Hukum semakin mudah untuk diakses. Salah satu buktinya adalah adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang ada di pengadilan. Di sana, semua orang dapat mengajukan pertanyaan, bahkan mendapat bantuan, tanpa dikenakan biaya apa pun.
Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI Nomor : 702/Bua.4/PL.07/9/2016 yakni menindaklanjuti surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 242/BUA/OT.01.3/08/2016 tentang Permintaan Rencana Kebutuhan BMN TA 2018. Memberitahukan bahwa sampai dengan tanggal 20 September 2016 masih ada 73 Satuan Kerja (satker) Belum Melakukan login website pengisian RK BMN tahun 2018.
Sehubungan dengan pemberitahuan yang dimaksud berikut kami lampirkan surat dan daftar satuan kerja tersebut. (Humas)
Sumber https://mahkamahagung.go.id/id/pengumuman/2252/pengumuman-permintaan-rencana-kebutuhan-bmn-ta-2018
SURAT PANITERA MAHKAMAH AGUNG
Nomor : 1523/PAN/HK.02/9/2016
Tanggal : 6 September 2016
Tujuan : - Ketua Pengadilan Pajak
- Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Empat Lingkungan Peradilan
Perihal : Koreksi Redaksional Salinan Putusan Mahkamah Agung
File : Unduh disini | file PDF
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1385/DJU/SK/OT.01.3/9/2016
TENTANG : PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA ORANG MISKIN ATAU KELOMPOK ORANG MISKIN DENGAN ANCAMAN HUKUMAN DI ATAS 5 (LIMA) TAHUN MAUPUN DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM TERAKREDITASI
Artikel Terkait :
Tanya WaKulletonji
