Untuk menjalankan tugas Badan Pengawasan sebagai Pengawas Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya, tim yang dipimpin oleh Auditor Ahli Madya, Iva Fairouz Afrinadya, S.H., M.H melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) untuk tahun anggaran 2023 di Ditjen Badilum.

Para auditor pemeriksa dari Badan Pengawasan ini diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. dalam entry meeting di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen Badilum pada hari Senin, 5 Agustus 2024. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Ditjen Badilum ini ditujukan agar laporan pada Ditjen Badilum sudah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Para auditor Badan Pengawasan ini melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Ditjen Badilum pada tahun anggaran 2023 yang lalu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dari kegiatan yang sudah dijalankan.

Demi menjaga standar kualitas pelayanan dan administrasi pada satuan kerja di lingkungan peradilan umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memulai pelaksanaan penilaian sertifikAsi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh atau AMPUH pada tahun 2024. Sebelum melaksanakan penilaian, para asesor tentunya perlu dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan dan aturan terkait penilaian. Oleh karena itu, Ditjen Badilum melaksanakan rapat koordinasi pada Senin, 5 Agustus 2024 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Didampingi oleh para pejabat eselon II, Dirjen Badilum menyampaikan mengenai pentingnya penilaian AMPUH ini bagi Ditjen Badilum sehingga para asesor diharapkan dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Dirjen Badilum juga berpesan kepada para lead assessor untuk memiliki kepercayaan diri, baik dalam memimpin timnya maupun dalam melaksanakan tugasnya sebagai asesor. Rapat koordinasi ini diikuti oleh para asesor yang telah ditunjuk sebelumnya, yang terdiri dari pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pejabat fungsional dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.