Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

Hati-Hati Penipuan Dengan Modus Surat Pemberitahuan Registrasi Perkara

Detail: Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung; Ditayangkan: Selasa, 10 Januari 2023 08:56; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 1007

JAKARTA | (10/1) - Mahkamah Agung telah membuka informasi status proses penanganan perkara ke publik melalui situs web Info Perkara Kepaniteraan MA mulai tahun 2007,. Pada tahun tersebut juga MA membuka akses publik terhadap informasi putusan melalui situs Direktori Putusan. Salah satu tujuan keterbukaan informasi pengadilan adalah mencegah interaksi pihak berperkara dengan aparatur pengadilan (MA) yang berpotensi melakukan kapitalisasi informasi penanganan perkara. Namun ternyata, keterbukaan informasi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui pihak berperkara. Modusnya dengan menghubungi pihak berperkara dan menyampaikan dokumen yang seolah-olah produk Mahkamah Agung. Dokumen tersebut dilengkapi Kop Surat MA, berstempel dan ditandatangani oleh pejabat MA berisi informasi penanganan perkara disertai permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat MA lainnya. Tentu saja, semua itu palsu!

Panitera MA. Ridwan Mansyur, meminta agar publik waspada terhadap modus penipuan tersebut. Ia berpesan agar pihak berperkara dan publik untuk selalu memastikan informasi perkara diperoleh melalui sumber resmi. Menurut Ridwan Mansyur, MA tidak pernah melakukan korespondensi langsung dengan pihak berperkara. Semua korespondensi yang terkait penanganan perkara dilakukan melalui pengadilan tingkat pertama. Itu pun terbatas pada pemberitahuan registrasi perkara dan salinan putusan atau perintah untuk melengkapi kekurangan berkas.

“Oleh karena itu jika ada surat berkop MA, ada stempel dan tanda tangan pejabat MA, namun isinya ada permintaan menghubungi panitera pengganti atau pejabat MA lain melalui nomor ponsel tertentu, maka dipastikan itu adalah modus penipuan”, jelas Panitera MA.

“Demikian juga jika ada seseorang mengaku pegawai MA yang menghubungi pihak berperkara dan menjanjikan membantu mengurus perkara di MA, dipastikan orang tersebut adalah oknum penipu”, imbuh Panitera MA

Dokumen Palsu

Ada dua model dokumen palsu yang berdasarkan surat pengaduan menjadi modus populer penipuan

Pertama, Surat Pemberitahuan Registrasi

Surat tersebut selayaknya sebuah surat dinas. Dilengkapi kop surat, nomor surat, tanda tangan Panitera Muda Perkara dan Stempel MA. Pada paragraf pertama menyampaikan nomor registrasi perkara kasasi atau peninjauan kembali. Nomor perkara yang disampaikan sesuai dengan info perkara MA. Paragraf berikutnya berisi uraian cukup panjang tentang keterbukaan informasi dan komitmen penyelesaian perkara dengan cepat, dilanjutkan dengan permintaan menghubungi panitera pengganti dengan maksud mengklarifikasi erkara. Surat diakhiri dengan kalimat sebagai berikut

“Demikian surat pemberitahuan ini kami buat agar menjadi sarana untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang transparan sesuai visi dan misi Mahkamah Agung RI untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pencari keadilan”.

Panitera MA mengingatkan bahwa dibalik kata-kata “manis” tersebut ada jebakan untuk menghubungi panitera pengganti “jadi-jadian” yang tidak lain adalah oknum penipu. Oleh karena itu jangan sekali-kali merespons siapapun yang mengatasnamakan majelis untuk membicarakan perkara, baik disampaikan lewat surat maupun telepon.

Kedua, print out direktori putusan

Modus lain yang cukup banyak beredar adalah dokumen yang menyerupai print out Direktori Putusan. Dokumen tersebut dilengkapi watermark Direktori Putusan dan QR Code. Materi muatannya berisi informasi amar putusan. Untuk meyakinkan pihak, dokumen ini disertai tanda tangan ketua majelis dan panitera pengganti, sehingga menyerupai petikan putusan perkara pidana. Informasi amar putusan dalam dokumen ini biasanya palsu. Biasanya dokumen ini beredar dan perkaranya belum putus. Dalam beberapa kasus, dokumen ini sebagai bukti bahwa perkara yang diurusnya diputus sesuai dengan “pesanannya”.

Panitera MA mengingatkan bahwa dokumen seperti ini bukan produk MA sehingga dipastikan palsu.

Cara Mudah Verifikasi Dokumen

Direktori Putusan dan Informasi Perkara MA dilengkapi QR Code yang merujuk pada URL tempat informasi tersebut dimuat. Oleh karena itu apabila menerima hasil cetak yang menyerupai info perkara atau direktori putusan yang tidak ada QR CODE maka mengindikasikan dokumen tersebut palsu. Sebaliknya jika memuat QR Code, segera lakukan scanning. Jika merujuk pada halaman situs web Kepaniteraan MA/Direktori Putusan dan informasi yang ditampilkan sama, maka isi dokumen tersebut dapat dipercaya.

Apabila mendapatkan dokumen yang meragukan dapat menghubungi Kepaniteraan MA di Hotline MA dengan ext 318 atau IG Kepaniteraan MA kepaniteraan.ma_info atau WA pengaduan Kepaniteraan MA 0811-820-4028 [AN-

Mengawali Tahun 2023, Info Perkara MA Dilengkapi Informasi Amar Putusan Yang Lebih Rinci

Detail: Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung; Ditayangkan: Jumat, 06 Januari 2023 08:57; Ditulis oleh Internship; Dilihat: 460

JAKARTA | (6/1) Kepaniteraan Mahkamah Agung terus berbenah demi mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya dengan peningkatan akses publik terhadap informasi perkara di Mahkamah Agung. Tahun 2022, Kepaniteraan MA telah menghadirkan Direktori Putusan versi mobile dan melengkapi informasi status proses dan usia penanganan perkara pada Sistem Info Perkara Mahkamah Agung. Mengawali tahun 2023, Kepaniteraan MA kembali melakukan penyempurnaan info perkara dengan merinci informasi amar putusan untuk perkara yang diputus dengan amar “kabul” dan “tolak perbaikan”.

Panitera Mahkamah Agung, Ridwan Mansyur, mengatakan pembaruan ini sebagai upaya berkesinambungan untuk meningkatkan keterbukaan informasi yang akan mendorong terciptanya peradilan yang bersih. Menurut Ridwan, Seiring dengan kebijakan transparansi peradilan yang digulirkan pada akhir tahun 2007, Mahkamah Agung telah mempublikasikan informasi amar putusan pada Sistem Informasi Perkara berupa informasi amar singkat putusan yaitu Tolak, Kabul, Tolak Perbaikan, dan NO. Informasi tersebut bersumber pada rol sidang yang disampaikan oleh majelis hakim dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan waktu pengucapan putusan. Sementara itu, untuk salinan lengkap putusan dipublikasikan melalui Direktori Putusan bersamaan dengan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Lebih lanjut Panitera MA menjelaskan bahwa amar singkat untuk perkara “tolak” dan “tidak dapat diterima” telah cukup memberikan informasi kepada pihak. Namun, untuk perkara yang diputus “Kabul” dan “Tolak Perbaikan”, amar singkat tersebut masih menyisakan rasa penasaran mengenai apa yang diputuskan oleh MA. Pencari keadilan/masyarakat masih meminta informasi detail dari amar putusan dengan amar “Kabul” atau “Tolak Perbaikan” yang disampaikan melalui surat/pengaduan yang ditujukan kepada Panitera MA. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka juga berupaya menghubungi aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan informasi tersebut sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran prilaku dan kode etik.

Merespons hal tersebut sebagai upaya peningkatan keterbukaan informasi dan mencegah pelanggaran prilaku aparatur, Panitera Mahkamah Agung telah menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan publikasi informasi amar putusan terhitung mulai 2 Januari 2023, khusus untuk amar putusan “kabul” dan “tolak perbaikan”. Salah satu publikasi info perkara yang telah mengikuti instruksi Panitera MA tersebut adalah perkara 7616 K/Pid.Sus/2022 dan 7304 K/Pid.Sus/2022. Jika sebelumnya publik hanya mendapat informasi amar tolak perbaikan, sekarang telah dilengkapi informasi amar putusan yang diajukan upaya hukum yang diperbaiki. Hal ini berlaku juga untuk putusan dengan amar “kabul”.

Salinan Putusan Dikirim Lebih Cepat

Amar putusan dalam info perkara adalah amar singkat yang memuat inti pokok putusan. Amar lengkap putusan dan pertimbangan dimuat dalam salinan putusan yang bisa diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Terkait dengan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju, SK KMA 214 Tahun 2014 memberi jangka waktu paling lama 96 hari sejak perkara diputus. Sepanjang tahun 2022, kata Ridwan Mansyur, telah mengirim lebih dari 30 ribu salinan putusan ke pengadilan pengaju. Dari jumlah tersebut sebanyak 20.144 dikirim sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dengan tingkat kepatuhan 66%. Hal ini jauh meningkat dari periode sebelumnya yang kepatuhannya hanya mencapai belasa %. Berdasarkan data ini, waktu pengiriman salinan putusan tahun 2022 lebih cepat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ridwan meyakini kepatuhan waktu pengiriman salinan putusan tahun 2023 akan lebih meningkat. [an]