Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Bersama Badan Pengawasan MARI, Ditjen Badilum Lakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada pengadilan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan  dan mengukur pelaksanaan layanan. Karena hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bekerja sama dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melaksanakan Evaluasi SAKIP dengan mengundang para sekretaris pengadilan tinggi seluruh Indonesia pada hari Kamis, 25 Mei 2023.

Kegiatan ini menghadirkan pemateri para auditor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, yaitu Ferri Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., M.Ak. dan Imam Purnomo , S.E., Ak. Dalam pemaparannya, pemateri mengingatkan pentingnya SAKIP, antara lain sebagai syarat dalam penilaian dalam Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 Selain itu para pemateri juga mengingatkan dalam menentukan target kinerja, tiap satuan kerja harus tetap menerapkan prinsip SMART, yaitu Specific (terperinci) , Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai), Realistic (sesuai kenyataan), and Timely (tepat waktu). Setelah melakukan penyusunan target, maka satuan kerja perlu mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang diikuti dengan tindak lanjut atas temuan dan permasalahan yang dihadapi.

IMG_9813.jpg

IMG_9809_e43b0.jpg

 

 

Dirjen Badilum: Penyusunan Anggaran di Pengadilan Harus Bertanggung Jawab dan Berkualitas

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis, 25 Mei 2023, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH, berkesempatan bertemu dan memberikan pengarahan pada para sekretaris pengadilan tinggi seluruh Indonesia pada kegiatan di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung.

Kepada para sekretaris pengadilan tinggi, Dirjen Badilum mengingatkan bahwa pelaksanaan tugas di pengadilan tidak akan dapat berjalan tanpa 3M yaitu man (sumber daya manusia), money (dana) dan material yang cukup. Karena itu, sekretaris pengadilan memiliki tugas dan tanggung jawab besar dalam kesuksesan pengadilan dengan  menyediakan kebutuhan ini melalui anggaran satuan kerja.

Tanggung jawab ini dimulai dari penyusunan anggaran, misalnya dengan tidak hanya menyalin anggaran tahun sebelumnya, namun menyesuaikan dengan kebutuhan satuan kerja pengadilan terbaru dan tidak mengandalkan revisi anggaran jika kebutuhan tidak sesuai dengan perencanaan. Banyaknya revisi anggaran ini menurut  Dirjen Badilum menunjukkan perencanaan yang tidak bagus di satuan kerja.

Dirjen Badilum juga mengkritik masih ada satuan kerja yang penyusunan rencana anggarannya tidak berubah, meski jumlah pegawai, perkara yang ditangani dan kondisi gedung sudah berubah. Hal ini menunjukkan satuan kerja tersebut tidak menjalankan fungsi perencanaan dengan baik.

Mengenai pelaksanaan anggaran, Dirjen Badilum mengingatkan agar satuan kerja dapat bekerja maksimal, dan meningkatkan penyerapan anggaran agar tidak ada lagi satuan kerja yang memiki serapan rendah. Pada tahun 2022 lalu, Badan Peradilan Umum masih harus memberikan teguran bagi satuan kerja pengadilan negeri yang penyerapan anggarannya kurang dari 95%.  Dirjen Badilum menyebut bahwa memang tidak mudah menyusun dan melaksanakan anggaran, namun hal ini merupakan tanggung jawab para sekretaris dan bentuk pengabdian pada instansi serta pada para pencari keadilan.

Di akhir sesi pembinaan, Dirjen Badilum berkesempatan untuk berdiskusi dengan para sekretaris pengadilan tinggi, yang berbagi dan menyampaikan pengalaman di satuan kerja masing-masing.

IMG_9869.jpg

IMG_9859.jpg

IMG_9870.jpg

IMG_9883.jpg

Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Denpasar Terima Penghargaan Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran dari Dirjen Badilum

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dalam menyusun dan melaksanakan anggaran pada tahun anggaran 2022 yang lalu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, SH, MH, memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) pengadilan tinggi terbaik Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran. Ketiga pengadilan tinggi tersebut adalah:

  1. Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik I adalah Pengadilan Tinggi Riau dengan Nilai Total 99,93
    2. Kategori Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran Terbaik II adalah Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan nilai total 96,53
    3. Kategori Capaian Indikator Pelaksanan Anggaran Terbaik III adalah Pengadilan Tinggi Denpasar dengan nilai 95.00

Penghargaan ini diberikan kepada para sekretaris pengadilan tinggi dalam rangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum di Bandung, pada hari Kamis, 25 Mei 2023.

IMG_9905.jpg

IMG_9912.jpg

IMG_9915.jpg

IMG_9916.jpg

IMG_9918.jpg

Dukung Kesetaraan Perempuan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Kembali Selenggarakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perempuan merupakan salah satu kaum rentan yang sering dikesampingkan haknya. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terus berupaya untuk memberikan dukungan bagi perempuan, khususnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada pencari keadilan, terutama pada kalangan rentan seperti perempuan, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI mengadakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya agar para hakim peserta dapat menangani perkara tersebut dengan berkeadilan. Kegiatan bimbingan teknis tersebut kali ini dilaksanakan pada tanggal  22 Mei s.d 24 Mei 2023 bertempat di Hotel Mercure Padang, Sumatera Barat, dengan diikuti para Hakim Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tinggi Riau..

Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari para hakim serta jaksa dan anggota kepolisian. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Lucas Prakoso, SH, M. Hum,  serta menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang), Erni Mustika Sari, S.H, M.H. (Jaksa Utama Pratama pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum), dan Siti Mazumah (Koordinator Nasional Forum Layanan Perempuan Korban LBH APIK). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi para aparatur pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani perkara khususnya yang berhubungan dengan perempuan berhadapan dengan hukum.

p>WhatsApp Image 2023-05-23 at 10.58.13 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-05-23 at 11.00.28 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-05-23 at 11.00.27 (2).jpegWhatsApp Image 2023-05-23 at 11.00.26.jpeg