Memberikan keadilan bagi seluruh pencari keadilan merupakan salah satu komitmen dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hal ini terwujud melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, salah satunya adalah Bimbingan Teknis Penanganan Perkara bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan pada tanggal 24 s.d. 26 Februari 2025 bagi para hakim di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, serta para aparat penegak hukum lainnya.

Bertempat di Novotel Semarang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi para hakim dan aparatur penegak hukum lainnya dalam menangani kasus/perkara yang melibatkan perempuan. Di antaranya mengenai peraturan yang mengatur mengenai penangan perkara dan etika dalam persidangan yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, perspektif gender, serta hal-hal yang perlu dihindari seperti reviktimisasi dan bias gender. Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Mochamad Hatta, S.H., M.H., serta para narasumber yang terdiri dari: Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum., Komisioner Komisi Kejaksaan RI, Rita Serena Kalibonso, S.H., LL.M., dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.

Kegiatan ini diikuti oleh 107 orang peserta yang terdiri dari para hakim dari wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Kejaksaan, dan Kepolisian. Selain diisi oleh materi dari para narasumber, peserta juga mengikuti diskusi berdasarkan studi kasus yang diberikan, serta pretest dan posttest yang dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek. 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong setiap instansi untuk menyusun laporan kinerja secara akurat dan tepat waktu. Laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, serta membangun kepercayaan masyarakat. Di lingkungan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama dengan Badan Pengawasan kembali melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru tentang SAKIP ini. Sosialisasi yang diadakan secara daring pada hari Senin, 24 Februari 2025 ini dihadiri oleh seluruh pengadilan tinggi dan pengadian negeri di Indonesia.

Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara online, sementara hadir secara langsug pada kegiatan ini adalah Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.E. M.Hum, dan Direktur  Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Sebagai pemateri, kegiatan ini menghadirkan auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A, dan Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H. 

 Materi yang disampaikan oleh pemateri termasuk penyusunan dan penetapan target kinerja, proses perhitungan capaian kinerja melalui persentase, indeks dan jumlah, peraturan terbaru dari Mahkamah Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja serta tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP. Di penghujung kegatan,pengadilan tinggi dan pengadian negeri berdiskusi langsung dengan pemateri dari Badan Pengawasan tentang SAKIP ini.