hal tersebut Plt. Sekretaris Mahkamah Agung mengharapkan kesediaan Yang Mulia dan Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan kepada para korban, yang dapat ditransfer melalui rekening UPZ Baznas MA RI dengan nomor rekening 7777855410 (Bank Syariah Indonesia). Diharapkan bantuan tersebut dapat terkumpul sebelum tanggal 29 Mei 2024. Penyerahan bantuan akan dilakukan langsung oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 31 Mei 2024.

Informasi Selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: H. Suharto, S.H., M.Hum. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial di hadapan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 15 Mei 2024 di Istana Negara, Jakarta. Hadir menyaksikan pengucapan sumpah ini yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Presiden, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Lembaga/Kementerian, para Ketua Kamar Mahakamah Agung, dan undangan lainnya. Pengucapan sumpah ini menandakan bahwa kini Hakim Agung Suharto resmi menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Suharto menggantikan posisi Sunarto yang telah menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.  

Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada Senin, 22 April 2024 di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung. Pada pemilihan yang digelar dalam dua putaran tersebut, Suharto meraih 24 suara  yang berbeda tipis dengan Hakim Agung Haswandi yang meraih 22 suara.

Pengucapan sumpah jabatan Suharto didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54P/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial oleh Nanik Purwanti Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg.

Dalam sumpahnya, Suharto berjanji akan menjalankan tugas barunya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang non-Yudisial dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," sumpah Suharto di hadapan Presiden.

Profil Suharto, Sang Kamus Hukum Berjalan

Suharto merupakan Hakim Agung kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia dilantik menjadi Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada awal 2023 lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) dan Universitas Merdeka Malang (2003) tersebut dipercaya menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Andi Samsan Nganro yang telah memasuki masa purnabakti.

Saat menjabat sebagai Juru Bicara, ia dekat dengan jurnalis baik jurnalis cetak, online, maupun elektronik. Ia  dinilai cerdas dan menjadi tempat bertanya yang mengasyikan, karena pertanyaan-pertanyaan terkait hukum akan dijawab dengan sangat detail oleh Suharto. Lalu, karena pengetahuan hukumnya yang sangat dalam dan luas serta cara menjelaskannya yang mudah dipahami tersebut, awak media menjulukinya sebagai Kamus Hukum Berjalan.  

Selanjutnya, pada tahun 2023 Suharto dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pidana. Ia dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung pada 23 Oktober 2023 menggantikan Suhadi yang telah memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan lain yang pernah diemban Suharto sebelum menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan lain-lain. (azh/RS/photo:Yrz,Adr)

Jakarta – Humas : Sehubungan akan dilakukannya penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan suatu petunjuk teknis pengusulan RKBMN Tahun Anggaran 2026. Dengan ini disampaikan Petunjuk Teknis tentang Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Tahun Anggaran 2026.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jakarta, 13 Mei 2024 Teknis Mahkamah Agung RI nomor 2865/SEK/SK.PL1.2.1/V/2024 tentang Petunjuk Teknis Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya Tahun Anggaran 2026 tanggal 8 Mei 2024, maka diperlukan sosialisasi petunjuk teknis terkait hal tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis s.d jumat, 16 s.d 17 Mei 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Berdasarkan Pengumuman Nomor 524/BP/KP.00.2/IV/2024 tanggal 5 April 2024 tentang Seleksi Terbuka Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024, setelah melakukan seleksi administrasi dan profiling, dengan ini diumumkan nama-nama Calon Hakim Tinggi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa assessment dan wawancara sebagai berikut.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Amerika Serikat – Humas: Delegasi Mahkamah Agung RI melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 29 April sampai dengan 3 Mei 2024 untuk mempelajari mekanisme pencegahan dan penanganan konflik kepentingan dalam penanganan perkara di pengadilan federal dan pengadilan tingkat negara bagian di Amerika Serikat. Delegasi ini merupakan bagian dari anggota Kelompok Kerja Optimalisasi Pencegahan Konflik Kepentingan dalam Penanganan Perkara (selanjutnya disebut Pokja Konflik Kepentingan) yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada Oktober 2023 yang lalu melalui Surat Keputusan Ketua MA Nomor 204/KMA/SK.HK2/X/2023. Pimpinan delegasi adalah Ketua Kamar Pengawasan sekaligus Ketua Pokja, Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dengan anggota delegasi terdiri dari Suharto, S.H., M.Hum. (Ketua Kamar Pidana), Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.(Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara), Dr. Yasardin, S.H., M.H. (Hakim Agung Kamar Agama), Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Kamar Perdata), Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, SH., M.Kn. (Hakim Agung Kamar Militer), Astriyani, S.H., MPPM. (Staf Khusus Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial), Dr. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H., (Ketua Pengadilan Negeri Pati), Horasman Boris Ivan, S.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI), Dr. Supandriyo, S.H., M.H. (Hakim Yustisial Badan Pengawasan MA RI), dan Yunawan Kurnia, S.Kom., M.T. (Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas MA RI).

Selama kunjungan kerja ini, delegasi Mahkamah Agung berdiskusi dengan sedikitnya 22 hakim, administrator, pejabat dan petugas lainnya dalam sistem pengadilan federal di tingkat nasional dan negara bagian di Amerika Serikat. Untuk mempelajari sistem pengelolaan konflik kepentingan di dalam sistem peradilan federal Amerika Serikat, delegasi berdiskusi dengan Administrative Office of the United States Courts/AOUSC (Kantor Administrasi Pengadilan Amerika Serikat) serta beberapa pengadilan federal yang ada di Pennsylvania dan Michigan.

Penanganan dan pencegahan konflik kepentingan hakim dalam penanganan perkara dalam sistem peradilan federal Amerika Serikat mengedepankan pendekatan adversarial, mengutamakan fungsi edukasi bagi hakim, dan menempatkan hakim dalam posisi positif dalam hal kepatuhan etik.

Penanganan Konflik Kepentingan dalam Sistem Peradilan Federal di Tingkat Nasional

Pada sistem peradilan federal, institusi-institusi yang memiliki peran dalam pengelolaan konflik kepentingan dan penegakkan etik hakim berada di bawah Judicial Conference of the United State (JCUS). Konferensi ini adalah badan pembuat peraturan di lingkungan pengadilan federal yang bersidang 2 (dua) kali dalam setahun, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, 13 (tiga belas) orang Ketua Pengadilan Sirkuit, 12 (dua belas) orang Hakim perwakilan dari setiap pengadilan sirkuit, dan Ketua Pengadilan Perdagangan Internasional. Terdapat 19 (sembilan belas) Komite di bawah konferensi ini.  JCUS memiliki organ pendukung yang disebut sebagai Administrative Office of the United States Courts/AOUSC. Dukungan yang disediakan AOUSC meliputi dukungan pelaksanaan program, peraturan, managemen, teknologi, keuangan dan administrasi bagi JCUS dan komisi-komisi di bawahnya. 

Terdapat tiga (3) komisi yang memiliki peran dalam penegakkan etik dan pengelolaan konflik kepentingan hakim di bawah JCUS, yaitu Committee on Codes of Conduct (Komite Kode Perilaku), Committee on Judicial Conduct and Disability (Komite Perilaku dan Disabilitas Yudisial), dan Committee of Financial Disclosure(Komite Pengungkapan Keuangan).

Committee on Codes of Conduct/CCC (Komite Kode Perilaku) bertugas menentukan kebijakan tentang kode perilaku, melakukan pendidikan etik kepada hakim dan staf pengadilan serta membantu para hakim dalam mentaati kode perilaku. CCC menyediakan konsultasi bagi para hakim yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan kode perilaku (Code of Conduct) dan situasi yang dihadapinya untuk memastikan mereka tidak melakukan pelanggaran atas kode perilaku. Konsultasi yang dilakukan antara hakim dengan CCC sepenuhnya tertutup. Saran yang diberikan oleh CCC tidak mengikat bagi hakim, namun hakim tetap harus bertanggungjawab sepenuhnya apabila kelak ada keluhan atas dirinya dan ia terbukti melakukan pelanggaran kode perilaku. CCC mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dan respon atau opini yang diberikan atas pertanyaan-pertanyaan hakim secara anonim dalam bentuk kompendium yang bisa menjadi rujukan bagi para hakim lainnya.

Committee on Judicial Conduct and Disability/CJCD (Komite Perilaku dan Disabilitas Yudisial) bertugas menangani pengaduan tentang pelanggaran perilaku hakim dan melakukan peninjauan ulang (review) terhadap hasil pemeriksaan pelanggaran perilaku dari pengadilan sirkuit. Selain menangani pengaduan mengenai dugaan pelanggaran perilaku, CJCD juga menangani keluhan para pihak tentang disabilitas hakim yang diduga menganggu performanya dalam bekerja. Umumnya keluhan yang diterima oleh CJCD adalah terkait dengan masalah kesehatan, kecanduan alkohol atau obat-obatan, dan keterbatasan akibat usia lanjut hakim.

Committee of Financial Disclosure/CFD (Komite Pengungkapan Keuangan) memiliki fungsi yang paling erat dengan pengelolaan konflik kepentingan hakim. CFD bertugas mengelola informasi dalam laporan pengungkapan keuangan hakim dan pegawai kehakiman tertentu yang diwajibkan dalam Undang-Undang Etika dalam Pemerintahan tahun 1978 dan Undang-Undang Reformasi Etika tahun 1989. Informasi ini akan digunakan untuk menilai potensi konflik kepentingan apabila ada laporan terkait dugaan potensi konflik kepentingan hakim atau pegawai kehakiman yang diajukan para pihak, kolega sesama hakim atau pegawai kehakiman, atau hakim itu sendiri (ketika mengajukan pengunduran diri untuk menangani suatu perkara).

Penanganan Konflik Kepentingan dalam Sistem Peradilan Federal di Tingkat Negara Bagian

Sistem penanganan konflik kepentingan hakim di tingkat negara bagian dipelajari dalam diskusi delegasi dengan Ketua, Hakim, dan pejabat-pejabat pengadilan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Pennsylvania dan Peradilan Sirkuit Ketiga Michigan, Pengadilan Sirkuit Ketiga Puluh Enam Michigan serta Kantor Administrasi Wilayah I Pengadilan Negara Bagian Michigan di Detroit.

Di Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Timur Pennsylvania, delegasi mempelajari bahwa meskipun sistem penegakkan etik dan pengelolaan konflik kepentingan dalam peradilan federal mengedepankan pendekatan adversarial, standar yang digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya potensi konflik kepentingan hakim dengan para pihak dalam suatu perkara adalah sangat ketat. Seorang hakim misalnya akan dipandang memiliki konflik kepentingan apabila ia pernah makan bersama salah satu pihak atau pernah mengunjungi rumah pihak tersebut, sehingga ia tidak boleh menangani perkara tersebut. 

Setiap Hakim di pengadilan distrik akan mengisi formulir tentang konflik kepentingan yang diisi setiap bulan dan setiap 6 (enam) bulan akan mengisi sertifikasi yang menyatakan telah taat menangani benturan kepentingan. Selain itu Ketua pengadilan setiap 6 (enam) bulan juga akan menandatangani sertifikasi bahwa seluruh hakim di pengadilannya telah patuh.Apabila setelah ditunjuk untuk menangani suatu perkara, hakim memutuskan terdapat konflik kepentingan, maka ia akan mengajukan pengunduran diri dan ditunjuk hakim lainuntuk perkara tersebut.

Sementara itu, di Peradilan Sirkuit Ketiga Michigan, serta Kantor Administrasi Wilayah I Pengadilan Negara Bagian Michigan di Detroit, delegasi mempelajari metode penunjukkan dan pengunduran diri hakim terkait potensi konflik kepentingan, kewajiban hakim melaporkan kepentingan keuangannya (bukan laporan kekayaan) setiap tahun, serta bentuk-bentuk hubungan yang dipandang menjadi dasar potensi konflik kepentingan.

Penunjukkan hakim di pengadilan dilakukan secara random menggunakan Round Robin System. Sistem ini digunakan dalam algoritma penjadwalan yang mendistribusikan pekerjaan secara merata di antara semua sumber daya yang tersedia. Apabila ada hakim yang hendak mengundurkan diri dalam penanganan perkara maka hakim tersebut akan menyampaikannya pada Kantor Administrasi Wilayah Pengadilan Negara Bagian di wilayahnya.

Untuk mantan pengacara yang menjadi hakim maka untuk 2 tahun pertama tidak dapat memeriksa perkara yang melibatkan kantor pengacara dahulu dimana hakim tersebut bertugas. Setelah lebih dari 2 (dua) tahun, maka hakim tersebut harus selalu menyatakan pekerjaannya terdahulu di kantor pengacara yang menangani kasus dan menunggu apakah ada keberatan dari pihak lawan.  

Penunjukan hakim selalu didasarkan pada asumsi seluruh hakim terdidik dan taat. Sehingga apabila ada benturan kepentingan maka hakim pasti akan mengudurkan diri terutama apabila terdapat benturan kepentingan yang nyata.Hal-hal yang menjadi benturan kepentingan adalah hubungan keluarga, hakim atau keluarganya mendapatkan penghasilan atau memiliki kedekatan khusus dengan pihak.

Ketua pengadilan menentukan apakah hak ingkar dari pihak memenuhi syarat. Pengunduran diri hakim biasanya tidak ditolak oleh ketua pengadilan tetapi ketua pengadilan hanya memberikan nasihat karena hakim selalu memiliki kebebasan untuk memutuskan. Apabila seluruh hakim memiliki kepentingan maka perkara tersebut disidangkan oleh hakim dari pengadilan lain yang ditunjuk oleh Kantor Administrasi Wilayah Pengadilan Negara Bagian.

Hakim berkewajiban melaporkan kepentingan keuangan (bukan harta kekayaan) setiap tahunnya. Laporan tersebut tidak dipublikasikan namun dapat dilihat atau diakses oleh publik berdasarkan permintaan. Hadiah yang jumlahnya total di atas US$ 375 dari satu pihak, harus dilaporkan dalam laporan kepentingan keuangan. Batasan kewajiban untuk melaporkan hadiah bukan berarti dapat menerima hadiah di bawah jumlah yang ditetapkan karena terdapat larangan untuk menerima gratifikasi terutama pada hari-hari besar misalnya Thanksgiving Day dan Christmas Day. Tidak ada kewajiban bagi pasangan atau anak dari hakim untuk melaporkan penghasilan.

Kantor Administrasi Wilayah Pengadilan Negara Bagian tidak melakukan klarifikasi atau verifikasi atas laporan yang disampaikan hakim. Kebenaran dari laporan keuangan diserahkan kepada kejujuran dari hakim yang melaporkan. Setiap hakim akan berusaha untuk  membuat laporan yang benar karena publik juga dapat mengawasi kebenaran laporan tersebut. Mayoritas hakim dengan sadar membuat laporan yang sebenar-benarnya, karena kesadaran menjaga diri dari konflik kepentingan dan kepatuhan terhadap etika profesi telah dibangun sejak di Fakultas Hukum. Selain itu, untuk menjadi attorney, setiap lulusan fakultas hukum harus melewati ujian etik yang sangat ketat. Setelah diangkat sebagai hakim, ada program orientasi selama 3 (tiga) minggu dimana didalamnya ditekankan perubahan kedudukan/profesi Hakim yang baru diangkat tersebut dengan kedudukan/profesi sebelumnya, sehingga ia terikat pada kode perilaku dan kewajiban-kewajiban etik yang berbeda.

Pada akhir dari kunjungan kerja, delegasi mengunjungi 36th District Court (Pengadilan Distrik ke-36) di Detroit, Michigan, untuk mempelajari sistem pendistribusian perkara kepada para hakim. Dalam diskusi, terungkap bahwa Penunjukan hakim dalam penanganan perkara dilakukan secara acak, kecuali terhadap perkara tertentu akan ditunjuk hakim yang spesialis di bidang tersebut misal dalam perkara kejahatan anak (juvenile). Sistem yang digunakan bernama Judicial Information System (JIS) yang disediakan oleh Kantor Administrasi Wilayah Pengadilan Negara Bagian.

JIS belum memiliki fitur ataupun keterhubungan dengan sistem lain untuk mencegahan ditetapkannya hakim yang memiliki potensi konflik kepentingan sebagai hakim untuk perkara tersebut. Penanganan konflik kepentingan umumnya dipandang telah cukup efektif dilaksanakan secara manual antara Hakim yang bersangkutan, Ketua Pengadilan, dan Kantor Administrasi Wilayah Pengadilan Negara Bagian.

Daftar pembicara/narasumber dalam kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut:

1. Hon. Antony J. Scirica, Hakim Senior, Ketua Komite Eksekutif dari Judicial Confrence dan Anggota dari Committee on Judicial Conduct and Disability (Komite Perilaku dan Disabilitas Yudisial)

2. Hon. Mitchell S. Goldberg, Ketua Pengadilan Distrik Timur Pennsylvania

3. Hon. Kai Scott, Hakim Pengadilan Distrik Timur Pennsylvania

4. Hon. Gerald A. McHugh, Hakim Pengadilan Distrik Timur Pennsylvania

5. Hon. Filipe Restrepo, Hakim Pengadilan Sirkuit Ketiga dan Wakil Ketua Komite Penghukuman Amerika Serikat.

6. Omar Badawi, Jaksa Senior pada Administrative Office of the United States Courts

7. Robert Deyling, Asisten General Counsel pada Administrative Office of the United States Courts

8. George Wylesol, Panitera Pengadilan Distrik Timur Pennsylvania.

9. Nicole Durso, Asistem Manajer Administrasi Kasus pada Pengadilan Distrik Timur Pennsylvania.

10. Zenell Brown, Kepala Kantor Administrasi Wilayah I Pengadilan Negara Bagian di Detroit, Michigan

11. Hon Patricia Fresard, Ketua Pengadilan Pengadilan Sirkuit Ketiga Detroit

12. Hon Mariam Bazzi, Hakim Pengadilan Sirkuit Ketiga Detroit 

13. Frank Hardester, Administrator  Eksekutif pada Pengadilan Sirkuit Ketiga Detroit

14. Margaret Flannigan, Chief General Consel untuk Pengadilan Sirkuit Ketiga Detroit

15. Nancy E Hamis, Direktur Pemrosesan Kasus Pengadilan Sirkuit Ketiga Detroit

16. Tammi Palmer, Direktur Pemrosesan Kasus pada Pengadilan Sirkuit Ketiga Detroit

17. Lawanda Crosby, Direktur Eksekutif Administrasi Pengadilan Distrik ke-36 Michigan

18. Olivia Massey, Chief Information Officer Pengadilan Distrik ke-36 Michigan

19. Tera Jackson, Direktur Perkara Perdata dan Sengketa Tanah Pengadilan Distrik ke-36 Michigan

20. Denise Gray, Direktur Perkara Lalu Lintas/Kriminal Pengadilan Distrik ke-36 Michigan

21. Shana Tooley, Klerk pada perkara Lalu Lintas/Kriminal Pengadilan Distrik ke-36 Michigan

22. Sara Waring, Klerk II pada perkara Lalu Lintas/KriminalPengadilan Distrik ke-36 Michigan.( AAA/Humas)

Jakarta-Humas: Pada 13 – 14 Mei 2024, Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional (Pokja LHN) Mahkamah Agung RI mengadakan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (PERMA No. 1 tahun 2023) secara hybrid di Jakarta bagi internal peradilan di wilayah Indonesia bagian barat. Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2023 yang pertama ini diselenggarakan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sebagai bagian dari Pokja LHN dan secara bertahap akan dilanjutkan dengan sosialisasi bagi peradilan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Sosialisasi ini dihadiri secara langsung oleh ketua pengadilan tingkat pertama dan banding dari peradilan umum dan TUN dari 10 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Bangka Belitung, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sosialisasi ini juga turut menghadirkan peserta panitera pengadilan negeri, mengingat peran kepaniteraan dalam mengidentifikasi dan memberikan penomoran khusus terhadap kasus-kasus lingkungan hidup yang berdampak pada penentuan majelis hakim perkara, dan peran Panitera dalam pelaksanaan eksekusi putusan perkara perdata lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Ketua Kamar Pembinaan sekaligus Koordinator Pokja LHN Mahkamah Agung RI , Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., menyampaikan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36/ KMA/SK/II/2013 yang secara substansi sudah memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, Prof. Takdir Rahmadi juga menyatakan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2023 merupakan wujud dari komitmen lembaga peradilan untuk menjaga keadilan lingkungan hidup dan keadilan iklim. Maka dari itu, sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung dan positif bagi hakim dalam memahami dan mengimplementasikan PERMA No.1 Tahun 2023.

"PERMA tersebut juga menjadi bukti komitmen untuk melindungi ruang bagi partisipasi publik dalam lingkungan hidup dan memastikan pemulihan lingkungan hidup,"

“Harapannya diskusi dua hari ini dengan para ahli dapat menjadi acuan dan pedoman bagi hakim dan badan peradilan di lingkungan MA dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara,” ungkap Prof. Takdir.

Direktur ICEL, Raynaldo G. Sembiring, menyampaikan bahwa perubahan iklim tidak lagi menjadi isu masa depan, tetapi telah menjadi kenyataan yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk itu, langkah progresif MA dalam pembentukan PERMA No.1 Tahun 2023 perlu diapresiasi karena telah mempertimbangkan keadilan iklim dalam konsideransnya, dan menurutsertakan perkara perubahan iklim dalam ruang lingkupnya. Selain itu PERMA No. 1 Tahun 2023 juga hadir menjawab tantangan eksekusi putusan pemulihan lingkungan hidup yang selama ini dihadapi di lapangan.

“Misalnya, eksekusi putusan perdata lingkungan hidup adalah langkah krusial dalam menegakkan keadilan bagi alam dan masyarakat yang terdampak. Untuk itu, sosialisasi ini penting dilakukan mengingat amar putusan hakim berdampak pada dapat dieksekusinya sebuah putusan, dan ketua pengadilan negeri maupun panitera memiliki peran kunci dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata. Hal-hal tersebut yang lalu telah diatur detil dalam PERMA ini,” pungkas Raynaldo.

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 119/SEK/PL1.2/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 perial Persiapan Migrasi Data Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam Rangka Implementasi SIMAN v2, bersama ini disampaikan bahwa perlu diadakan sosialisasi Petunjuk Teknis Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 Mei 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas :Pengumuman Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap XXI Tahun 2024 dengan Nomor 13/PANSEL/AD HOC TPK/V/2024.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Semarang - Humas:  Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum, dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan oleh Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), pada Rabu 8 Mei 2024, di Auditorium Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pengukuhan ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung Nomor: 0275/E/SA/I/2024 tentang Penetapan Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum sebagai Profesor Kehormatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Prof. Hamdi pada kesempatan tersebut menyampaikan orasi ilmiah dengan judul : "Permohonan Penyelenggaraan Melalui Tuntutan Provisionil Sebagai Solusi Hijau Dalam Pemulihan Lahan Gambut Yang Rusak Akibat Pembakaran".

Dalam orasinya dikatakan, penanganan penyelesaian perkara lingkungan hidup khususnya pembakaran lahan gambut merupakan sesuatu yang spesifik, dalam artian tidak sama dengan menangani penyelesaian perkara-perkara perdata pada umumnya.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan  obyek yang akan dipulihkan adalah obyek yang merupakan langsung ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berupa alam lingkungan yang disebut hutan atau lahan gambut, tidak sama dengan alam atau lingkungan hutan pada umumnya yang disebut hutan atau lahan mineral.

Lebih lanjut dikatakan akibat pembakaran yang terjadi pada hutan dan/atau lahan gambut maka ketebalannya dapat berkurang (terjadi subsiden).

Penurunan ketebalan gambut tersebut dapat berakibat langsung kepada kehidupan makhluk hidup yang ada diatasnya tidak terkecuali kepada kehidupan manusia, seperti kekeringan banjir dan longsor sebagai akibat hilangnya fungsi utama gambut sebagai penyerap dan penyimpan air maupun karbon terbaik dibandingkan pada lahan mineral. Hal itu terjadi karena lahan gambut bekas terbakar tidak segera dipulihkan, tuturnya.

Profil Prof. Dr. H. Hamdi, S.H.,M.Hum

Prof. Hamdi merupakan pria kelahiran Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Lahir pada 2 Oktober 1957. Setelah menamatkan pendidikan menengah tahun 1976 di Kota Pekanbaru, dan menjadi Alumnus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta jurusan Hukum Perdata pada 1983, Program Magister S2 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bidang studi Hukum Bisnis pada 2007, dan Program Doktor lImu Hukum S3 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta pada 2020. kemudian Januari 2024, ia diangkat sebagai Profesor Kehormatan pada bidang ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula Semarang).

Karirnya sebagai hakim dimulai pada tahun 1986 diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Enrekang. Selanjutnya ia berpindah ke Pengadilan Negeri Sungailiat tahun 1992, ke Pengadilan Negeri Purwekerto tahun 1997, diangkat sebagai WKPN Bangkinang tahun 2000, dan tahun 2001 diangkat sebagai KPN Bangkinang.

Pada 2003 dipindahtugaskan ke PN Jakarta Pusat tahun 2003, diangkat sebagai KPN Magelang tahun 2006, diangkat sebagai Hakim Tinggi pada PT Banjarmasin tahun 2008, dipindahtugaskan sebagai Hakim Tinggi pada PT Yogyakarta tahun 2010, dan diangkat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung RI pada Kamar Perdata tahun 2013 sampai dengan sekarang.

Hadir pada acara tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, Ketua Komisi Yudisial RI, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2020, para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tingkat Banding & Tingkat Pertama se-Jawa Tengah, Ketua Senat Unissula, Rektor Unissula, para Guru Besar dan Civitas Akademika Unissula. (enk/ims/PN/photo:yrz)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 119/SEK/PL1.2/V/2024 tentang Persiapan Migrasi Data Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam Rangka Implementasi SIMAN v2.

Ditujukan kepada, Yth :

1.Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;
2.Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
3.Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : 

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah jabatan enam orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada Senin (06/05) di ruang Kusumah Atmadja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Ke enam orang tersebut adalah

1. Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali;
2. Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya;
3. Dr. Drs. H. Endang Ali Ma’sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Sebelumnya Endang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.;
4. Dr. Drs. H. Muh. Abduh Sulaeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Sebelumnya Abduh menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
5. Dr. Drs. Khaeril, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Sebelumnya Khaeril menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon; dan
6. Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, mereka bersumpah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya serta taat pada peraturan Perundang-Undangan. 

Hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkmah Agung bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon satu dan dua pada Mahkamah Agung. Acara ini disaksikan pula oleh aparatur peradilan di seluruh Indonesia melalui live streaming.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik. Ia berharap jabatan baru ini dapat membawa keberkahan, manfaat dan kemajuan, baik kepada diri sendiri, keluarga maupun kepada Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia.

Ia menyatakan jabatan baru ini merupakan prestasi yang membanggakan. Karena ia hasil dari kerja keras dan ketekunan dalam menjaga integritas dan profesionalitas, sehingga dipercaya oleh pimpinan Mahkamah Agung. Menurutnya, tidak semua hakim memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan prestisius ini.

“Kepercayaan yang Bapak-Bapak emban hari ini, merupakan cerminan bahwa Bapak-Bapak adalah sosok-sosok yang dinilai berkompeten, mumpuni, baik di bidang yudisial maupun leadership, serta memiliki bekal pengalaman yang cukup untuk memimpin satuan kerja pengadilan tingkat banding,” katanya.

Menjadi seorang pimpinan, baginya, bukan sekedar soal kewenangan untuk me-manage bawahan, tapi yang lebih penting dari itu, kepemimpinan adalah kemampuan memberi inspirasi, motivasi, serta membimbing dengan keteladanan dan integritas, karena pemimpin adalah mercusuar yang bakal memandu bawahannya.

Untuk mendukung hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjaga integritas dan profesionalitas. Dua hal ini, menurutnya kunci kewibawaan dan kehormatan korps peradilan.

Orang nomor satu di Mahkamah Agung itu mengutarakan bahwa seorang pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, harus mampu menjadi teladan di satuan kerja yang dipimpinnya.

“Jadilah role model di satuan kerja yang Bapak pimpin. Jadilah mercusuar yang cahayanya menerangi bawahan yang Bapak pandu,” tegas Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro tersebut.

(azh/RS/photo:Sno, Adr & Alf)

Jakarta – Humas : Dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 272/SEK/SK.PL1.1/II1/2024 tentang Penetapan Unit Kerja Pengadaan Barang/jasa (UKPBJ) pada Mahkamah Agung R.I. bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas: Sehubungan dengan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung RI Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi, kami mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan untuk dapat menugaskan Bapak/Ibu Sekretaris serta satu orang Pejabat/Pegawai yang bertugas sebagai operator untuk menghadiri kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Mahkamah Agung RI Tahun 2024 pada Hari Senin s.d. Kamis, tanggal 20 s.d. 23 Mei 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas :Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Selaku
Ketua Panitia Pelaksana Seleksi, Nomor: 14/SEK/PENG.KP1.1.6/IV/2024 tentang Pembatan Kelulusan Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : 

Denpasar-Public Relations: Commission III of the Indonesian House of Representatives conducted a Working Visit for the Recess of Session Period IV of the 2023-2024 Session Year with Four (4) Judicial Environments throughout the Province of Bali on Thursday, May 2, 2024 at Bale Agung, Denpasar High Court.

The working meeting led by H. Ahmad Sahroni, SE., MIKom was accompanied by 9 members of Commission III of the DPR such as Dr. Habiburokhman, SH, MH, Dr. I. Wayan Sudirta, SH, MH, Ichsan Soelistio, Johan Budi Sapto Pribowo, H. Gilang Dhielafararez, SH, LLM, Ir. Hj. Sari Yuliati, MT, H. Santoso, SH, MH, Commissioner General (Ret.) Drs. H. Adang Daradjatun, Dr. Sarifuddin Suding, SH, MH

Sahroni explained that this working visit was a constitutional duty of Commission III of the DPR in carrying out the budget oversight function to work partners in the regions to provide input in Consultation Meetings, Working Meetings and Hearings with related Ministries/Institutions.

The working meeting started at 11.30 WITA and was attended by the Chairman of the Denpasar High Court H. Mochamad Hatta, SH, MH, and his staff, the Chairman of the Bali Religious High Court Drs. H. Achmad Hanifah, M. Hers, and his staff, the Chairman of the Denpasar State Administrative Court Dr. Hari Hartomo Setyo Nugroho, SH, MH and the Head of the III-14 Denpasar Military Court Col. Chk Dedy Darmawan, SH, MH

On this occasion, the Chief Justice of the Denpasar High Court conveyed cases that attracted public attention, such as narcotics crimes. 

Meanwhile, the Chairman of the Denpasar High Religious Court explained the lack of Human Resources, especially judges, technical and non-technical staff, clerks and secretariats.

Furthermore, the Chairman of the Denpasar High State Administrative Court revealed the obstacles faced by the court, such as the unavailability of official residences for the leadership (Chairman, Deputy Chairperson, Secretary and Clerk).

The Head of the III-14 Denpasar Military Court conveyed the need for budget support for building maintenance and transportation facilities for mobile courts.

This activity ended at 13.30 WITA by exchanging placards and photos together. (rv/em) 

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melepas Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M. pada Kamis 02 Mei 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Syarifuddin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja keras, pengorbanan, dan dedikasi yang telah Amran berikan kepada dunia peradilan.  Bagi Syarifuddin, Amran merupakan sosok yang multi talenta dan  humoris. Amran menurutnya mampu mencairkan suasana yang kadang tegang karena perbedaan pendapat saat rapat atau sidang.

“Atas nama pimpinan dan pribadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Amran Suadi yang telah mengabdi dengan sangat baik di dunia peradilan selama 44 tahun. Semoga menjadi amal ibadah yang bernilai pahala bagi Bapak dan keluarga,” kata Syarifuddin.

Ia berharap Amran tetap menjaga silaturahim sesama hakim agung dan dunia peradilan.

Sementara itu, Amran Suadi dalam sambutannya menyatakan terharu karena hari ini merupakan batas pengabdiannya di dunia peradilan. Ia mengatakan bahwa kantor Mahkamah Agung memiliki kesan sangat mendalam di hatinya, sebab lebih dari separuh usia pengabdiannya, dihabiskan di kantor ini.

Di sisi lain, ia merasa bersyukur yang amat mendalam. Sebab hingga saat ini, Allah Subhanahu wa Ta’ala masih mengaruniakannya, raga yang sehat, fikiran yang terang, hingga menjadikan momen purnabakti ini hanyalah sekedar pembatas babak baru  melangkah dalam kehidupan yang berbeda dari kebiasaan yang telah dijalaninya diperadilan selama 44 tahun dan bukanlah menjadi akhir dari segalanya.

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengatakan Amran Suadi sangat beruntung karena bisa pensiun masih dalam keadan sehat, fikiran terang, dan insyallah husnul khatimah.

“Pensiun seperti itu adalah impian semua orang. Saya berharap bisa pensiun seperti itu juga, agar bisa menikmati hari-hari bersama keluarga,” harapnya.

HAKIM MULTI TALENTA

Prof. Amran Suadi lahir di Belawan, Sumatera Utara, pada tanggal 24 April 1954 dari pasangan suami istri almarhum H. T. M. Kasim Suadi dan almarhumah Hj. Mariana. Putra sulung dari sepuluh bersaudara ini rajin belajar dan menulis serta suka bercerita dan berakting. Selain itu, Amran juga rajin menulis syair lagu dan menyanyikannya. Beberapa lagu hasil gubahannya yaitu Berjalan Apa Adanya, Tak Mungkin Terbalas, Berikan yang Terbaik, dan lain-lain. Lagu-lagu tersebut diunggah Amran di kanal youtube miliknya.

Suami dari Hj. Yusnidar menamatkan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1978, Fakultas Hukum (perdata) Universitas al-Washliyah Medan tahun 1989, dan Fakultas Hukum (pidana) Universitas Amir Hamzah Medan tahun 1992.

Ayah empat orang anak ini menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) Magister Ilmu Hukum dari Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2001 dan Magister Ilmu Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta pada tahun 2006. Dan pada tahun 2014, ia menyelesaikan pendidikan strata tiga (S3) Hukum Administrasi Negara dari Universitas Islam Bandung.

Selama masa kuliah, Amran Suadi aktif dalam berbagai kegiatan, seperti organisasi kemahasiswaan,  mengikuti kursus-kursus di bidang hukum dan aktif dalam kegiatan  kesenian yang menjadi hobinya sejak kecil. Semua lomba seni dia ikuti, mulai dari lomba puisi tingkat nasional, main drama dan teater, serta lomba ‘bercerita lucu’ yang merupakan kegemarannya sejak di bangku sekolah. Berkat kegigihannya, ia pernah menjuarai stand up comedy Porseni IAIN se-Jawa.

Ketekunan, kesungguhan, dan kerja kerasnya selama mengenyam pendidikan, Amran Suadi berhasil lulus tepat waktu dengan predikat cumlaude dan menjadi salah satu dari 5 (lima) mahasiswa yang lulus tercepat di Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Ia memulai karir pertama sebagai CPNS di Pengadilan Agama Tebing Tinggi, di sela-sela kesibukannya, Amran masih sering menuangkan bakat menulisnya di koran lokal terkemuka di Sumatera Utara. Tak pelak, kebiasaan itu berlanjut hingga kini dan ia termasuk produktif melahirkan berbagai karya berbentuk jurnal ilmiah, makalah dan buku. Sampai saat ini telah terbit 17 buku karangan Amran Suadi dan 80 Artikel Ilmiah dalam berbagai bentuk.

Puncak karirnya sebagai hakim yaitu ia berhasil meraih karier tertinggi sebagai hakim agung pada tanggal 7 Oktober 2014. Dan sejak tanggal 12 April 2017-2022, ia mendapat kepercayaan sebagai Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung. Dan kali kedua, pada 18 April 2022 ia kembali mendapat kepercayaan sebagai Ketua Kamar Agama periode 2022-2024.

Selain sebagai seorang hakim agung, Prof. Amran Suadi merupakan seorang pendidik. Ia memulai karier sebagai guru di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Belawan tahun 1979-1980, kemudian aktif mengajar di beberapa madrasah lainnya. Adapun sebagai dosen, ia mulai berkarier di Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran tahun 1989-1992, kemudian di berbagai perguruan tinggi lainnya, termasuk UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 sampai sekarang. Selain itu, ia juga aktif mengajar di Diklatkumdil MA-RI dari tahun 2003 sampai sekarang.

Selamat memasuki masa purnabakti untuk Amran Suadi, semoga selalu sehat dan bahagia. (azh/RS/photo:Sno)

Banjarmasin – Humas : Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua dan Pimpinan Peradilan (Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin) mengenai alokasi dukungan anggaran di tahun 2024 yang diterima masing-masing wilayah peradilan. Penjelasan disertai dengan program-program prioritas dan strategi pencapaian targetnya. Demikian pula penjelasan terkait kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Peradilan di wilayah Kalimantan Selatan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh saat melakukan rapat kerja dengan empat (4)  Lingkungan Peradilan se-Wilayah Kalimantan Selatan yang bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjar Baru pada Selasa, 30 April 2024.

Pada Rapat Kerja yang berlangsung, para Ketua/Kepala empat (4) Peradilan menyampaikan paparannya, yang di awali oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum.

Gusrizal mengatakan, kebutuhan dukungan anggaran dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri se-Kalimantan Selatan yakni; pembangunan Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjar Baru, pembangunan Aula Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penyesuaian prototype berupa rehab berat dan perluasan gedung untuk 5 (lima) gedung kantor Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Kandangan, Pengadilan Negeri Pelaihari, Pengadilan Negeri Tanjung, Pengadilan Negeri Amuntai dan Pengadilan Negeri Banjarbaru.

“Penyesuaian tersebut juga untuk mengakomodir kebutuhan ruangan dan sarana penunjang untuk proses penyelesaian perkara di Pengadilan”, tutur KPT Banjarmasin.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. menyampaikan kendala yang dihadapi satuan kerja Peradilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu; tidak tersedianya anggaran untuk pembangunan gedung bagi Pengadilan Agama yang belum sesuai prototipe yaitu gedung Pengadilan Agama Negara dan Pengadilan Agama Banjarmasin serta pengadaan kendaraan dinas roda 4 yang sudah tidak layak pakai (Tahun 2006), terbatasnya alat pengolah data dan sarana kerja lainnya.

Terkait kendala sarana dan prasarana, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Dr. H. Bambang Heriyanto,S.H., M.H. mengatakan gedung baru PTTUN belum bisa ditempati dikarenakan belanja mebelair belum terlaksana dikarenakan adanya Kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait Automatic Adjusment (AA).

Pada kesempatan yang sama Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Letkol Chk. Arie Fitriansyah, S.H., M.H menyampaikan kebutuhan dukungan anggaran; kurangnya anggaran untuk kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan di luar gedung mengingat perkara yang masuk di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin setengahnya berada di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga untuk pelayanan persidangan dibutuhkan dua kali sidang di luar Gedung.

Menanggapi pemaparan dari empat (4 ) Peradilan ini, anggota Komisi III DRI RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum mengatakan, perlu adanya dukungan pemenuhan sarana prasarana Pengadilan demi untuk jaga integritas Hakim.

Dirinya juga mengatakan, hasil rapat ini akan dibawakan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Agung.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI ini dihadiri enam (6) anggota Komisi III yakni; H. Arteria Dahlan, S.T. S.H., M.H., Irjen. Pol. (Purn.) Drs. H. Safaruddin, Drs. H. Bambang Heri Purnama, S.T., S.H., M.H., Romo H. R. Muhammad Syafi’I, S.H., M.Hum, Drs. Y. Jacki Uly, M.H, Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.

Selain ke-empat (4) Lingkungan Peradilan, Komisi III juga melakukan rapat dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan. (enk/em/pn).

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor: 222/Bua.2/KP3.2.2/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Pendaftaran Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2024 Batch 1 Tahap 3 dan 4, yang ditujukan kepada Yth: 1.Para Sekretaris pada Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI, 2.Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, 3. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, 4. Para Ketua/ Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

Bandung - Humas : "Ada perasaan haru setiap kali saya melepas seorang Ketua Pengadilan Tingkat Banding memasuki masa purnabakti, Di suatu sisi, kita bersedih karena akan berpisah dengan sosok pimpinan pengadilan, yang telah memberikan kontribusi besar bagi lembaga peradilan.

Namun di sisi lain, terselip juga rasa bangga, karena sosok pemimpin yang akan kita lepas, telah menyelesaikan tugasnya dengan baik, hingga tiba masanya untuk beristirahat dan menikmati waktu-waktu bahagia bersama keluarga."

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H saat memimpin langsung Wisuda Purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Drs. H. R.M Zaini S. H, M. H. Hari Senin, 29 April 2024, bertempat di Hotel  El Royale Bandung.

Dalam Sambutannya Prof Syarifuddin mengatakan wisuda hari ini merupakan apresiasi, atas purnanya perjalanan karir yang telah di tempuh oleh Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. sebagai seorang hakim, penegak hukum dan keadilan.

Menurutnya selama Empat Puluh Tahun mengabdi, Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I. telah menunjukkan nilai-nilai dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Dibutuhkan loyalitas ekstra dan mental yang kokoh agar dapat menjalaninya dengan penuh integritas. Beratnya berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan terkadang harus meninggalkan istri, anak dan keluarga tercinta. Belum lagi godaan yang datang silih berganti selama memangku jabatan, Namun, semua dapat terlewati dan sukses menutup masa pengabdian dengan bersih, tanpa sedikit pun meninggalkan catatan hitam", tutur Guru Besar Universitas Diponogoro

Diakhir sambutan, KMA mengucapkan selamat kepada Bapak Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I., yang memasuki masa purnabakti, mengakhiri masa pengabdian dengan selamat, sehat jiwa dan raga.

