Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Bersama BKN dan Sekretariat Negara, Ditjen Badilum Lakukan Penyelesaian Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Sebagai bentuk komitmen pelayanan pada para pejabat dan pegawai pengadilan di satuan kerja, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berupaya memastikan proses pengurusan pensiun bagi mereka yang memasuki masa purnabakti dapat dilaksanakan dengan tepat waktu. Dalam pelaksanaan tugas ini, Ditjen Badilum menyelenggarakan rapat pelaksanaan penyelesaian proses Pensiun sebagai PNS dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (SETNEG). Kegiatan ini diselenggarakan di Hotel Mercure Cikini Jakarta pada hari Rabu s.d. Sabtu, 24 Mei s.d. 27 Mei 2023.

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Dr. Lucas Prakoso SH, M. Hum. dan bertujuan untuk mempercepat pelaksanan proses pensiun dan penyerahan hak bagi pegawai purnabakti.

 IMG_2323.JPG

IMG_2311.JPG

IMG_2329.JPGIMG_2328.JPG

Tingkatkan Layanan pada Pencari Keadilan, Ditjen Badilum Adakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas

Para penyandang disabilitas sering mendapat hambatan dalam memperoleh pelayanan, termasuk dalam mencari keadilan. Menyikapi hal ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun Anggaran 2023 kepada aparat pengadilan. Kegiatan bimbingan teknis kali ini diadakan di Hotel Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta Selatan tanggal 24 - 26 Mei 2023, dengan dihadiri para ketua, wakil ketua dan pejabat struktural pengadilan negeri di wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat serta Provinsi Banten.

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelayanan keadilan penyandang disabilitas ini, diberikan materi oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LL.M, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. Heru Pramono, SH, M.Hum dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, SH, MH.

Materi berikutnya diberikan oleh Eliza Octavianti Rogi, S. Pd (Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome), yang membawakan materi "Layanan yang Dibutuhkan Penyandang Disabilitas Intelektual di Lingkungan Peradilan Umum", dan Drs. Gufron Sakaril, MM (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, PPDI) yang menyampaikan materi "Berkomunikasi dengan Baik dan Benar dengan Penyandang Disabilitas".

WhatsApp Image 2023-05-25 at 06.53.07.jpeg

WhatsApp Image 2023-05-25 at 06.53.09(1).jpegWhatsApp Image 2023-05-25 at 06.53.08.jpegWhatsApp Image 2023-05-25 at 06.53.08(1).jpegWhatsApp Image 2023-05-25 at 06.53.09.jpeg

Dirjen Badilum Sampaikan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Mahkamah Agung RI senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan pada pencari keadilan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pada hari Kamis, 25 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH berkesempatan memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa dan akademisi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Jawa Barat.

Dalam kesempatan ini, beliau memaparkan materi "Perkembangan Praktik Hukum Acara Perdata di Pengadilan". Dalam paparannya beliau menguraikan terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung terkait hukum acara perdata sebagai upaya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, diantaranya dengan menerapkan gugatan sederhana untuk perkara dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,. Selain itu, Mahkamah Agung memberlakukan e-Court yang memungkinkan penyelesaian perkara perdata dengan memanfaatkan teknologi informasi.


Pada akhir paparannya, Dirjen Badilum menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi di pengadilan akan memberikan kemudahan dalam setiap proses kerja, serta mendorong transparansi, sehingga terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme yang pada akhirnya akan menghasilkan penanganan perkara berkualitas.

WhatsApp Image 2023-05-25 at 09.27.00(1).jpegWhatsApp Image 2023-05-25 at 09.27.01.jpegWhatsApp Image 2023-05-25 at 09.27.01(1).jpegWhatsApp Image 2023-05-25 at 09.27.00.jpeg

WhatsApp Image 2023-05-25 at 10.48.22.jpeg

Bersama Badan Pengawasan MARI, Ditjen Badilum Lakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada pengadilan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan  dan mengukur pelaksanaan layanan. Karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melaksanakan Evaluasi SAKIP dengan mengundang para sekretaris pengadilan tinggi seluruh Indonesia pada hari Kamis, 25 Mei 2023.

Kegiatan ini menghadirkan pemateri para auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, yaitu Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., M.Ak. dan Imam Purnomo , S.E., Ak. Dalam pemaparannya, pemateri mengingatkan pentingnya SAKIP, antara lain sebagai syarat dalam penilaian dalam Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 Selain itu para pemateri juga mengingatkan dalam menentukan target kinerja, tiap satuan kerja harus tetap menerapkan prinsip SMART, yaitu Specific (terperinci) , Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Realistic (sesuai kenyataan), and Timely (tepat waktu). Setelah melakukan penyusunan target, maka satuan kerja perlu mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang diikuti dengan tindak lanjut atas temuan dan permasalahan yang dihadapi.

IMG_9813.jpg

IMG_9809_e43b0.jpg