Guna memantau dan mengevaluasi kinerja satuan kerja, sekaligus memastikan standar pelayanannya, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asesmen sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguH (AMPUH), kali ini pada Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa, 22 Oktober 2024. Tim dari Ditjen Badilum dipimpin oleh Kepala Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi, Budi Setioko, S.H., M.H. Asesmen dimulai dengan pertemuan pembukaan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Sri Sulastri, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Dr. Nenny Yulianny, S.H., M.Kn., para asesor dari Pengadilan Tinggi Surabaya, dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sidoarjo. Asesmen ini dilaksanakan terhadap tidak hanya pada aspek yang menjadi inti bisnis dari pengadilan, seperti administrasi perkara dan pelayanan kepada pencari keadilan, tetapi juga pada aspek pendukung seperti sarana dan prasarana, penatausahaan, dan teknologi informasi.

Selain melakukan asesmen, Tim Ditjen Badilum juga melakukan penilaian untuk lomba administrasi keuangan perkara yang diikuti oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengadilan Negeri Sidoarjo menjadi salah satu yang diajukan dan lolos ke tahap 2 dalam penilaian lomba peningkatan kinerja yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilum. Di antara hal yang menjadi penilaian dalam lomba kategori ini adalah ketertiban dalam administrasi dan pengisian pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan terkait penyelesaian administrasi biaya perkara. Setelah asesmen dan penilaian lomba selesai, maka dilakukan pertemuan penutup yang dihadiri oleh TIm Ditjen Badilum, Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali adakan bimbingan teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) untuk meningkatkan kemampuan para hakim di wilayah Provinsi Banten dalam menanganani perkara di mana perempuan menjadi para pihak, saksi atau bahkan korban. Kali ini, bimtek diadakan di Ibis Style BSD pada 23-25 Oktober 2025.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. membuka kegiatan ini secara online. Dalam sambutannya, Dirjen Badilum menyatakan perlakuan khusus perempuan berhadapan dengan hukum bukan untuk mengistemewakan, namun untuk memberi kesetaraan bagi perempuan sebagai kalangan rentan yang sering terdiskriminasi.

Lebih lanjut  Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  meminta para hakim dari wilayah Banten, untuk selalu memperlakukan perempuan layak sesuai etika dalam persidangan, untuk tidak menyalahkan korban (victim blaming) dan mencegah perempuan menjadi korban terulang (reviktimasi).

Selain Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dalam pembukaan kegiatan ini hadir pula Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Banten Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Pengadilan Tinggi Ambon yang membawahi wilayah hukum Provinsi Maluku, memiliki tugas pelayanan seperti penananganan perkara banding dari pengadilan tinggi yang berada di daerah terdepan. Oleh karena itu perlu dipastikan layanan yang diberikan selalu berkualitas prima dan sesuai peraturan Mahkamah Agung RI.

Untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Ambon, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Selasa, 22 Oktober 2024. Tim Ditjen Badilum kali ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Nopinus Andereas Purba, S.E. Asesmen dimulai dengan pertemuan pembukaan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Puji Harian, S.H., M.Hum, dihadiri para hakim tinggi beserta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Ambon.

Tujuan pelaksanaan asesmen AMPUH ini untuk memastikan mutu dan kinerja pengadilan dalam memberikan layanan bagi para pencari keadilan. Asesmen AMPUH dilakukan secara menyeluruh mencakup evaluasi aspek teknis seperti penyelesaian perkara, layanan hukum, dan administrasi, serta aspek non-teknis seperti pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia.

Dari Pengadilan Tinggi Ambon, Tim Ditjen Badilum kemudian akan bergerak melakukan penilaian layanan dan Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Masohi.