Dalam rangkaian kegiatan di Jawa Tengah,Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, H. Mochamad Hatta , S.H., M.H, berkunjung dan meninjau pelayanan di Pengadilan Negeri Klaten pada Selasa, 29 April 2025.  Para pimpinan disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten R. Aji Suryo, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten, Dr. Mohammad Amrullah, S.H.,M.H., para hakim, calon hakim dan pegawai PN Klaten.

Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. meninjau pelayanan di PTSP PN Klaten, termasuk pemberian layanan prioritas bagi penyandang disabilitas di PN Klaten. Selanjutnya dalam pembinaan di ruang sidang utama PN Klaten, beliau mengingatkan tentang pentingnya integritas dana menangani perkara, dan semangat dalam melayani pencari keadilan. Pembinaan oleh DIrjen Badilum dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ini diikuti oleh hakim, calon hakim, dan pegawai PN Klaten, yang antusias mendengarkan dan berdiskusi terkait tugas sehari-hari di pengadilan.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyambut kunjungan para pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) pada hari Jumat, 02 Mei 2025, membahas pengiriman surat di pengadilan. Pada kunjungan terkait pengiriman surat di pengadilan ini hadir pula Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

impinan PT Pos Indonesia (Persero) yang berkunjung ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah Tonggo Marbun (Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT. Pos Indonesia) dengan didampingi Arifin Muchlis (Direktur Utama PT. Pos Logistik), Dino Ariyadi (Executive Vice President Enterprise Business PT. Pos Indonesia), Joniar Sinaga (Account Manager Enterprise Business PT. Pos Indonesia), dan Andrean (Account Manager Enterprise Business PT. Pos Indonesia).
Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai mekanisme penyampaian surat tercatat, kendala-kendala dalam pengiriman surat tercatat, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan implementasi pengiriman surat tercatat, serta peluang kerja sama lainnya.

Dalam kunjungan ini, Dirjen Badilum mengajak pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) meninjau Command Center Ditjen Badilum yang digunakan untuk melakukan pemantauan kinerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Dirjen Badilum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menjelaskan kepada jajaran PT. Pos Indonesia (Persero) pentingnya kecermatan dalam pengiriman relaas panggilan dan pemberitahuan putusan serta dampak hukumnya jika terjadi keterlambatan ataupun kekeliruan dalam penyampaian, termasuk dalam kaitannya dengan program prioritas Ditjen Badilum untuk percepatan penanganan perkara. Karenanya pengiriman surat tercatat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjt beliau mengharapkan agar kedepannya, Aplikasi KIBANA yang digunakan untuk melacak kiriman Surat Tercatat dapat segera terintegrasi dengan Aplikasi SIPP, sehingga lebih memudahkan Hakim dalam pemantauan relaas panggilan, dan juga dapat dipantau melalui Aplikasi SATU JARI Badilum.

Pada kesempatan tersebut, Tonggo Marbun juga menyampaikan peluang kerja sama lainnya dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, misalnya pengiriman barang hakim dan tenaga teknis yang mutasi ke wilayah lain.

Kunjungan dari PT. Pos Indonesia (Persero) ini adalah sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan implementasi pengiriman surat tercatat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pencari keadilan.

Sebagai bentuk pembekalan kepada para hakim dan membahas topik terkait peratuan hukum terbaru, Ditjen Badilum secara rutin menggelar Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif atau PERISAI secara online. Diskusi online Ditjen Badilum pada Rabu, 30 April 2025 menghadirkan akademisi Universitas Diponegoro dan Universitas Brawijaya, mengangkat tema tentang Judicial Pardon atau pemaafan hakim. PERISAI ke-6 ini bertema “Pemaafan Hakim Dalam Era Baru Hukum Pidana: Lebih Dari Sekedar Memaafkan?”, yang terkait konsep judicial pardon di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. membuka diskusi yang dihadiri pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia ini. Beliau berharap dengan diskusi ini dapat mendorong para hakim dan aparat peradilan untuk mempelajari materi-materi terkait KUHP baru.

Pembicara pertama adalah Prof. Dr. Pujiyono, SH. M.Hum., Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang menyampaikan tentang judicial pardon dalam konteks peradilan pidana. Dosen Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. kemudian menyampaikan materi tentang penerapan judicial pardon dalam peradilan di berbagai negara.

Contoh pemaafan hakim atau judicial pardon yang dibahas misalnya, pelaku lanjut usia dan miskin yang dinyatakan bersalah mencuri kayu di hutan, namun tidak dihukum pidana penjara oleh hakim, karena kondisinya.

Bertindak sebagai host atau pembawa acara diskusi Perisai edisi ke-6 ini adalah Mustamin, S.H., M.H, hakim yustisial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Beliau didampingi sebagai pembawa acara diskusi oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., hakim pada Pengadilan Negeri Palopo.

Diskusi ini diikuti oleh hakim, calon hakim, dan aparat peradilan dari 34 pengadilan tingi dan 382 pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Para peserta selain menyimak materi juga aktif bertanya ke narasumber.