Acara purnabakti dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial , Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I Pada Mahkamah Agung, serta Ketua Pengadilan tingkat Banding dan tingkat pertama Seluruh Indonesia yang mengikuti secara Virtual. (TeamHumas:Ipr/Pn/adr/As-photo)

Yogyakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melepas Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Yogyakarta Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH., M.H. pada selasa pagi (30/4) di aula PTA Yogyakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Prof. Dr. Amran Suadi, S.H., M.Hum, Anggota Komisi Yudisial Drs. M. Taufik HZ, M.H.I. , Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Drs. Muklis, S.H., M.H, perwakilan Guberdur Yogyakarta, para pejabat Forkopimda Yogyakata, para purnabakti Hakim Agung, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama dari seluruh Indonesia, para Ketua Pengadilan Agama dari seluruh wilayah Yogyakarta, dan lainnya.

Pelepasan ini berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor: 32/P Tahun 2024 tentang pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 16 Februari 2024. Melalui petikan tersebut, Presiden melepas Sisva disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bertugas sebagai hakim.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Sisva yang telah bertugas selama 40 tahun sebagai pengadil dan ditambah pula tugas sebagai pimpinan pengadilan. Sebagai hakim perempuan, menurut Ketua Mahkamah Agung tentu tidak mudah dalam menjalankan tugas, membutuhkan kemampuan judisial yang ekstra dan aspek kepemimpinan yang kuat. Apalagi, menurutnya, di antara 34 Ketua Pengadilan Tinggi Agama se Indonesia, Sisva merupakan hakim perempuan kedua yang diberikan amanah mengemban tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi. Ini merupakan prestasi yang sangat langka, istimewa, dan membanggakan. Ia berharap prestasi ini bisa menjadi teladan bagi hakim-hakim perempuan Indonesia lainnya.

Selama 40 tahun mengabdi di dunia peradilan, Syarifuddin yakin Sisva telah melewati beragam suka duka serta pengalaman yang beragam, termasuk serangkaian ujian yang pernah singgah di kehidupannya. Ia yakin semua yang telah terlewat itu menjadi pengabdian dan amal ibadah yang besar pahalanya bagi kehidupan Sisva dan keluarga.

“Saya yakin ibu telah melewati beragam cerita suka dan duka serta ujian yang banyak saat bertugas sebagai hakim, namun saya yakin juga dengan keikhlasan dan jihad ibu, semua bisa terlewati dengan sangat baik dan sempurna,” ujarnya.

SISVA MERUPAKAN SATU DARI DUA HAKIM PEREMPUAN YANG ISTIMEWA

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, SH., M.H. merupakan perempuan kelahiran bukittinggi 24 april 1957. Ia  mengawali karir menjadi calon hakim di Pengadilan Agama Mataram pada 1984. Di pengadilan yang sama dua tahun setelah itu (1986) ia dilantik menjadi Hakim Tingkat Pertama. Sama seperti hakim-hakim yang lain, Sisva juga melanglang buana ke berbagai daerah di Indonesia untuk menjalankan tugasnya sebagai pengadil. Beberapa daerah itu antara lain Praya, Padang, Surabaya, Bandung, Bangka Belitung, Pontianak  dan yang lainnya.

Sebelum menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, alumnus Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua PTA Bangka Belitung pada 2017, Wakil Ketua PTA Mataram pada 2018, Ketua PTA Kupang pada 2020, Ketua PTA Pontianak pada 2022, dan Ketua PTA Yogyakarta pada 2023 hingga memasuki masa purnabakti.

Di bawah kepemimpinannya, PTA Yogyakarta menjadi satu-satunya Pengadilan Tingkat Banding di wilayah Jawa yang mendapatkan predikat WBBM dari Kementerian Reformasi dan Birokrasi.  

Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa di antara 34 Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia, Sisva Yetti merupakan salah satu Hakim Perempuan Indonesia yang diberi tanggung jawab sebagai pimpinan pengadilan tinggi. Dalam data yang dimiliki Syarifuddin, saat ini baru ada 2 Hakim Perempuan di lingkungan Peradilan Agama  yang memiliki tugas sebagai ketua. Baginya ini merupakan prestasi langka dan istimewa. Ia berharap ini bisa diteladani oleh para srikandi peradilan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sisva Yetti bersyukur dapat menjalankan amanah dengan baik hingga purna tugas. Ia berharap ke depannya seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat terus menjaga profesionalitas dan integritas dengan jauh lebih baik.

Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sisva dengan iringan doa ia akan selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. (azh/RS/photo:Yrz)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia Nomor 36/UM.PP.IKAHI/IV/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Peserta Terbaik (Juara) Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional dalam rangka HUT Ikatan Hakim Indonesia ke-71 Tahun 2024.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan di bawah ini.

Jakarta-Humas, Senin, 29 April 2024, Pengumuman Nomor : 15/SEK/PENG.KP4.1.3/IV/2024. Tertanggal 29 April 2024. Tentang Perintah Melaksanakan Tugas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas, Senin, 29 April 2024, Pengumuman Nomor : 15/SEK/PENG.KP4.1.3/IV/2024. Tertanggal 29 April 2024. Tentang Perintah Melaksanakan Tugas Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2024, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia menyelenggarakan Acara Puncak Peringatan HUT IKAHI pada Kamis pagi (25/04) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. 

Perayaan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung ini diisi dengan acara Seminar Internasional dan pemberian tali kasih. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan pengumuman para Pemenang lomba Karya Tulis Ilmiah dan Paduan Suara Himne dan Mars IKAHI. 

Lomba karya tulis Ilmiah diikuti oleh empat kategori, yaitu: kategori hakim, dosen, mahasiswa, dan siswa. Sedangkan untuk lomba paduan suara diikuti oleh angggota IKAHI dari Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah. 

Nama-nama  pemenang tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat IKAHI Nomor: 36/UM.PP.IKAHI/IV/2024  tentang Penetapan Peserta Terbaik Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional dalam rangka HUT IKAHI ke-71 tahun 2024. Surat keputusan tersebut ditetapkan pada 22 April 2024. 

Berikut adalah nama-nama pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka hari jadi IKAHI KE-71:

Kategori Hakim

• Juara I Romi Hardhika, Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan judul “Penerapan Diagram Ishikawa dalam Menganalisis Judicial Compensation (Pendekatan Model 5M Terhadap Kemandirian Mengadili dan Kesejahteraan Profesi)”;
• Juara II Ahmad Syahrus Sikti, Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dengan judul “Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Kinerja dan Integritas Hakim”;
• Juara III Fikran Warnangan, Hakim Pengadilan Negeri Bobong, dengan judul “Hakim: Antara Homo Economicus dan Officium Nobile”;
• Juara Harapan I Zulfikar, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, dengan judul “Mendesain Judicial Compensation and Benefits Commission Guna Meningkatkan Kesejahteraan Hakim di Indonesia”;
• Juara Harapan Muhammad Taufiq dan Yudhistira Gilang Perdana, Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan Hakim Pengadilan Negeri Calang, dengan judul “Judicial Wellbeing Policy: Mewujudkan Kesejahteraan Mental Hakim untuk Independensi Peradilan Indonesia”;
• Juara Harapan III Mukhamad Athal Rofi Uddin, Hakim Pengadilan Negeri Sambas, dengan judul “Masukan Masyarakat Mengenai Rekam Jejak Calon Hakim untuk Mendapatkan Hakim yang Berintegritas: Tinjauan Sistem Rekrutmen Hakim dari Berbagai Negara dan Ide Penerapannya di Indonesia”. 

Kategori Dosen

• Juara 1 Zico Junius Fernando, Dosen Universitas Bengkulu, Judul “AI Hakim: Merevolusi Peradilan yang Berintegritas, Bermartabat, dan Meningkatkan Kesejahteraan Hakim”;
• Juara II Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya dan Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Judul “Konstruksi Relasi Kesejahteraan Hakim dengan Kualitas Putusan yang Berkeadilan”;
• Juara III Agus Adhari dan Henry Aspan, Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Kota Medan, Judul “Konseptual Kesejahteraan Hakim di Indonesia: Separation of Power Menuju Separation of Salaries”;
• Juara Harapan 1 Suwardi, Dosen Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Judul “Integritas Dibalik Toga: Meneguhkan Kesejahteraan dan Martabat Hakim untuk Peradilan yang Adil dan Bermartabat”;
• Juara Harapan II Elidar Sari dan Arif Rahman, Dosen Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Judul “Hakim adalah Cermin Hukum: Studi Antropo-Legal tentang Martabat dan Masalah Kehidupan para Hakim di Indonesia”;
• Juara Harapan III Yogi Prasetyo, Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Judul “Hakim Sebagai Wakil Tuhan (Menggapai Etika Langit Keluhuran Martabat Tinggi). 

Kategori Mahasiswa

• Juara I Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, Mahasiswa Universitas Indonesia, Judul “Diskursus Pemenuhan Kesejahteraan Hakim sebagai Pencegahan Judicial Corruption Melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim: Studi Komparatif dengan Negara Amerika dan Kanada;
• Juara II Hasrullah, Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Judul “Strategi Prebunking Terhadap Potensi Hoaks yang Menyerang Hakim (Sebuah Upaya Preventif Menjaga Marwah Profesi di Era Digital)”;
• Juara III Chesaria Anggun Permataningtyas, Putri Shania Azizah Dinnar, Ridlo Ifran Addiasar, Shelma Fatika Candra Kusumaningsih, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia(UII) Yogyakarta, Judul “Urgensi Pemenuhan Kesejahteraan Hakim sebagai Upaya Menegakkan Integritas”;
• Juara Harapan I Daviena Putri Anjani, Maritza Lasya Darmawan, Mika Abdurrahman Saleh, dan Muhammad Atmakeno Daniswara, Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Judul “Pengawasan Hakim Melalui Pembaharuan Sistem Eksaminasi Terintegrasi di Indonesia (Penguatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Implementasi Sistem Terintegrasi Eksaminasi Nasional (SITENAS) guna Menjaga Kualitas, Integritas, dan Kredibilitas Hakim)”;
• Juara Harapan II Ingrit Dilla Farizna, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Judul “Formulasi Judicial Compensation Comission Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Hakim Menuju Lembaga Peradilan yang Sejahtera”;
• Juara Harapan III Raden Rizki Aditya Pratama, Rangga Yudha Pratama, Rey Simanullang, dan Widya Seriati Saragih, Mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, Judul “Urgensi Reformulasi Regulasi Kehakiman demi Mewujudkan Hak Kesejahteraan Hakim Berdasarkan Hukum Progresif”. 

Kategori Siswa

• Juara I Rachmi Dwi Wiladatil Q.E.S. dan Ineke Dwi Rahma Putri, Siswa MAN 1 Kota Malang, Judul “Meneropong Korelasi Integritas, Kesejahteraan dan Putusan Hakim (Studi Literasi Sejarah Islam untuk Hakim Indonesia)”;
• Juara II Hakam Aulia Shidqi, Siswa SMA Negeri 1 Takalar, Judul “Aplikasi Berbasis Website Judicial Diary Sebagai Transparansi Integritas Serta Keluhuran Martabat Hakim”;
• Juara III M. Nawal Syarif Al Mahzumy (Siswa SMA Assa’adah Bungah Gresik), Pradhita Lalhita Santika, dan Talita Abisyta Anaghattha (Siswa SMA Negeri 1 Sidayu Gresik), Judul “Mengingatkan Negara: Penyesuaian Gaji Hakim Sebagai Amanah Konstitusi Indonesia”;
• Juara Harapan I Salma Zahra, Siswa SMA Al Masfuriyah Cipondoh Kota Tangerang Selatan, Judul “Veritas Kesejahteraan dan Integritas yang Mulia Hakim”;
• Juara Harapan II Akmal Azizan, Siswa SMA Islam Terpadu Al-Kahfi Bogor, Judul “Integritas Hakim, Berkah Kesejahteraan, dan Rahma Untuk Semesta”;
• Juara Harapan III Nazwa Mayyada, Siswa SMK Negeri 3 Kota Banjarmasin, Judul “Kode Etik: Pembatas yang Benar dan Salah”. 

Adapun pemenang lomba paduan suara himne dan mars IKAHI yaitu: 

• Juara 1 Pengurus Daerah IKAHI MA

• Juara 2 Pengurus Daerah IKAHI Daerah Istimewa Yogyakarta 

• Juara 3 Pengurus Daerah IKAHI Banten

• Juara Harapan 1 Pengurus Daerah IKAHI Kalimantan Selatan

• Juara Harapan 2 Pengurus Daerah IKAHI Nusa Tenggara Timur

Selamat kepada semua pemenang, semoga karya-karyanya bisa memberi manfaat dalam proses mewujudkan badan peradilan yang agung. (azh/RS/PNC/photo:Sno & Alf)

Jakarta – Humas : Kita semua bersyukur akhirnya berkat ridha Allah dan ikhtiyar maksimal dari kita semua, permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung  dapat dilakukan sepenuhnya secara elektronik, terhitung mulai akta pengajuan kasasi/peninjauan kembali tertanggal 1 Mei 2024. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam acara Sosialisasi Nasional dan Peluncuran Awal Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, pada Jum’at 26 April 2024, bertempat lantai 12 gedung Mahkamah Agung.

Lebih lanjut Ketua MA mengatakan norma pengajuan kasasi/PK secara elektronik telah dirumuskan pada tahun 2022 yang lalu melalui Perma Nomor 6 Tahun 2022. Selaku Ketua Mahkamah Agung, Saya juga telah menerbitkan petunjuk teknis dari Perma tersebut pada tahun 2023 dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

Namun, implementasi norma tersebut belum dapat dilakukan dengan segera, sebab perlu dilakukan upaya mengintegrasikan sistem informasi penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung, ujar mantan Kepala Badan Pengawasan MA.

Dirinya menambahkan Alhamdulillah, upaya tersebut telah berhasil. Saat ini, telah rilis  SIPP Versi 5.5.0 dan SIAP MA Terintegrasi. Kedua aplikasi tersebut telah memiliki interoperabilitas atau saling terhubung satu sama lain sehingga dapat mendukung bisnis proses pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 6 Tahun 2022.

Dan  yang sangat membanggakan bagi kita, pengembangan SIPP Versi 5.5.0 dan SIAP MA Terintegrasi dilakukan oleh putera-puteri terbaik  Badan Peradilan Indonesia  yang tergabung dalam Tim Development Aplikasi Mahkamah Agung.

Sementara itu Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum dalam laporannya mengatakan, semua aplikasi termasuk Aplikasi SIAP Terintegrasi bukanlah aplikasi final yang sempurna dan mengakomodir seluruh kebutuhan pengguna dan proses ideal penanganan perkara.

Oleh karena itu jika dalam implemtasinya nanti ditemukan berbagai kekurangan, maka hal tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan aplikasi tersebut, tapi menjadi bahan untuk penyempurnaan. Apalagi, sistem ini dibangun oleh putera-puteri terbaik MA, sehingga peroses update aplikasi bukan merupakan hal yang sulit, ujar mantan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Menurutnya untuk suksesnya implementasi kasasi/pk secara elektronik mulai 1 Mei 2024, kami akan menyampaikan sosialisasi secara tatap mula ke seluruh pengadilan di Indonesia yang dikelompokan berdasarkan regional. Kami telah membentuk 3 Tim Sosialisasi sehingga dalam satu waktu 3 Tim itu menyebar secara serentak. Sosialisasi perdana akan dilakukan di Semarang pada tanggal 29 April 2024 dan kemudian disusul dengan wilayah lainnya di Indonesia.

Ketua Mahkamah Agung berharap, mudah-mudahan perkembangan terbaru ini memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan peradilan terhadap para pencari keadilan.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, serta Pejabat Eselon I, II di lingkungan Mahkamh Agung dan  para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia dan segenap jajarannya yang hadir secara virtual. (enk/PN/photo:yrz,bily).

Jakarta-Humas: Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) menyelenggarakan seminar international tentang Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan yang Agung pada Jum’at (26/04) di hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Hadir sebagai narasumber yaitu Ketua Federal Circuit and Family Court of Australia Justice William Alstergren, Hakim Mahkamah Perseketuan Malayasia Justice Datuk Hanipah binti Farikullah, hakim dari Federal Circuit and Family Court of Australia Justice Suzanne Chriestie, Presiding Judge of the Regional Trial Court of Manila Judge Rosalyn M Lojas, dan Psikolog Carly Schrever. Selain itu hadir pula dua orang penanggap pada seminar internasional ini yang juga pakar di bidangnya, yaitu, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Dr. Bagus Takwin, M.Hum, dan Konselor pada Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Mochamad Mirza, S.Psi.

Sebagai informasi, BPHPI merupakan satu-satunya organisasi bagi Hakim Perempuan Indonesia. Ia dideklarasikan pada 12 Januari 2024 lalu. pendeklarasian ini disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua Umum IKAHI dan sejumlah Hakim Agung negara sahabat. Perhimpunan yang berada di bawah naungan organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) beranggotakan ribuan hakim perempuan dari seluruh Indonesia.

Cikal bakal lahirnya BPHPI merupakan tindak lanjut dari ditugaskannya 10 Hakim perempuan Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menghadiri pertemuan Hakim Perempuan se-dunia pada Maret 2023 di kota Marrakesh, Maroko.

Seminar internasional ini merupakan kegiatan pertama sejak dideklarasikannya. Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi terselenggaranya Seminar Internasional ini. Karena menurutnya, di usianya yang baru seumur jagung, BPHPI sudah mampu menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema yang sangat menarik dan mampu mendatangkan para narasumber dan penanggap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Ia berharap kedepannya, akan ada banyak seminar internasional lainnya yang mengangkat isu tentang integritas dan kemandirian hakim.

Hal senada dituturkan oleh Ketua Umum IKAHI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. ia sangat mendukung dilangsungkannya seminar yang mengangkat isu kemandirian hakim khususnya terkait Hakim Perempuan. Karena menurutnya, data saat ini  jumlah hakim perempuan sebanyak 2.211 orang dari total 7.729 hakim seluruh Indonesia atau sekira 29 persen. Dari 29 persen tersebut, hanya 24 persen  yang telah menduduki jabatan pimpinan pada 4 lingkungan, bahkan untuk Tingkat banding jumlahnya relatif lebih kecil yaitu rata-rata di bawah 20%. Berdasarkan data tersebut Representasi kepemimpinan hakim perempuan saat ini belum sepenuhnya ideal, sehingga diharapkan melalui seminar ini akan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan kepemimpinan Hakim Perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua BPHPI Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa meningkatkan representasi dan kepemimpinan hakim perempuan pada badan peradilan Indonesia merupakan agenda terpenting yang akan menjadi fokus dan agenda kerja BPHPI dalam beberapa tahun ke depan.

Salah satu pendekatan yang akan digunakan oleh BPHPI untuk melaksanakan agenda tersebut, menurut Nani adalah dengan mewujudkan kesejahteraan hakim yang menyeluruh (holistik), bukan hanya bagi hakim perempuan, tetapi bagi seluruh hakim di Indonesia.

Lebih lanjut ia menyatakan pula bahwa kesejahteraan hakim bukan hanya terbatas pada besaran tunjangan kinerja, fasilitas dinas, serta jaminan kesehatan yang disediakan oleh negara untuk hakim, namun juga yang sangat mendasar dan dibutuhkan adalah lingkungan kerja yang sehat, yang akomodatif terhadap kebutuhan setiap individu hakim yang ada dalam badan peradilan.

Seminar internasional ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Ms. Penny Williams, PSMMs. Penny Williams, PSM Duta besar Australia untuk Indonesia dan Mr. Craig Ewers (AIPJ 2), para hakim perempuan nasional dan internasional baik secara daring maupun luring. Seminar internasional ini bisa diikuti pula oleh masyarakat Indonesia dan dunia melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (azh/RS/Eva/Photo:Sno & Alf)

Jakarta-Humas: IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) merayakan puncak hari jadinya yang ke-71 tahun pada Kamis pagi, 08.00 (25/04) di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Puncak hari jadi ini diberi tema ‘’Hakim Berintegritas, Peradilan Bermartabat’’. Tema ini dimaksudkan bahwa integritas bagi seorang hakim adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar.

Perayaan tersebut diisi dengan kegiatan tali kasih dan seminar internasional. Sebelumnya, masih dalam rangka mensyukuri hari jadinya, IKAHI juga telah menyelenggarakan kegiatan donor darah dan ziarah ke makam pahlawan.

