Penanganan perkara dengan keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia. Karena itu Ditjen Badilum bimbingan teknis keadilan restoratif untuk para hakim dan aparat penegak hukum lainnya di provinsi Jawa Barat. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. membuka kegiatan yang berlangsung 13 s.d 15 November 2024 di Hotel Aryaduta Bandung ini. Beliau membuka kegiatan dengan didampingi DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin , S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Moh Eka Kartika, S.H., M.Hum.

Dari lingkungan peradilan umum, hadir Dr. Hj. Nirwana, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) menyampaikan materi “Penerapan Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, dan Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya) dengan materi “Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif pada Peradilan Umum”.

Selain itu juga hadir Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) dengan materi “Perkembangan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, serta Dr. Erni Mustikawati, S.H., M.H. (Jaksa Ahli Madya) dengan materi “Penerapan Keadilan Restoratif pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum”.

Para peserta kegiatan ini selain menerima materi tentang penanganan perkara dengan keadilan restoratif, juga berdiskusi dengan para pemateri serta melakukan latihan penyusunan putusan perkara yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI kembali menerima tamu dari luar negeri. Kali ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H.,, M.H.  menerima pimpinan peradilan dan hakim dari Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan, Republik Rakyat China, pada hari Jumat, 15 November 2024 di ruang Command Center Ditjen Badilum.

Delegasi ini dipimpin Mr. Li Zhiheng (Wakil Presiden Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan), didampingi Ms. Xu Zhe, (Presiden Pengadilan Menengah Rakyat Kota Luoyang), Ms. Wang Fulei, (Hakim Utama Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan), Mr. Wang Ji (Wakil Presiden Pengadilan Menengah Rakyat Kota Zhengzou), Ms. Li Junrong (Wakil Presiden Pengadilan Menengah Rakyat Kota Zhoukou), dan Mr. Wang Ruize (Hakim Pengadilan Menengah Rakyat Kota Jiyuan).

Pada kunjungan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, pertukaran pengetahuan dan pengalaman terkait peradilan antara China dan Indonesia ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H.,, M.H. menyampaikan penggunaan teknologi informasi pada Ditjen Badilum untuk pengelolaan perkara dan mendorong pelaksanaan eksekusi putusan hukum.

Kepada delegasi Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan, dijelaskan tentang pemanfaatan Aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) untuk pemantauan dan pembinaan kinerja aparat pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, oleh Kepala Seksi Pelayanan Peradilan, Reni Kartini, S.H. dan Kepala Seksi Dokumentasi Wilayah Hukum, Misra Dewita, S.H., M.H.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H, M.H. dan Wakil Presiden Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan, Mr. Li Zhiheng beserta para anggota delegasi dari China kemudian berdiskusi tentang pengelolaan dan pembinaan aparat peradilan, pemanfaatan teknologi informasi serta pelaksanaan putusan peradilan.

Kunjungan ini diakhiri dengan pertukaran cindera mata antara Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H, M.H. dan Wakil Presiden Pengadilan Tinggi Rakyat Provinsi Henan, Mr. Li Zhiheng, sebagai simbol kerja sama lingkungan peradilan kedua negara.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali menggelar Rapat Pleno Kamar. Tahun ini rapat diselenggarakan pada 05—07 November 2024 di Bandung, Jawa Barat. Rapat dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, dengan diikuti oleh seluruh Pimpinan, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, para Asisten Kamar, dan para Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II) pada Mahkamah Agung RI.

Bersama para pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI lainnya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. mengikuti kegiatan pembahasan pada Kamar Kesekretariatan oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Syamsul Maarif, S.H., L.LM., PhD, dan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Sugiyanto, S.H., M.H. terkait pelaksanaan dukungan manajemen, pembinaan, peningkatan kinerja dan pelayanan.

Rapat Pleno Kamar merupakan media yang rutin dilakukan Mahkamah Agung untuk membahas permasalahan hukum (question of law) yang timbul dari masing-masing perkara. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H mengharapkan hasil Rumusan Kamar yang disepakati ini kemudian harus dipedomani secara konsekuen dan konsisten oleh Mahkamah Agung RI dan seluruh badan peradilan di bawahnya.