Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2214/PAN/HK.00/8/2019 tanggal 12 Agustus 2019
Perihal : Peningkatan Kepatuhan Terhadap SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
(download)
Disampaikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor : 44/DJU/SK/HM02.3//22019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di lingkungan Peradilan Umum.
Surat selengkapnya unduh ( disini )
Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1132/PAN/HK.01/4/2019 tanggal 24 April 2019
Perihal : Prosedur Penanganan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing (download)
Lampiran 1 : Format Standar Bukti Penerimaan Penyampaian Dokumen Peradilan dari Pengadilan Asing (download)
Lampiran 2 : Format Stanar BUkti Penerimaan Penyempaian Dokumen dari Pengadilan Indonesia (download)
Dengan ini kami sampaikan bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri akan menyelenggarakan diseminasi informasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata kepada Pejabat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:
Hari/tanggal : Kamis/4 Juli 2019
Waktu : Pukul 09.00 sd. 16.30 WIB
2. Tempat Penyelenggaraan : Ruang Pertemuan Pengadilan Negeri Yogyakarta Jalan Kapas No 10 Semaki Kec. Umbulharjo KotaYogyakarta
3. Susunan Acara : Terlampir
4. Peserta :
a. Setiap pengadilan menunjuk 1 (satu) orang peserta yaitu Panitera Pengadilan atau pejabat Kepaniteraan lainnya jika Panitera berhalangan;
b. Surat tugas peserta agar disampaikan melalui surat elektronik Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan subjek e-mail “Sosialisasi Rogatori”.
5. Narasumber : Panitera Mahkamah Agung, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemlu, Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata.
6. Pembiayaan:
- Biaya perjalanan peserta dibebankan kepada DIPA masing-masing Satuan Kerja Pengadilan
- Biaya konsumsi peserta dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019
Berdasarkan hal tersebut, agar saudara menugaskan peserta sesuai kriteria di atas untuk mengikuti kegiatan diseminasi informasi Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata. Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan di atas dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di hotline MA pada extension 318 atau email Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Tanya WaKulletonji
