Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Untuk Tingkatkan Kualitas Peradilan, Ditjen Badilum Persiapkan Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul

Pemberian layanan dan penanganan perkara dituntut untuk memiliki kualitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan para pencari keadilan. Kebutuhan ini mendorong dibentuknya program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Mahkamah Agung RI, yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Untuk melanjutkan program APM tersebut, serta untuk mengintegrasikan dengan program pemerintah lain seperti pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan pembangunan Zona Integritas maka Mahkamah Agung RI menyusun program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul (SMPU), yang akan diterapkan di empat lingkungan peradilan (peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara). 

Dalam memudahkan satuan tugas pengadilan tinggi dan pengadilan negeri melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyusun Pedoman Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul. Rapat penyusunan ini diselenggarakan pada hari Rabu, 22 November 2023 bertempat di Ruang Rapat Command Center Lt. 3 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hadir dan membuka kegiatan ini secara langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH. didampingi Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH. Sebagai tim perumus, hadir para Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  seluruh Indonesia secara daring (online).

Nantinya, hanya satu pedoman ini yang diperlukan oleh pengadilan dalam melakukan pengukuran ketepatan dan kesesuaian untuk penilaian dalam Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul apakah satuan kerja sudah menjalankan tugas pelayanan pencari keadilan dengan baik.  

WhatsApp Image 2023-11-23 at 09.11.08ee.jpeg

WhatsApp Image 2023-11-23 at 09.11.08.jpegWhatsApp Image 2023-11-23 at 09.11.08a.jpegIMG_2726.jpgIMG_2724.jpg

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Rapat Pleno Kamar Ke-12 Mahkamah Agung RI

Untuk membahas permasalahan yang dihadapi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya, Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia rutin diselenggarakan setiap tahun, sejak diterapkan Sistem Kamar pada tahun 2011. Pada tahun ini kegiatan Rapat Pleno Kamar dilaksanakan di Hotel Intercontinental Bandung pada tanggal 19 November 2023.

Rapat Pleno Kamar ini dihadiri dan dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung YMProf. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dengan diikuti para pimpinan dan pejabat tinggi pada Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH.

Dalam pembahasan Rapat Pleno Kamar tersebut, Mahkamah Agung telah berhasil mengeluarkan 490 rumusan. Rumusan-rumusan itu merupakan kesepakatan setiap kamar atas isu yang dihadapi peradilan di Indonesia. Rumusan tersebut kemudian dijadikan Surat Edaran Mahkamah Agung yang digunakan hakim di seluruh Indonesia sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. 

_MG_6774.JPG

_MG_6681.JPG

MARI9166.JPG

Analis Perkara Peradilan pada Ditjen Badilum Ikuti Tahap Psikotes Seleksi Calon Hakim oleh Mahkamah Agung RI

Sebanyak 12 (dua belas) Analis Perkara Peradilan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengikuti kegiatan Psikotes untuk memilih para calon hakim (cakim) yang akan berkarir di Mahkamah Agung dan akan ditempatkan di pengadilan di seluruh wilayah Indonesia. Psikotes ini merupakan tahapan selanjutnya dari setelah sebelumnya dilakukan Seleksi Administrasi Pengadaan Hakim dari Jabatan Analis Perkara Peradilan. Seleksi ini merupakan bagian dari seleksi calon hakim yang diselenggarakan di 4 (empat) lingkungan peradilan pada Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini berlangsung di ruang Command Center Ditjen Badilum pada hari Senin, 13 November 2023. Ujian ini berlangsung secara daring (online) dengan computer-aided test (CAT). Pada tahapan berikutnya, para  Analis Perkara Peradilan akan mengikuti Seleksi Substansi Hukum sebelum dapat dinyatakan lulus sebagai para calon hakim.

IMG_2699.jpg

Ingatkan Soal Amanah dan Tanggung Jawab, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Lantik Pejabat Eselon IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Promosi merupakan salah satu mekanisme pengembangan pegawai sekaligus pemberian penghargaan atas kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun, promosi ke jabatan yang lebih tinggi juga menuntut pegawai untuk dapat mengemban amanah dan lebih bertanggung jawab, karena saat ini mereka tidak lagi memimpin diri sendiri, tetapi juga orang lain. Hal ini yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sekaligus Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. setelah melantik pejabat eselon IV di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, pada Senin, 12 November 2023. Bertempat di Lantai 12 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, pengambilan sumpah dan pelantikan ini dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan eselon IV pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Sebanyak 4 (empat) pejabat eselon IV dilantik pada kesempatan ini, yaitu:

  1. Revina Yulianti, S.Psi., M.H. sebagai Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim
  2. Puri Yuningsih, S.H. sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum
  3. Imron Sya'bana, S.H., M.M. sebagai Kepala Sub Bagian Akuntansi
  4. Arif Hidayat, S. Kom, M.TI. sebagai Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

IMG_2483_001ca.jpg

IMG_2571.jpg

IMG_2606.jpg