Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Tiga Hari Workshop, Kepaniteraan MA Unggah 4552 Putusan

JAKARTA | (31/03) Kepaniteraan MA kembali menggelar Workshop Publikasi Putusan dan Update Informasi Lainnya pada Direktori Putusan. Workshop tersebut dibuka langsung oleh Panitera MA, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.. Sekretaris Kepaniteran serta beberapa pejabat eselon III dan IV pada Sekretariat Kepaniteraan MA juga turut hadir dalam pembukaan acara tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari, yaitu dari tanggal 29 s.d. 31 Maret 2023 tersebut diikuti oleh Tim Redaksi Direktori Putusan, Tim Pusat Data Direktori Putusan, Tim Upload dari seluruh Kamar, Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana, serta Tim Upload dari Panitera Muda Perkara Pidana Khusus.

Ragam Informasi yang Dipublikasi

Saat menyampaikan laporan kegiatan, Asep Nursobah, selaku Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan pada kegiatan workhsop tersebut tidak terbatas pada putusan Mahkamah Agung, tetapi juga hasil rumusan kamar dan juga petikan putusan.

“Ada 4.756 file putusan yang telah kita siapkan untuk diunggah. Semoga tidak ada kendala teknis, sehingga putusan tersebut dapat terunggah seluruhnya. Selain mempublikasikan putusan, kita juga akan mengunggah Hasil Rumusan Kamar Tahun 2022 juga petikan putusan. Upload petikan putusan ini kita lakukan untuk kepentingan SPPT-TI yang sedang kita bangun bersama lembaga penegak hukum lain” ungkap Asep Nursobah.

Tujuh Juta Putusan

Saat memberikan pengarahan, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Hal ini dikarenakan pada Direktori Putusan telah terunggah lebih tujuh juta putusan.

“Hingga tanggal 29 Maret 2023, telah ada tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam putusan yang terunggah dalam Direktori Putusan. Dari jumlah tersebut, putusan kasasi berjumlah seratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga putusan dan Peninjauan Kembali berjumlah lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima putusan. Terima kasih atas kerja keras kita semua”, ungkap Ridwan Mansyur.

Selain itu, Panitera MA juga menghimbau agar Tim Publikasi Putusan terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Ia berharap agar Tim Upload Putusan lebih mencermati kembali proses pengaburan informasi pada putusan pasca berlakunya SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022.

“Mari kita tingkatkan kualitas kinerja kita. Salah satu hal yang perlu dicermati kembali pasca berlakunya SK KMA 2-144 tahun 2022 adalah mengenai pengaburan atau anonimisasi putusan dalam perkara tindak pidana terorisme. Dalam perkara terorisme, sebelum putusan dipublikasikan, identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli harus dikaburkan terlebih dahulu”, tegas Panitera MA

4552 Putusan dalam Tiga Hari

Peserta workshop menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi dalam kegiatan tersebut. Sejak pembukaan kegiatan, para peserta telah menunjukkan semangatnya untuk mengunggah putusan. Walhasil, saat kegiatan ditutup, tercatat terdapat 4552 putusan yang berhasil terunggah pada Direktori Putusan. Selain putusan, dalam workshop yang dilaksanakan selama tiga hari tersebut juga telah berhasil mengunggah 1006 petikan putusan dan beberapa rumusan kamar yang telah ditetapkan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hal tersebut merupakan capaian yang menggembirakan, mengingat Mahkamah Agung saat ini memang sedang terus mengupayakan transparansi lembaga peradilan demi meningkatkan kepercayaan publik.[aza/mrg/wrd]

Terus Tingkatkan Pelayanan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Pembinaan pada Pengadilan Negeri Purbalingga

Selain melakukan pembinaan pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan Banyumas, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. turut melaksanakan pembinaan pada Pengadilan Negeri Purbalingga pada Jumat, 24 Maret 2023. Pembinaan dilakukan kepada seluruh aparatur peradilan dengan tujuan agar aparatur Pengadilan Negeri Purbalingga dapat terus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga turut memantau proses pemberian pelayanan serta sarana dan prasarana yang ada pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

DSC 0823 8de52

DSC 0850 3f0f1

WhatsApp Image 2023 03 24 at 11.36.50 df51a

DSC 0862 13d06

DSC 0913 e8412

DSC 0902 522d7

DSC 0916 c7e58 

Kunjungan Kerja Dirjen Badilum ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Pengadilan Negeri Malinau, Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Tarakan.

Dalam rangka pemantauan pelayanan pada pencari keadilan dan kinerja aparat peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. pada hari Kamis dan Jumat, 16-17 Maret 2023 melakukan kunjungan kerja ke wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Selain mengunjungi Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang baru saja dibentuk pada tahun 2022 lalu, DIrjen Badilum dan rombongan juga mengunjungi Pengadilan Negeri Malinau, Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Negeri Tarakan. Pada kegiatan ini, irjen Badilum meninjau lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di kota Tanjung Selor  yang akan dibangun dalam waktu dekat.

Kegiatan ini merupakan bentuk perhatian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada para pegawai yang memberikan pelayanan keadilan di daerah yang tergolong dalam daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam kunjungan ini Dirjen Badilum dan Rombongan didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Fredrik Willem Saija, S.H., M.H. ,Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Achmad Syaripudin, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Teopilus Patiung, S.H., M.H.

 KALTARA OK.mp4_snapshot_03.25.000.jpg

KALTARA OK.mp4_snapshot_03.18.563.jpg

KALTARA OK.mp4_snapshot_03.13.336.jpg

KALTARA OK.mp4_snapshot_03.35.684.jpgKALTARA OK.mp4_snapshot_03.43.750.jpg

Dirjen Badilum Hadiri Pencanganan Pelaksanaan SMAP Tahun 2023

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. turut serta hadir dalam kegiatan Pencanangan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023. Acara tersebut dihadiri baik secara luring maupun daring oleh Kepala Badan Pengawasan MA RI Sugiyanto, S.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis pada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama yang mewakili Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Kepala Pengadilan Militer Utama yang mewakili Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, Kelompok Kerja (Pokja) SMAP Tahun 2023, serta pimpinan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan