Proses Seleksi Jabatan Panmud Pidana & Panmud Perdata Khusus Memasuki Tahap Akhir

Detail: Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung; Ditayangkan: Selasa, 16 Januari 2024 16:22; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 84

JAKARTA | (15/01/2024) Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menyelenggarakan ujian wawancara bagi para peserta seleksi di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta (15/01). Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Panitera Mahkamah Agung, Agus Subroto. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kepaniteraan, Iyus Suryana, Koordinator Data dan Informasi, Asep Nursobah, para pejabat pada Kesekretariatan Kepaniteraan, para hakim yustisial, dan juga segenap staf pada Kesekretariatan Kepaniteraan yang menjadi panitia seleksi.

Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan disampaikan oleh Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung, Iyus Suryana. Dalam laporannya, Iyus Suryana menjelaskan bahwa wawancara ini merupakan tahap akhir dari rangkaian seleksi. Sebelumnya, para peserta seleksi telah mengikuti serangkaian tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi, profile assessment, rekam jejak, dan eksaminasi putusan.

Peserta seleksi yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi sebelumnya dan berhak untuk mengikuti seleksi wawancara ini adalah sebagai berikut:

Peserta seleksi panitera muda perkara pidana:

Abdul Aziz (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)
Agus Rusianto (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)
Aviantara (Hakim Tingi Pengawas/Plt. Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan)
Ibnu Basuki Widodo (Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus MA)
Minanoer Rachman (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)

Peserta seleksi panitera muda perkara perdata khusus

Ahmad Ardianda Patria (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang)
Elyta Ras Ginting (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan)

Tim Penguji dan Materi Wawancara

Penguji dalam tahap wawancara ini terdiri dari enam penguji. Empat penguji dari internal Mahkamah Agung dan dua penguji dari kalangan eksternal, sebagai berikut:

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial selaku Ketua Pansel, Sunarto
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umun, Bambang Myanto
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Sugiyanto
Made Rawa Aryawan (praktisi)
Febby Mutiara Nelson (akademisi)

Tema-tema yang menjadi materi dalam tahap wawancara ini adalah seputar manajemen perkara, visi misi dan kebijakan organisasi, teknis yudisial, kode etik dan sistem pengawasan, dan wawasan hukum acara dan perkembangan isu hukum kontemporer (aza/mrg/mst).

Ditjen Badilum Ikut Serta Rintis Persiapan Pembentukan Satuan Kerja Pengadilan Baru

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 11 Januari 2024 12:53; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 333

Memasuki tahun 2024, Mahkamah Agung RI mempersiapkan pembentukan satuan kerja pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama baru di daerah, untuk mempermudah dan mempersingkat akses pelayanan keadilan. Hal ini juga tak lepas dari kondisi di mana banyak daerah otonom baru hasil pemekaran belum memiliki pengadilan negeri atau pengadilan agama. Akibatnya, penduduk daerah pemekaran tersebut masih harus jauh-jauh menempuh perjalanan ke daerah induk untuk mengikuti proses pengadilan.

Untuk merencanakan pembentukan satuan kerja pengadilan ini, diadakan rapat koordinasi pada hari Jumat, 5 Januari 2023, antara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini dihadiri antara lain oleh Zahlisa Vitalita, SH, MH (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum), H. Sahwan, SH, MH (Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI), Kurnia Arry Soelaksono, SE, SH, M. Hum (Plt. Sekretaris Ditjen Badilum), Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M (Sekretaris Ditjen Badilag), Dr. Drs. H. Ach. Jufri, S.H., M.H. (Sekretaris Ditjen Badilmiltun) peserta para pejabat terkait di lingkungan Mahkamah Agung RI. Dalam rapat ini dibahas kesiapan lahan, sarana prasarana, anggaran dan sumber daya manusia umtuk pembentukan pengadilan baru.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sendiri merencanakan untuk membantu pembentukan 35 (tiga puluh lima) pengadilan negeri di tingkat pertama dalam waktu dekat, yaitu:

