RAPAT PEMBINAAN OLEH PENGADILAN TINGGI MAKASSAR PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Detail

Kategori: kegiatan

Diperbarui: Kamis, 30 April 2026 08:53

Ditayangkan: Selasa, 28 April 2026 18:52

Ditulis oleh ANGGA ANGGRIADI

Dilihat: 146

Pengadilan Negeri Makassar menerima kunjungan kerja dalam rangka Rapat Pembinaan oleh jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar pada Selasa (28/04). Bertempat di Ruang Sidang Bagir Manan, agenda ini menjadi krusial dalam upaya berkelanjutan meningkatkan standar layanan hukum di wilayah Sulawesi Selatan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, YM Ibu Dr. Nirwana, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, YM Bapak Muhammad Damis, S.H., M.H. Kehadiran pimpinan tingkat banding ini disambut langsung oleh Ketua PN Makassar, Bapak Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., dan Wakil Ketua PN Makassar, Bapak Mashuri Effendie, S.H., M.H.

Dalam arahannya, YM Ibu Dr. Nirwana menekankan pentingnya sinergi antar lini, mulai dari jajaran Hakim hingga seluruh aparatur, untuk tetap konsisten menjaga integritas dan profesionalisme demi mewujudkan badan peradilan yang agung.

#MahkamahAgung #PTMakassar #PNMakassar #IntegritasHarganyaMati

Selengkapnya...

RAPAT SOSIALISASI PENERAPAN ZONA INTEGRITAS DAN SMAP

Detail

Kategori: kegiatan

Diperbarui: Kamis, 30 April 2026 16:18

Ditayangkan: Selasa, 28 April 2026 15:18

Ditulis oleh ANGGA ANGGRIADI

Dilihat: 197

Bertempat di Ruang Sidang Bagir Manan, Pengadilan Negeri Makassar sukses menyelenggarakan rapat Sosialisasi Penerapan Zona Integritas (ZI) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Selasa, 28 April 2026. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola lembaga yang bersih dan akuntabel.

Acara dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Mashuri Effendie, S.H., M.H., didampingi oleh Sekretaris PN Makassar, Bapak Irfan Tahir Arnan, S.Pi., S.H. Dalam arahannya, Bapak Mashuri menekankan bahwa integritas adalah harga mati yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen di lingkungan pengadilan tanpa terkecuali. Penerapan ZI dan SMAP bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi dalam memberikan pelayanan hukum yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, tegas beliau di hadapan para peserta.

Selengkapnya...