Hadir membuka secara resmi perayaan hari jadi ini yaitu Ketua Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai Pelindung IKAHI Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Turut hadir pula pada perayaan ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, serta perwakilan para hakim dari seluruh Indonesia yang hadir secara langsung. Acara ini diikuti juga oleh seluruh hakim dan warga peradilan di seantero Indonesia secara daring. 

Dalam sambutannya, Syarifuddin menyatakan bahwa bilangan usia 71 tahun bukan saja menunjukan bahwa IKAHI sebagai organisasi yang telah lama berdiri, namun juga IKAHI menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Ia berharap IKAHI dapat terus memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Ia juga berharap organisasi IKAHI ke depannya bisa semakin maju dan modern, guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para anggota IKAHI di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Ketua Umum IKAHI,  Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. menyampaikan bahwa sebagai organisasi profesi satu-satunya bagi hakim Indonesia, IKAHI terus berbenah mewujudkan visi misi organisasi. Sejak awal berdirinya, kehadiran organisasi IKAHI telah memberi banyak manfaat yang telah dirasakan langsung seluruh anggota tanpa kecuali. 

“Kita patut bersyukur, hingga usianya yang ke-71 tahun, IKAHI masih bisa eksis dan terus membersamai sepak terjang hakim Indonesia, sebagai pilar utama lembaga yudikatif,” kata Yasardin. 

TALI KASIH DARI HAKIM UNTUK HAKIM 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana IKAHI dalam perayaan hari jadinya rutin menyelenggarakan kegiatan bakti sosial dengan sunatan masal dan pengobatan gratis, tahun ini dengan mendasari tekad “dari Hakim untuk Hakim” maka kegiatan bakti sosial diejawantahkan dalam bentuk pemberian tali asih kepada putra putri dari para Hakim yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini dianggap lebih memberikan manfaat kepada keluarga Hakim Indonesia. 

Selain pemberian tali kasih, pada saat yang sama, acara juga diisi dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, serta pengumuman pemenang lomba LKTI (Lomba Karya Tulis Ilmiah) dan hymne & mars IKAHI.

Pada kesempatan yang sama, IKAHI menyelenggarakan seminar internasional dengan tema “Integritas dan Kesejahteraan Hakim: Tren dan Komparasi dari berbagai negara.” Hadir sebagai naramsumber yaitu Ketua Komisi Yudisial Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H., Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan-RB Abdul Hakim, Advisor on Capacity Development of Judges, JICA Mr. Yohei Kunii, co Chair of the WJP Rule of Law Research Consortium, Professor at the Univ. of Chicago’s Law School Prof. Tom Ginsburg, dan  Director of International Affairs National Court Administration, Supreme Court of Korea Dr. Kim Eun Sil. 

Selain para narasumber, hadir pula dua orang
penanggap yang juga para pakar di bidangnya, yaitu Anggota Komisi III DPR RI Dr. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H., M.H. ACCS, dan Advisor UNODC Ms. Megumi Hara (Bangkok Office). (azh/zh/RS/PNC/photo: Sno, Alf)

Jakarta-Humas: Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Nasional Pengajuan Upaya Hukum Kasasi/PK secara Elektronik secara daring oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung mengundang Seluruh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertam serta Admin SIPP pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk hadir dalam acara tersebut yang akan dilaksanakan pada Jumat, 26 April 2024 melalui Zoom Meeting, dengan Meeting Id 853 2463 7657.

Untuk lebih jelasnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Makamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 10/SEK/PENG.KP1.1.6/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Pembatalan Kelulusan Peserta Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung selaku ketua panitia pelaksana seleksi

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H meresmikan Lapangan Tenis Mahkamah Agung pada Rabu, 24 April 2024 bertempat di lantai 9 gedung Serbaguna Mahkamah Agung.

Mengawali sambutannya Ketua MA mengucapkan rasa syukur atas selesainya pembangunan fasilitas lapangan tenis di kompleks Mahkamah Agung.

“Lapangan tenis ini tentunya bukanlah sekadar fasilitas olahraga biasa, tapi juga simbol dari tradisi yang telah tertanam di tengah warga peradilan. Sudah sejak lama, olahraga tenis telah menjadi bagian integral dari kehidupan aparatur peradilan”, ujar Guru Besar Universitas Diponegoro ini.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/12475" src="https://mahkamahagung.go.id/cms/media/12475" style="width: 917.672px; margin: 9.17188px auto 45.875px; display: block;">

Dirinya menambahkan, tenis tidak lagi menjadi sekedar aktivitas fisik semata, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun persaudaraan, kebersamaan, berbalut semangat sportivitas yang positif.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP) Daerah, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H, dalam laporannya menyampaikan, lapangan tenis ini merupakan pengganti lapangan tenis yang lama, pengerjaannya sejak 1 September 2022, 2 bulan sebelum PTWP Nasional di selenggarakan di Semarang.

Menurutnya lapangan tenis ini juga masih terdapat kekurangan, sehingga diharapkan kedepannya akan dibenahi lagi.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PTWP Pusat, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H,  Walaupun masih ada beberapa kekurangan yang perlu di benahi namun kita bersyukur karena kita telah memiliki lapangan tenis sendiri yang berada di lingkungan kantor Mahkamah Agung.

Lebih lanjut mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini mengatakan, olahraga tenis ini merupakan olahraga resmi yang selama ini dimiliki Mahkamah Agung, yang tentunya dengan keberadaan lapangan tenis ini, diharapkan selain dapat meningkatkan prestasi, bisa juga digunakan oleh satker dari daerah  PTWP di wilayah Jakarta baik yang di Tingkat Banding maupun Tingkat  Pertama.

Diakhir sambutannya, Prof. Syarifuddin berharap agar nilai-nilai positif tercipta di lapangan ini, agar fasilitas olahraga ini menjadi wadah kita membangun kebersamaan, sportifitas, serta menjadi tempat di mana talenta-talenta muda peradilan diasah, sekaligus menjadi tempat mana kita bertemu dan mempererat silaturahmi, sehingga ikatan persaudaraan di antara kita semakin kuat.

Acara diakhiri dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Mahkamah Agung, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Budang Yudisial, Ketua Umum PTWP Pusat dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung.

Hadir pada acara tersebut, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, pejabat Eselon I Mahkamah Agung, Pengurus dan anggota PTWP Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (enk/PN/photo: yrz,alf).

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan Rapat Panitia Seleksi Terbuka Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024, bahwa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pendaftar Calon Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan MA RI.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Mengisi kekosongan posisi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, pasca Dr. Sunarto S.H., M.H., dilantik menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada 3 April 2023 lalu, Mahkamah Agung menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus dengan agenda tunggal Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada Senin, 22 April 2024 di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung.

Sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Warga peradilan di seluruh Indonesia serta masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan secara langsung proses pemilihan ini melalui tayangan langsung di kanal youtube Mahkamah Agung.

Pemilihan ini diikuti oleh seluruh hakim agung yang berjumlah 51 orang. Namun berdasarkan daftar hadir terdapat 47 orang Hakim Agung yang  hadir pada sidang tersebut, dengan rincian 46 hadir secara langsung di ruang Kusumah Atmadja dan 1 orang hadir di lantai 12 karena alasan sakit. Adapun  4 orang Hakim Agung lainnya tidak hadir. Meskipun demikian sidang memenuhi kuorum untuk dilaksanakan.

Seluruh Hakim Agung yang hadir tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah. Hal ini berdasarkan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 5 Tahun 2004, dan terakhir UU RI No 3 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung.

Sebelum pemilihan digelar, bersamaan dengan undangan Sidang Paripurna Khusus, panitia memberikan Formulir Kebersediaan menjadi calon Wakil Ketua Mahkamah Agung kepada seluruh Hakim Agung. Dari 51 Hakim Agung terdapat lima nama Hakim Agung yang menyatakan kesediaannya menjadi Calon wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, berikut adalah kelima nama mereka yang disusun seusia abjad:

1. Dr. Hamdi, S.H., M.Hum.
2.  Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.
4. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
5. Suharto, S.H., M.Hum.

Ketika proses pemilihan akan dimulai, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Syarifuddin menyampaikan bahwa untuk menjaga netralitas sebagai Ketua, maka ia tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun begitu ia menegaskan tetap mendukung proses pemilihan dan mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya.

Berikut adalah perolehan suara pada putaran pertama,

1.  Dr. Hamdi, S.H., M.Hum. mendapatkan 4 suara
2. Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. meraih 10 suara
3. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. Meraih 7 suara
4. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. meraih 8 suara
5. Suharto, S.H., M.Hum meraih 16 suara

Dan terdapat satu suara tidak sah dan satu suara abstain.

Karena belum memenuhi kuorum, maka Pimpinan Sidang memutuskan untuk melakukan sidang putara kedua dengan. Pada putaran kedua ini menyisakan dua calon yang meraih suara terbanyak yaitu Haswandi meraih 22 suara dan Suharto meraih 24 suara. Dengan demikian, Suharto disahkan oleh Ketua MA sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial terpilih periode 2024-2029.

Dalam sambutannya, Suharto mengucapkan terima kasih kepada semua Hakim Agung yang telah memilih dirinya untuk mendampingi Ketua Mahkamah Agung. Ia mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan pekerjaan ke depan seperti apa, karena memang itu bukan bidangnya, namun ia akan berusaha sebaik mungkin dengan banyak bertanya kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial sebelumnya Dr. Sunarto, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial.

 “Saya tidak membayangkan ke depannya akan seperti apa, tapi alhamdulillah masih ada mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial sebelumnya yang bisa saya tanya, yang bisa memberikan arahan pada saya. Inilah yang menguatkan hati saya dalam menjaga marwah Mahkamah Agung ke depan” kata Suharto dengan suara bergertar.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan selamat kepada Suharto yang telah terpilih. Ia berharap Suharto dapat mengemban tugas dan amanah yang dipercayakan kepadanya selama 5 tahun mendatang dengan baik. Ia berharap Suharto bisa membawa perubahan positif bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan ke depan.

Sekilas tentang Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial terpilih

Suharto merupakan Hakim Agung kelahiran Madiun 13 Juni 1960. Ia dilantik menjadi Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada Selasa 19 Oktober 2021. Pada awal 2023 lalu, Alumnus Universitas Jember (1984) dan Universitas Merdeka Malang (2003) tersebut dipercaya menjadi Juru Bicara Mahkamah Agung menggantikan Andi Samsan Nganro yang telah memasuki masa purnabakti. Pada tahun yang sama, Suharto dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Kamar Pidana yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung pada 23 Oktober 2023 menggantikan Suhadi yang telah memasuki masa purnabakti.

Beberapa jabatan yang pernah diembannya sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial adalah Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan lain-lain. (azh/RS/photo:Adr,Alf,Yrz)

Semarang-Humas: Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Dr. H. Yulius, S.H., M.H. meraih gelar Profesor Kehormatan (Honoris Causa) dari Universitas Diponegoro (Undip) pada Sabtu, 20 April 2024 di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro Semarang.

Pemberian gelar ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro nomor: 133/UN7.A/IV/2024 tentang Pengangkatan Dr. H. Yulius, S.H., M.H. sebagai Profesor Kehormatan/Honoris Causa Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Berkaitan dengan hal itu, penulisan nama lengkap Hakim asal Bukittinggi itu adalah Prof. (H.C. Undip) Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Profesor Yulius diberikan gelar tersebut karena kepakarannya dalam bidang Hukum Administrasi dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Kepakaran tersebut dinyatakan telah memberikan kontribusi positif pada penegakan hukum di Indonesia melalui putusan-putusannya yang membawa paradigma baru bagi hakim-hakim peradilan TUN di seluruh Indonesia. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, Rektor Undip, Ketua Senat Akademik Undip, Majelis Wali Amanat Undip, para hakim TUN dari seluruh Indonesia, Menteri Dalam Negeri Prof. Tito karnavian, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof. Dr. Machfud MD, Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ketua KPK, dan lain-lain. 

Suami dari Nelfaleni ini menyatakan bahwa pemberian gelar tersebut merupakan tambahan tanggung jawab baginya. Ia memohon doa agar ia diberikan kekuatan dan keistikamahan dalam menjaga integritasnya. 

“Saya mohon doa dan dukungannya, semoga gelar ini semakin memotivasi diri saya dalam menjaga integritas baik di bidang hukum maupun di bidang pendidikan,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Yulius menyampaikan Pidato Pengukuhan dengan judul Peranan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelamatan Uang Negara. 

Sekilas tentang Prof. (H.C. Undip) Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Prof. Yulius merupakan pria kelahiran Bukittinggi, 17 Juli 1958. Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas ini memulai karir hakimnya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Padang pada 1984. Setahun setelahnya ia dimutasi ke PN Blangkejeren Aceh Tenggara untuk memulai tugasnya sebagai Hakim. 

Hakim yang suka bernyayi ini pernah merangkap hakim PN sekaligus hakim Pengadilan Agama (PA) saat bertugas di Balai Asahan pada tahun 1989-1992. Saat itu, ia bercerita bahwa PA kekurangan hakim. 

Karirnya sebagai hakim Tata Usaha Negara dimulai pada tahun 1992 saat ia ditugaskan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Manado hingga tahun 1996. Selanjutnya ia berpindah ke PTUN Jakarta (1996-2001).

Pada 2001 ia mulai mendapat kepercayaan sebagai pimpinan pengadilan. Diawali sebagai Wakil Ketua PTUN Semarang pada 2001-2003. Kemudian dipercaya sebagai Ketua PTUN Pekanbaru pada 2003-2005. Setelah itu ia dilantik menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan pada 2005-2006, Hakim Tinggi pada PTTUN Jakarta pada 2006 sampai 2010. 

Alumnus program Magister Ilmu Hukum Universitas Krisna Dwipayana semakin memantapkan karirnya sebagai hakim, hal ini terbukti dengan ia mengikuti seleksi Hakim Agung pada 2010. Setelah melewati beragam tes uji kelayakan dan kepatutan, ia dinyatakan lulus dan dilantik sebagi Hakim Agung pada 2010 hingga sekarang. Selang 12 tahun setelahnya yaitu tahun 2022 ia dilantik menjadi Ketua Muda Tata Usaha Negara. 

Selain menjalani tugasnya sebagai hakim, alumnus program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini juga rajin mengisi seminar baik skala nasional maupun internasional. Ia juga aktif menulis jurnal dan buku sesuai dengan kepakarannya, salah satu bukunya berjudul Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan di Peradilan Tata Usaha Negara. 

Bukan Sekedar Gelar

Dalam sambutan pengukuhan, Rektor Undip Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. menyatakan bahwa pemberian gelar Profesor Kehormatan bukan sekedar pemberian gelar namun sebuah pencapaian terhadap dedikasi yang bersumber dari kepakaran ilmu pengetahuan. Gelar kehormatan ini juga merupakan simbol kematangan jiwa dan integritas. 

Pemberian gelar ini, menurut Rektor, melalui proses yang sangat ketat. Beberapa di antaranya yaitu penilaian attitude, integritas, dan lainnya. Penerima gelar juga harus memiliki kepakaran dalam suatu bidang ilmu. Kepakaran tersebut harus mendapat pengakuan bukan hanya di skala nasional namun juga internasional. 

Di Undip, lanjut Rektor, pemberian gelar kehormatan dilakukan melalui seleksi yang sangat ketat, untuk itu Undip hanya memiliki 10 guru besar. 

Para penerima gelar kehormatan ini memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik Undip dan berkontrubusi pada Bangsa dan Negara. Mereka diharapkan bisa menyumbangkan tenaga dan fikiran bukan hanya bagi Undip, namun juga bangsa, dan negara. (azh/RS/photo:Alf & Adr)

Jakarta – Humas : Bersama ini disampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024 yang seharusnya diumumkan pada tanggal 18 April 2024, karena satu dan lain hal ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan secara resmi melalui website Mahkamah Agung https://mahkamahagung.go.id.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dan Polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Tahun 2024 dengan Nomor Polis: 204.235.110.24.00039/000/000 Tertanggung Mahkamah Agung, bersama ini kami sampaikan Polis Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) Tahun 2024 dan data Bangunan Gedung Kantor Permanen pada satuan kerja yang diasuransikan periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan empat Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2024, dengan ini diharapkan kehadirannya dalam rapat koordinasi teknis yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 22 April 2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor B-05788.B/Dt.9.1/ME.01.01/04/2024 tanggal 4 April 2024 Hal Verifikasi Laporan Triwulan I TA 2024 pada Aplikasi e-Monev Berdasarkan PP 39/2006, disampaikan bahwa Mahkamah Agung (Biro Perencanaan dan Organisasi) akan melakukan proses verifikasi data atas pelaporan PP 39/2006 Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 IKAHI tahun 2024, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia mengundang Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKAHI seluruh Indonesia untuk menghadiri Acara Puncak Peringatan HUT IKAHI yang mengangkat tema "Hakim Berintegritas Peradilan Bermartabat" dan Seminar Internasional  secara Hybrid dengan topik “Integritas dan Kesejahteraan Hakim : Tren dan Komparasi Dari Berbagai Negara" yang dibuka oleh YM Ketua Mahkamah Agung, pada hari Kamis, 25 April 2024.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan dibawah ini:

Bogor-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H. membuka secara resmi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 1 Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) gelombang 2 pada Rabu, 17 April 2024 di Kampus Mahkamah Agung, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 482 calon hakim yang terdiri atas 324 peserta dari Peradilan Umum, 123 peserta dari Peradilan Agama, dan 35 peserta dari Perdailan Tata Usaha Negara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Militer, serta para pejabat Eselon satu dan dua pada Mahkamah Agung. Terkait hal tersebut, Syarifuddin menyatakan kehadiran para pimpinan Mahkamah Agung untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada semua peserta yang akan mengikuti pelatihan hingga enam minggu ke depan.

“Kenapa kami hadir lengkap? Karena kami yakin anda-anda semua pada saatnya nanti akan menggantikan posisi kami di sini,” kata Syarifuddin yang disambut tepuk tangan para peserta.

Mengawali pidatonya Ketua Mahkamah Agung menyampaikan selamat kepada semua perserta karena sudah sampai pada tahap ini setelah sebelumnya melewati beragam ujian dan bersaing dengan ribuan pendaftar lainnya. Baginya, ini merupakan titik awal dari proses penempaan diri selaku seorang penegak keadilan.

Menurutnya hakim adalah figur sentral dalam proses penegakan hukum. Hitam putihnya hukum di negeri ini, salah satunya ditentukan oleh ketukan palu hakim.

Untuk menjadi seorang hakim harus didasarkan pada panggilan nurani, harus lahir dari niat yang murni untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Tentunya, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya, termasuk menjadi hakim, untuk itu ia berpesan, profesi ini harus dijalani dengan serius, tidak main-main, tidak coba-coba.

“Ketika saudara telah memutuskan untuk menjadi seorang hakim, saudara harus meyakini bahwa profesi ini adalah pilihan saudara, sekaligus jalan yang telah dipilihkan Tuhan untuk saudara. Karena itu tidak ada istilah “saya hanya coba-coba”, “saya kebetulan lulus”, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Ia meminta mulai dari sekarang para calon hakim harus memantapkan dalam hati sanubari masing-masing akan menjadi hakim yang cerdas berintegritas, jujur dan bersih, serta tidak akan mengkhianati kepercayaan yang telah diamanahkan Tuhan kepada mereka. 482 orang tersebut telah terpilih untuk mengemban amanah mulia, namun tidak ringan dan penuh tantangan.

“Kelak, ketika saudara diangkat menjadi hakim, saudara harus betul-betul menjadi hakim yang profesional dan berintegritas,” katanya.

Profesionalitas dan integritas adalah dua hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hakim, tanpa bisa di tawar-tawar, karena integritas tanpa profesionalitas adalah kerapuhan, sedangkan profesionalitas tanpa integritas akan menjadi sumber terjadinya malapetaka.

Profesionalitas bisa dibangun dengan pengetahuan yang diperoleh dari belajar dan membaca, sedangkan integritas harus diinsyafi dan ditekadkan dalam hati, kemudian dilakukan dalam setiap tindakan dan perbuatan. Menjalankan tanggung jawab sebagai seorang hakim tidak cukup hanya berbekal ilmu pengetahuan yang tinggi, melainkan dibutuhkan adanya integritas dan kepekaan hati nurani. Untuk itu, seorang hakim harus selalu menjaga agar hati nuraninya tetap bersih dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu berharap para peserta calon hakim tersebut menjadi orang-orang yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan  Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Hery Mulyono, S.H., M.H. mengatakan melalui diklat ini, para peserta akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk menjadi seorang hakim. Selain itu, para peserta juga akan diberikan pendidikan tentang perilaku, moral, etika, dan kedisiplinan, karena untuk menjadi seorang hakim bukan hanya harus cerdas dalam menganalisis setiap persoalan hukum dan terampil dalam memimpin persidangan, namun juga yang terpenting adalah, harus memiliki integritas, kedisiplinan dan sikap moral yang baik.

