Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Mahkamah Agung RI Laksanakan Seleksi Ujian Tertulis Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tahun 2023

Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) memiliki peran penting dalam menyelesaikan perkara ketenagakerjaan antara pekerja dan industri, seperti perkara pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, Mahkamah Agung RI berkomitmen untuk memastikan kompetensi dan kemampuan para hakim ad hoc. Dalam rekrutmen para hakim ad hoc ini dilakukan tahapan termasuk seleksi administrasi dan seleksi ujian tulis.

Untuk tahun 2023 ini, seleksi ujian tertulis hakim ad hoc PHI dilakukan pada tanggal 19 September 2023, berlangsung secara serentak di 7 (tujuh) pengadilan tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Semarang, Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi  Makassar, Pengadilan Tinggi  Riau, dan Pengadilan Tinggi  Palu. Kegiatan seleksi hakim ad hoc PHI ini diselenggarakan dengan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha, SH, MH bertindak sebagai ketua panitia seleksi.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.07 (1).jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.25.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.20.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.19a.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.19.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.18a.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 12.41.18.jpeg

Dirjen Badilum Sampaikan Upaya Tingkatkan Layanan Pencari Keadilan dalam "Inovasi Akses Keadilan di Mahkamah Agung RI dan FCFCOA"

Untuk menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan dan dalam rangka bertukar pengalaman di bidang peradilan dengan negara sahabat Australia, Mahkamah Agung Republik Indonesia  menyelenggarakan kegiatan "Inovasi Akses Keadilan di Mahkamah Agung RI dan FCFCOA".  Kegiatan dilakukan secara daring (online) pada hari Selasa, 26 September 2023, yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. dan Chief Justice of the Federal and Family Court of Australia (Ketua Peradilan Federal dan Keluarga Australia) Edvard William Alstergren, AO KC.

Pada kesempatan ini, para pimpinan Mahkamah Agung berbagi pengalaman dalam pelaksanaan pelayanan, termasuk kepada kaum rentan seperti perempuan berhadapan dengan hukum dan kalangan penyandang disabilitas. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH pada kegiatan ini memaparkan upaya peningkatan layanan pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Hal ini termasuk penyelenggaraan pos bantuan hukum (Posbakum), layanan persidangan bebas biaya (prodeo), pembuatan kebijakan yang ramah kaum marjinal dan penyandang disabilitas, serta peningkatan kualitas dan pemahaman pegawai dalam menghadapi kalangan rentan.

Kegiatan ini dapat diakses di kanal resmi Mahkamah Agung RI pada tautan: 

Screenshot 2023-09-27 at 15-23-52 Mahkamah Agung Republik Indonesia.png

Screenshot 2023-09-27 at 15-25-35 Mahkamah Agung Republik Indonesia.png

Screenshot 2023-09-27 at 15-23-21 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-57 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-39 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-32 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-20 Mahkamah Agung Republik Indonesia.png

Screenshot 2023-09-27 at 15-23-52 Mahkamah Agung Republik Indonesia.png

Screenshot 2023-09-27 at 15-25-35 Mahkamah Agung Republik Indonesia.png

Screenshot 2023-09-27 at 15-23-21 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-57 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-39 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-32 Mahkamah Agung Republik Indonesia.pngScreenshot 2023-09-27 at 15-24-20 Mahkamah Agung Republik Indonesia.png

Sempurnakan Aplikasi Penanganan Perkara, Ditjen Badilum Adakan Rapat Koordinasi SPPT-TI dan Satgas SIPP

Seiring dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu pelayanan dan administrasi di pengadilan, Mahkamah Agung RI mengembangkan berbagai aplikasi termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT TI). Pengembangan aplikasi ini terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan peraturan dan kebutuhan para pencari keadilan. Untuk itu, secara rutin dilakukan rapat koordinasi pengembangan kedua aplikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Untuk tahun anggaran 2023 ini, kegiatan Kegiatan Rapat Koordinasi SPPT-TI dan Satgas SIPP diadakan pada hari Senin s.d Rabu,  25 s.d 27 September 2023 bertempat di  Best Western Premier Panbil Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, SH, MH, dengan diikuti oleh para anggota Satuan Tugas SIPP Tingkat Banding, termasuk Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum, serta mengadirkan narasumber Yoyok DarmantoS.ST.TP, Sandiman Muda /Senior Cyber Security Analyst pada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan para ketua pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

20230925171717_IMG_6504.jpg

20230925171314_IMG_6495.jpg

20230925222658_IMG_6610.jpg

20230925221840_IMG_6601.jpg20230925203842_IMG_6554.jpg

 

Ditjen Badilum Lakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Untuk Jaring Calon Terbaik Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II

Untuk menjaring pimpinan pengadilan negeri terbaik yang dapat melaksanakan pelayanan terbaik pada pencari keadilan, Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah AGung RI kembali mengadakan Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas I II Gelombang II Tahun 2023.

Sebanyak 43 peserta dari kalangan hakim yang terbagi menjadi 3 kelompok mengikuti seleksi ini secara daring dari satuan kerja masing-masing. Materi yang diujikan kepada calom pimpinan pengadilan meliputi:

  1. Visi, Misi, Wawasan dan Integritas
  2. Kemampuan teknis hukum
  3. Administrasi dan Layanan Peradilan
  4. Manajerial / Kepemimpinan
  5. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH)

Rangkaian kegiatan ini dimulai dengan Simulasi Profile Assesment pada Rabu, 6 September 2023, Pelaksanaan Profile Assesment pada Kamis, 7 September 2023, briefing dan uji coba ujian wawancara (simulasi) pada Senin, 11 September 2023 dan diakhiri dengan ujian wawancara, diikuti oleh seluruh peserta pada Selasa - Kamis, 12 – 14 September 2023.

Setelah dilakukan ujian dan penilaian, sebanyak 22 peserta dinyatakan lolos pada tahapan seleksi uji kepatutan dan kelayakan ini. Pengumuman hasil seleksi ini dapat dilihat di: https://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/4072

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.37.32(1).jpeg

WhatsApp Image 2023-09-26 at 09.37.31a.jpegWhatsApp Image 2023-09-26 at 09.37.31.jpeg