Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi para hakim dan aparat pengadilan, antara lain  penyelesaian proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian dari Jabatan sebagai Hakim. Proses administrasi ini dilakukan untuk memberikan hak-hak kepegawaian, seperti uang pensiun dan biaya mutasi dan pemulangan. Karena pentingnya layanan administrasi kepegawaian ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum senantiasa melakukan kerjasama dengan instansi terkait, yaitu Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rapat koordinasi antara Ditjen Badilum, Sekretariat Negara dan BKN ini dilakukan pada Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 Mei 2024 bertempat di Grand Aston Rasuna Said, Jakarta. Kegiatan penyelesaian proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian dari Jabatan sebagai Hakim di Lingkungan Peradilan Umum ini dibuka oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Kegiaatan diikuti oleh para analis sumber daya manusia aparatur dan para petugas yang bertanggung jawab terkait layanan kepegawaian dari Ditjen Badilum, Sekretariat Negara dan BKN. Diharapkan dengan kegiatan ini hak-hak pensiun para hakim dan aparat pengadilan lainnya dapat diterima tepat waktu.

Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum merupakan salah satu kebijakan utama Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI untuk menjamin kualitas pelayanan pada pencari keadilan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di tahun 2024 ini, mulai dilaksanakan kegiatan penilaian AMPUH oleh Ditjen Badilum.

Pada tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024 mulai dilaksanakan penilaian AMPUH di Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kegiatan asesmen ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., dengan dihadiri para hakim tinggi, pejabat dan pegawai di Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Kegiatan asesmen ini akan dilaksanakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan layanan pada pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan berpegang pada pedoman AMPUH yang telah dirumuskan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Diharapkan dengan kerangka AMPUH ini, pemberian layanan dan pelaksanaan tugas fungsi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI. Asesment ini juga bertujuan membantu pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas oleh satuan kerja, dalam mencapai predikat WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sebelum menghadiri acara wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Padang pada Kamis, 30 Mei 2024.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang, Syafrizal, S.H. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meninjau kondisi pengadilan, seperti sarana dan prasarana, kondisi administrasi, dan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum juga menyempatkan untuk berdiskusi dengan para aparatur peradilan, serta bertemu dengan para calon hakim yang sedang bertugas pada Pengadilan Negeri Padang. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan motivasi sekaligus berpesan agar para calon hakim dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.