Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Perkuat Kesiapan Hadapi Tahun Politik, Ditjen Badilum Adakan Bimbingan Teknis Tindak Pidana Pemilu

Tahun 2024 yang akan datang merupakan tahun politik, di mana rakyat Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, kepala daerah serta anggota dewan. Untuk menghadapi risiko terjadinya tindak pidana pemilihan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan bimbingan teknis kepada aparat peradilan dan penegak hukum lain di Jawa Timur.

Kegiatan ini berlangsung di Luminor Hotel & Convention Jember dari hari Senin hingga Rabu, 11-13 Desember 2023. Kegiatan ini dibuka Plt. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH. dengan menghadirkan sebagai narasumber Prof. Dr. Topo Santoso, SH., MH. (Guru Besar Universitas Indonesia) dan Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung R.I)

Selain mempelajari tentang tindak pidana pemilu serta proses penegakannya dan hukum acara persidangan tindak pidana pemilu, peserta juga langsung menelaah studi kasus putusan Mahkamah Agung terkait tindak pidana pemilu. Diharapkan dengan bimbingan teknis ini, peserta setelah mendapat materi dapat mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

IMG_0787.JPG

IMG_0831.JPG

2a0231212_075949.jpg

20231212_082859.jpg20231212_082828.jpg20231212_082726.jpg

IMG_0967.JPG

20231211_211633.jpg

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Pimpin Koordinasi, Tekankan Peran Pengadilan Tinggi Sebagai Kawal Depan Peradilan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH , memimpin rapat koordinasi dengan para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia untuk melakukan evaluasi dan merumuskan langkah peradilan umum ke depan. Untuk tahun ini, rapat koordinasi diadakan pada hari Selasa, 12 Desember 2023 di Hotel Aston Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kegitaan ini hadir pula Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH. 

Dalam rapat koordinasi ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum mengingatkan bahwa Pengadilan Tinggi menjadi Kawal Depan (voorpost) dalam peradilan, karena Pengadilan Tinggi selain memiliki fungsi mengadili perkara banding, juga memiliki fungsi pembinaan dan  fungsi pengawasan kepada Pengadilan Negeri di bawahnya, serta fungsi administratif di lingkungan Mahkamah Agung.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan bahwa adanya Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) diharap dapat membantu dalam fungsi-fungsi tersebut. AMPUH ini merupakan pengembangan dari Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang sebelumnya diterapkan.

Sementara itu Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum menyampaikan materi tentang Monitoring Sistem Informasi Penelusuran Perkara  (SIPP) yang dapat digunakan oleh para Ketua Pengadilan Tinggi untuk memantau pelaksanaan penanganan perkara pada pengadilan negeri di bawahnya, termasuk ketepatan waktu dan disiplin.

 IMG_20231212_121143.jpg

IMG_20231212_095052.jpg

Ketua Mahkamah Agung RI Pimpin Penyerahan Penghargaan Kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia

Meningkatkan kualitas pelayanan pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri menjadi salah satu tugas dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Oleh karena itu untuk mendorong satuan kerja untuk terus berlomba-lomba memberikan yang terbaik dan berinovasim maka  Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

Pemberian penghargaan ini diadakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Kabupaten Jember pada hari Senin, 11 Desember 2023. Total sebanyak delapan penghargaan untuk lomba Satuan Kerja Di Lingkungan Peradilan Umum diberikan pada tahun ini. yang terdiri atas penilaian terhadap: Layanan Pengadilan/ PTSP; Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara; Pemilihan Role Model; Pelaksanaan E-Litigasi; Pelaksanaan Layanan Hukum; Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Hakim Tinggi Pengawas Daerah; dan Inovasi.

Pemberian penghargaan dipimpin langsung oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S..H.,M.H. didampingi oleh para pimpinan Mahkamah Agung RI. Dalam rangkaian pemberian penghargaan ini, Pengadilan Tinggi Banjarmasin mendapatkan point tertinggi atas capaian-capaian yang diraih satuan kerja di wilayahnya. Oleh karena, Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin  H. Gusrizal, S.H., M.Hum meraih penghargaan piala bergillir Abhinaya Upangga Wisesa yang diserahkan oleh Ketua Mahmakah Agung RI.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Jember Ir.H. Hendy Siswanto.,ST.,IPU.ASEAN.,Eng., yang memberikan sambutan sebagai tuan rumah. Acara diselingi dengan hiburan dari paduan suara Pengadilan Negeri Batang dan paduan suara Pengadilan Negeri Jember, tarian dari Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi Surabaya, serta pertunjukan Jember Fashion Carnival.

IMG_3387.JPGIMG_3384.JPG

IMG_2817.JPGIMG_2722.JPG

IMG_3410.JPGIMG_3122.JPG

IMG_3461.JPGIMG_3490.JPG

Para Pimpinan Mahkamah Agung Ingatkan Pentingnya Integritas pada Pengadilan

Dalam rangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Kabupaten Jember, dilakukan kegiatan pembinaan oleh Para Pimpinan Mahkamah Agung RI yaitu YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S..H.,M.H., YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., YM Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., YM Ketua Kamar Pengawasan, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan YM Ketua Kamar Pidana, H. Suharto, S.H., M.Hum.

Pembinaan ini dilaksanakan di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Kabupaten Jember pada hari Senin, 11 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, SH, MH beserta Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Sleain itu juga hadir Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia (secara daring), para Pejabat Eselon II, III, dan IV Ditjen Badilum.

Ketua Mahkamah Agung RI mengingatkan bahwa Integritas merupakan hal terpenting dalam pengadilan, karena jika satu unsur rusak maka seluruh bagian pengadilan akan ikut rusak. Karena itu aparat peradilan harus saling mengawasi dan mencegah adanya pelanggaran. KMA mengumpamakan bahwa pengadilan seperti badan, jika satu sakit maka seluruh bagian akan sakit.

Beliau menyampaikan bukan sertifikat yang diinginkan atau ditargetkan tapi kualitas pelayanan pada pencari keadilan. Ketua Mahkamah Agung RI mengingatkan agar para pimpinan peradilan yang memperoleh tidak puas diri dan jangan sampai leha-leha atas pencapaian yang sudah didapat hari ini. Aparat peradilan harus terus berinovasi, karena keinginan masyarakat selalu berubah dan semakin lama semakin banyak. Misalnya aplikasi SIPP dikembangkan menjadi berbagai versi karena perkembangan kebutuhan pencari keadilan. Inovasi bisa dalam bentuk proses bisnis baru dan juga pengembangan aplikasi untuk mencapai pelayanan yang mudah dan murah. Ketua Mahkamah Agung RI meminta para pimpinan peradilan selalu mencari jalan yang terbaik untuk memberi pelayanan terbaik pula. Bagi pimpinan pengadilan yang mendapat penghargaan, Ketua Mahkamah Agung RI meminta agar bersyukur atas prestasi tersebut. Bagi yang belum dapat penghargaan, jangan berkecil hati karena yang menjadi ukuran adalah pelayanan yang berkualitas.

IMG_3659.JPG

IMG_3670.JPG

IMG_3671.JPG

IMG_3673.JPG

IMG_3767.JPG

IMG_3672.JPG

IMG_3709.JPGIMG_3708.JPGIMG_3707.JPGIMG_3710.JPG