Acara pembukaan ini ditutup dengan foto bersama para peserta dengan Pimpinan Mahkamah Agung. (azh/RS/photo:Yrz)

Jakarta-Humas: Mengawali hari setelah libur Hari Raya Idulfitri 1445 H, Mahkamah Agung merayakan hari raya Idulfitri bersama dengan menyelenggarakan Halalbihalal di Balairung Mahkamah Agung pada selasa, 16 April 2024 di balairung Mahkamah Agung. Acara yang bernuansa kekeluargaan ini diikuti oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Eselon 1-4, para Hakim Yustisial, para Pejabat Fungsional dan seluruh staf Mahkamah Agung.

Turut hadir pada acara ini Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.CL., Ketua Mahkamah Agung periode 2009-2012 Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung Periode 2012-2020 Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., serta mantan Ketua Kamar Mahkamah Agung dan yang lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan ikatan sillaturrahim keluarga besar Mahkamah Agung dan saling bermaaf-maafan. Selain itu acara ini juga untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan semangat dan spirit kerja seluruh jajaran untuk menciptakan Badan Peradilan yang Agung.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. mengucapkan selamat hari raya Idulfitri 1445 H kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung dan para tamu undangan yang hadir. Pada kesempatan tersebut pula para pejabat dan seluruh pegawai Mahkamah Agung yang hadir secara bergiliran bersalaman dengan jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Pejabat Eselon I dan tamu undangan. (azh/RS/photo:Alf,Adr,Yrz,Sno,Bly)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2573/SEK/OT1.2/IV/2024 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Kantor Pasca Cuti Bersama Idul Fitri.

Yang ditujukan kepada Yth : 
1. Panitera Mahkamah Agung;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;

5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
 

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Jakarta - Humas :Berdasarkan surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 524/BP/KP.00.2/IV/2024 tentang seleksi terbuka sebagai Hakim Tinggi Pengawas Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini : 

Jakarta – Humas : Berdasarkan Pengumuman Nomor : 031/UM.PP.IKAHI/IV/2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional HUT Ikahi ke-71 Tahun 2024 tanggal 1 April 2024.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 32/SEK/PL1/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Pengajuan Usulan Asuransi BMN Tahun Anggaran 2025, disampaikan bahwa terdapat satuan kerja yang belum melakukan tindak lanjut pengajuan usulan Asuransi BMN pada Aplikasi e-SADEWA sebagaimana terlampir.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024 Batch 1 Tahap 1 dan Tahap 2, dengan ini kami sampaikan daftar nama peserta yang lulus (daftar terlampir). Bagi peserta yang lulus, sertifikat kelulusan akan langsung di upload ke dalam https://sikep.mahkamahagung.go.id/ pada menu Ujian Dinas Profil Pegawal di masing-masing data peserta yang lulus.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas : Senin, 01 April 2024. Berdasarkan Memorandum dari Plt. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI kepada Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI,  Perihal : Permohonan Publikasi Daftar Hasil Rapat Promosi/ Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, di website Mahkamah Agung. www.mahkamahagung.go.id. 

Berikut Lampiran Daftar Hasil Rapat Promosi/ Mutasi dan Pindah Tugas Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya pada Tanggal 01 April 2024. Yang di Tandatangani oleh Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. (ds/rs).

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (Pilot Project) Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), serta evaluasi atas implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagaimana terlampir.

Untuk informasi selanjutnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima terhadap pencari keadilan di wilayah DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Dr. Herri Swantoro, S.H., M.H. memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana di PT Jakarta. Selain itu ia bersama jajarannya juga menciptakan beberapa inovasi untuk mendukung kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai bentuk dukungan pimpinan tertinggi, Ketua Mahkamah Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. meresmikan sarana prasarana dan beberapa inovasi tersebut pada Kamis, 28 Maret 2024 di PT DKI Jakarta. 

Pada kesempatan yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada para Ketua Kamar Mahkamah Agung tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan selamat dan bangga kepada jajaran Pimpinan dan Aparatur PT DKI Jakarta yang telah merenovasi  PT DKI Jakarta yang menjadi pusat perhatian Indonesia ini. 

Guru Besar Universitas Diponegoro mengatakan bahwa PT DKI Jakarta menjadi contoh bagi perngadilan lain, karena ia terletak di ibu kota negara.  Ia menyatakan kebanggaannya bahwa PT DKI  telah melakukan hal-hal yang bisa dicontoh oleh pengadilan lain. Perbaikan sarana prasarana serta ditambah dengan ragam inovasi ini menjadi cara yang efektif dan efisien untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

Sebagai informasi bahwa Gedung Utama PT Jakarta ini dibangun pada tahun 1980. Seiring berjalannya waktu, gedung ini mengalami kerusakan kerangka atap dan kerusakan kerangka atap, dikarenakan dari kayu yang sudah termakan rayap menyebabkan kebocoran saat terjadi hujan. Kondisi ini membuat PT Jakarta tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Berikut adalah beberapa inovasi PT Jakarta yang diresmikan Ketua Mahkamah Agung pada hari ini:

a. SIPITUNG (Sistem Informasi pelayanan Terintegrasi Hukum dan Pengadilan). Aplikasi ini bertujuan sebagai sarana untuk permohonan informasi dan pengaduan terhadap mutu pelayanan dan perilaku aparatur Pengadilan Tinggi Jakarta

b. SIMANJA (Sistem Informasi Monitoring Capaian Kinerja) merupakan aplikasi monitoring capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Terintegrasi dengan SIPP secara real time dan akuntabel 

c. DILADANG (Digital Layanan Persidangan) merupakan Inovasi Layanan PT Jakarta untuk peningkatan layanan keterbukaan informasi dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam hal Persidangan Pengucapan Putusan dan Putusan Perkara dalam hal Amar Singkat. Digital Layanan Persidangan mengemukakan Layanan Persidangan di PT Jakarta dan Informasi Putusan yang dipublish setelah selesai persidangan.

d. DIPANDU (Digital Pelayanan Terpadu).  Inovasi ini memberikan kemudahan dan kecepatan akses informasi/layanan untuk stakeholder di pinggir jalan tanpa harus masuk dan antri di lingkungan kantor.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengajak seluruh aparatur PT Jakarta yang hadir dalam acara tersebut untuk turut aktif mengambil peran dalam mendukung kemajuan peradilan di Indonesia. Ia mengatakan kinerja, sarana dan prasarananya yang sudah baik, ditambah beragam inovasi ini harus menambah semangat  para aparatur dalam bekerja.

Semua ini, menurutnya, harus menjadi bukti keseriusan masing-masing individu dalam kerja ikhlas dan hati bersih bukan karena takut pada pimpinan atau yang lain, namun karena mengharap pahala dari Tuhan Yang Maha Esa.

“Sarana prasarana yang sudah baik ini jangan sampai bikin kendor dalam bekerja. Kita semua harus semangat dan ikhlas dalam bekerja, bukan karena takut pada pimpinan” tegas Ketua Mahkamah Agung. 

Pada kesempatan yang sama Ketua Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan berkesempatan melakukan dialog secara virtual dengan seluruh aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Selain berdialog, Ketua Mahkamah Agung juga berkesempatan bercengkerama dengan para pencari keadilan yang sedang berada di Pengadilan tersebut. (azh/RS/photo:Alf&Adr)

Jakarta – Humas : Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang berbunyi: “Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” Hadits tersebut menggambarkan bahwa betapa besarnya keutamaan dari sedekah yang kita keluarkan, terlebih jika itu dilakukan pada bulan suci Ramadhan, karena bulan Ramadhan, selain disebut sebagai Syahrul Mubarok atau bulan yang penuh dengan keberkahan, juga disebut sebagai Syahrul Maghfiroh atau bulan yang penuh dengan pengampunan.

Demikian yang disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam acara penyerahan Bantuan Sembako Murah Dharmayukti Karini Mahkamah Agung pada Selasa, 26 Maret 2024 di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta.

Menurutnya, momentum Ramadhan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mendulang sebanyak-banyaknya pahala dengan beribadah, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun yang sunah.

Sudah menjadi tradisi di setiap pertengahan Bulan Suci Ramadhan, Dharmayukti Karini Mahkamah Agung selalu mengadakan pembagian sembako murah di Lingkungan Mahkamah Agung.

“Pemberian sembako murah ini, selain dapat membantu meringankan saudara-saudara kita yang membutuhkan juga dapat menjadi ladang pahala serta menyempurnakan ibadah puasa yang kita jalani di bulan Suci Ramadhan ini,” ujar KMA.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI (MARI), Ibu Sri Anggarwati Sunarto dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama dan partisipasi dari banyak pihak. “Kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan semua yang telah berkontribusi, sehingga pelaksanaan bantuan paket sembako murah bisa terlaksana,” ungkapnya.

https://mahkamahagung.go.id/cms/media/12438" src="https://mahkamahagung.go.id/cms/media/12438" style="width: 917.672px; margin: 9.17188px auto 45.875px; display: block;">

Sementara itu Ketua Panitia, Ibu Nelfa Yulius dalam laporannya menyampaikan, kegiatan sosial Bantuan sembako murah ini diperuntukkan bagi pegawai Gol. I dan Gol II di 7 Satker lingkungan Mahkamah Agung, Cleaning Service, Security, dan Teknisi di lingkungan Mahkamah Agung.

Selain paket sembako, DYK MA-RI juga melaksanakan kegiatan sosial berupa Anjangsana ke Panti Sosial Wisma Tuna Ganda-Palsi gunung Cimanggis Depok, serta memberikan bantuan ke empat (4) Yayasan Panti Asuhan Yatim dan Dhuafa.

Di akhir sambutannya, Ketua MA mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I dan II, serta semua pihak yang telah menyisihkan sebagian rejekinya untuk membantu saudara-saudara kita di Mahkamah Agung dalam mendapatkan sembako murah menjelang hari raya Idul Fitri. Sehingga kebahagiaan yang kita rasakan juga akan dirasakan oleh seluruh Tenaga Honorer, Office Boy, Security, dan Tenaga Teknisi di Lingkungan Mahkamah Agung

Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, para pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung, serta Ketua Umum Dharmayukti Karini beserta jajarannya. (enk/PN/photo:alf,sno)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 31/KMA/SK.DL1/I/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Pengadilan Tempat Magang dan Penempatan Peserta Magang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu, dengan ini disampaikan kepada satuan kerja yang ditunjuk sebagai satuan kerja magang Calon Hakim agar berperan aktif dalam pengurusan pencairan biaya perjalanan dinas mutasi Calon Hakim, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Dokumen kelengkapan biaya mutasi:

a. Fotokopi buku tabungan yang menunjukan identitas dan nomor rekening pegawai bersangkutan yang masih aktif;

b. Lembar ke 2 (dua) SPD/Tiba Berangkat yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang (format terlampir);

c. Bukti transportasi yang mencantumkan harga beserta boarding pass (tiket pesawat/kapal laut/bus/travel).

d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (format terlampir);

2. Usulan pembayaran biaya mutasi disampaikan oleh Pejabat Pengawas yang menangani bidang Keuangan satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mengunggah berkas scan berwarna pada aplikasi S/KEP menu Administrasi, Biaya Mutasi, dan klik menu “ Khusus Biaya Mutasi Cakim” kemudian pilih tambah paling lambat tanggal 30 April 2024;

b. Wajib menyimpan asli dokumen.

3. Pegawai yang tidak mengunggah kelengkapan dokumen biaya mutase sebagaimana pada angka 1 sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka biaya mutasi tidak dibayarkan.

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan banyaknya produk Assesoris Mahkamah Agung yang beredar di pasaran dan mengatasnamakan Koperasi Pusat Mahkamah Agung maka dengan ini kami menghimbau dan menerangkan bahwa untuk pembelian Asli Produk Assesoris Mahkamah Agung hanya di Koperasi Pusat Mahkamah Agung di Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13 (Gedung Pusat Mahkamah Agung).

Untuk selengkapnya silahkan klik tautan di bawah ini :

Jakarta-Humas: Dalam rangka memastikan konsistensi putusan hakim dalam perkara komersial, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah Hukum Berbasis Putusan Mahkamah Agung (lokaliMA). Lomba yang terbuka untuk umum ini bertema “Mempromosikan Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha melalui Konsistensi Putusan Perkara Komersial”. Kegiatan ini merupakan kerja sama Mahkamah Agung dengan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia dan AIPJ 2 (Australisa-Indonesia Partnership for Justice 2). Lomba yang diselenggarakan sejak Juni 2023 ini telah mendapatkan 10 tulisan terpilih terbaik.

10 penulis tersebut hadir secara langsung menerima penghargaan dan hadiah pada acara Seminar dan Awarding Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan pada Kamis 21 Maret 2024 di Auditorium Universitas Al-Azhar Indonesia.

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., hadir dan memberikan pidato kunci pada acara yang dihadiri oleh ratusan tamu undangan itu. Ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pemenang yang telah memberikan kerja terbaiknya dalam mengikuti lomba ini.

“Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta Lomba Karya Tulis Ilmiah Berbasis Putusan (LokaliMA). Khususnya kepada pemenang 5 besar pada masing-masing kategori yang telah mengikuti seleksi akhir, yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam melakukan analisis dan menghasilkan karya tulis ilmiah berkualitas,” katanya.

Selain itu, Agung juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terbaik kepada semua pihak yang telah berperan baik dalam penyelenggaraan kegiatan LokaliMA, dalam hal ini kepada Universitas Al-Azhar Indonesia. Secara khusus kepada seluruh personel tim dari Fakultas Hukum serta anggota Kelompok Kerja dari internal Mahkamah Agung.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada program Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) dan Department of Foreign Affairs and Trade Australia yang secara berkelanjutan memberikan dukungan kepada program-program pembaruan peradilan Mahkamah Agung RI.

Dalam kesempatan yang sama, Akhmad Safik, S.E., M.H., LL.M. selaku Ketua Panitia dalam laporannya menyatakan Lokalima yang dimulai sejak awal Juni 2023 lalu telah selesai dengan hasil yang sangat baik.

Ia melaporkan bahwa LokaliMA ini mendapat sambutan yang sangat baik dari publik hukum Indonesia. Antusiasme mereka sangat tinggi, hal ini terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 371 pendaftar dari Papua hingga Aceh.

Dari 371 pendaftar tersebut yang serius mengirimkan tulisan yaitu 71 pendaftar. Setelah disaring dari 71 tulisan tersebut yang sesuai dengan substansi lokaliMA ada 31 paper.

Dari 31 tulisan tersebut, kemudian disaring kembali hingga terpilihlah 10 tulisan terpilih terbaik. Mereka terdiri atas 5 kategori mahasiswa dan 5 kategori umum.

10 tulisan tersebut membahas seputar kemudahan berusaha melalui konsistensi putusan perkara komersial, di antaranya yaitu:

1. Hak Kekayaan Intelektual
2. Kepailitan dan Penundaan Pembayaran
3. Investasi
4. Perusahaan
5. Hukum Persaingan
6. Perlindungan Konsumen
7. Pembiayaan dan Jaminan
8. Arbitrase
9. Ekonomi Syariah

Sebagai informasi, kegiatan lokalima bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan penggunaan Basis Data Putusan (https://putusan.mahkamahagung.go.id) kepada mahasiswa hukum dan masyarakat umum.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan iklim akademis yang inovatif dan kondusif untuk meningkatkan kontribusi komunitas dan masyarakat hukum dalam rangka mempromosikan kemudahan berusaha melalui konsistensi putusan perkara komersial dalam bentuk karya tulis yang komprehensif dengan mengikuti kaidah ilmiah baik secara tertulis maupun lisan.  Lomba LokaliMA juga bertujuan untuk mendorong penguatan karya tulis ilmiah hukum dengan metode analisis putusan sebagai salah satu instrumen pendukung konsistensi putusan, khususnya di bidang perkara hukum ekonomi dan niaga demi terciptanya konsistensi putusan pengadilan, khususnya dalam perkara komersial.

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Hakim Agung Syamsul Maárif, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Bambang Mulyono, Mr. Craig dari AIPJ 2, aparatur peradilan, hakim, dosen, mahasiswa, dan lainnya.

Berikut adalah 10 nama pemenang lokaliMA yang terbagi dengan kategori umum dan kategori mahasiswa:

Untuk kategori umum:

Juara 1 Shinfani Kartika Wardhani dengan judul Kepastian Hukum Penegakan Sengketa Merek sebagai Perwujudan  Perlindungan Hukum

Juara 2 Almaududi dengan judul Politik Perusahaan Keluarga: Tantang dalam Putusan Pengadilan

Juara 3 Denis Kurniawan dengan judul Perlindungan Pemegang Lisensi Siaran Pertandingan Sepak Bola dalam Refleksi  Budaya Hukum

Harapan 1 Rita Komalasari dengan judul Daya Saing Nasional dan Peran Konsistensi Putusan Perkara Komersial Indonesia

Harapan 2 Ramadhan Sidik Pane dengan judul Konsistensi Penegakkan Hukum Persaingan Usaha -Kasus di Indonesia  

Untuk kategori mahasiswa:

Juara 1 (kelompok) Farhan Rahmat Syah, Raissa Sundari, dan Sindy Alifa Saputri dari Universitas Syiah kuala dengan judul Analisis Inkonsistensi Putusan Hakim terkait Bukti Kesamaan IP Adress pada Perkara Persekongkolan Tender

Juara 2 Grace Patricia Hasian dari Universitas Indonesia dengan judul Peran Penting Kepastian Hukum Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia bagi Pertumbuhan Iklim Bisnis dan Investasi

Juara 3 (kelompok) Andhiny Ayudya Pramesti dan Tanti Mitasari dari Universitas Gadjah Mada dengan judul Problematika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tinjauan Permohonan oleh Pemegang Polis terhadap Perusahaan  Asuransi

Harapan 1 Reyhana Nabila Ismail dari Univeritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Optimalisasi the Right to be Informed dalam Kasus Pre-Project Selling melalui Konsistensi Putusan Pengadilan

Harapan 2 (Kelompok) Tika Widyaningsih dan Melinda dari Universitas Mulawarman dengan judul Rekonstruksi Upaya Keberatan di Pengadilan Niaga terhadap Putusan Komisi Pengawas.

Selamat kepada semua pemenang, semoga karyanya bisa memberikan andil dalam mewujdukan cita-cita bersama menuju badan peradilan Indonesia yang agung. (azh/RS/photo:Alf & Sno))

Jakarta – Humas : Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung No: 84/SEK/PL1.2/III/2024 Tanggal 15 Maret 2024, perihal Pemberitahuan Pengenaan Biaya Sewa Atas Pemanfaatan Ruangan Dharmayukti Karini yang ditujukan Kepada Yth: 1. Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

Untuk lebih jelasnya, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan masa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan - Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2024 serta dalam rangka persiapan pelaporan Triwulan Tahun Anggaran 2024 pada aplikasi e-Monev Bappenas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Mahkarnah Agung RI Nomor 698/SEK/RA1.5/lI/2024 tanggal Maret 2024 hal Pengisian Aplikasi e-Monev 2024 Berdasarkan PP 39/2006 Triwulan I TA 2024,kami mohon Bapak/lbu Sekretaris bersama Pejabat Struktural Perencanaan dan Keuangan serta operator aplikasi e-Monev Bappenas Satuan Kerja masing-masing untuk menghadiri sosialisasi teknis penginputan aplikasi e-Monev Bappenas Tahun 2024 yang akan diselenggarakan secara daring pada hari Kamis, 21 Maret 2024;

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Bersama ini dengan hormat kami sampalkan informasi adanya Seleksi Terbuka JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, untuk mohon bantuan Saudara kiranya dapat menginformasikan kepada para Pegawal Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Instansi Saudara yang telah memenuhi persyaratan, untuk dapat mengikuti seleksi dimaksud.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas : Selasa 19 Maret 2024. Berdasarkan Surat Nomor : 212/BUA.2/ KP.1/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tentang Perbaiakan Pertek Pensiun.

Yang di Tujukan Kepada : Yth. Para Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Mahkamah Agung. 2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding. 3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pratama di Tempat.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Drs. Muchlis, S.H., M.H.  sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Marsma TNI Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. sebagai Dirjen Badan Peradilan Militer  dan Tata Usaha Negara (BadimilTUN) di ruang Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14 pada Senin, 18 Maret 2024.

Pelantikan dua dirjen tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2024 Tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.

Menurut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. MA/Sek/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI, tugas Direktur Jenderal yaitu membantu Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tatalaksana dari lingkungan Peradilan masing-masing pada Mahkamah Agung dan Pengadilan di lingkungan peradilan masing-masing.

