Dengan dilaksanakannya program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH), maka Ditjen Badilum mulai melaksanakan penilaian layanan pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kali ini penilaian di Pengadilan Negeri Manokwari oleh tim Ditjen Badilum yang dipimpin Direktur Pembinaan Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.

Penilaian AMPUH yang dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Juni 2024 ini dihadiri langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M. Penilaian AMPUH ini bertujuan memastikan agar pemberian layanan dan pelaksanaan tugas fungsi terlaksana baik sesuai peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI. 

Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) ini diikuti oleh para hakim, sekretaris, panitera, pejabat dan pegawai di Pengadilan Negeri Manokwari. Dengan penilaian AMPUH ini, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pencari keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Pada hari Selasa, 4 Juni 2024, Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agugn RI, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Hum menyampaikan materi “Perencanaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran Pusat dan Daerah” kepada para calon hakim di lingkungan peradilan umum, bertempat di Auditorium Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil, Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Para calon hakim, selain akan memutus perkara dan melakukan mediasi, juga adalah calon pimpinan pengadilan. Karena itu mereka perlu dibekali tentang dasar manajemen pengelolaan anggaran dan keuangan. Materi-materi terkait manajemen ini diberikan pada Diklat Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Umum yang dilaksanakan secara tatap muka (penyampaian materi secara klasikal) pada 26 Mei s.d. 5 Juli 2024.

Dalam kesempatan ini Sekretaris Ditjen Badilum memaparkan bagaimana kedudukan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit Eselon I dalam melakukan pembinaan terhadap anggaran DIPA 03 untuk perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan serta struktur anggaran yang ada di pusat dan daerah. Diharapkan dengan materi ini, para calon hakim dapat memahami proses tersebut di satuan kerja pengadilan negeri masing-masing.

Dalam rangkaian kunjungan di Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Mahkamah Agung RI Y.M. Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H berkesempatan mengunjungi Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, 3 Juni 2024. Beliau didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Y.M. H. Suharto, S.H., M.Hum. 

Dalam kunjungan ini, Ketua Mahkamah Agung RI juga disertai oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI, Y.M. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto, S.H. M.H., Panitera Mahkamah Agung RI, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, Muefri, S.H. M.H.

Didampingi Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Dr. H. Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, S.H, M.H. para pimpinan Mahkamah Agung RI meninjau kegiatan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pontianak. Para pimpinan Mahkamah Agung RI kemudian melihat kondisi ruang sidang serta meninjau pojok E-Court dan berdiskusi dengan pegawai pada Pengadilan Negeri Pontianak.