MA-Kemlu Jajaki MLA Perdata Indonesia-Singapura

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Rabu, 24 Agustus 2022 10:47

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 385

Bali | (23/08) Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rencana Penjajakan Mutual Legal Assistance (MLA) dalam Bidang Perdata antara Indonesia-Singapura. Rapat tersebut diselenggarakan di Movenpick Resort Bali pada hari Senin-Rabu, tanggal 22-24 Agustus 2022. Perwakilan dari Mahkamah Agung yang turut menghadiri rapat adalah utusan dari Kamar Perdata, Kepaniteraan, Biro Hukum dan Humas, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Direktorat Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Umum, dan Direktorat Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama. Selain dari Mahkamah Agung, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Rapat yang diselenggarakan secara hybrid tersebut membahas tiga isu utama: 1) Penentuan Central Authority untuk Indonesia dalam pembentukan MLA Perdata Indonesia-Singapura, 2) Penyusunan konsep model law MLA Perdata dengan mengadopsi hal-hal yang diatur dalam Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Document in Civil or Commercial Matters dan Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, dan 3) Identifikasi tahapan penjajakan MLA perdata dengan Singapura bersama para pemangku kepentingan.

Narasumber dalam kegiatan tersebut adalah V. Hesti Dewayani (Direktur Hukum dan Perjanjian Sosbud Kemenlu), Ahmad Z Anam (Hakim Yustisial, mewakili Panitera MA), Tudiono (Direktur Otoritas Pusat dan Kerjasama International Kemenkumham), Yu Un Oppusunggu (Universitas Indonesia), serta perwakilan dari KBRI Singapura.

Rapat tersebut digelar sebagai respons dari terus meningkatnya intensitas penanganan bantuan teknis hukum dalam bidang perdata lintas negara, khususnya tujuan Singapura. Hingga minggu ke-3 Agustus 2022 telah terdapat 154 aktifitas permintaan bantuan panggilan/pemberitahuan tujuan Kota Singa tersebut. Ini merupakan jumlah terbanyak jika dibandingkan negara lain. Rapat ini juga bertujuan untuk mendukung perkembangan Hukum Perdata Internasional di Indonesia.

Selain sebagai negara dengan jumlah bantuan teknis hukum dalam bidang perdata terbanyak, pemilihan Singapura sebagai pilot project pembentukan MLA Perdata ini juga diperkuat dengan dua faktor: pertama, Singapura telah memiliki MLA perdata dalam bentuk Treaty on Judicial Assistance in Civil and Commercial Matters between the People’s Republic of China and the Republic of Singapura sejak tahun 1997 dan kedua, Singapura telah memiliki pengaturan terkait kerja sama MLA Perdata dalam The Supreme Court of Judicature Act order 66 and 67.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat ini, Kementerian Luar Negeri, yang diwakili Direktur Hukum Perjanjian Internasional, akan menghadap Pimpinan Mahkamah Agung guna mendapat arahan-arahan serta mengkoordinasikan lebih lanjut mengenai pembentukan tim teknis dalam rencana penjajakan MLA Perdata dengan Singapura.[ey.aza]

MA-KEMLU Adakan Diseminasi Ketentuan Rogatori Bagi Pengadilan Se-Bali

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Senin, 22 Agustus 2022 10:47

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 305

JAKARTA (22/08/2022) | Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian  Internasional menyelenggarakan diseminasi ketentuan rogatory bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se Provinsi Bali, Senin (22/08) bertempat di Movenpick Resort Bali dan sebagian mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom.  Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA, dan Koordinator Fungsional Hukum Perdata Internasional.

Dalam paparannya, Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan menjelaskan bahwa ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian dokumen dalam masalah perdata. Pertama surat permohonan diajukan melalui  Panitera MA. Kedua,  memperhatikan ketentuan negara tujuan, terutama dalam hal penerjemahan dokumen, nomenklatur negara dan jangka waktu. Ketiga,  menggunakan form standar yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara MA dan Kemlu. Keempat,  memperhatikan jangka waktu yang cukup sesuai ketentuan dan Kelima membayar biaya melalui virtual account.

Berdasarkan data pada Tim Pengelola Rogatori,  persyaratan yang paling banyak tidak dipenuhi adalah penggunaan form standar dan waktu yang terlalu pendek. Terkait dengan form standar, agar diperhatikan juga syarat penggunaan bahasa yang ditetapkan oleh negara mitra. Jika negara mitra mensyaratkan penggunaan bahasa setempat, maka form standar juga harus menggunakan bahasa setempat.

Statistik  Rogatori

Selama periode Januari-Agustus 2022, tercatat aktivitas penyampaian dokumen perdata ke luar negeri sebanyak  446, terdiri atas penyampaian panggilan sebanyak  306 dan  pemberitahuan sebanyak 140 yang ditujukan kepada 42 negara.  Negara yang menjadi tujuan penyampaian dokumen terbanyak adalah Singapore yang mencapai 154. Sedangkan Pengadilan terbanyak adalah PN Jakarta pusat yang mencapai 83. (an)

Presiden RI: Reformasi Pelayanan Hukum di MA Terbukti Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Perkara

Detail

Kategori: Pengumuman Kepaniteraaan Mahkamah Agung

Ditayangkan: Kamis, 18 Agustus 2022 10:48

Ditulis oleh Internship

Dilihat: 182

JAKARTA | (17/8/2022) - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke 77 Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.  Dalam pidatonya tersebut, Presiden mengapresiasi reformasi peradilan yang dikawal oleh Mahkamah Agung. Menurut Presiden, reformasi pelayanan hukum di MA terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara.  Selain itu, Presiden mengapresiasi upaya MA mengedepankan restorative justice dan akses terhadap keadilan.

“Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara. MA terus mengedepankan keadilan restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat”, ucap Presiden Jokowi dalam pidatonya sebagaimana termuat dalam laman Sekretariat Kabinet RI.

Berikut naskah lengkap Pidato Presiden RI dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, 16 Agustus 2022. [naskah pidato]. [an]