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa jabatan dirjen bukanlah amanah yang ringan. Karena hal tersebut merupakan bagian penting dari supporting unit Mahkamah Agung. Terlebih lagi, menurutnya, menjaga amanah bukanlah sekadar tugas, tetapi juga merupakan bagian integral dari keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Pada pundak Saudara terpikul tanggung jawab untuk membangun dan memajukan peradilan Indonesia di masa depan, di tangan Saudara tersimpan kewenangan, yang menjadi tumpuan bagi keberlanjutan program-program strategis Mahkamah Agung di masa yang akan datang, khususnya di lingkungan peradilan yang saudara pimpin. Laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya” pesannya. 

Guru Besar Universitas Diponegoro ini berpesan kepada dua Dirjen yang dilantik tentang pentingnya dua pilar utama yang mendukung integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yaitu transparansi dan akuntabilitas. Khususnya terkait dengan penyerapan anggaran, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran negara dipergunakan.

“Saya meminta kepada seluruh Pejabat Eselon I, Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, agar wajib mengawasi pelaksanaan pembayaran APBN pada satuan kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan mendadak minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasilnya langsung kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial.” katanya.

Lebih Dekat dengan Dua Dirjen

Muchlis merupakan pria kelahiran Lubuk Linggau pada 10 Agustus 1966. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Badilag, ia merupakan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Ia menggantikan Dr. Drs. Aco Nur S.H., M.H. yang telah habis masa jabatannya sebagai Dirjen Badilag.

Muchlis mengawali karir hakimnya sebagai staf di Pengadilan Agama Lubuk Linggau pada 1993. Selanjutnya ia menjadi calon hakim pada pengadilan yang sama pada 1994. Di tempat yang sama pula, tiga tahun setelahnya yaitu pada 1997, Muchlis diangkat menjadi Hakim Tingkat Pertama.

Sebelum menjadi Dirjen Badilag, Alumnus Universitas Bengkulu ini pernah menjabat beberapa jabatan, di antaranya:

1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kayuagung (2010)
2. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan (2012)
3. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim (2013)
4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau (2015)
5. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau (2017)
6. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu (2020)
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat (2020)
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi (2021)

Sedangkan Yuwono Agung Nugroho merupakan pria kelahiran Wonogiri 14 Juni 1969. Sebelum dilantik menjadi Dirjen BadimilTUN, ia menjabat Kepala Biro Peraturan dan Perundang-Undangan  pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan. Ia menggantikan Lulik Tri Cahyaningrum S.H., M.H. Dirjen Badilum sebelumnya, yang telah menjadi Hakim Agung.

Lulusan Universitas Padjajaran ini mengawali karirnya sebagai Kaurbankum Pakum Lanud Hasanuddin pada 1995. Setelah itu ia menjadi Pakum Lanud Palembang pada 1996.

Sebelum menjabat Dirjen BadimilTUN, ia pernah menjabat beberapa jabatan, di antaranya yaitu:

1. PS Kasubsi Karplin Sidatakara Subdis Dargakumau (1999)
2. PS Kasi Tarkum Subdis Dargakum Diskumau (2004)
3. Pamen Diskumau (2004)
4. Kakum Lanud Atang Senjaya (2005)
5. Kasi Bankumil Subdis Bankum Diskumau (2005)
6. Kasi Bankumperda Subdis Bankum Diskumau (2009)
7. Kakum Korpaskhas (2013)
8. Kakum Kohanudnas (2016)
9. Sesdikumau (2019)

Pada kesempatan yang sama, pada penutup sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dan  H. Bambang Myanto, S.H., M.H., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menunjukkan pengabdian tulusnya kepada lembaga, dengan memimpin roda organisasi di unit eselon I ini dengan baik dan penuh dedikasi, selama lebih dari 1 tahun lamanya, hingga dilantiknya pejabat baru yang definitif.

“Semoga pengabdian Saudara mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT,” harapnya.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Para hakim agung, para Pejabat Eselon 1-4 pada Mahkamah Agung, serta undangan lainnya. (azh/RS/photo:Adr, Sno,Yrz)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Makamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 4/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hasil Akhir Pasca Sanggah Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Nomor 58/Bua.2/KP3.2.2/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Pendaftaran Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) pada Mahkamah Agung RI tahun 2024 Batch 1.
Maka bersama ini disampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun 2024 Batch 1:

1. Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahun 2024 Batch 1 dibagi menjadi 4 (empat) Tahap;

2. Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Tahap Kedua Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, pukul 09.00 – 13.00 WIB;

3. Ujian akan dilaksanakan dengan jumlah peserta 241 orang (daftar nama terlampir) yang sudah mendaftar melalui aplikasi https://sikep.mahkamahagung.go.id/ dan telah lolos proses verifikasi;

4. Bagi peserta yang belum masuk kedalam Tahap Kedua ini akan masuk dalam Ujian Tahap berikutnya dan tidak perlu melakukan pendaftaran lagi, yang akan diumumkan kembali melalui website https://mahkamahagung.go.id/;

5. Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) dilaksanakan melalui website: https://simari. mahkamahagung.go.id/ dan setiap peserta wajib memiliki akun SIMARI, bagi nama yang belum masuk ke dalam Tahap Kedua tidak perlu melakukan login pada aplikasi e-learning;

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Bersama ini disampaikan Nomor Peserta Jaminan Kesehatan Hakim Militer dan Hakim Ad Hoc PHI TA 2024 pada penyedia PT Asuransi Jiwa Inhealth. 

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas : Jum’at 15 Maret 2024. Berdasarkan Pengumuman Nomor : 11/SEK/PENG.KP1.1.5/III/2024. Tanggal 15 Maret 2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan masa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan – Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun Anggaran 2024 dengan ini disampaikan bahwa penyampaian data capaian output dan realisasi pada periode Triwulan I tahun 2024 sebagaimana diatur dalam PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sudah dapat diinput ke dalam aplikasi e-Monev 2024 yang diakses melalui alamat berikut: https://e-monev.bappenas.go.id/portal/

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas : Jumát 08 Maret 2024. Berdasarkan Surat Nomor : 212/SEK/SK.KP5.3/II/2024. Tanggal 23 Februari 2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tentang Pedoman Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Dan Jam Kerja Instansi Pemerintah Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara maka dalam rangka menjamin keberlangsungan dan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan dengan ini disampaikan bahwa ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya adalah sebagai berikut:

Senin s.d. Kamis:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.00 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 12.00 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Jumat:

Jam Kerja : Pukul 08.00 s.d. Pukul 15.30 waktu setempat

Jam Istirahat : Pukul 11.30 s.d. Pukul 12.30 waktu setempat

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

San Fransisco-Humas: Pada tanggal 29 Februari 2024 Mahkamah Agung RI dan Stanford University mencapai kesepakatan untuk mulai menjalin Kerjasama strategis dalam area penelitian, pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Hal ini dituangkan dalam Letter of Intent untuk Kerjasama antara Mahkamah Agung RI dan Stanford University yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Pendidikan dan Latihan Hukum dan Kebijakan Mahkamah Agung RI (BSDK MARI) Bambang Hery Mulyono, SH., MH dan Professor David Cohen Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice.

Penandatanganan Letter of Intent Kerjasama ini dilakukan di Palo Alto, California, disaksikan langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr Muhammad Syarifuddin, SH., MH, dan Konsul Jenderal RI di San Fransisco Bapak Prasetyo Hadi. Turut hadir dalam upacara penandatanganan tersebut, YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH, YM Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM., YM Ketua Kamar Perdata I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH yang didampingi oleh delegasi yang terdiri dari Hakim Agung dan pejabat badan peradilan.

Kerjasama dengan Stanford Center for Human Rights and International Justice merupakan kerjasama yang sudah berlangsung cukup lama. Selama ini, seperti halnya kerjasama dengan mitra pembangunan internasional lainnya, Stanford Center for Human Rights and International Justice memiliki rekam jejak yang cukup panjang dalam area peningkatan kapasitas Hakim dalam sektor HAM, Hukum Lingkungan, dan beberapa aspek teknis lainnya. Penandatanganan LoI ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama dalam aspek hukum lingkungan, keberlanjutan, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana, Proses peradilan dan pembaruan Peradilan, dengan rencana untuk meningkatkan kerjasama yang ada tersebut ke tingkat lebih jauh dalam bentuk Memorandum of Understanding yang rencananya akan ditandatangani dalam waktu satu tahun ke depan.

YM Ketua Mahkamah Agung RI dalam sambutannya menekankan betapa pentingnya pengembangan lebih lanjut kerjasama dengan Stanford University, penandatangan LoI hanyalah awal dari kerjasama berkelanjutan ke depan, beliau berharap ke depannya kerjasama tersebut bisa ditingkatkan menjadi kerjasama yang lebih berkelanjutan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding, dan secara khusus berharap agar para hakim Indonesia juga bisa menempuh pendidikan di Stanford untuk mempelajari dan mendalami berbagai area prioritas tersebut.

Sementara itu Konsul Jenderal Prasetyo Hadi menyambut baik kesepakatan ini sebagai pencapaian monumental dan menyampaikan harapannya atas kerja sama ini. “Selamat atas kerja sama hukum dan penelitian yang dicapai oleh Mahkamah Agung dengan Stanford. Diharapkan dapat mendukung berbagai upaya Mahkamah Agung untuk semakin meningkatkan kapasitas para penegak hukum di bawah naungan Mahkamah Agung se-Indonesia”, ujar Prasetyo Hadi.

Kunjungan Kerja ke Stanford University

Penandatangan Kerjasama ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan kerja Mahkamah Agung RI ke Negara Bagian California, dimana delegasi Mahkamah Agung RI mengunjungi berbagai instansi peradilan, penegak hukum dan pendidikan tinggi di kawasan California dalam rangka pengembangan kebijakan dan kerjasama internasional di kawasan California Utara dan Selatan. Di Stanford University delegasi Mahkamah Agung RI mengadakan dialog dengan berbagai Pusat Studi di Stanford seperti Stanford Center for Ocean Solutions, Environmental Law Clinic, dan Stanford Criminal Justice Center dengan dikoordinasi dan di fasilitasi oleh Stanford Center for Human Rights and International Justice.

Dengan berbagai pusat studi tersebut,  dialog meliputi issue tentang Penegakan Hukum Lingkungan, Restorative Justice, dan Keamanan Persidangan. Secara khusus issue Restorative Justice menjadi perhatian YM Ketua Mahkamah Agung RI, mengingat saat ini Mahkamah Agung RI tengah mempersiapkan kerangka kebijakan Restorative Justice di peradilan, sehingga ragam pemikiran tentang praktek restorative justice di Amerika Serikat yang didapat dari diskusi ini bisa akan sangat membantu pimpinan MARI dalam mempercepat pembahasan kerangka hukum tersebut.

YM Ketua MARI juga berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan Presiden Stanford University President Richard Saller, the President of Stanford University untuk membicarakan pengembangan kerjasama berkelanjutan.

Selain itu untuk lebih memperkenalkan capaian pembaruan Mahkamah Agung RI selama 15 tahun terakhir, juga diadakan sesi tentang sistem peradilan Indonesia bagi Mahasiswa Stanford University yang mendalami kajian di Bidang Studi Asia Tenggara, dimana dipaparkan tentang sistem peradilan Indonesia dan pengalaman Indonesia dalam melakukan pembaruan peradilan selama 20 tahun terakhir. Diskusi berlangsung interaktif dengan nara sumber Bambang Hery Mulyono, SH., MH, Kepala BSDK MARI dan Dr. Aria Suyudi, SH., LLM, Staf Khusus Ketua MARI.

Kunjungan ke Pengadilan di San Fransisco dan Los Angeles

Selain itu dengan difasilitasi oleh Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) Kementerian Kehakiman Amerika Serikat, delegasi Mahkamah Agung juga melakukan dialog dengan US Marshall Service, serta mengunjungi dua pengadilan, yaitu Nothern California Federal District Court di San Fransisco, dan Southern California Federal District Court di Los Angeles untuk melakukan observasi tentang pengamanan pengadilan dan persidangan, serta dialog di beberapa topik teknis, yang meliputi Restorative Justice, Pelaksanaan Kepailitan, dan Benturan Kepentingan. (AS / Humas)

Tangerang-Humas: Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dengan Tiga (3) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Banten pada Senin, 4 Maret 2024 di Ballroom Mahogany Hotel Aryaduta Lippo Village Tangerang.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Dr. Habiburokhman, S.H., M.Hum didampingi oleh 14 anggota Komisi III DPR seperti Drs. M. Nurdin, M.M, Johan Budi Sapto Pribowo, Ichsan Soelistio, Dr. I. Wayan Sudirta, S.H., M.H, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si, Dr. Wihadi Wiyanto, S.H., M.H, Bimantoro Wiyono, S.H, Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M, Drs. Y. Jacky Uli, M.H, H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H, H. Agung Budi Santoso, S.H., M.H, Komjen (Purn) Drs. H. Adang Daradjatun, Habib Aboe Bakar Al Habsy, S.E, Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

Habiburokhman menyampaikan kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional Komisi III DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan anggaran, penegakan hukum terhadap semua sektor dan penanganan kasus perkara di wilayah provinsi Banten yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam Rapat Kerja serta Rapat Dengar Pendapat dengan para mitra kerja.

Rapat kerja dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten Drs. Helmy Thohir, M.H beserta jajarannya dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

Pada kesempatan ini KPT Banten menyampaikan perkara yang menonjol yaitu perkara narkotika dengan jumlah perkara terbanyak di wilayah hukum PT Banten dan kendala dalam proses eksekusi seperti ketidaksesuaian objek dengan nilai kewajiban dari Termohon Eksekusi.

Selanjutnya pemaparan dari KPTA Banten menjelaskan kurangnya SDM hakim di PTA Banten dikarenakan hanya memiliki 4 orang hakim dan perlunya penambahan anggaran untuk sidang terpadu.

Sedangkan KPTUN Serang menyampaikan inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan publik seperti kemudahan akses bagi pengguna layanan pengadilan melalui aplikasi e-BaskaraTUN (Surat Keterangan Bebas Berperkara) secara online.

Rapat kerja diakhiri pada pukul 12.00 WIB dengan tukar menukar plakat dan foto bersama. (rv/em/im)

Jakarta – Humas : Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, pada acara Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Senin, 4 Maret 2024 di lantai 2 Gedung Wirdjono Mahkamah Agung.

Menurutnya, dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan dari tindakan seseorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini  mengatakan, kita semua berubah ke arah yang lebih baik, untuk mengembalikan Marwah Mahkamah Agung, semua hanya bisa dapat dilakukan jika kita menjadikan integritas sebagai pilar utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

“Untuk itu dibutuhkan; komitmen pribadi untuk meneguhkan integritas, dengan di mulai saat Ini juga, dimulai dari hal yang paling sederhana sampai dengan hal paling besar”, ujar Tuakawas.

Dalam kesempatan yang sama, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum mengatakan sebagai tindak lanjut atas instruksi Pimpinan Mahkamah Agung dalam rangka Reformasi Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, dinilai perlu dilakukan penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh Hakim dan Aparatur Peradilan yang berada di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap Hakim dan Aparatur Peradilan wajib membuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksakanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara itu dalam laporan kegiatan, Sekretaris Panitera Mahkamah Agung Dr. H. Iyus Suryana, S.H., M.H menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya; dan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penandatanganan Pakta Integritas.

Acara ini dihadiri Panitera Muda Perkara, Hakim Tinggi Pemilah Perkara, Panitera Muda Kamar, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, serta Pejabat Fungsional dan Pelaksana di lingkungan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual. (enk/PN/photo:bgs,vt,tfk)

Jakarta-Humas: Plt Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H melantik 17 Pejabat Struktural dan 15 Pejabat Fungsional, pada hari Senin, 4 Maret 2024, bertempat digedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung.

Dalam sumpahnya, pejabat Struktural dan Fungsional berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban mereka dengan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban.Mereka juga bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945.

“Akan bekerja sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Mereka juga berjanji akan menjaga integritas dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela”, tutur pejabat Struktural dan Fungsional yang dilantik

Sementara itu, Plt Sekretaris Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan Jabatan yang kalian sandang merupakan amanah (kepercayaan) yang diberikan kepada kalian, untuk itu kalian harus jaga dengan bekerja sebaik baiknya. Dan juga mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawas dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan MA harus kalian terapkan dilingkungan tempat saudara bekerja, sehingga nantinya kalian bisa menjadi  Role model yang artinya bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

Berikut nama Pejabat Struktural yang dilantik

1. Arif Setiadi, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
2. Antonius Adhi Irianto, S.S. sebagai Kepala Sub Bagian Statistik dan Laporan pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
3. Budi Hendrasti, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
4. Ratna Yunita, S.T., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
5. Nur Rahmat Baskara, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
6. Endang Setyo Hartanti, S.E., M.M.sebagai Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Neraca pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
7. Devi Amelia, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Standarisasi Pengadaan Barang II pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
8. Mohd. Dedy Aprilan, S.P., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Penghapusan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
9. Agung Priyombodo, S.Kom., M.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Persuratan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
10. Gandit Wahyudi Satrio, S.H., M.H. sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
11. Rachmad Triapto, S.Kom. sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi I B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
12. Fita Rusfandari, S.E., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi I A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
13. Anita Novianti, S.E., M.Ak. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
14. Vika Pratiwi, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
15. Purwanto, S.P. sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
16. Bintang Puwan Permata, S.H.sebagai Kepala Sub Bagian Rohani dan Sosial pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.
17. Amir Mahmud, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Kearsipan dan Dokumentasi pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

Dan nama Pejabat Fungsional yang dilantik:

1. Sukriadi Tanjung, S.Kom. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
2. Novan Pujimahaputra, S.Kom., S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
3. Tessa Yulisa Dewi Nurnaningrum, S.H., M.Kn. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
4. Rizky Amelia Kusuma Wardani, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
5. Riyadhy Fauzy, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
6. Putri Dea Larasati, S.Ak. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
7. Probo Widyaningrum, S.E., M.M. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
8. Izni Wuyanti, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
9. Harmini, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
10. Aris Nurul Wahyu Hidayah, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
11. Ahmad Supriyadi, S.H. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
12. Adji Budi Susilo, S.E. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
13. Deagestano Hendika Saputra, S.Kom. sebagai Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
14. Febri Susanto, S.Pd. sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
15. Julian Mahardika, S.Pd.sebagai Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

Turut hadir dalam acara tersebut, Para pejabat Eselon II, III dan IV dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya (Humas)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung melalui Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024 membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia terbaik yang merasa terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama.

Untuk lebih lengkapnya, berikut pengumuman penerimaan seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor tahap XXI

Jambi - Humas : “Kunjungan kerja ini merupakan tugas konstitusional Anggota DPR RI khususnya komisi III dalam rangka melakukan pengawasan kepada mitranya di daerah",hal tersebut disampaikan oleh Ketua Tim Komisi III DPR RI Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. pada saat melakukan kunjungan kerja Reses dengan 3 (tiga) Lingkungan Peradilan sewilayah Jambi.

Lebih lanjut,  Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. Menyampaikan bahwa  hal - hal penting di daerah akan menjadi masukan dalam rapat konsultasi agar melakukan rapat dengar pendapat dengan Lembaga terkait.

Kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis,1 maret 2024 dihadiri oleh beberapa Anggota komisi III DPR RI yaitu : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M., H. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M., H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Hj. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H., H. Heru Widodo, S.Psi., Novri Ompusunggu, S.H., M.H., Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H.

Pada sesi paparan, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nugroho Setiadji, S.H, menyampaikan beberapa program prioritas pada Tahun 2024, seperti : Peningkatan pengawasan dan pembinaan, Peningkatan kualitas sarana IT ,Peningkatan kualitas sumber daya manusia,Peningkatan layanan posbakum pada Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi, Peningkatan kegiatan Kimwasmat dan Optimalisasi anggaran guna mendukung tugas dan fungsi pengadilan.

Sedangkan dalam hal Pengawasan, program peningkatan integritas dan kapasitas di peradilan dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kebijakan internal Pengadilan, sosialisasi kebijakan SEMA Nomor 7,8, dan 9 Tahun 2016 maklumat KMA Nomor 1 Tahun 2017 , penandatanganan Pakta Integritas serta bimbingan teknis dan pembinaan.

Pada kesempatan yang sama , Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Dr. Abd. Hakim, M.H.I Menyampaikan beberapa program prioritas yang dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Agama sewilayah Jambi diantaranya ; Layanan Sidang di Luar Gedung (Sidang Keliling) 10 Pengadilan untuk 598 perkara pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Perkara prodeo dengan jumlah 272 perkara dan Pos Bantuan Hukum pada 10 Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan jumlah orang yang dilayani sejumlah 3.344 orang.

Inovasi juga terus dilakukan dalam rangka program peningkatan SDM seperti ; Pengawasan kinerja melalui aplikasi ACO (ACCESS CCTV ONLINE) BADILAG, Pengawasan kualitas Putusan Online melalui Kegiatan Eksaminasi Putusan, Pengawasan penangan perkara menggunakan aplikasi SIPP Banding dan Pengawasan Kinerja, Pelayanan, Kreatifiyas serta Inovasi Peradilan Agama menggunakan Aplikasi PMPZI.

