Undangan FGD/Monev Implementasi Kebijakan Kepaniteraan MA terkait Penanganan Perkara bagi Pengadilan di Wilayah Hukum Provinsi Bali

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Minggu, 24 September 2023 14:15

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 165

Perihal : Undangan FGD dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait Penanganan Perkara di Mahkamah Agung

Kepada Yth

1. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
3. Ketua Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum PT Denpasar
4. Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah Provinsi Bali
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Bersama ini kami sampaikan Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan PT. BNI Syariah dan Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan pertemuan (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung meliputi: kewajiban penyampaian dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali (SEMA Nomor 1 Tahun 2014), kewajiban penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual, dan prosedur penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri untuk pengadilan di wilayah hukum provinsi Bali, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Penyelenggaraan Focus Group Discussion

Hari/tanggal                      : Rabu /2 Oktober 2019

Waktu                                : Pukul 09.00 sd. 16.00 WITA

2. Tempat Penyelenggaraan

Bintang Bali Resort          
Jl. Kartika Plaza, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361

3. Susunan Acara : Terlampir
4. Peserta :
5. Setiap pengadilan menunjuk 3 (tiga) orang peserta yang terdiri dari Ketua (atau yang mewakili), Panitera (atau yang mewakili) dan Operator yang menguasai penggunaan aplikasi Direktori Putusan.
6. Salah seorang peserta membawa laptop
7. Surat tugas peserta sekaligus konfirmasi kehadiran agar disampaikan melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan subjek e-mail “Sosialisasi Kebijakan MA RI”.
8. Pembiayaan: penyelenggara menanggung biaya akomodasi pertemuan sedangkan transportasi dan akomodasi peserta dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja Pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut, agar saudara menugaskan peserta sesuai kriteria di atas untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di atas dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di hotline MA pada extension 318 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UNDUH DOKUMEN

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2256/PAN/PP.01.3/9/2019 Tanggal 20 September 2019

Ditjen Badilum Ikut Meriahkan Rangkaian Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Senin, 18 September 2023 07:52

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 172

Tim dari Dharmayukti Karini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ikut serta memeriahkan rangkaian Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI ke-21 yang diadakan pada tanggal 12-15 September 2023 di kompleks Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kemayoran, Jakarta. Rangkaian perlombaan ini membawa tema "Dengan Sportivitas yang Tinggi, Kita Meriahkan Peringatan HUT Dharmayukti Karini XXI". Pada kegiatan ini tim dari Dharmayukti Karini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hadir dengan dipimpin Ibu Nuruli Mahdilis, SH, MH, istri dari DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH.

Kegiatan ini dilangsungkan dengan mengadakan perlombaan paduan suara, tenis meja dan vocal group (paduan suara). Pada lomba line dance, tim tarian dari Ditjen Badilum membawakan tarian "Jogja Istimewa" sementara tim paduan suara membawakan rangkaian lagu medley.

Undangan FGD/Monev Implementasi Kebijakan Kepaniteraan MA terkait Penanganan Perkara bagi Pengadilan di Wilayah HUkum Provinsi Jawa Timur

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Minggu, 17 September 2023 14:13

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 152

Perihal : Undangan FGD Dalam Rangka Monev Kebijakan Kepaniteraan MA terkait Penanganan Perkara di MA

Kepada Yth

1.     Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
2.     Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
3.     Ketua Pengadilan Negeri  se-Wilayah Hukum PT Surabaya
4.     Ketua Pengadilan Agama se-Wilayah Hukum PTA Surabaya
5.     Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

 Dengan ini kami sampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan PT. BNI Syariah akan menyelenggarakan  pertemuan (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi atas berbagai kebijakan Kepaniteraan Mahkamah Agung terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung meliputi: kewajiban penyampaian dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali (SEMA Nomor 1 Tahun 2014), kewajiban penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual, dan prosedur penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata ke luar negeri  untuk pengadilan di wilayah hukum provinsi Jawa Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu  Penyelenggaraan  Focus Group Discussion

• Hari/tanggal                     :  Senin /23 September 2019
  Waktu                             :  Pukul 09.00 sd. 15.00 WIB 
  Tempat Penyelenggaraan  : Hotel Santika Premiere Malang   

Jl. Letjen Sutoyo No 79 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang

3. Susunan Acara          : Terlampir
4. Peserta          :
5. Setiap pengadilan menunjuk 2 (dua) orang peserta yang terdiri dari Panitera (atau yang mewakili) dan  Operator yang menguasai penggunaan aplikasi Direktori Putusan.
6. Salah seorang peserta membawa laptop
7. Surat tugas peserta sekaligus konfirmasi kehadiran agar disampaikan melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.  dengan subjek e-mail  “Sosialisasi  Kebijakan MA RI”.
8. Pembiayaan:  

• pe  Penyelenggara menanggung biaya akomodasi pertemuan sedangkan transportasi dan akomodasi peserta dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja Pengadilan.Berdasarkan hal tersebut, agar saudara menugaskan peserta sesuai kriteria di atas untuk mengikuti kegiatan dimaksud. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di atas dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung  di hotline MA pada  extension  318 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UNDUH DOKUMEN

Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor  2538/PAN/PP.01.3/9/2019 tanggal 17 September 2019