Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Ditjen Badilum dan Badan Pengawasan mensosialisasikan SAKIP kepada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mendorong setiap instansi untuk menyusun laporan kinerja secara akurat dan tepat waktu. Laporan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi internal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, serta membangun kepercayaan masyarakat. Di lingkungan Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama dengan Badan Pengawasan kembali melakukan sosialisasi terkait peraturan terbaru tentang SAKIP ini. Sosialisasi yang diadakan secara daring pada hari Senin, 24 Februari 2025 ini dihadiri oleh seluruh pengadilan tinggi dan pengadian negeri di Indonesia.

Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. secara online, sementara hadir secara langsug pada kegiatan ini adalah Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.E. M.Hum, dan Direktur  Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Sebagai pemateri, kegiatan ini menghadirkan auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A, dan Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H. 

 Materi yang disampaikan oleh pemateri termasuk penyusunan dan penetapan target kinerja, proses perhitungan capaian kinerja melalui persentase, indeks dan jumlah, peraturan terbaru dari Mahkamah Agung RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penyusunan laporan kinerja serta tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP. Di penghujung kegatan,pengadilan tinggi dan pengadian negeri berdiskusi langsung dengan pemateri dari Badan Pengawasan tentang SAKIP ini. 

IMG_1359.jpg

IMG_1379.jpg

IMG_1389.jpg

IMG_1374.jpgIMG_1370.jpg

IMG_1380.jpg

IMG_1348.jpgIMG_1347.jpg

WhatsApp Image 2025-02-24 at 09.37.02.jpegWhatsApp Image 2025-02-24 at 12.14.56.jpeg

WhatsApp Image 2025-02-24 at 12.25.15 (1).jpegWhatsApp Image 2025-02-24 at 12.25.16 (1).jpeg

Dialog Yudisial Ditjen Badilum dengan FCFCOA Australia Tingkatkan Pemahaman Aparat Peradilan tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Ditjen Badilum kembali mengadkaan kerja sama dengan instansi luar negeri. Kali ini, Ditjen Badilum dan Pengadilan Sirkuit Federal dan Pengadilan Keluarga Australia (Federal Circuit and Family Court of Australia, FCFCOA) mengadakan dialog tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Kegiatan ini diadakan di Command Center Ditjen Badilum pada Jumat, 21 Februari 2025 dan dihadiri pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia..

Ditjen Badilum menggelar dialog yudisial ini dengan tema Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., membuka diskusi dan berharap kegiatan ini bisa tingkatkan kompetensi peradilan dalam perlindungan anak dan perempuan.

Sebagai narasumber hadir Judge Patrizia Mercuri, Wakil Ketua Federal Circuit and Family Court of Australia (FCFCOA), dan Judge Elizabeth Boyle, Hakim Agung pada FCFCOA. Kemudian hadir pula Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M. M. dan Ketua PN Jakarta Barat Dr. Dahlan, S. H., M. H.

Dialog Yudisial ini dihadiri online oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri seluruh Indonesia, dan satuan kerja dapat bertanya ke narasumber tentang pelindungan anak dan perempuan. Pokok materi yang dibahas terkait perlindungan anak dan perempuan termasuk dispensasi nikah di bawah umur, hak asuh anak dalam perceraian dan perlindungan korban kekerasan rumah tangga.

IMG_1116.jpgIMG_1170.jpg

IMG_1113.jpgIMG_1183.jpgIMG_1214.jpgIMG_1250.jpgIMG_1162.jpg

IMG_1197.jpg

IMG_1280.jpg

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Menyambut Para Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri ke Kantor Ditjen Badilum

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menyambut para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri dan mengenalkan Kantor Ditjen Badilum pada hari Kamis, 20 Februari 2025. Sebanyak 34 ketua pengadilan tinggi dan 382 ketua pengadlan negeri hadir di Ditjen Badilum. Kunjungan ini dalam rangkaian kegiatan para pimpinan peradilan di Mahkamah Agung RI.

Pada kesempatan ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. menjelaskan menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi kepada para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri., seperti Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi (SATU JARI) untuk pembinaan satuan kerja. Kemudian para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri berkunjung ke lantai 3, 4 dan 5 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI untuk mengenal lebih dekat Ditjen Badilum.

Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum.,  Sekretariat. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H.  menyambut serta mengantar para ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di ruang masing-masing.

Kegiatan kunjungan diakhiri dengan pembinaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Ruang Auditorium lantai 12, yang dihadiri seluruh ketua pengadilan tinggi dan pengadilan negeri.

IMG_0905.jpg

IMG_0822.jpg

IMG_0781.jpg

IMG_0732.jpg

IMG_0634.jpg

20250220_095131.jpg

IMG_0913.jpg

IMG-20250220-WA0448.jpgIMG-20250220-WA0193.jpgIMG-20250220-WA0072.jpgIMG-20250220-WA0058.jpgIMG_1043.jpgIMG_1016.jpgIMG_1008.jpgIMG_1004.jpg