Pada akhir sesi paparan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Abdullah Riziki Ardiansyah. S.H.. M.H. Menyampaikan beberapa prioritas kegiatan diantaranya: Penyelesaian perkara yang didukung dengan pengamanan sidang ,Pos bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara apabila terdapat masyarakat tidak mampu yang membutuhkannya.

Pelaksanaan pembinaan pengawasan terhadap Hakim dan Aparatur Pengadilan yang diadakan secara berkala dan berjenjang oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang secara langsung, pembinaan secara dalam jaringan (daring) oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha sewilayah Jambi.

Lebih lanjut, Ketua PTUN Jambi menyampaikan harapan kedepannya berupa dukungan sarana dan prasana untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Turut hadir dalam acara Ketua Pengadilan  Tingkat Pertama, Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama,Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding dari  3 Lingkungan Peradilan sewilayah Jambi.

Acara ini juga diikuti oleh warga Peradilan sewilayah Jambi secara daring.(Ish/Enk/Sf/Pn/Rs)

Jakarta-Humas: Pada 20 Maret 2024 mendatang, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) akan berusia 71 tahun. Untuk mensyukuri bertambahnya usia tersebut, Pengurus Pusat IKAHI menggelar serangkaian acara seperti kegiatan donor darah, bantuan sosial, dan kegiatan upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan.

Selain itu, perayaan usia ke-71 ini juga akan diramaikan dengan kegiatan ilmiah dan seni seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI), seminar internasional, dan lomba paduan suara Mars IKAHI dan Hymne IKAHI. Dan untuk pertama kalinya, pada Ulang Tahun kali ini, IKAHI akan mengadakan kegiatan tali asih kepada keluarga hakim yang hakimnya telah meninggal dunia dan keluarga tersebut membutuhkan bantuan.

Rangkaian kegiatan perayaan diawali pada hari ini Kamis, 29 Februari 2024 dengan kegiatan donor darah di kantor Mahkamah Agung, Jakarta. Hakim Agung Dr. Yosran, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bukti konkrit dari kepedulian dan kepekaan sosial para hakim kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini mengisyaratkan bahwa para hakim dan aparatur peradilan rela berkorban dan berbagi apa yang dimiliki, termasuk darah.

Kegiatan donor darah ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan IKAHI di setiap tahunnya. Hal tersebut adalah kerja sama yang berkesinambungan antara IKAHI, Korpri, dan Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah DKI Jakarta. 

“Semoga darah yang disumbangkan hari ini, memberikan kontribusi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” harap Yosran.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung yang diwakili oleh Hakim Agung Syamsul Ma’arif, S.H., L.L.M., Ph.D. menyatakan bahwa kegiatan donor darah merupakan kegiatan yang tidak mudah, karena motivasinya bukan motivasi ekonomi, namun murni motivasi pengabdian. 

“Ia sangat mengapresiasi kegiatan ini. Karena kegiatan donor darah bukan dimotivasi oleh ekonomi, namun murni motivasi pengabdian,” kata Syamsul Maarif menyuarakan Ketua Mahkamah Agung. 

Terkait hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada semua pengurus IKAHI, Pengurus Korpri, dan Petugas PMI DKI Jakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. 

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh Hakim Agung, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4 pada Mahkamah Agung, serta aparatur lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan ini diikuti pula para hakim dan aparatur empat  lingkungan  peradilan se-wilayah Jabodetabek. (azh/PNC/RS/photo:Yrz)

Manado-Humas:  Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dengan Empat (4) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, 28 Februari 2024 di Ballroom Hotel Four Points Sheraton. Rapat kerja yang dipimpin oleh H. Ahmad Sahroni, SE., M.I.Kom didampingi oleh 5 anggota Komisi III DPR seperti Dr. H. Andi Rio Idris P, SH., M.Kn, Romo H. R. Muhammad Syafi’i, S.H., M.Hum, Dr. Hinca Ip Pandjaitan, SH., MH., ACCS, H. Santoso, SH., MH dan Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si.

Sahroni menjelaskan kunjungan kerja ini sebagai tugas konstitusional Komisi III DPR dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran kepada para mitra kerja di daerah untuk menjadi masukan dalam Rapat Konsultasi, Rapat Kerja maupun  Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

Rapat kerja dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado Asli Ginting, SH., MH beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado Drs. H. M. Nahiruddin, SH., MH, beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Simbar Kristianto, SH beserta jajarannya dan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Kolonel Laut Amriandie, SH., MH.

Pada kesempatan ini Ketua Pengadilan Tinggi Manado menyampaikan perlunya tunjangan kemahalan untuk para hakim dan ASN yang bertugas di daerah terpencil.

Sementara itu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado menjelaskan kebutuhan anggaran untuk pembangunan beberapa gedung Pengadilan Agama terutama PA Bitung dikarenakan hanya tersedia 1 ruangan sidang yang sempit.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado mengungkapkan kendala yang dihadapi pengadilan seperti kurangnya anggaran untuk melakukan sidang keliling di daerah Kepulauan wilayah hukum PTUN Manado yaitu Kabupaten Sitaro, Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Talaud.

Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado menyampaikan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana transportasi dalam menyelesaikan perkara dikarenakan letak geografis wilayah hukumnya mencakup 3 provinsi seperti Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini diakhiri pada pukul 17.30 WITA dengan tukar menukar plakat dan foto bersama. (rv/md) 

Jakarta-Humas : Rabu 28 Februari 2024. Berdasarkan Surat Nomor : 288/BUA.2/KP3.2.2/II/2024. Tanggal 28 Februari 2024. Dari Plt. Kepala Biri Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Tentang Jadwal Pelasanaan Ujian Dinas Elektronik (e-Exam) Batch 1 Tahap 1 Tahun 2024.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-214/PB/2023 tanggal 27 Desember 2023 hal Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN melalui Mekanisme Perpindahan dari Jabatan Lain Tahun 2023, dan sehubungan akan diterbitkannya surat keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Megamendung-Public Relations: Chief Justice of the Supreme Court Prof. Dr. HM Syarifuddin, SH, MH opened Wave I of the Integrated Prospective Judge Education Program (PPCH) for 4 (Four) Judicial Environments, on Monday, February 26, 2024, at the Supreme Court of the Republic of Indonesia Education and Training Center, Mega Mendung, Bogor, West Java.

In his speech, the Chief Justice said that during the education and training process, you will be given various knowledge and skills by teachers and facilitators as provisions to become a judge. In addition, you will also be given education on behavior, morals, ethics, and discipline, because to become a judge, you must not only be smart in analyzing every legal issue and skilled in leading trials, but also most importantly, you must have integrity, discipline and good moral attitude.

Lebih lanjut, Prof. Syarifuddin menyatakan bahwa mengemban jabatan sebagai seorang hakim sangatlah berat dan penuh tantangan, karena hakim adalah jabatan yang memiliki segudang kewenangan, sedangkan di sisi lain banyak pula godaan yang datang untuk mempengaruhi kemandirian para hakim ketika menangani suatu perkara. Oleh karena itu, hanya orang-orang memiliki mental baja dan teguh pada pendirian yang akan mampu menangkal godaangodaan tersebut.

Menurutnya Profesionalitas dan integritas adalah dua hal yang mutlak harus dimiliki oleh seorang hakim tanpa bisa di tawar-tawar, karena integritas tanpa profesionalitas adalah kerapuhan, sedangkan profesionalitas tanpa integritas akan menjadi sumber terjadinya malapetaka. Pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi, dan semua itu harus dibangun dari sejak saat ini.

Peserta Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu 4 (empat) Lingkungan Peradilan sebanyak 1460 orang. Pelaksanaan program PPCH tersebut dibagi menjadi 3 gelombang antara lain: gelombang I sebanyak 512 orang, gelombang II sebanyak 483 orang dan gelombang III sebanyak 465 orang.

Untuk saat ini peserta yang mengikuti diklat 1 adalah gelombang 1 dengan jumlah 512 orang terdiri dari : Cakim Peradilan Umum sebanyak 324 orang pembelajaran di kelas dibagi menjadi 8 kelas Cakim Peradilan Agama sebanyak 126 orang dibagi dalam 3 kelas Cakim Peradilan Tata Usaha Negara sebanyak 37 orang ditempatkan dalam 1 kelas dan Cakim Peradilan Militer sebanyak 25 orang ditempatkan dalam 1 kelas

Sementara itu Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H.mengungkapkan Dalam tahapan ini para calon hakim diberi materi pembelajaran tentang pengertian dan hakikat Negara Hukum dengan system hukumnya; apa yang dimaksud dengan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 24 – Pasal 25 UndangUndang Dasar 1945 berikut empat kali amandemennya, serta siapa pelaku Kekuasaan Kehakiman dimaksud. Di samping itu, pada peserta diberikan pula pembelajaran tentang Kekuasaan Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya dan juga tentang Mahkamah Konstitusi RI dan Komisi Yudisial RI

Di samping pembelajaran tentang teori-teori hukum dalam kaitannya dengan Kekuasaan Kehakiman, kepada calon hakim diberikan pula pemahaman tentang struktur organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya; serta tugas pokok fungsi kelembagaannya, utamanya tugas dan kewenangan hakim, panitera pengganti dan jurusita serta calon hakim menjalankan tugas magang sebagai panitera pengganti dan menjelaskan proses acara persidangan secara keseluruhan, ujar mantan Ketua Pengadilan Negeri Padang.

At the end of the speech, the Chief Justice asked all participants to be serious in following this training, because what is obtained during the training will determine your competence when handling a case. Use your study time as best you can, because the training time is very short, while the material that you must master is very large, so if you are not good at managing your time, it will be difficult to achieve the targeted competency standards.

Also attending the event were the Deputy Chief Justice of the Supreme Court for Judicial Affairs, the Chief Justices of the Supreme Court, Echelon I and II officials within the Supreme Court, the Personal Assistant to the TNI Commander, the Head of the TNI Legal Development Agency, the Commander of the 1st Kostrad Infantry Division, the Head of the Main Military Court, Echelon II officials within the Supreme Court, and other invitees. (Public Relations)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung nomor 4106/SEK/RA1.4/XII/2023 tanggal18 Desember 2023 hal Penunjukan Daerah Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2020 RAN P4GN, kepada satuan kerja yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan P4GN tahun 2024 berupa tes urine agar segera pelaksanakan kegiatan dimaksud dan mengirimkan laporan pelaksanaan kegiatan melalui tautan bit.ly/laporan_P4GN_2024.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Bali-Humas: When I inaugurated the Bale Agung building at that time, the building did not have any facilities. And now I visit this building, it looks so luxurious and large with various Balinese carved ornaments. With a building as good as this, it should not only be used as a place to sit, but this building must provide excellent service to the people seeking justice with zero Corruption, Collusion and Nepotism (KKN).

This was conveyed by the Chief Justice of the Supreme Court, Prof. Dr. HM Syarifuddin, SH, MH when reviewing the Bale Agung building of the Denpasar High Court on Friday, February 23, 2024, at the Denpasar High Court building.

According to him, in addition to a good building, Human Resources must also be improved through work units with the predicate of Clean and Serving Bureaucratic Area (WBBM) and Integrated One-Stop Service (PTSP) so that the shared ideal of realizing a great Indonesian judiciary can be realized in real terms.

The total area of ​​Bale Agung Building is 1,086 M2, with the 1st floor designated as a car park and the 2nd floor with an area of ​​350.4 M2 which can accommodate 250 people to carry out meetings, coordination, socialization, etc. activities.

In 2021, as an initial stage, a grant was given from the Bali provincial government in the form of a multi-purpose building, which we then named the Bale Agung Building.

Meanwhile, Deputy Chairman of the Denpasar High Court, Dr. Wayan Karya, SH, M.Hum said that the presence of this multipurpose building is very useful in supporting service activities involving many parties, considering that the Denpasar High Court as the Appellate Court and also functions as the front guard (voorpost) of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in the Bali area really needs a representative multipurpose building.

"Philosophically, Bali means Noble, Agung means Great. So everything that is Noble will be great and glorious. While this multi-purpose building is named Bale Agung. Bale in Balinese treasury is a place. So it can be symbolized that Bale Agung is a place where all the glory and nobility emerge in working to carry out obligations (Swadharma) to support the realization of the Supreme Judicial Body for the Nation and State," said Wayan Karya.

The visit was also attended by the Deputy Chief Justice of the Supreme Court for Judicial Affairs, the Chief Justices of the Supreme Court Chambers, the Director General of the General Judicial Body, the Acting Governor of Bali, Dr. Ir. I wayan Koster, MM, the High Court Judges, the Achoc Judges, the Registrar and Secretary of the Denpasar High Court, as well as the chairman, deputy chairman, clerk and secretary of the District Courts throughout Bali, and other invitees. (Public Relations)  

Bali-Humas: Saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan kepada para hakim dan apartur peradilan tentang pentingnya menjaga integritas dalam menjalankan tugas-tugas peradilan, karena integritas merupakan pondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang bermartabat, sehingga tidak boleh luput dari setiap sikap dan prilaku para hakim dan aparatur peradilan.

Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr, H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, dalam acara pembinaan teknis dan administrasi peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan di lingkungan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, pada hari Jumat, 23 Febuari 2024, bertempat diballroom hotel Trans Bali.

Menurutnya Integritas tidak bisa dibentuk dengan pendidikan, sehingga tidak heran jika banyak orang yang cerdas secara intelektual tapi ternyata tidak memiliki integritas, karena integritas sesungguhnya datangnya dari dalam hati sanubari, oleh karena itu integritas sangat berkaitan dengan kondisi spiritual seseorang.

“Oleh karena itu, mari sama-sama kita jaga integritas kita, dengan selalu istiqomah dan tidak berhenti untuk berdoa agar selalu diberikan kekuatan dan keteguhan oleh Allah SWT dalam menghadapi setiap godaan dan rintangan, sehingga kita tetap berada di jalan yang benar, baik secara aturan hukum, kode etik, maupun aturan agama”, ujar Prof Syarifuddin.

KEPATUHAN TERHADAP HASIL KESEPAKATAN PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG

Setiap tahun Mahkamah Agung selalu menerbitkan hasil kesepakatan pleno kamar sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, baik menyangkut isu dan permasalahan yang baru, maupun revisi terhadap hasil kesepakatan kamar sebelumnya.

Dalam pembinaan ini Ketua MA mengatakan kesepakatan pleno kamar tersebut bukan hanya menjadi pedoman bagi para Hakim Agung dan Aparatur di Mahkamah Agung melainkan juga bagi para hakim dan aparatur di pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Kesepakatan kamar ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan terhadap suatu perkara yang memiliki isu hukum yang sama dari sejak di tingkat pertama hingga di tingkat kasasi dan PK.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, berharap agar para hakim dan apartur peradilan selalu mempelajari setiap hasil Kesepakatan Pleno Kamar Mahkamah Agung untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas-tugas peradilan, sehingga dapat meminimalisir disparitas putusan atas suatu persoalan hukum yang sama.

Acara pembinaan ini, juga dihadiri Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, Plt. Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pejabat Eselon II pada Mahkamah Agung, Ketua / Kepala Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tingkat banding dan pertama, serta para undangan lainnya. (Humas)

Jakarta-Humas: Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., membuka secara resmi kegiatan workshop regional tentang Perlindungan Konsumen dan Rapat Kelompok Kerja Pendidikan & Pelatihan Peradilan (Working Group on Judicial Education & Training/WG-JET) pada Kamis 22 Februari 2024 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Akademi Peradilan Philipina. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini berlangsung selama dua hari, yaitu 22-23 Februari 2024. Hadir menjadi peserta yaitu delegasi dari 10 negara ASEAN yang terdiri atas hakim agung, hakim, dan praktisi hukum. 

Dalam sambutan pembukaan, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung menyatakan bahwa CACJ ( Council of ASEAN Chief Justices) telah menjadi platform penting dan sumber daya penting bagi ASEAN. Oleh karena itu, ia percaya bahwa para hakim dan staf peradilan di Peradilan ASEAN menyadari berbagai institusi dan instrumen hukum ASEAN, khususnya terkait perlindungan konsumen. 

“Dari acara ini, saya percaya kita dapat menginternalisasikan model perlindungan konsumen ASEAN melalui agenda pelatihan peradilan kelompok kerja, dan mencari peluang untuk meningkatkan kapasitas peradilan untuk menangani kasus-kasus konsumen melalui prosedur peradilan yang lebih efektif dan efisien,” kata Agung.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dari satu sama lain dan dari para ahli dalam kegiatan dua hari ini, akan meningkatkan kemampuan para hakim dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan peradilan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. berharap kelompok kerja dalam pertemuan ini dapat saling berbagi tujuan dan mengidentifikasi peluang untuk memperkuat kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Peradilan di seluruh ASEAN, yang pada akhirnya akan saling berkontribusi dalam memperkuat kompetensi para hakim dan lembaga peradilan ASEAN. 

Kegiatan yang dimoderatori oleh Arya Sujudi, Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung tersebut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Syamsul Ma’arif, S.H., L.L.M. Asisten Direktur, Persaingan, Perlindungan Konsumen, HKI, Sekretariat ASEAN Dr Thang Van Luong, dan Direktur Penyelesaian Sengketa Internasional Singapura dari Singapore Management University Dr. Nadja Alexander. 

Sebagai informasi, CACJ, berdasarkan Deklarasi Bangkok tahun 2019 telah mengesahkan Rencana Kerja Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Peradilan (Rencana Kerja WG-JET) tahun 2020-2025. Rencana Kerja tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2019-2025 yang mengidentifikasi prioritas dan pendekatan WG-JET dalam melaksanakan program pelatihan dan pendidikan. 

Rencana Strategis 2019-2025 dan Rencana Kerja 2020-2025 menyebutkan salah satu topik yang diusulkan untuk pelatihan tersebut adalah terkait hukum bisnis dan komersial, khususnya di bidang perlindungan konsumen. Mengingat digitalisasi yang masif, perlindungan konsumen juga merupakan topik penting untuk dibahas dan terus diperbarui. Misalnya, dalam hal penyelesaian kasus konsumen, penggunaan saluran atau alat online sudah tidak dapat dihindari lagi, baik dalam mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Co-Chair (Ketua Bersama) WG-JET CACJ berinisiatif menyelenggarakan lokakarya regional dengan mengundang perwakilan dari CACJ untuk membahas topik terkait perlindungan konsumen dan merumuskan rencana aksi untuk Penguatan Peran Pengadilan untuk Memperkuat Perlindungan Konsumen di kawasan ASEAN. Selain Workshop, juga akan dilaksanakan Pertemuan Tahunan WG-JET CACJ.

Selama lokakarya, para peserta saling berbagi pandangan, masukan, wawasan, dan komentar untuk menyusun rekomendasi yang nantinya akan disepakati dan disahkan bersama untuk memastikan komitmen dan kepemilikan rencana aksi.

Selain lokakarya regional tentang Perlindungan Konsumen, kegiatan ini juga membahas dan merumuskan rekomendasi rencana aksi yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas CACJ di bidang perlindungan konsumen di bidang-bidang utama, di antaranya yaitu berikut:
• Perkembangan perlindungan konsumen di ASEAN;
• Pengadilan gugatan kecil bagi konsumen;
• Penyelesaian sengketa online untuk kasus konsumen.

Kegiatan ini juga membahas status dan kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja 2020-2025, serta peluang masa depan untuk meningkatkan program pendidikan dan pelatihan di wilayah ASEAN.

Rekomendasi tersebut selanjutnya akan diselaraskan dengan kerangka, visi dan misi serta tujuan Rencana Kerja 2020-2025 dan Rencana Strategis 2018-2025.

Di akhir kegiatan, para delegasi berkesempatan mengunjungi Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (azh/RS/photo:Alf&Sno)

Swiss, Humas - Mahkamah Agung mengirimkan  2 (dua) orang hakim yaitu Dr.Sobandi, S.H.,M.H. (Kepala biro Hukum dan Humas MA RI) dan Eva Margareta Manurung, S.H.,M.H (Hakim Yustisial Pada Biro Hukum dan humas MA RI) untuk menjadi peserta delegasi RI dalam dialog konstruktif dengan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB yang diselnggarkan di Palais Wilson di Jenewa, 20-21 Februari 2024. Dalam dialog tersebut, Indonesia menyampaikan berbagai kemajuan dan tantangan dalam pemenuhan hak asasi dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengawal pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa contoh hak yang dijamin adalah hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas standar kehidupan yang layak. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara anggota perjanjian ini.

Dialog konstruktif ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian laporan implementasi Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya oleh Indonesia pada Juli 2021. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral, Dubes Tri Tharyat, dan terdiri dari perwakilan berbagai Kementerian dan Lembaga terkait.

