Ditjen Badilum mengadakan pembinaan para pimpinan pengadilan negeri se-wilayah Jawa Timur, di kota Surabaya pada 20 s.d 22 November 2024. Acara ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dengan didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Hasanudin, S.H., M.H.

Dalam sambutan yang diberikan secara online, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., mengingatkan para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah provinsi Jawa Timur untuk selalu menjaga wibawa pimpinan peradilan, serta selalu memberikan contoh sebagai role model kepada para hakim dan pegawai di wilayahnya masing-masing.

Para ketua dan wakil ketua pengadilan negeri se-provinsi Jawa Timur ini menerima materi dan berdiskusi tentang kepemimpinan, penguatan integritas, sikap profesional, tanggung jawab dan etika yang diberikan oleh para ketua pengadilan tinggi maupun narasumber dari luar lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Sebagai pemateri pertama Pembinaan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di Jawa Timur, hadir Wakil Ketua Komisi Yudisial RI Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H. yang membawakan materi tentang pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY), serta peran KY dalam menjaga harkat dan martabat hakim.

Pemateri berikutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., menyampaikan materi tentang “Kepemimpinan, Etika dan Manajemen Konflik”. Beliau membahas tentang kendala yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh ketua dan wakil ketua dalam memimpin pengadilan negeri.

Selain sebagai tuan rumah kegiatan pembinaan, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H. juga memberikan materi tentang “Kepemimpinan Eksekusi”, tentang tantangan dan kendala melaksanakan putusan peradilan, hingga kesalahan yang masih sering dibuat para hakim dalam memutus perkara yang terkait eksekusi.

Jelang penyelenggaraan kegiatan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu pemberian penghargaan Abhinaya Upangga Wisesa, Ditjen Badilum melaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan tersebut pada Selasa, 19 November 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dengan didampingi oleh para pejabat eselon II dan dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV yang menjadi perwakilan panitia pada kegiatan tersebut. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Command Center Ditjen Badilum itu juga diikuti oleh panitia daerah secara daring. Rapat ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait sejauh mana persiapan yang telah dilakukan dan hal-hal yang perlu dikoordinasikan terkait penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, tahun ini juga akan mulai dilakukan pemberian penghargaan terhadap hasil penilaian AMPUH terhadap pengadilan di lingkungan peradilan umum. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga berharap agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan terlaksana secara efektif dan efisien dari segi anggaran. 

Penanganan perkara dengan keadilan restoratif menjadi salah satu alternatif penegakan hukum di Indonesia. Karena itu Ditjen Badilum bimbingan teknis keadilan restoratif untuk para hakim dan aparat penegak hukum lainnya di provinsi Jawa Barat. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. membuka kegiatan yang berlangsung 13 s.d 15 November 2024 di Hotel Aryaduta Bandung ini. Beliau membuka kegiatan dengan didampingi DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin , S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Moh Eka Kartika, S.H., M.Hum.

Dari lingkungan peradilan umum, hadir Dr. Hj. Nirwana, SH., M.Hum (Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) menyampaikan materi “Penerapan Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, dan Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya) dengan materi “Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif pada Peradilan Umum”.

Selain itu juga hadir Prof. Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah, S.H., M.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran) dengan materi “Perkembangan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, serta Dr. Erni Mustikawati, S.H., M.H. (Jaksa Ahli Madya) dengan materi “Penerapan Keadilan Restoratif pada tahap penuntutan menurut Penuntut Umum”.

Para peserta kegiatan ini selain menerima materi tentang penanganan perkara dengan keadilan restoratif, juga berdiskusi dengan para pemateri serta melakukan latihan penyusunan putusan perkara yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif.