Ditjen Badilum kembali mendapatkan kesempatan untuk menambah jajaran pejabat fungsional untuk mendukung kinerjnya. Kali ini, pejabat fungsional atas nama Danang Agus Setiawan, S.Kom., M.H. dilantik sebagai Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada Subdirektorat Mutasi Hakim. Pelantikan dan pengambilan sumpah abatan dilaksanakan di ruang Command Center DItjen Badilum pada Senin, 14 April 2025, di hadapan para pimpinan Ditjen Badilum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melantik sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan ini. Hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H, dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Dalam pesan pelantikantikannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyampaikan agar pejabat fungsional yang dilantik dapat menjalankan tugas sebaiknya, mengingat posisi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sangat strategis karena akan terlibat dalam pengembangan tenaga teknis dan pegawai, seperti dalam kegiatan uji kelayakan dan kepatutan, serta promosi dan mutasi.

Beliau juga mengingatkan agar pejabat di lingkungan Ditjen Badilum menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan praktek transaksional seperti gratifikasi, yang dapat merusak marwah dan citra institusi Mahkamah Agung RI.

Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. memimpin rapat koordinasi teknologi informasi (TI) di lingkungan Ditjen Badilum, sekaligus memimpin sosialisasi aplikasi Layanan Terpadu Elektronik (Lentera) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP +). Kegiatan ini berlangsung di Command Center Ditjen Badilum, pada Jumat, 11 April 2025.

Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pembuatan surat keluar, penerimaan surat masuk, disposisi surat, pemberian layanan pada hakim, panitera dan satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, serta membantu pimpinan dalam melakukan pembinaan. Kedua aplikasi ini dikembangkan secara mandiri oleh para pranata komputer dan pegawai lain di lingkungan DItjen Badilum, sehingga dapat tercapai efisiensi dalam pengembangan dan dapat memudahkan penambahan fitur di kemudian hari. 

Dengan kedua aplikasi ini, para pimpinan Ditjen Badilum mengharapkan agar pelaksanaan tugas sehari-hari dapat lebih cepat, efektif dan efisien. Kedua aplikasi ini diharapkan juga memudahkan satuan kerja di daerah yang jauh dengan Jakarta untuk mendapat pelayanan, tanpa harus menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas ke DItjen Badilum atau dengan mengirimkan surat.

Sosialisasi ini dihadiri oleh seluruh pejabat administrator (eselon III) DItjen Badilum, serta para petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan memberikan layanan Ditjen Badilum pada aparat peradilan umum.

Ditjen Badilum senantiasa berupaya menjalin hubungan baik dengan satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di daerah. Karena itu, secara rutin digelar kegiatan "Sapa Pengadilan" di mana para pimpinan DItjen Badilum menyapa secara daring pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Kali ini, kegiatan "Sapa Pengadilan" bersama dengan Pengadilan Tinggi Kupang dan satuan kerja di Nusa Tenggara Timur digelar pada Senin, 14 April 2025.

Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., membuka kegiatan ini bersama Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H, mewakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. yang berhalangan hadir.

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. memimpin jajarannya dalam kegiatan yang dihadiri 16 (enam belas) pengadilan negeri di Nusa Tenggara Timur ini. Pengadilan negeri yang mengikuti kegiatan ini yaitu:

1. PN Kupang, dipimpin Ketua PN Kupang Fery Haryanta, S.H dan Wakil Ketua PN Kupang, A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.
2. PN Rote Ndao, dipimpin Ketua PN Rote Ndao, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.
3. PN Larantuka, dipimpin Ketua PN Larantuka, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.
4. PN Waikabubak, dipimpin Ketua PN Waikabubak, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.
5. PN Kefamenanu, dipimpin Ketua PN Kefamenanu, Charni Wati Ratu Mana, S.H., M.H. dan Wakil Ketua PN Kefamenanu, A.A Gde Agung Jiwandana, S.H.
6. PN Oelamasi, dipimpin Ketua PN Oelamasi, Ikrar Niekha Elmayawati Fau, SH, MH dan Wakil Ketua PN Oelamasi, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.
7. PN Maumere, dipimpin Ketua PN Maumere, Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.
8. PN Lembata, dipimpin Ketua PN Lembata, Perela De Esperanza, S.H.
9. PN Ende, dipimpin Ketua PN Ende, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.
10. PN Labuan Bajo, dipimpin Ketua PN Labuan Bajo, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. dan Wakil Ketua PN Labuan Bajo, Erwin Harlond Palyama, S.H.
11. PN Atambua, dipimpin Ketua PN Atambua, H. Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Wakil Ketua PN Atambua, Yunius Manoppo, S.H., M.H.
12. PN Soe, dipimpin Ketua PN Soe, Gustav Bless Kupa, S.H. dan Wakil Ketua PN Soe, Agustinus Sayur Matua Purba, S.H., M.Hum.
13. PN Waingapu, dipimpin Ketua PN Waingapu, Catur Bayu Sulistiyo, S.H. dan Wakil Ketua PN Waingapu, Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.
14. PN Ruteng, dipimpin Ketua PN Ruteng, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H. dan Wakil Ketua PN Ruteng, Ainun Arifin, S.H., M.H.
15. PN Kalabahi, dipimpin Ketua PN Kalabahi, Raden Mar Suprapto, S.H. dan Wakil Ketua PN Kalabahi, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.
16. PN Bajawa, dipimpin Ketua PN Bajawa, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Beberapa masalah dan kendala dibahas terkait pelananan pencari keadilan seperti:

1. Beberapa pengadilan belum memiliki wakil ketua, sehingga beban kerja ketua pengadilan negeri meningkat.
2. Kondisi cuaca di wilayah perarian Nusa Tenggara Timur dengan ombak besar di awal tahun membuat pelayanan pencari keadilan di wilayah pulau terpencil, seperti di pulau Sawu, menjadi sulit dijalankan.
3. Anggaran yang terbatas membuat para jurusita ketika hendak menuju wilayah kepulauan harus menggunakan kapal kecil, dan tidak bisa menggunakan pesawat perintis.
4. Jarak yang jauh dan akses sulit membuat para juru sita dapat menempuh berhari-hari untuk menyampaikan panggilan.
5. Kondisi infrastuktur seperti listriik yang sering padam membuat pelayanan terganggu.
6. Beberapa pengadilan negeri kekurangan tenaga hakim, jurusita dan jurusita pengganti.

Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi Kupang mencoba membantu pemecahan masalah ini, termasuk membantu proses revisi anggaran dan target kinerja, serta pelaksanaan eksekusi putusan peradilan.. Selain itu juga dilakukan pembahsan terkait pembentukan satuan kerja baru di Nusa Tenggara Timur, mengingat beberapa kabupaten masih belum memiliki pengadilan negeri sendiri. 

Dharapkan dengan kegiatan "Sapa Pengadilan" ini koordinasi Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi Kupang dapat semakin erat, dan dapat meningkatkan kualitas layanan peradilan di Nusa Tenggara Timur.