“Terlepas dari tantangan yang dihadapi pada masa pandemi COVID, Indonesia terus berupaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak asasi di bidang ekonomi, sosial dan budaya”, demikian disampaikan Dubes Tri Tharyat dalam pembukaan dialog.

Isu-isu yang mengemuka dalam dialog antara lain terkait hak-hak ketenagakerjaan, bisnis dan HAM, lingkungan hidup, pendidikan dan pelatihan HAM, perlindungan kelompok rentan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap masyarakat tradisional/hukum adat. Di samping itu juga dibahas kemajuan dan tantangan upaya implementasi pemenuhan hak atas air, pangan, dan kesehatan.

Menanggapi pertanyaan dari anggota Komite khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip Ekonomi, Sosial dan Budaya  pada Pengadilan, Sobandi (Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA RI) menyampaikan bahwa Mahkamah Agung telah mengadakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam memahami isu-isu hak asasi manusia dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diantaranya adalah Pelatihan penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia bagi 1.583 calon hakim dari seluruh cabang peradilan di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2019.

“Pada tahun 2021, Mahkantah Agung bekerja sama dengan Pusat Hak Asasi Manusia Norwegia mengadakan pelatihan hak asasi manusia bagi 29 hakim terpilih dari pengadilan negeri. Secara total, antara tahun 2018 hingga 2021, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pelatihan HAM bagi 1.672 hakim dan calon hakim,” terang Sobandi.

Selain itu berbagai terobosan legislasi, kebijakan dan data-data kemajuan pemenuhan hak-hak ekosobud juga telah disampaikan diantaranya mengenai pelindungan bagi aktivis lingkungan yang dikenal dengan istilah Anti-SLAPP telah diakomodir melalui PERMA 1 Tahun 2023.

Komite secara umum mengakui berbagai kemajuan pemenuhan hak-hak ekososbud di Indonesia, namun juga mencatat sejumlah tantangan dalam upaya penguatan kerangka hukum, kebijakan dan kapasitas negara guna pemenuhan hak-hak sesuai dengan ketentuan Kovenan.

Komite juga menghargai komitmen tinggi Indonesia dalam pelaporan dan dialog, yang ditunjukkan melalui kehadiran dan partisipasi berbagai instansi yang langsung menangani aspek hak ekososbud dalam dialog.

Komite akan menyusun kesimpulan penutup yang merupakan ikhtisar dari laporan dan dialog interaktif yang dilaksanakan, termasuk rekomendasi Komite yang menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam implementasi ICESCR ke depan.

“Sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026, Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mekanisme HAM PBB, dalam pemajuan dan perlindungan HAM” tegas Dubes Tri Tharyat dalam penutupan dialog.

Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya beranggotakan 18 pakar independen dan bertugas untuk memonitor implementasi Konvenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indonesia telah meratifikasi Kovenan ini melalui UU No 12 tahun 2005 dan telah dua kali menyampaikan laporan implementasi Kovenan ini pada tahun 2014 dan 2021. (Humas)

Jakarta – Humas : Berdasarkan Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 7/SEK/PENG.KP1.1.5/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, dengan ini diumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan tahapan Assessment Center Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan secara TATAP MUKA dengan jadwal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :   453/SEK/KP5.8/II/2024 tentang Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu / Dwiwindu
serta Penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun untuk Periode Tahun 2024.

yang ditujukan kepada Yth: 

1. Para Sekretaris pada Eselon I di lingkungan
Mahkamah Agung RI;
2. Para Kepala Biro di lingkungan Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;
4. Para Ketua / Kepala Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti hasil pendaftaran Jaminan Kesehatan Hakim AdHoc Tahun Anggaran 2024 pada penyedia PT Asuransi Jiwa Inhealth, bersama ini kami sampaikan daftar nomor kepesertaan yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/NomorJamkesHakimAdHoc2024 untuk dapat digunakan oleh para Hakim AdHoc pada satuan kerja.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas : Surat Kepala Biro Keuangan Nomor :  310/BUA.3/KU1.1/II/2024 tentang : Pendaftaran Jaminan Kesehatan Hakim Lingkungan Peradilan Militer.

Yang ditujukan kepada Yth : ( Daftar Terlampir)

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Jakarta-Humas: Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc terkait jaminan kesehatan hakim ad hoc dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/KMA/SK.KP1.2.3/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pengangkatan/ Penempatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Makamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 4/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hasil Akhir Pasca Sanggah Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Makamah Agung RI Tahun Anggaran 2023 Nomor 4/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Hasil Akhir Pasca Sanggah Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta – Humas : Sebagai tindak lanjut surat Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Nomor : B-02384/Dt.9.1/ME.01.01/02/2024 Tanggal 12 Februari 2024 Hal Pembukaan Kembali Masa Pelaporan pada Aplikasi e-Monev 2023 serta dalam rangka peningkatan kualitas pengungkapan serta pemanfaatan informasi capaian output dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), disampaikan bahwa aplikasi eMonev tahun 2023 akan dibuka kembali. Sehubungan dengan itu, disampaikan beberapa hal berikut:

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Biro Protokol Sekretariat Presiden pada tanggal 16 Febuari 2024, kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Tahun 2023 yang sedianya pukul 10.00WIB, dimajukan menjadi pukul 09.00WIB (harap hadir 120 menit sebelum acara dimulai)

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung

Jakarta-Humas : Jum’at 16 Februari 2024. Berdasarkan Pengumuman Nomor : 7/SEK/PENG.KP1.1.5/II/2024. Tanggal 16 Februari 2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka Pameran Kampung Hukum Tahun 2024, kami mohon Bapak/Ibu menghimbau para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB dan Kelas II (yang tidak mengikuti gladi bersih Sidang Istimewa Laporan Tahunan) pada jajaran masing-masing untuk menghadiri Talk Show Pameran Kampung Hukum dengan tema “Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana”

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung

Jakarta – Humas: Dalam rangka Pembukaan Pameran Kampung Hukum Tahun 2024 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, kami mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat edaran dari Kementerian Keuangan Nomor S- 1082/MK.02/2023 hal Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga TA 2024 tanggal 29 Desember 2023, bersama ini PLT. Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung mendapatkan Automatic Adjustment (pencadangan anggaran) TA 2024 sebesar Rp886.688.954.000,- (Delapan ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);

2. Bahwa kegiatan yang dilakukan pencadangan anggaran adalah kegiatan- kegiatan pada belanja barang operasional, belanja barang non operasional dan belanja modal;

3. Bahwa dengan adanya pencadangan anggaran tersebut, khususnya pada kegiatan yang sifatnya operasional berdampak pada kebutuhan biaya langganan listrik di satker daerah yang pembayaran tagihannya dilakukan secara terpusat;

4. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dihimbau kepada seluruh satuan kerja untuk dapat melakukan penghematan dalam penggunaan listrik kantor secara efektif dan efisien untuk menghindari pemborosan listrik;

5. Pimpinan satuan kerja diharapkan dapat memantau penggunaan listrik secara berkala, apabila ditemukan penggunaan listrik secara berlebihan maka akan mendapatkan punishment berupa pengurangan pagu di TA 2025.

Untuk informasi selanjutnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas) 

Jakarta-Humas: Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc terkait jaminan kesehatan hakim ad hoc dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11/KMA/SK.KP1.2.3/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Pengangkatan/ Penempatan Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini.

Jakarta-Humas, Rabu 07 Februari 2024. Dengan ini diberitahukan kepada para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh Indonesia untuk menghadiri Sidang Istimewa Mahkamah Agung dengan acara tunggal Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 beserta gladi bersih yang akan dilaksanakan secara luring. Berikut ini terlampir Undangan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya, berikut undangan Laporan Tahunan Mahkamah Agung secara luring. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 dengan ini mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada kegiatan Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang merupakan rangkaian kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial

Jakarta-Humas, Jum’at, 02 Februari 2024, Surat Nomor : 343/SEK/DL1.3/II/2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tertanggal 02 Februari 2024. Tentang Penempatan Peserta Magang Calon Hakim.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas, Jum’at, 02 Februari 2024, Surat Nomor : 344/SEK/DL1.3/II/2024. Dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tertanggal 02 Februari 2024. Tentang Perubahan Penempatan Peserta Magang pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :  32/SEK/PL1/I/2024 tentang Pengajuan Usulan Asuransi BMN Tahun Anggaran 2025.

Yang ditujukan kepada Yth : 

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;

2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada 4(empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada 4(empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini :

Jakarta-Humas: Sehubungan akan diselenggarakannya Peresmian Tiga Gedung Pengadilan Tingkat Banding, Lima Belas Gedung Pengadilan Tingkat Pertama, Gedung Parkir, Gedung PSTP, Media Center Dan Rumah Jabatan Mahkamah Agung RI oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, bersama ini Plt. Sektretaris Mahkamah Agung mengundang Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia untuk dapat hadir mengikuti acara Peresmian tersebut secara daring yang akan dilaksanakan pada Selasa 6 Februari 2024 secara online dan offline.

Untuk informasi selengkapnya silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini Plt. Sekretaris Mahkamah Agung mengundang Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana terlampir. (Humas)

Jakarta-Humas, Kamis, 25 Januari 2024, Pengumuman Nomor : 33/KMA/SK.DL1/I/2024. Tertanggal 24 Januari 2024. Tentang Penetapan Satuan Kerja Pengadilan Tempat Magang dan Penempatan Peserta Magang Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Nomor S-224/KN/KN.2/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester II dan Tahunan Tahun 2023, Mahkamah Agung diminta untuk melakukan Pelaksanaan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara.

Untuk Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta - Humas : Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Nomor :  7/Bua.6/TI1.4/I/2024 tentang Pemberitahuan Pemeliharaan (maintenance) Data Center MA Selesaiyang ditujukan kepada yang Terhormat :1. Plt. Panitera MA RI;2. Direktur Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;3. Kepala Badan Pengawasan MA RI;4. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;5. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;6. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI;7. Para Kepala Biro Badan Urusan Administrasi MA RI.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: berdasarkan hasil seleksi tahap profile assessment yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2024 dan merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 439/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial selaku Ketua Panitia

Jakarta - Humas : Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Nomor :  6/Bua.6/TI1.4/I/2024 tentang Pemberitahuan Pemeliharaan(maintenance) Data Center MA yang ditujukan kepada yang Terhormat :1. Plt. Panitera MA RI;2. Direktur Jendral Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;3. Kepala Badan Pengawasan MA RI;4. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI;5. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI;6. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN MA RI
;7. Para Kepala Biro Badan Urusan Administrasi MA RI.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: Dalam rangka Penerapan Penilaian Angka Kredit dan Persetujuan PAK pada Aplikasi Kinerja Badan Kepegawaian Negara, maka Biro Kepegawaian akan melaksanakan sosialisasi yang akan dilaksanakan secara daring pada Selasa, 09 Januari 2024 melalui zoom meeting. 
 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Usulan Sewa Barang Milik Negara (Non Rumah Negara) Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Informasi selengkapnya, silkan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :   2/SEK/PENG.KP1.2.5/I/2024 tentang Hasil Rapat Baperjakat Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun 2024.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :  1/SEK/PENG.KP1.1.6/I/2024 tentang Hasil Akhir Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: Memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1170/BP/OT.01.2/VIII/2023 perihal Hasil Reviu Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam Bentuk Sewa pada 16 Satuan Kerja serta mempertimbangkan perubahan peraturan mengenai pemanfaatan BMN yang dinamis, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan penyesuaian, maka tata cara pengelolaan sewa barang milik negara non rumah negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya adalah sebagai berikut:

1. Sewa BMN adalah Pemanfaatan BMN oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang.

2. BMN yang dimaksud dalam surat edaran ini adalah tanah, gedung, dan bangunan.

3. Tujuan utama dilaksanakannya Sewa BMN yaitu untuk mengoptimalkan Pemanfaatan BMN yang belum/tidak digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Untuk isi Surat Edaran selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan Surat Pengumuman Direktur  Sistem Perbendaharaan tentang Penyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat  Bendahara Negara Tersertifikasi Periode Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 11/SEK/KU1/I/2024 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1.Sekretaris Kepaniteraan; 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan; 3. Para Sekretaris Badan;4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta - Humas : Pengumuman Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3865/SEK/PENG.KP1.1.6/XII/2023 Tentang Pemilihan Titik Lokasi Seleksi Kompetisi Bidang dengan CAT Pengadaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini;

Jakarta - Humas : Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor : 1/BUA.3/KU1.1/I/2024 tentang Penyampaian Nomor Peserta Jaminan Kesehatan Hakim Tahun Anggaran 2024, yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1.Sekretaris Kepaniteraan;
2.Para Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan;3.Para Sekretaris Badan;4.Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama Tingkat Pertama.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas, Jum’at, 29 Desember 2023, Pengumuman Nomor : 4183/SEK/PENG.KP1.1.2/XII/2023. Tertanggal 29 Desember 2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021, Tahun Anggaran 2023.

Serta Berdasarkan Hasil Seleksi Psikotes, Substansi Hukum dan Wawancara yang Telah di Laksanakan pada Tanggal 13 November 2023 s/d 19 Desember 2023 dan Merjuk Pada Pengumuman dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Nomor : 3057/SEK/PENG.KP1.1.2/X/2023. Tanggal 25 Oktober 2023. Tentang Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021, Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil seleksi uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023 dan merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Ipengumuman ini berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya;

2. Bahwa sosialisasi pelaksanaan Profile Assesment akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2024 dan untuk pelaksanaan Profile Assesment dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 8Januari 2024;

3. Bahwa tata cara pelaksanaan Profile Assesment sebagaimana lampiran I s.d I dalam pengumuman ini.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Menindaklanjuti surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-65/AG/AG.7/2023 perihal Penyampaian Rencana PNBP K/L Tahun Anggaran 2025, dimohon kepada Bapak/Ibu untuk memerintahkan Bendahara Penerimaan di Satuan Kerja nya untuk menyusun target PNBP Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dikompilasi menjadi Target PNBP Mahkamah Agung. Adapun ketentuan pengisian target PNBP sebagaimana terlampir. (Humas)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4177/SEK/UND.KU1.1/XII/2023 tentang Undangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Hakim, yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1.Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;3. Para Kepala Badan; 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: Sehubungan dengan acara Refleksi Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung akan menyampaikan capaian kinerja pada Hari Jumat tanggal 29 Desember 2023, pukul 09:00 WIB. Untuk itu, diharapkan kepada seluruh Pengadilan pada Empat Lingkungan Peradilan untuk mengikuti acara tersebut dengan menyaksikan siaran langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4177/SEK/UND.KU1.1/XII/2023 tentang Undangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Hakim, yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1.Panitera Mahkamah Agung; 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan;3. Para Kepala Badan; 4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 5. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4173/SEK/KU1.1/XII/2023 tentang Kelengkapan Data Peserta Jaminan Kesehatan Hakim, yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1. Panitera Mahkamah Agung RI; 2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan; 3. Para Kepala Badan; 4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding; 5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: Dalam rangka mewujudkan good governance dan accountability untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dengan memperhatikan beberapa hal sebagaimana terlampir di bawah ini. Silakan klik tautan untuk informasi selengkapnya. (Humas)

Jakarta-Humas: Dalam rangka penguatan akuntabilitas serta implementasi manajemen kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka diminta setiap Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada 4 (empat)
Lingkungan Peradilan untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024;
3. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025;
4. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024;
6. Laporan Kinerja Tahun 2023.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil Uji Kompetensi, Profile Assesment, Ekstaminasi Putusan dan Wawancara yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Jabatan Panitera Mahkamah Agung RI Tahun 2023 mulai dari tanggal 13 November 2023 sampai dengan 21 Desember 2023, dengan ini peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagai Panitera Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial selaku ketua panitia

Jakarta – Humas : Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahah dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 - 2024 serta berdasarkan laporan Indonesia Drugs Report 2022 yang diterbitkan Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, bersama ini disampaikan satuan kerja yang mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) berupa tes urine. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sudah teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4110/SEK/RA1.7/XII/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Sewa Mesin Fotocopy TA 2024 yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1. Para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
pada 4 (empat) Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta - Humas : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 580/SEK/PL1.2/XII/2023 tentang  Percepatan Pelaksanaan Kontrak Konstruksi
Tahun Anggaran 2023 yang ditujukan kepada yang Terhormat: 1. Para Kepala Biro Badan Urusan Administrasi, 2. Para Sekretaris Direktur Jenderal, 3. Para Sekretaris Badan, 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di ,4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia.

Untuk informasi selengkapnya silahkan klik tautan dibawah ini; 

Jakarta-Humas: Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 -15 Desember 2023 dan merujuk Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Selaku Ketua panitia

Jakarta – Humas : Sehubungan dengan persetujuan hibah yang telah diberikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, dengan ini kami minta Saudara agar segera mengunggah (up/oad) dokumen hibah pada aplikasi E-/PLANS selambat-lambatnya pada tanggal 29 Desember 2023.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas: Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta dalam rangka Monitoring Kinerja Anggaran Semester II TA 2023 melalui Aplikasi SMART pada Empat Lingkungan Peradilan, sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 terdapat beberapa indikator rinciar output yang masih rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI bermaksud untuk melaksanakan Monitoring Evaluasi dengan Satuan Kerja yang Capaian Kinerja Anggarannya masih dibawah 85 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023.

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)
 

Jakarta-Humas: Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/ PMK.02/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Bersama ini disampaikan laporan capaian nilai kinerja anggaran satker Tahun Anggaran 2023 dengan nilai capaian kinerja dibawah 85 per tanggal 14 Desember 2023. 
 

Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas : Berdasarkan hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang yang telah dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama pada Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023, dengan ini peserta yang dinyatakan lulus seleksi sebagai 3 (tiga) besar untuk masing-masing jabatan yang disusun berdasarkan ALPHABET sebagai berikut.

Untuk lebih jelas, silahkan klik tautan di bawah ini:

Jakarta-Humas, Kamis, 14 Desember 2023,Berdasarkan Surat Nomor : 3954/SEK/KP1.1.6/XII/2023. Tertanggal 14 Desember 2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tentang Pembentukan Panitia Daerah Pelaksanaan SKB Dengan CAT Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas, Kamis, 14 Desember 2023,Berdasarkan Pengumuman Nomor : 3953/SEK/PENG.KP1.1.6/XII/2023. Tertanggal 14 Desember 2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Dengan CAT Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas: berdasarkan hasil seleksi tahap profile assessment yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 dan merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 tentang pedoman Pelaksanaan Pengisian Jabatan dan Seleksi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung.

Untuk lebih jelasnya, berikut Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Selaku Ketua Panitia

Jakarta-Humas, Selasa, 12 Desember 2023,Berdasarkan Pengumuman Nomor : 3929/SEK/K/KP1.1.2/XII/2023. Tertanggal 12 Desember 2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Tentang Penunjukan Lokasi Seleksi Wawancara Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021, Tahun Anggaran 2023.

Kepada Yth. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding (daftar terlampir)

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas, Senin, 11 Desember 2023, Menunjuk Pada Pengumuman Hari Jum’at 08 Desember 2023, Pengumuman Nomor : 3906/SEK/PENG.KP1.1.2/XII/2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Tentang Pelaksanaan Seleksi Wawancara Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021, Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Pengumuman Nomor : 3909/SEK/PENG.KP1.1.2/XII/2023. Tertanggal 11 Desember 2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Tentang Pelaksanaan Seleksi Wawancara Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021, Tahun Anggaran 2023.

Dengan Ini Di Sampaikan Bahwa Terdapat Perbaikan Redaksional NamaBeberapa Peserta dan Lokasi Pelaksanaan Wawancara, Berkenaan Dengan Hal Tersebut Bersama Ini Di Sampikan Kembali Nama Peserta dan Lokasi Wawancara Selengkapnya Sebagaimana Pada Lampiran I.

Untuk informasi perbaikan pelaksanaan selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas, Senin 11 Desember 2023, Pengumuman Nomor : 3910/SEK/UND.KP5/XII/2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Tentang Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 196?KMA?SK.KP5/IX/2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta-Humas, Jum’at 08 Desember 2023, Pengumuman Nomor : 3906/SEK/PENG.KP1.1.2/XII/2023. Dari PLT. Sekretaris Mahkamah Agung RI Selaku Ketua Panitia Seleksi. Tentang Pelaksanaan Seleksi Wawancara Pengadaan Hakim Dari Jabatan Analis Perkara Peradilan Formasi Tahun 2021, Tahun Anggaran 2023.

Untuk informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini. (Humas)

Jakarta – Humas: Menindaklanjuti instruksi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 3 Desember 2023 dan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI Nomor; B/5501/DUPZ-DPHP/KETUA/KD.02.05/XI/2023 tanggal 28 November 2023 perihal scbagaimana dalam pokok surat, dengan ini dihimbau kepada seluruh pegawai Mahkamah Agung untuk ikut serta berpartisipasi dalam penggalangan dana dan bantuan solidaritas untuk rakyat Palestina.