Dalam usahanya untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik terhadap peradilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali melakukan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH) di lingkungan peradilan umum. Pada kesempatan kali ini, tim yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Tata Kelola, Candra, S.H., melakukan asesmen pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapuran pada Selasa, 24 Juni 2025 dan Rabu, 25 Juni 2025. Kegiatan asesmen diawali dengan pertemuan pembukaan yang dihadiri oleh tim dari Ditjen Badilum serta jajaran dari Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Jayapura. Asesmen dilaksanakan secara menyeluruh, baik di bagian kepaniteraan, maupun kesekretariatan untuk memastikan rangkaian administrasi yang berjalan di pengadilan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain terkait administrasi, asesmen juga dilakukan terhadap pelayanan bagi para pencari keadilan, serta berbagai sarana dan prasarana yang tersedia. Rangkaian asesmen ditutup melalui pertemuan penutupan yang ditandai dengan pembacaan laporan asesmen yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing satuan kerja.

Untuk meningkatkan kemampuan aparat peradilan terkait hukum acara hingga eksekusi, Ditjen Badilum menggelar bimbingan teknis di Kota Padang, pada hari Senin s.d Rabu, 23 s.d 25 Juni 2025. Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara secara blended learning ini, Ditjen Badilum menghadirkan para panitera pengganti dari pengadilan negeri di provinsi Sumatera Barat.

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin., S.H., M.H. memimpin pelaksanaan kegiatan ini, sekaligus menyampaikan materi tentang “Hukum Acara Pidana dan Acara Perdata”. Selain menjadi tuan rumah kegiatan bimbingan teknis ini, Ketua Pengadilan Tinggi Padang Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. juga menyampaikan materi tentang “Tugas Pokok, Fungsi dan Kode Etik Panitera Pengganti.”

Kemudian Panitera Pengadilan Tinggi Padang R. Moch. Chairoel Fathah, S.H., M.Hum membawakan materi tentang eksekusi perkara di pengadilan negeri, serta mengenalkan aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) Ditjen Badilum.

Sementara itu, Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta, Tavip Dwiyatmiko., S.H., M.H menyampaikan tentang “Panggilan / Pemberitahuan Putusan dan Minutasi” kepada para panitera pengadilan negeri yang hadir dalam bimtek ini.

Selain menerima materi dari para narasumber, peserta yang berasal dari pengadilan negeri-pengadilan negeri di provinsi Sumatera Barat ini juga dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait penanganan perkara. Para panitera pengganti pengadilan negeri ini dihadirkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemantapan pelaksanaan tugas– tugas peradilan, serta mewujudkan kemampuan di bidang teknis peradilan umum.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menggelar profile assesment yang diikuti 30 orang panitera pengadilan negeri klas IA dan 72 orang panitera pengadilan negeri klas IB secara daring dari seluruh Indonesia, dimulai pada hari Rabu-Kamis, 25-26 Juni 2025. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H membuka kegiatan profile asesment untuk para panitera pengadilan negeri klas IA dan IB., didampingi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, Sahlanudin, S.Ag., S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyatakan bahwa kompetensi para panitera dalam melakukan administrasi perkara dan integritas kerja sangat penting dalam pelayanan di pengadilan negeri. Kegiatan yang dilaksanakan Ditjen Badilum bekerja sama dengan Assesment Center Mahkamah Agung RI ini bertujuan mengukur dan mengevaluasi kompetensi, potensi, dan karakteristik individu para panitera pengadilan negeri. 

Para Asesor Sumber Daya Manusia dari Biro Kepegawaian melakukan profile asesment ini dengan metode tes kompetensi dan wawancara kepada para panitera pengadilan negeri, secara online dari Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Hasil para Asesor Sumber Daya Manusia dalam mengukur kompetensi panitera pengadilan negeri klas IA dan IB ini kemudian akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai bahan pertimbangan.

Kegiatan asesmen secara online ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Ditjen Badilum dalam memastikan kualitas tenaga teknis aparatur pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI dan harapan masyarakat.