Sebagaimana kementerian dan lembaga lainnya, Mahkamah Agung juga mengalami efisiensi anggaran. Terdapat pengurangan anggaran pada Mahkamah Agung sebesar Rp 2,28 trilyun, di mana Ditjen Badilum terdampak sebesar Rp 26,7 milyar. Menyikapi hal tersebut dilaksanakan rapat koordinasi untuk menentukan anggaran mana pada DItjen Badilum yang dapat dipangkas. Rapad diadakan pada hari Senin, 17 Februari 2025 di Command Center Ditjen Badilum.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. memimpin langsung rapat efisiensi anggaran ini. Dalam arahannya beliau meminta agar efisiensi anggaran yang dilaksanakan tidak mengurangi kualitas pelayanan pada Ditjen Badilum, terutama terkait pelayanan tenaga teknis dan kegiatan prioritas nasional. Untuk itu perlu dilakukan kiat-kiat seperti pemanfaatan teknologi informasi untuk menekan biaya operasional.

Rapat efisiensi anggaran ini dihadiri oleh para pejabat Eselon II, pejabat pembuat komitmen (PPK) dan staf pengelola keuangan pada Ditjen Badilum. Dalam pembahasan, disepakati pos belanja yang dipotong untuk pelaksanaan efisiensi, dengan tetap menjaga agar kegiatan Ditjen Badilum tetap bisa terlaksana.

Sekretaris DIrektorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum membuka sekaligus memberi arahan dalam Kegiatan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran pada Ditjen Badilum, yang dilaksanakan dari hari Rabu hingga Jumat, 12-14 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti oleh pejabat pembuat komitmen, staf pengelola keuangan dan bendahara pada Ditjen Badilum serta mitra kerja dari Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya kepada para pengelola keuangan DItjen Badilum, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan anggaran untuk mencapai target kinerja tahun 2025 harus bisa lebih baik daripada tahun anggaran 2024 yang lalu. Beliau juga menyatakan adanya efisiensi yang memangkas anggaran  Mahkamah Agung   memerlukan perhatian khusus agar pelaksanaan layanan kepada para hakim dan tenaga teknis peradilan oleh Ditjen Badilum dapat terus berjalan dengan baik.

Selanjutnya, para pejabat pembuat komitmen, staf pengelola keuangan dan bendahara pada Ditjen Badilum menerima materi terkait pengelolaan anggaran, yang dibawakan oleh Kukuh Setiawan, Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III dan Martinus Perdana Sidabutar, Pelaksana Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Pada kegiatan ini, dilaksanakan reviu dan pembahasan terhadap pengelolaan anggaran Ditjen Badilum selama tahun anggaran 2024 yang lalu, meliputi pembahasan terhadap penyerapan anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Menurut narasumber dari DJPb, Ditjen Badilum sudah mengelola anggaran dengan baik. Namun Ditjen Badilum masih perlu melakukan peningkatan kualitas pengelaan anggaran pada penyelesaian kontrak dan deviasi halaman III DIPA terkait selisih antara rencana penarikan dana dengan realisasi penyerapan anggaran.

Untuk membantu kesuksesan satuan kerja dalam memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanani (WBBM) di lingkungan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan koordinasi dan evaluasi pembangunan Zona Integritas dengan mengundang auditor dari Badan Pengawasan Mahkmaha Agung RI.

Kegiatan evaluasi pembangunan Zona Integritas ini diselenggarakan di Command Center Ditjen Badilum pada Selasa, 11 Februari 2025. Seluruh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di Indonesia mengikuti kegiatan evaluasi Pembangunan Zona Integritas ini secara online (daring), beserta pula para pejabat dan pegawai Ditjen Badilum.

Kegiatan ini dibuka Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., dengan didampingi Sekretaris Ditjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.E. M.Hum, dan Direktur  Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Sebagai pemateri, kegiatan ini menghadirkan auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Ferry Taufik Ferdiansyah, S.E., Ak., CA., M.Ak., CFr.A, Hendra Basry, S.E., M.Ak., C.Fr.A. dan Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H. 

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., memberikan arahan terkait pembangunan Zona Integritas, sekaligus meminta satuan kerja pengadilan tinggi dan pengadilan negeri untuk memperhatikan hal-hal yang menyebabkan kegagalan memperoleh predikat WIlayah Bebas. Misalnya: data dukung yang diupload pada aplikasi PMPZI tidak lengkap/tidak memadai; dan nilai area pengungkit dan nilai total tidak memenuhi persyaratan; Nilai survey anti korupsi dan nilai survey kepuasan pengguna layanan tidak memenuhi persyaratan; serta Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP) internal dan eksternal tidak disajikan secara memadai.

Para pemateri dari Badan Pengawasan mengharapkan pula selain kelengkapan dokumen dan penjelasan data dukung yang harus diperhatikan oleh pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, satuan kerja di daerah juga diharapkan dapat menjalankan Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang sebelumnya telah diterbitkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Diakhir kegiatan, diadakan diskusi antara pengadilan tinggi dan pengadilan negeri kepada para auditor Badan Pengawasan, dengan dimoderatori oleh Direktur  Pembinaan Administrasi Peradilan Umum Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Para pimpinan satuan kerja berkonsultasi terkait fokus pembangunan Zona Integritas, terutama tentang pelayanan kepada pencari keadilan, akuntabilitas kinerja dan pengawasan.