Hari Kamis, tanggal 4 Desember 2019, Pukul 09:00 Wita sampai selesai. Bertempat di Ruang Sidang Bagir Manan, Kantor Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan Bimbingan Teknis e-Court dan e-Litigasi Hakim Pengadilan Negeri Makassar.
Hari Jumat, tanggal 29 November 2019, bertempat di Ruang Sidang Bagir Manan telah dilaksanakan Bimbingan Teknis e-Court dan e-Litigasi bagi para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar.
Hari Jumat, 22 November 2019, telah dilaksanakan Rapat Bulanan Evaluasi Kinerja Bulanan, Pukul 09:00 wita sampai selesai. Bertempat di Ruang Sidang Bagir Manan Pengadilan Negeri Makassar. Rapat dihadiri oleh para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan pegawai pada Pengadilan Negeri Makassar.
Rapat bulanan kali ini membahas mengenai evaluasi kinerja seluruh aparatur Pengadilan Negeri Makassar juga dalam rangka persiapan menyambut kedatangan Tim Auditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ke Pengadilan Negeri Makassar, pada Hari Senin, 25 November mendatang.
Hari Rabu, 27 November 2019, Pukul 16:00 Wita sampai selesai telah dilaksanakan Closing Meeting Audit Eksternal ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pengadilan Negeri Makassar. Bertempat di ruang Sidang Bagir Manan, dihadiri oleh semua Aparatur Pengadilan Negeri Makassar.
Hari Rabu, tanggal 21 November 2019, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi SMAP yang di Pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak Tito Suhud, SH., MH. bersama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Agus Rusianto, SH., MH serta Panitera, Bapak Drs. Junaedi, SH., MH. dihadiri oleh sejumlah Hakim, Panmud serta Kasubbag Pengadilan Negeri Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah berjalan di seluruh unit Pengadilan Negeri Makassar.
Hari Senin - Rabu, tanggal 25 sampai dengan 27 November 2019, telah dilaksanakan Audit Tahap II SNI ISO 37001 : 2016, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh Tim Mutu Certification, bertempat di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Negeri Makassar. Mulai dari unsur Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Kepala Bagian Umum, dan Kepala Sub Bagian telah diaudit untuk memastikan apakah Sistem yang berjalan telah memenuhi Acuan Standar Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Ketua Pengadilan Tinggi Makassar bersama rombongan melaksanakan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, 13 November 2019. Dalam kunjungan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Makassar meninjau pelaksanaan Pelayanan di Meja PTSP Pengadilan Negeri Makassar, kemudian Beliau melakukan peninjauan ke Bagian Perdata dan Pidana.
Hari Senin, 25 November 2019, Pengadilan Negeri Makassar menyambut kedatangan Tim Mutu Certification dalam rangka Audit Tahap 2 SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah diterapkan di Pengadilan Negeri Makassar sejak pencanangannya pada tanggal 30 Juli 2019. Kegiatan ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari yaitu 25 -27 Juli 2019. Bertempat di Ruang Sidang Bagir Manan Pengadilan Negeri Makassar, dilaksanakan Opening Meeting yang di pimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Makassar.
Jakarta - Humas MA: Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung Tahun anggaran 2019 sebagaimana Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 01/Pansel-CPNS/MA/11/2019 yang telah dipublikasikan sebelumnya dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 23 Tahun 2019 setiap instansi wajib menyediakan formasi dari penyandang disabilitas.
Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut di atas, instansi wajib melakukan verifikasi fisik terhadap pelamar dari formasi disabilitas untuk kelengkapan seleksi administrasi, untuk itu diberitahukan bahwa bagi para pelamar dari formasi disabilitas akan melakukan verifikasi fisik ke kantor pengadilan terdekat dengan lokasi pelamar disabilitas (empat lingkungan peradilan tingkat banding maupun tingkat pertama). Untuk ketentuan lain dan informasi lebih lengkap, silakan klik tautan di bawah ini (Humas)
Tanya WaKulletonji
