Pada hari Senin, 3 Juni 2024, dilaksanakan wisuda purnabakti untuk melepas Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Muefri, S.H., M.H. yang memasuki masa pensiun. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H., berkesempatan menghadiri kegiatan wisuda purnabakti ini.

Kegiatan wisuda purnabakti dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Y.M. Prof. Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., berlangsung di Pendopo Kantor Gubernur Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi Mahkamah Agung RI terhadap pengabdian dan prestasi Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selama karirnya sebagai hakim dan pimpinan peradilan. Hadir dalam wisuda purnabakti ini, pimpinan Mahkamah Agung RI, para hakim tinggi, pejabat dan pimpinan pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Pontianak.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memberikan pelayanan administrasi kepegawaian bagi para hakim dan aparat pengadilan, antara lain  penyelesaian proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian dari Jabatan sebagai Hakim. Proses administrasi ini dilakukan untuk memberikan hak-hak kepegawaian, seperti uang pensiun dan biaya mutasi dan pemulangan. Karena pentingnya layanan administrasi kepegawaian ini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum senantiasa melakukan kerjasama dengan instansi terkait, yaitu Sekretariat Negara (Setneg) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Rapat koordinasi antara Ditjen Badilum, Sekretariat Negara dan BKN ini dilakukan pada Senin s.d. Rabu, 27 s.d. 29 Mei 2024 bertempat di Grand Aston Rasuna Said, Jakarta. Kegiatan penyelesaian proses pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian dari Jabatan sebagai Hakim di Lingkungan Peradilan Umum ini dibuka oleh DIrektur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.

Kegiaatan diikuti oleh para analis sumber daya manusia aparatur dan para petugas yang bertanggung jawab terkait layanan kepegawaian dari Ditjen Badilum, Sekretariat Negara dan BKN. Diharapkan dengan kegiatan ini hak-hak pensiun para hakim dan aparat pengadilan lainnya dapat diterima tepat waktu.

Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di Lingkungan Peradilan Umum merupakan salah satu kebijakan utama Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI untuk menjamin kualitas pelayanan pada pencari keadilan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Di tahun 2024 ini, mulai dilaksanakan kegiatan penilaian AMPUH oleh Ditjen Badilum.

Pada tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024 mulai dilaksanakan penilaian AMPUH di Pengadilan Tinggi Papua Barat. Kegiatan asesmen ini dibuka oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Dr. Budi Santoso, S.H., M.H. dan Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., dengan dihadiri para hakim tinggi, pejabat dan pegawai di Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Kegiatan asesmen ini akan dilaksanakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan layanan pada pencari keadilan di Pengadilan Tinggi Papua Barat, dengan berpegang pada pedoman AMPUH yang telah dirumuskan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Diharapkan dengan kerangka AMPUH ini, pemberian layanan dan pelaksanaan tugas fungsi dapat terlaksana dengan baik dan sesuai peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI. Asesment ini juga bertujuan membantu pemenuhan data dukung pembangunan Zona Integritas oleh satuan kerja, dalam mencapai predikat WIlayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).