Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Hadiri Peresmian Nama Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Bandung oleh Ketua Mahkamah Agung RI

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Sabtu, 07 September 2024 13:39; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 43

Ketua Mahkamah Agung RI YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. berkunjung ke Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Jumat, 6 September 2024. Kunjungan yang disambut Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Moh Eka Kartika, E.M., S.H., M.Hum. ini untuk peresmian nama ruang sidang utama PT Bandung yang telah selesai direnovasi.

Kunjungan Ketua Mahkamah Agung RI ini dalam rangka meresmikan nama ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Bandung, menggunakan nama beliau. Dalam sambutannya, beliau berharap ruang sidang ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas peradilan, serta menghasilkan putusan yang memberikan keadilan.

Peresmian nama ruang sidang utama ini dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana YM. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., serta para pimpinan peradilan di wilayah Provinsi Jawa Barat.

WhatsApp Image 2024-09-07 at 13.58.01 (2).jpeg

WhatsApp Image 2024-09-07 at 13.55.06.jpeg

WhatsApp Image 2024-09-07 at 13.55.07.jpeg

WhatsApp Image 2024-09-07 at 13.55.06 (2).jpeg

WhatsApp Image 2024-09-07 at 13.58.00.jpeg

PN Makassar, PN Bantaeng, dan PN Bulukumba Ikuti Penilaian Layanan Peradilan oleh Ditjen Badilum

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Jumat, 06 September 2024 13:36; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 53

Pada tahun 2024 ini, Ditjen Badilum melaksanakan serangkaian lomba yang diikuti oleh pengadilan negeri seluruh Indonesia. Perlombaan ini menilai pelayanan pada pencari keadilan, dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan kompetensi aparat peradilan. Di Pengadilan Negeri Makassar, Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap layanan kepada pencari keadilan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta terhadap Administrasi dan Keuangan Perkara. Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Hendri Tobing, S.H., M.H.

Pada saat kunjungan di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 September 2024, Tim Ditjen Badilum yang dipimpin Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H, juga melakukan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Di Pengadilan Negeri Bantaeng, Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap layanan kepada pencari keadilan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan wawancara pada petugas dan pimpinan pengadilan. Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Abdul Basyir, S.H., M.H.

Di Pengadilan Negeri Bulukumba, Ditjen Badilum melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu (prodeo) dan pelayanan di pos bantuan hukum (Posbakum). Tim Ditjen Badilum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Ernawaty, S.H., M.H.

Gambar WhatsApp 2024-09-04 pukul 15.22.00_9c9f7607.jpg

WhatsApp Image 2024-09-04 at 11.00.18.jpeg

WhatsApp Image 2024-09-04 at 11.00.20 (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-09-04 at 11.01.22.jpeg

WhatsApp Image 2024-09-04 at 11.01.23.jpeg

PN Denpasar Ikuti Asesmen AMPUH dan Penilaian PTSP, Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) serta Administrasi dan Keuangan Perkara

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 05 September 2024 13:33; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 33

Pada Selasa, 3 September 2024, tim penilai Ditjen Badilum dipimpin Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, mengunjungi Pengadilan Negeri Denpasar untuk melakukan penilaian Lomba Pelayanan PTSP, Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Administrasi Keuangan Perkara.

Tim penilai disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Dr. I Nyoman Wiguna S.H., M.H. Pada kesempatan ini, tim Ditjen Badilum juga melakukan asesmen dalam program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas dalam pelayanan keadilan.

Berbagai lomba oleh Ditjen Badilum ini bertujuan meningkatkan pelayanan yang berkualitas pada pencari keadilan. Tahun 2024, penilaian dilakukan sesuai dengan tema “Mendorong peningkatan integritas dan transparansi pengadilan melalui Layanan Pengadilan yang inovatif”. Pada penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tim Ditjen Badilum melakukan wawancara terhadap petugas di meja PTSP tentang prosedur dan standar layanan, serta kepada pimpinan pengadilan tentang pembinaan dan pengawasan PTSP yang dilakukan secara rutin. Pada penilaian terhadap pembebasan biaya perkara (prodeo), dilakukan pemeriksaan terhadap penyerapan anggaran pelayanan hukum serta perkara prodeo yang telah berjalan. Tim Ditjen Badilum juga memeriksa administrasi biaya perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.

Penilaian pelayanan hukum ini dilakukan bersama dengan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Ditjen Badilum, yang bertujuan untuk memastikan seluruh layanan Pengadilan Negeri Denpasar sesuai standar peradilan yang unggul yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.

WhatsApp Image 2024-09-03 at 10.42.46.jpeg

Tingkatkan Layanan Peradilan di Provinsi Sulawesi Selatan, Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi Makassar Laksanakan Asesmen AMPUH

Detail: Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum; Ditayangkan: Kamis, 05 September 2024 09:49; Ditulis oleh Admin PN_MKS; Dilihat: 42

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. memimpin asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Tinggi Makassar pada Kamis, 5 September 2024. Tim Ditjen Badilum disambut Ketua PT Makassar Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum. dan Wakil Ketua PT Makassar Nursyam, S.H., M.Hum.

Asesmen AMPUH dilaksanakan Ditjen Badilum untuk mengetahui kesesuaian seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan pada pencari keadilan. Asesmen ini diikuti para hakim tinggi, pejabat dan staf pada Pengadilan Tinggi Makassar.

Pada asesmen AMPUH, tim Ditjen Badilum memeriksa pelaksanaan bidang teknis (core business) seperti manajemen pelayanan penyelesaian perkara, proses berperkara yang tepat waktu, dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Bidang non teknis/ pendukung (supporting unit) yang perlu mendapat perhatian juga diperiksa tim Ditjen Badilum, meliputi: pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

Asesmen AMPUH oleh tim dari Ditjen Badilum dilakukan dengan uji petik, meninjau pengelolaan berkas perkara, serta wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan dengan para pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar.