Dalam rangka peringati hari hakim perempuan internasional dan hari kartini, serta mendukung kesetaraan bagi para hakim perempuan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum turut mengikut webinar "Hakim Perempuan dan Peningkatan Keberagaman di Peradilan" yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Federal Circuit and Family Court of Australia dan Australia-Indonesia Partnership for Justice 2(AIPJ2) pada Jumat, 14 April 2023. Webinar ini mengangkat topik mengenai usaha bersama untuk mewujudkan pengadilan yang lebih beragam sekaligus merayakan pencapaian peningkatan peran kepemimpinan para hakim perempuan. Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. turut hadir sebagai salah satu penanggap. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memaparkan mengenai hal-hal terkait pola mutasi hakim perempuan, persentase pimpinan perempuan di lingkungan peradilan umum, serta persentase pimpinan perempuan berdasarkan kelas pengadilan. Webinar tersebut juga menghadirkan Yang Mulia Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Hakim Agung Mahkahamah Agung RI), Michelle Ryan (Director of Global Institute for Women's Leadership Using Evidence to Advance Equality for Women), dan The Hon. Justice Suzanne Christie (Family Court of Australia) selaku narasumber.
Jakarta | (13/04) - Mahkamah Agung telah mendaftarkan 7.447 perkara pada periode triwulan pertama tahun 2023. Perkara tersebut terdiri atas perkara kasasi sebanyak 5.089 perkara, peninjauan kembali sebanyak 2.323 perkara, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (HUM) sebanyak 21 perkara dan permohonan grasi sebanyak 14 perkara. Secara statistik jumlah perkara yang diterima periode ini berkurang 23,39% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 yang menerima sebanyak 9.721 perkara. Jumlah perkara yang telah berhasil diputus pada periode tersebut sebanyak 4.333 perkara dengan perincian kasasi sebanyak 2.540, PK sebanyak 1.782 perkara, HUM sebanyak 9 perkara dan permohonan grasi sebanyak 2 perkara.
Merujuk baseline data periode Januari-Maret 2023, Panitera MA, Ridwan Mansyur, memprediksi arus perkara yang akan masuk ke Mahkamah Agung bisa mencapai 29 ribuan perkara.
“Rerata perkara masuk per bulan dalam triwulan pertama ini sebanyak 2.482, jika dikalikan 12 bulan maka pada akhir tahun nanti perkara yang diterima bisa mencapai 29.789 perkara”, jelas Ridwan Mansyur.
Perkara PK
Jumlah perkara PK pada periode triwulan pertama mencapai 45,65% dari jumlah perkara kasasi. Menanggapi data tersebut Panitera MA menjelaskan bahwa dari 2.323 perkara PK, sebanyak 1.313 perkara (57%) adalah PK Pajak. Sebagaimana diketahui, permohonan PK Pajak adalah upaya hukum yang diberikan oleh Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2022 kepada pihak-pihak yang bersengketa yang tidak menerima putusan Pengadilan Pajak.
Menurut Panitera MA, jumlah peninjauan kembali atas putusan berkekuatan hukum tetap dari empat lingkungan peradilan berjumlah 1.010, atau 20% dari jumlah putusan kasasi.
Perkara diminutasi
Sementara itu, jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju periode Januari—Maret 2023 sebanyak 7.932 perkara. Berdasarkan data tersebut, nilai clearance rate (rasio penyelesaian perkara) mencapai 106,51%.
Merujuk data minutasi tersebut, Panitera MA optimis kinerja minutasi tahun 2023 bisa melampaui capaian luar biasa tahun 2022 yang berhasil meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 31.455 perkara.
“Berdasarkan baseline data Januari-Maret 2023, rerata perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 2.644 perkara tiap bulan, maka dalam setahun akan mencapai 31.728 perkara”, pungkas Panitera MA. [an]
JAKARTA | (13/4) Sepanjang tahun 2022, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi dalam perkara pidana sebanyak 9.279 perkara. Permohonan kasasi tersebut terdiri atas perkara pidana umum sebanyak 1.517 perkara dan perkara pidana khusus sebanyak 7.762 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut sebanyak 4.222 permohonan kasasi (45,50%) diajukan oleh Jaksa, sebanyak 3.013 (32,47%) diajukan oleh Terdakwa dan 2.044 (22,03%) diajukan oleh kedua pihak, Jaksa dan Terdakwa.
Berdasarkan Laporan Tahunan MA, dominasi Jaksa selaku pemohon kasasi dalam perkara pidana merupakan fenomena yang konsisten dari tahun ke tahun. Merujuk pada data tersebut, arus masuk terbesar perkara kasasi pada kamar pidana berasal dari Jaksa yang “keberatan” dengan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi.
Hal ini berbeda dengan perkara pidana militer. Data Laptah MA menunjukkan bahwa dominasi pengajuan kasasi dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang tahun 2022, MA menerima kasasi perkara pidana militer sebanyak 365 perkara. Sebanyak 201 (55,07%) diajukan oleh Terdakwa, 153 (41,92%) diajukan oleh Oditur dan 11 perkara (3,01%) diajukan oleh kedua pihak (Terdakwa dan Oditur). [an]
Tanya WaKulletonji
