Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menghadiri wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H, M.H, pada hari Kamis, 28 November 2024, bertempat digedung Pengadilan Tinggi Medan. Kegitan ini dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial YM. H. Suharto, S.H., M.Hum.

Kegiatan wisuda purna bakti ini menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial YM. H. Suharto, S.H., M.Hum bukanlah seremoni biasa, melainkan prosesi monumental penanda suksesnya pengabdian seorang Hakim dalam menggapai puncak keparipurnaan pengabdian kepada ibu pertiwi.

Ditjen Badilum kembali adakan Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum). Kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan budaya berdiskusi dengan mengangkat tema permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga teknis peradilan umum ini digelar di Surabaya pada Kamis, 21 November 2024 dan dihadiri pengadilan tinggi dan pengadilan negeri se-Indonesia secara daring.  Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H bertindak sebagai moderator yang memimpin diskusi. Pada kegiatan sarasehan ini hadir pula Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Fredrik Willem Saija, S.H., M.H.

Hadir sebagai pemateri pertama adalah Prof. Dr. (H.C) Dahlan Iskan yang merupakan mantan CEO surat kabar Jawa Pos dan Jawa Pos Group dan Menteri BUMN periode 2011-2014. Beliau memimpin diskusi dengan tema “Memimpikan Perubahan, memimpin perubahan: Bagaimana menjadi pimpinan yang visioner ?”

Kemudian, Dr. Drs. Ignasius Jonan, Ak., M.A. yang merupakan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Tbk) serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2016-Tahun 2019 menyampaikan materi tentang “Memimpikan Perubahan, memimpin perubahan: Bagaimana pimpinan menggerakkan jajaran?”

Perisai Badilum ini diadakan secara hibrid, dengan para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri se-provinsi Jawa Timur yang mengikuti pembinaan Ditjen Badilum hadir dan berdiskusi secara langsung, sementara satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di daerah bergabung secara online.

Ditjen Badilum mengadakan pembinaan para pimpinan pengadilan negeri se-wilayah Jawa Timur, di kota Surabaya pada 20 s.d 22 November 2024. Acara ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanudin, S.H., M.H.

Dalam sambutan yang diberikan secara online, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mengingatkan para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah provinsi Jawa Timur untuk selalu menjaga wibawa pimpinan peradilan, serta selalu memberikan contoh sebagai role model kepada para hakim dan pegawai di wilayahnya masing-masing.

Para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri se-provinsi Jawa Timur ini menerima materi dan berdiskusi tentang kepemimpinan, penguatan integritas, sikap profesional, tanggung jawab dan etika yang diberikan oleh para ketua pengadilan tinggi maupun narasumber dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Sebagai pemateri pertama Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Timur, hadir Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. yang membawakan materi tentang pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), serta peran KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim.

Pemateri berikutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., menyampaikan materi tentang “Kepemimpinan, Etika dan Manajemen Konflik”. Beliau membahas tentang kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh ketua dan wakil ketua dalam memimpin pengadilan negeri.

Selain sebagai tuan rumah kegiatan pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. juga memberikan materi tentang “Kepemimpinan Eksekusi”, tentang tantangan dan kendala melaksanakan putusan peradilan, hingga kesalahan yang masih sering dibuat para hakim dalam memutus perkara yang terkait eksekusi.