Pengadilan Negeri Badung (pemekaran dari Pengadilan Negeri Denpasar)
Pengadilan Negeri Bangka Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Sungailiat)
Pengadilan Negeri Belitung Timur (pemekaran dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan)
Pengadilan Negeri Mentawai (pemekaran dari Pengadilan Negeri Padang)
Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kotamobagu)
Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kotamobagu)
Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow Timur (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kotamobagu)
Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow Utara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kotamobagu)
Pengadilan Negeri Morowali (pemekaran dari Pengadilan Negeri Poso)
Pengadilan Negeri Tojo Una-Una (pemekaran dari Pengadilan Negeri Poso)
Pengadilan Negeri Morowali Utara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Poso)
Pengadilan Negeri Bombana (pemekaran dari Pengadilan Negeri Pasarwajo)
Pengadilan Negeri Cilegon (pemekaran dari Pengadilan Negeri Serang)
Pengadilan Negeri Tigaraksa (pemekaran dari Pengadilan Negeri Tangerang)
Pengadilan Negeri Tangerang Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Tangerang)
Pengadilan Negeri Sumbawa Barat (pemekaran dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar)
Pengadilan Negeri Halmahera Barat (pemekaran dari Pengadilan Negeri Ternate)
Pengadilan Negeri Halmahera Tengah (pemekaran dari Pengadilan Negeri Soasiu)
Pengadilan Negeri Halmahera Timur (pemekaran dari Pengadilan Negeri Soasiu)
Pengadilan Negeri Teluk Bintuni (pemekaran dari Pengadilan Negeri Manokwari)
Pengadilan Negeri Bone Bolango (pemekaran dari Pengadilan Negeri Gorontalo)
Pengadilan Negeri Sigi (pemekaran dari Pengadilan Negeri Donggala)
Pengadilan Negeri Pulau Morotai (pemekaran dari Pengadilan Negeri Tobelo)
Pengadilan Negeri Buton Utara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Raha)
Pengadilan Negeri Kota Subulussalam (pemekaran dari Pengadilan Negeri Singkil)
Pengadilan Negeri Gorontalo Utara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Limboto)
Pengadilan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir (pemekaran dari Pengadilan Negeri Muara Enim)
Pengadilan Negeri Bengkulu Tengah (pemekaran dari Pengadilan Negeri Arga Makmur)
Pengadilan Negeri Mesuji (pemekaran dari Pengadilan Negeri Menggala)
Pengadilan Negeri Sukamara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun)
Pengadilan Negeri Solok Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kota Baru)
Pengadilan Negeri Samosir (pemekaran dari Pengadilan Negeri Balige)
Pengadilan Negeri Nias Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Gunung Sitoli)
Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan (pemekaran dari Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan)
Pengadilan Negeri Batubara (pemekaran dari Pengadilan Negeri Kisaran)

Isu Integritas dan Kinerja, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum: "Jadikan Integritas sebagai Pangkal dalam Melakukan Kinerja di tahun 2024"

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 11 Januari 2024 12:51; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 246

"Dengan mengoreksi hasil di tahun 2023, tentunya Bapak Ibu dapat membayangkan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di tahun 2024.", demikian disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. pada Refleksi dan Apresiasi Kinerja Peradilan Tahun 2023 pada Wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, Senin, 8 Januari 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Dr. Mochamad Hatta, S.H., M.H. Beliau menyampaikan terkait refleksi kinerja pada pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar pada tahun 2023 dan memberikan apresiasi berupa penghargaan yang diberikan kepada satuan kerja maupun aparatur peradilan yang telah memberikan kinerja terbaiknya di tahun 2023.

Pada sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyampaikan mengenai kemungkinan penyebab tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023 berdasarkan refleksi yang telah dilakukan. Di antaranya adalah penetapan target yang terlalu tinggi dan monitoring dan evaluasi yang belum berjalan dengan baik. Dirjen Badilum menyampaikan pentingnya melakukan evaluasi terhadap hasil kinerja untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan sehingga tiap satuan kerja dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di tahun 2024. Selain mengapresiasi kinerja satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar, Dirjen Badilum juga menyampaikan pentingnya integritas dan kemampuan teknis, serta kebermanfaatan terutama dalam menyelesaikan perkara.

Screenshot 2024 01 10 085257 82cb9

Screenshot 2024 01 10 085005 b3176

Sebanyak 29 Orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Lakukan Penandatangan Kontrak Kerja

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Rabu, 10 Januari 2024 10:17; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 175

Pegawai Negeri Lakukan Penandatangan Kontrak Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengamanatkan beberapa hal terkait manajemen ASN, termasuk mengenai pegawain non-ASN, termasuk di dalamnya adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Dalam UU tersebut dituliskan bahwa penataan terkait pegawai non-ASN diberikan tenggat waktu hingga Desember 2024 dan instansi pemerintah dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN. Hal ini yang turut disampaikan pada sambutan oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. pada Penandatanganan Kontrak Kerja PPNPN Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Rabu, 10 Januari 2024. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh 29 orang PPNPN di lingkungan Ditjen Badilum dan dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang didampingi oleh Kepala Bagian Kepegawaian, Edwin Ruliawan, S.H., M.H. dan Kepala Subbagian Pemberhentian dan Pensiun, M. Deddy Sunarya, S.H. Pada kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Ditjen Badilum menyampaikan bahwa Ditjen Badilum akan terus mendukung para PPNPN dan berpesan untuk tetap mempertahankan kinerja, serta mempersiapkan untuk menghadapi mekanisme yang akan disiapkan agar para PPNPN dapat lulus dalam persyaratan yang diajukan untuk menjadi ASN. Di antara program yang akan dijalankan untuk mendukung persiapan para PPNPN adalah pelatihan talent pool dan tes berbasis komputer. Selain itu, Ditjen Badilum juga akan terus mengupayakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan terkait mekanisme penataan PPNPN ke depannya.

IMG 4727 f8e42