Dalam rangka meningkatkan kualitas dan melahirkan pimpinan pengadilan negeri kelas IB yang unggul, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan seleksi uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) bagi calon pimpinan pengadilan negeri kelas IB tahun anggaran 2024, yang dibuka langsung oleh DIrektur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H. Kegiatan ini dilaksanakan di Rinra Hotel, Makassar, dan diikuti oleh 65 peserta, yang terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok I terdiri dari 22 orang yang mengikuti ujian pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, kelompok II terdiri dari 23 orang yang mengikuti ujian pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, dan kelompok III terdiri dari 21 orang yang mengikuti ujian pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024. Selain itu, para peserta telah mengikuti ujian Profile Assessment yang diselenggarakan satu minggu sebelumnya. Ujian ini bertujuan untuk mengetahui kepribadian, kecenderungan, mental, dan kepemimpinan dari calon pimpinan.

Pelaksanaan seleksi uji kepatutan dan kelayakan terdiri dari uji substansi dan wawancara. Uji substansi, program baru dari Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, adalah ujian yang mengharuskan para peserta untuk mengerjakan 100 soal yang berkaitan dengan teknis hukum dan administrasi pengadilan. Menurut Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., ujian ini bertujuan untuk melihat kompetensi keilmuan yang dimiliki oleh Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB sehingga pada saat memimpin, mereka tidak hanya mahir dibidang keilmuan, tetapi juga di bidang administrasi perkara, serta memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tugas sebagai pimpinan.

Setelah menyelesaikan uji substansi, para peserta melanjutkan ke tahapan wawancara. Bertidak sebagai penguji, yaitu:

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H.;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Sugiyanto, S.H., M.H.;
3. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.;
4. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, F. Willem Saija, S.H., M.H.;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum.;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Asnahwati, S.H., M.H., dan;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, H. Mochamad Hatta, S.H., M.H.

Dalam ujian wawancara, para peserta langsung diuji oleh para penguji secara langsung dengan tatap muka. Para penguji mengajukan pertanyaan dan para peserta harus langsung menjawab pertanyaan tersebut. Setelah melalui seluruh tahapan, Pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Tim Penguji, dan Panitia melaksanakan rapat kelulusan terhadap. Hasil dari rapat memutuskan bahwa dari 65 orang peserta, sebanyak 45 orang dinyatakan lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB.

Demi memberikan perlindungan bagi kaum rentan, termasuk perempuan dalam lingkungan peradilan, serta menunjukkan keseriusan dalam komitmennya dalam menegakkan keadilan bagi perempuan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum kembali memberikan pembekalan bagi para tenagan teknis di lingkungan peradilan umum melalui Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan di Makassar, pada 23 s.d. 25 Juli 2024. Bimtek kali ini ditujukan bagi para hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat. Dalam kegiatan yang diikuti oleh 88 orang hakim tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., membuka kegiatan dengan memberikan sambutannya didampingi oleh Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para hakim sehingga dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta membekali dengan tata cara dan etika berperilaku dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan. Selain itu, bimtek ini juga membahas mengenai isu-isu terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum.