Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) di kota Samarinda, pada hari Kamis, 12 Juni 2025 . Di hadapan para hakim tinggi, pejabat dan pegawai, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, H. Suwidya, S.H., LL.M., menekankan pentingnya asesmen AMPUH ini untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja di peradilan. 

Asesmen AMPUH di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur ini meliputi pemeriksaan kesesuaian pelayanan pencari keadilan serta layanan pendukungnya seperti penyediaan sarana dan pengelolaan sumber daya di pengadilan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dapat sesuai dengan peraturan dari Mahkamah Agung RI serta dapat mewujudkan pelayanan prima.

Asesmen AMPUH dilakukan dengan wawancara, pemeriksaan dan uji petik terhadap penanganan perkara dan pengelolaan layanan pendukung seperti anggaran, barang milik negara (BMN), dan sumber daya manusia (SDM).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyerahkan toga hakim kepada 921 hakim baru di lingkungan peradilan umum yang baru saja dikukuhkan dan akan segera menjalankan tugas sebagai hakim di tempat tugas baru. Selain toga hakim, para hakim hakim ini juga menerima tanda jabatan hakim, atau yang kepar disebut sebagai “pin cakra”. Pin ini menandakan status dan tanggung jawab seorang hakim sebagai pengadil.

Penyerahan toga dan tanda jabatan ini dilaksanakan selepas rangkaian pembekalan para hakim baru oleh para pimpinan Mahkamah Agung RI. Penyerahan toga dan tanda jabatan ini merupakan bentuk layanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendukung para hakim dan aparat peradilan umum dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebanyak 921 hakim baru di lingkungan peradilan umum dari Angkatan 9 yang telah dikukuhkan mengikuti pembekalan pimpinan Mahkamah Agung RI, termasuk Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum. Dalam pembekalannya Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menyebut para hakim baru mengawali tugasnya seperti sebuah kertas putih yang tidak boleh dinodai dengan pelanggaran seperti gratifikasi atau permainan perkara.

Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. mengingatkan saat ini pendapatan hakim cukup tinggi dengan berbagai fasilitas sehingga tidak ada alasan mengorbankan integritas dan melanggar hukum demi mencari pendapatan tambahan. Kepada para hakim baru, Dirjen Badilum  menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selalu memantau kinerja para hakim, meski yang di daerah jauh dari pusat, dengan teknologi informasi, seperti aplikasi Monitoring Implementasi Sistem Indormasi Penelusuran Perkara (MIS) serta aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI).

Prestasi dan kinerja para hakim baru akan menjadi pertimbangan dalam promosi dan mutasi, dan ini akan dipantau aplikasi-aplikasi Ditjen Badilum, sehingga hakim tak usah lagi datang ke Ditjen Badilum untuk memohon mutasi. Data kinerja hakim seperti kualitas putusan, ketepatan waktu dalam persidangan dan minutasi perkara, akan menjadi bahan pertimbangan promosi dan mutasi yang dikembangkan oleh DItjen Badilum sebagai “SMART TPM”.

Para hakim baru ini juga diingatkan bahwa penempatan pertama pasti di daerah terdepan, tapi hal ini harus menjadi pendorong agar para hakim baru mengisi tugas peratamanya dengan prestasi yang setinggi mungkin. Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mengakhiri pembekalan ini dengan menyapa serta beramah tamah dengan para hakim baru.