Mahkamah Agung RI melakukan pencanangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) untuk meningkatkan integritas peradilan dengan mencegah penyuapan, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pencanangan Program Sistem Manajemen Anti Penyuapan(SMAP) ini dipimpin oleh Plt. Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., M. H. dan dihadiri para pejabat eselon I di Mahkamah Agung RI. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Badan Pengawasan RI, Gedung Sekretariat Mahkamah AGung RI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada hari Rabu, 5 Maret 2025.

Plt. Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., M. H menyampaikan bahwa Badan Pengawasan menunjuk 17 pengadilan  untuk menjalankan progam SMAP ini pada tahun 2025, sehingga kemudian pengadilan ini dapat menjadi contoh untuk satuan kerja lainnya.

Pada kegiatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menyampaikan materi tentang langkah-langkah yang telah dilakukan Ditjen Badilum dalam mencegah penyuapan. Langkah-langkah ini antara lain arahan penyediaan ruang tamu terbuka di seuruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, penerapan aplikasi Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi atau disebut dengan SATU JARI, pencegahan gratifikasi dalam proses promosi dan mutasi hakim dan tenaga teknis, serta pemberlakuan program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di lingkungan peradilan umum.

Beliau juga berpesan agar para pimpinan pengadilan harus mampu membangun budaya kerja dan menyatukan semua lini hingga lini terkecil untuk mencegah penyuapan dan gratifikasi dalam pelayanan pada pencari keadilan.

Memberikan keadilan bagi seluruh pencari keadilan merupakan salah satu komitmen dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hal ini terwujud melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya adalah Bimbingan Teknis Penanganan Perkara bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Februari 2025 bagi para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, serta para aparat penegak hukum lainnya.

Bertempat di Novotel Semarang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi para hakim dan aparatur penegak hukum lainnya dalam menangani kasus/perkara yang melibatkan perempuan. Di antaranya mengenai peraturan yang mengatur mengenai penangan perkara dan etika dalam persidangan yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, perspektif gender, serta hal-hal yang perlu dihindari seperti reviktimisasi dan bias gender. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Mochamad Hatta, S.H., M.H., serta para narasumber yang terdiri dari: Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Rita Serena Kalibonso, S.H., LL.M., dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

Kegiatan ini diikuti oleh 107 orang peserta yang terdiri dari para hakim dari wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain diisi oleh materi dari para narasumber, peserta juga mengikuti diskusi berdasarkan studi kasus yang diberikan, serta pretest dan posttest yang dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek.