Ditjen Badilum dan KPPN Jakarta VI Sosialisasikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) kepada PPK dan Bendahara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Kamis, 23 Februari 2023 13:23

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 212

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksaaan anggaran di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri se-Indonesia, pada hari Kamis, 23 Februari 2023, DItjen Badilum Mahkamah Agung RI melaksanakan Sosialisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui telekonferens, dan dihadiri para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Sosialisasi menghadirkan pembicara yaitu Istianah dan Nurhidayati, pejabat fungsional dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI.

Tingginya nilai IKPA sutu satuan kerja ini menunjukkan kesuksesan pengelolaan anggaran pada satker tersebut.  Pada tahun 2022, nilai IKPA DItjen Badilum sendiri adalah sebesar 87% yang masuk dalam kategori “Cukup”. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas 8 nilai-nilai yaitu:
1. Revisi DIPA
2. Deviasi DIPA
3. Penyerapan Anggaran
4. Belanja Kontraktual
5. Penyelesaian Tagihan
6. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

Agar pengelolaan ini tetap mendapat hasil terbaik, maka para pengelola anggaran harus memahami dan melaksanakan peraturan yang terbaru, termasuk salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 tahun 2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Materi ini juga disampaikan dalam kegiatan sosialisasi kepada para PPK dan Bendahara.

Kegiatan Rapat Penyelesaian kenaikan Pangkat IV/c ke atas dan IV/b ke bawah Tahun 2023

Detail

Kategori: Berita/Kegiatan Dirjen Badan Peradilan Umum

Ditayangkan: Kamis, 23 Februari 2023 13:21

Ditulis oleh Kelvianto Pratama

Dilihat: 412

Sebagai bentuk pelayanan kepegawaian dan kepangkatan kepada para hakim dan aparat pengadilan, maka Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI berkomitmen melaksanakan kenaikn pangkta tept wktu. Untuk mendukung target tersebut maka Ditjen Badilum mengadakan kegiatan Rapat Penyelesaian kenaikan Pangkat IV/c ke atas dan IV/b ke bawah Best Wester Premier The Hive, Jakarta TImur pada hari Rabu-Sabtu 22 s.d. 25 Februari 2023.

Penyelesaian kenaikan pangkat ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Dengan sistem ini, data pendukung kenaikan pangkat dapat lebih cepat dilengkapi sehingga proses kepegawaian bisa tepat waktu.

Tahun 2022, MA Berhasil Memutus 99,08 % Beban Perkara yang Mencapai 28.264 Kasus.

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Kamis, 23 Februari 2023 08:52

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 171

JAKARTA | (23/2) - Jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2022 sebesar 28.284 perkara,  terdiri atas sisa perkara tahun 2021 sebanyak 175  perkara dan perkara yang didaftarkan tahun 2022 sebanyak  28.109 perkara.  Jumlah beban perkara MA  tahun 2022 meningkat  46,33% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah  19.408 perkara. Sementara itu hakim agung tahun 2022 hanya berjumlah 45 orang dari  jumlah seharusnya menurut undang-undang sebanyak 60 orang.  Namun demikian dengan jumlah hakim agung yang terbatas tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus perkara sebanyak 28.024 perkara atau 99,08% dari beban perkara tahun 2022.

Demikian hal tersebut disampaikan dalam Pidato Ketua MA dalam  Sidang Paripurna Khusus Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022,  Kamis (23/2) di Ruang Kusumah Atmadja Gedung MA, Jakarta dan dapat diakses publik melalui kanal Youtube MA.

Dalam pidatonya, Ketua MA menyatakan bahwa jumlah dan produktivitas  memutus perkara tahun 2022 merupakan yang  tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Dengan capaian ini, MA mencetak rekor baru, melampaui  yang telah diraih tahun sebelumnya.

Ketepatan Waktu Memutus Capai 99,26%  

Prestasi penanganan perkara MA tahun 2022 bukan saja dari jumlah perkara berhasil diputus, namun juga aspek ketepatan waktu memutus perkara. Mengenai waktu memutus perkara ini, SK KMA 214 Tahun 2014 telah menggariskan bahwa perkara kasasi/PK harus diputus paling lama 90 hari sejak perkara diterima oleh majelis.

Berdasarkan buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2022,  Mahkamah Agung berhasil memutus 27.817 dari 28.024 perkara (99,26%) dengan tenggang waktu di bawah 3 bulan. Ketepatan waktu memutus (on time cases processing) tahun 2022 meningkat 1,49% daripada tahun 2021 yang jumlah perkara putus di bawah 3 bulan berjumlah 97,77%. [an]