Pengadilan Tinggi Ambon yang membawahi wilayah hukum Provinsi Maluku, memiliki tugas pelayanan seperti penananganan perkara banding dari pengadilan tinggi yang berada di daerah terdepan. Oleh karena itu perlu dipastikan layanan yang diberikan selalu berkualitas prima dan sesuai peraturan Mahkamah Agung RI.

Untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Ambon, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Selasa, 22 Oktober 2024. Tim Ditjen Badilum kali ini dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Nopinus Andereas Purba, S.E. Asesmen dimulai dengan pertemuan pembukaan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Puji Harian, S.H., M.Hum, dihadiri para hakim tinggi beserta seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Ambon.

Tujuan pelaksanaan asesmen AMPUH ini untuk memastikan mutu dan kinerja pengadilan dalam memberikan layanan bagi para pencari keadilan. Asesmen AMPUH dilakukan secara menyeluruh mencakup evaluasi aspek teknis seperti penyelesaian perkara, layanan hukum, dan administrasi, serta aspek non-teknis seperti pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia.

Dari Pengadilan Tinggi Ambon, Tim Ditjen Badilum kemudian akan bergerak melakukan penilaian layanan dan Asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Negeri Masohi.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H, bersama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Drs. Arifin, S.H., M.Hum. membuka asesmen Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada hari Senin, 21 Oktober 2024. 

Para hakim tinggi, pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Surabaya ikut aktif dalam melaksanakan rangkaian penilaian dan evaluasi pada Asesmen AMPUH ini. Tim Ditjen Badilum melakukan penilaian bidang teknis (core business) yaitu penyelesaian perkara, tertib administrasi upaya hukum, pemberian layanan hukum dan pelaksanaan eksekusi. 

Selain itu juga dinilai, serta non teknis (pendukung) seperti pengelolaan anggaran, sumber daya manusia hakim dan aparatur peradilan dan pengelolaan teknologi informasi, sehingga pelayanan pada pencari keadilan di wilayah provinsi Jawa Timur yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI.

Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Bambang Myanto, S.H., M.H., membuka dan memberikan pengarahan kepada Tim Baperjakat pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, kegiatan ini diinisiasi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Baperjakat pada Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

1. Agar adanya persamaan persepsi antara Ditjen Badilum dan Pengadilan Tinggi mengenai syarat dan kriteria baku pengusulan tenaga teknis serta usulan promosi dan mutasi tenaga teknis;
2. Terlaksananya Promosi dan Mutasi secara terarah, objektif, transparan, berkeadilan, terukur dan konsisten Pengadilan Tinggi dapat memetakan kebutuhan tenaga teknis;
3. Terwujudnya penyebaran tenaga teknis kepaniteraan secara merata pada PT dan PN berdasarkan volume, jenis dan sifat perkara;
4. Pengadilan Tinggi dapat mengantisipasi dan merencanakan Mutasi dan Promosi termasuk pengisian kekosongan jabatan maupun kebutuhan jumlah tenaga teknis kepaniteraan.

Pada kegiatan ini juga disampaikan mengenai aplikasi Lentera+ dan Ruang Tamu Virtual dengan harapan agar kedua aplikasi ini dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya sehingga Tenaga Teknis di daerah tidak perlu datang ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.