Untuk Sementara, Bayar Biaya Kasasi/PK Menggunakan “Real Account”

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Senin, 15 Mei 2023 09:02

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 293

JAKARTA | (15/5) - Gangguan layanan pada Bank Syariah Indonesia berdampak pada  tidak aktifnya pembayaran kasasi/peninjauan kembali yang menggunakan virtual account bank tersebut. Sehubungan dengan  hal tersebut, Panitera MA, Ridwan Mansyur, memberikan solusi atas permasalahan ini dengan memberikan kebijakan pembayaran biaya perkara MA menggunakan “real account”. Panitera MA menegaskan selama layanan VA bermasalah Pengiriman biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/HUM dapat dilakukan melalui real account  Bank Syariah Indonesia (451) 1791791750. Sedangkan untuk pembayaran biaya penyampaian dokumen ke luar negeri dapat dikirim  melalui rekening (451)7223333370.

Kebijakan penggunaan kembali “real account”  untuk pembayaran biaya perkara MA dapat diterapkan apabila layanan VA bermasalahan. Hal ini dapat merujuk pada Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1810/PAN/OT.01.3/8/2021 tanggal 31 Agustus 2021).

“Penggunaan kembali virtual account untuk pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali dan biaya rogatory dilakukan setelah layanan mitra perbankan berjalan normal”,   tegas Panitera MA.

Beberapa informasi terkait dengan konndisi darurat ini dapat ditemukan di artikel ini. 

Halal Bihalal & Silaturahim Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Rabu, 10 Mei 2023 11:53

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 178

Masih dalam suasana hari raya Idul Fitri, sekaligus untuk mempertahankan semangat bulan Ramadhan pascalebaran, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan kegiatan halal bihalal dan silaturahim bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum pada Rabu, 10 Mei 2023. Bertempat di lantai 1 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, kegiatan dibuka dengan sambutan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Dengan mengangkat tema "Memelihara Semangat Ramadhan untuk Mewujudkan Peradilan Umum yang Bermartabat", kegiatan ini juga diisi dengan ceramah oleh Ustadz Adi Hidayat, Lc., M.A. dan turut mengundang Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan se-Indonesia secara daring. Selain itu, kegiatan juga diisi penyerahan santunan bagi anak yatim piatu yang dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dengan Ust. Adi Hidayat dengan didampingi oleh pejabat eselon II dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Sepanjang Tahun 2022, Setiap Hakim Agung Rata-Rata Menerima Alokasi 1.805 Berkas

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Rabu, 10 Mei 2023 08:42

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 218

JAKARTA | (10/5) - Buku Laporan Tahunan MA  mencatat jumlah beban perkara Mahkamah Agung sepanjang tahun 2022 mencapai 28.284 perkara. Jumlah beban perkara tersebut didistribusikan kepada 47 hakim agung.  Dengan data tersebut,  rasio beban kerja  per hakim agung dengan jumlah beban adalah 1 berbanding 602 perkara.  Oleh karena setiap perkara ditangani oleh majelis yang  terdiri dari 3 hakim, maka dengan jumlah beban kerja 28.284, setiap  hakim agung  mendapatkan alokasi berkas per tahun mencapai 1.805 perkara.  

Dalam memeriksa perkara kasasi atau peninjauan kembali, setidaknya hakim agung akan membaca putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, memori kasasi dan kontra memori kasasi, selain dari dokumen lainnya yang tersedia di Bundel A dan Bundel B. Apabila diasumsikan setiap dokumen  yang harus dibaca tersebut terdiri atas 25 halaman, maka  dalam setiap berkas ada 100 halaman dokumen yang “wajib” dibaca.  Dengan asumsi setiap perkara terdiri atas 100 halaman yang wajib dibaca, maka merujuk pada rerata alokasi beban di atas, dalam setahun hakim agung minimal  membaca 180.500 halaman. Jumlah ini akan bertambah jika perkara yang ditangani adalah perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi yang putusannya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan halaman.

Hal tersebut disampaikan Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur,  Selasa (9/5), di Gedung MA, Jakarta.  Ia menjelaskan bahwa data tersebut merupakan rerata umum beban kerja tanpa  memperhatikan alokasi beban perkara per kamar dan jumlah hakim agung pada setiap kamar hakim agung tersebut.

Jika memperhatikan kondisi beban per kamar penanganan perkara dan jumlah hakim agung pada setiap kamar tersebut, maka diperoleh data sebagaimana tabel berikut:

 99,08% Beban  Berhasil Diselesaikan

Dari jumlah beban perkara yang teralokasikan, hakim agung berhasil menyelesaikan sebesar 99,08% perkara. Pada akhir tahun 2022, hanya  260 perkara yang belum diputus oleh hakim agung, sebagaimana tabel berikut ini:

(an)