Pada hari Selasa, 28 Mei 2024, dilaksanakan wisuda purnabakti untuk melepas Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Dr. Syahrial Sidik, S.H., M.H. yang memasuki masa pensiun. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., berkesempatan menghadiri kegiatan wisuda purnabakti yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin,SH.,MH ini. Kegiatan ini berlangsung di Pengadilan Tinggi Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung RI terhadap pengabdian dan prestasi Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selama karirnya sebagai hakim dan pimpinan peradilan. Hadir dalam wisuda purnabakti ini, para hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pejabat dan pimpinan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Bandung.

Sebelum menjalankan tugas sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, beliau juga pernah mendapatkan berbagai amanah di lingkungan peradilan umum, yaitu sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, serta sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Tinggi Jambi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan Pengadilan Negeri Pasuruan.

Di sela kegiatan Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H., melakukan kunjungan ke beberapa pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yaitu Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Mei 2024. Pada kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum berkesempatan meninjau kondisi dan situasi pelayanan pada masing-masing pengadilan, seperti sarana dan prasarana, kondisi ruang dan administrasi peradilan, serta pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum juga berpesan agar para aparatur peradilan dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap satuan kerjanya, senantiasa memperhatikan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) dan menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun) dalam kesehariannya. Selain itu, beliau juga berpesan untuk menjunjung tinggi integritas dalam bekerja dan tetap menjaga marwah lembaga peradilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI menyadari pentingnya kepastian hukum dan kemudahan mendapat layanan peradilan bagi masyarakat, termasuk bagi pelaku usaha mikro  dan kecil (UMK). Oleh karena itu, Ditjen Badilum bersama dengan Pengadilan Negeri Semarapura dan Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sosialisasi tentang pelayanan hukum dengan tema  “UMK Cerdas Hukum”.

Sosialisasi diikuti pelaku usaha kecil dan mikro dari wilayah Provinsi Bali, dalam kegiatan yang berlangsung pada hari Selasa, 21 Mei 2024. Selain diikuti pelaku usaha kecil dan mikro di Bali, kegiatan ini juga diikuti secara daring (online) oleh para aparat pengadilan negeri di wilayah Provinsi Bali.

Materi tentang layanan hukum ini diberikan oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. dengan didampingi oleh Kepala Seksi Pelayanan Peradilan Achmad Basyari, S.E., bertempat di Pengadilan Negeri Semarapura dan Hotel Wyndham Tamansari, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Para pelaku usaha mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan Ditjen Badilum terkait Layanan Hukum dan Program UMK Cerdas, program dari Mahkamah Agung terkait peningkatan layanan peradilan (access to justice) dan perbaikan peradilan untuk kemudahan berusaha.

Selain itu, para pelaku usaha juga mendapatkan informasi tentang layanan Pos Bantuan Hukum di pengadilan yang memberikan layanan secara gratis kepada pencari keadilan, antara lain layanan konsultasi atau advis hukum, Pembuatan dokumen hukum, dan pemberian informasi organisasi bantuan hukum.

Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum juga menyampaikan tentang berbagai layanan di pengadilan bagi usaha mikro dan kecil, misalnya dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara gugatan / gugatan sederhana di pengadilan negeri dan menyelesaikan permasalahan hukum dengan berperkara melalui prosedur gugatan sederhana.