Logo Pengadilan Negeri Makassar
shade

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tinjau Pelayanan dan Lakukan Pembinaan di Pengadilan Negeri Malang

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Tinjau Pelayanan dan Lakukan Pembinaan di Pengadilan Negeri Malang

Mengakhiri rangkaian perjalanan dinas di wilayah Provinsi Jawa Timur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. melakukan kunjungan kerja pembinaan di Pengadilan Negeri Malang pada hari Selasa, 16 Juli 2024. Ketua Pengadilan Negeri Malang, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., dan Wakil Pengadilan Negeri Malang, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. menyambut kunjungan Dirjen Badilum dan mendampingi beliau meninjau ruang kerja hakim dan para pegawai.

Selanjutnya di Pengadilan Negeri Malang,Dirjen Badilum meninjau meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sarana pelayanan penyandang disabilitas. Beliau juga melakukan pembinaan terkait pelayanan kepada pencari keadilan. Pembinaan dan diskusi dengan Dirjen Badilum ini dihadiri oleh para hakim, calon hakim, panitera pengganti, pejabat struktural dan pegawai Pengadilan Negeri Malang.

WhatsApp Image 2024-07-16 at 10.47.58 AM (1).jpeg

WhatsApp Image 2024-07-16 at 11.03.14 AM.jpegWhatsApp Image 2024-07-16 at 11.03.15 AM (1).jpegWhatsApp Image 2024-07-16 at 11.03.13 AM (2).jpegWhatsApp Image 2024-07-16 at 10.48.00 AM (1).jpegWhatsApp Image 2024-07-16 at 10.47.59 AM (1).jpegWhatsApp Image 2024-07-16 at 10.47.58 AM (2).jpegWhatsApp Image 2024-07-16 at 10.47.56 AM (1).jpeg

Semester Pertama 2024, MA Menerima 17.777 Perkara Kasasi/PK


JAKARTA | (16/7) - Selama periode Januari-Juni 2024, Mahkamah Agung telah menerima 17.777 perkara. Jumlah ini meningkat 15,47% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 yang  menerima 15.393 perkara. Jumlah perkara yang berhasil diputus pada periode tersebut sebanyak 12.249 perkara, meningkat 28, 98% dibandingkan kinerja memutus pada periode yang sama pada tahun 2023 yang berjumlah 9.497 perkara. Sementara itu, jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju pada semester 1 tersebut sebanyak 14.313 perkara.

Hal tersebut terungkap dalam  Laporan Kinerja Penanganan Perkara Mahkamah Agung Semester 1 Tahun 2024 yang disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Dalam laporan tersebut, Panitera Mahkamah Agung mengungkapkan  hal positif dari kinerja memutus perkara pada semester pertama 2024.

“Dari 12.249 perkara yang telah diputus pada semester 1 tahun 2024, sebanyak 12.208 perkara (66,67%) diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan”, jelas Panitera Mahkamah Agung dalam laporan tersebut.

Nilai positif juga diraih dalam kinerja minutasi perkara. Berdasarkan data yang tersaji dalam laporan yang dibuat oleh Panitera MA, dari  jumlah 14.313 perkara yang diminutasi, sebanyak  13.597 perkara diminutasi dalam tenggang waktu 1 s.d 3 bulan.  

“Kepatuhan waktu minutasi pada semester 1 tahun 2024 mencapai 95%”, tegas Panitera MA. [an]

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Pembina Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Terbaik

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Berikan Penghargaan kepada Pengadilan Tinggi Pembina Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja Terbaik

Sebagai penghargaan terhadap peran pengadilan tinggi dalam pembinaan pengelolaan anggaran program penegakan dan pelayanan hukum (DIPA 03) di pengadilan negeri selama tahun anggaran 2023 yang lalu, Ditjen Badilum memberikan penghargaan kepada pengadilan tinggi dengan rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi di wilayahnya. Penghargaan ini diberikan pada rangkaian kegiatan penyusunan RKA-KL DIPA 03 di Grand Mercure Malang Mirama, Jawa Timur pada hari Senin, 15 Juli 2024 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. didampingi Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.H., M.Hum dan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum.

Penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya sejumlah 1 s.d. 10 satker diberikan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan nilai rata-rata IKPA 96,06%.

Penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya sejumlah 11 s.d. 20 satker diberikan kepada Pengadilan Tinggi Riau dengan nilai rata-rata IKPA 96,64%.

Penghargaan pembinaan terbaik dengan kategori jumlah satuan kerja pengadilan negeri di bawahnya lebih dari 21 satker diberikan kepada Pengadilan Tinggi Semarang dengan nilai rata-rata IKPA 94,73%.

 IMG_0167.JPG

IMG_0177.JPG

IMG_0190.JPG

IMG_0199.JPG

Hadirkan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ditjen Badilum Susun Rencana Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Hadirkan Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Ditjen Badilum Susun Rencana Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Dalam rangka mempersiapkan kegiatan di tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengadakan kegiatan Penyusunan RKA-KL Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum DIPA 03 di lingkungan Peradilan Umum. Kegiatan ini dibuka langsung Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Malang Mirama, Kota Malang, Jawa Timur pada tanggal 15-17 Juli 2024, dengan menghadirkan para Sekretaris serta para operator pengelolaan anggaran dari 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum, menyatakan harapannya agar dengan adanya kegiatan, penyusunan dan pengelolaan anggaran di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri di bawahnya dapat berjalan lebih baik dan efektif. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. H. Kresna Menon, S.H.,M.Hum, sebagai tuan rumah berbagi pengalamannya tentang pentingnya peran sekretaris pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, terutama dalam tersedianya kebutuhan anggaran kegiatan pengadilan. Kegiatan ini juga dihadiri secara online oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, H. Sahwan, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M. H.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang anggarannya dibahas dalam kegiatan ini termasuk program pos bantuan hukum (posbakum), sidang di luar gedung pengadilan, dan penanganan perkara tanpa biaya (prodeo). Para sekretaris pengadilan tinggi yang hadir antusias mengikuti acara dan berdiskusi tentang masalah di satuan kerjanya. Misalnya, Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Hasanuddin, S.H., menceritakan kendala penanganan perkara di daerah kepulauan dan susah diakses.

Selepas pembukaankegiatan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. berkesempatan berbincang dengan para sekretaris pengadilan tinggi, untuk lebih dekat lagi mengetahui keadaan penanganan anggaran di daerah.

IMG_0208.JPG

IMG_0149.JPGIMG_0131.JPGIMG_0224.JPG

IMG_0089.JPGIMG_0086.JPGIMG_0085.JPG

IMG_0254.JPGIMG_0240.JPGIMG_0237.JPGIMG_0265.JPGIMG_0261.JPG

IMG_0291.JPG